Garuda - Garba Rujukan Digital

Akibat Hukum Melakukan Diskriminasi Terhadap Penyedia Transortasi Online I Nyoman Suryana; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i2.931

Model transportasi terdiri dari berbagai jenis, dari model transportasi tersebut sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi, tetapi di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati. Model transportasi jenis ini terkenal dengan nama ojek. Di era globalisasi saat ini terdapat model aplikasi transportasi online yang cukup menyita perhatian masyarakat yaitu penyedia transportasi berbasis aplikasi online. Adapun nama-namanya yang dikenal dalam masyarakat adalah seperti gojek, grab, dan lain sebagainya. Dalam konsep negara hukum baik eropah continental maupun anglo saxon dikenal adanya unsur perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan adanya persamaan di depan hukum namun mengenai wilayah operasional bagi penyedia jasa transportasi berbasis online belum ada aturan nasional yang mengatur sehingga kerap kali menimbulkan permasalahan hukum antara transportasi yang konvensional dengan transportasi berbasis online.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI KERTHA SEDANA DI KECAMATAN KESIMAN KERTALANGU Gading Pratama, Wayan Indra; Ayu Darma Pratiwi, Agustina Ni Made
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Koperasi menyediakan layanan pemberian kredit kepada para anggotanya sebagai bantuan modal bagi si pemakai yang bertujuan untuk membantu dalam menjalankan usahanya. Salah satu koperasi kredit yang memberikan layanan kredit adalah koperasi kredit Kertha Sedana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh pihak kreditur pemegang jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi dan upaya penyelesaian hukum yang dilakukan kreditur setelah debitur wanprestasi di koperasi kertha sedana. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini Kreditur atau dalam hal ini adalah Koperasi Kertha Sedana telah melakukan sesuai prosedur yang ada berupa teguran, namun jika debitur tetap tidak memenuhinya maka kreditur dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui penyitaan barang jaminan. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Koperasi Kertha Sedana adalah tindakan pertama yang dilakukan yaitu melakukan penyelesaian hukum dengan cara non litigasi dengan cara mediasi. Jika telah dilakukannya upaya non litigasi tetapi tidak menemukan jalan keluar maka hal dalam upaya litigasi dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA DENPASAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Merciana, Ni Putu Sienny; Ayu Darma Pratiwi, Agustina Ni Made
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The business of trading fashion goods or used clothing is known nowadays as thrifting. Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Goods Prohibited from Export and Goods Prohibited from Import. Where in Article 2 Paragraph 3 it is written that goods are prohibited from import, one of which is used bags, used sacks and used clothes. Here it is very clear regarding the regulations prohibiting the import of used clothes, but in reality there are still people selling used imported clothes in Denpasar City. The problem in this research is the responsibility of imported used clothing business actors who harm consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as well as the government's role in overcoming the practice of buying and selling imported used clothing which can harm consumers. The method in this research is empirical legal research. The conclusion in this research is that business actors in imported used clothing tend to be irresponsible, where business actors should be held responsible from various legal aspects. Legal certainty is really needed by a consumer to guarantee all forms of rights in carrying out trading activities.

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DIMASA PANDEMI COVID-19 Saraswati, Putu Sekarwangi; Darma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

One of the most basic bank businesses is offering credit, therefore before the bank provides credit, the bank first evaluates its customers and the bank feels that the customer is able to return the credit that has been lent. In the process of granting credit where the risk of not returning the funds is said to be a state of default by the debtor. The state of bad credit that causes this default is of course motivated by various reasons, one of which is the default due to the pandemic. Many people have gone bankrupt or out of business because of this situation, because it is necessary to restructure credit to provide a way out for debtors during this pandemic. This research uses a normative research method which is a normative research method that manages norms and legal objects as the main data Usaha bank yang paling pokok salah satunya adalah pemberian kredit, oleh karena itu sebelum bank memberikan pinjaman kredit ,bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabahnya dan pihak bank merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah dipinjam. Dalam proses pemberian kredit dimana resiko tidak kembalinya dana tersebut dikatakan sebagai keadaan wanprestasi oleh debitur. Keadaan kredit macet yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ini tentunya dilatarbelakangi berbagai macam alasan salah satunya wanprestasi terjadi karena masa pandemik. Banyak orang-orang jatuh bangkrut atau gulung tikar karena keadaan ini, karena itu perlu dilakukan restrukturisai kredit untuk memberikan jalan keluar kepada debitur dimasa pandemic ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitan normatif yang mana difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama.

PERAN DESA ADAT DALAM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik; Arthani, Ni Luh Gede Yogi; Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma; Yuliniantari, Ni Kadek; Asrita, Ni Nyoman Manik Gita
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8093

Ligkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, untuk kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam perizinan Berusaha atau perizinan lingkungan AMDAL atau UKL-UPL sangat di perlukan sebagai salah satu persyaratan dalam mendirikan sebuah usaha, selain itu dengan adanya persyatan ini dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat adat yang nantinya terkena dampak langsung dari adanya sebuah usaha. Dalam proses pembuatan atau Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dapat melibatkan masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal nya, agar masyarakat adat mengetahui jenis dari usaha yang akan berdiri di daerahnya dan dampak nya. Dalam perizinan lingkungan hidup masyarakat adat Di Bali khusnya menggunakan konsep kearifan lokal nya yaitu konsep ajaran Tri Hita Karana inilah yang menjadikan Desa Adat di Bali dapat menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat adatnya, baik secara Ketuhanan, sesama manusia, serta alam sekitarnya, termasuk perihal perizinan lingkungannya. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah deskriptif analis yang dimana memberikan gambaran atau penjelasan secara umum dengan mengunakan data yang diperoleh. Adapun tuajan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan konsep baru dalam bidang ini .

BOIKOT PRODUK ISRAEL DI INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Darma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu; Lestari, Anak Agung Adi; Sukardi, Ni Made Rai
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i2.1164

Boycotting business competition is one of the prohibited agreements. The close historical relationship between Indonesia and Palestine means that Indonesia continues to support Palestinian independence. One of the most prominent reactions to this conflict was the boycott of Israeli products. Companies such as Danone and Coca-Cola, Starbucks which are affected by the boycott must make it clear to the public that the boycott actions that have been carried out so far are not in the context of business competition and do not violate Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Competition. Unhealthy business but commitment to humanity. The call for a boycott is just fanaticism without a religious connection because companies that come to Indonesia only want to invest

Pilkada di Bali: Kecakapan Melaksanakan Hak Pilih di tengah Beragamnya Regulasi Umur Dewasa Dewi, Ni Komang Ratih Kumala; Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma
Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang Vol 5 No 3 (2024): December 2024
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Purpose: This research was conducted with the aim of analyzing competencies in exercising the right to vote amidst various adult age regulations in regional head elections (pemilihan kepala daerah or Pilkada) in Bali. Research methods: The method used in this research is the category/type of normative research. Results and discussion: The problem of competencies in terms of authority to act in Pilkada Bali cannot be resolved simply using this principle. This is due to the emergence of new rules that provide authority to act which is at odds with competency requirements. In several provisions regarding the minimum age limit for the right to carry out legal actions, the authority to act is of course related to competence. Even though every person has rights from birth, they are not necessarily competent to take legal action. Implications: Clear regulations are needed to determine the age limit for a person to be able to carry out all legal actions. If we are based on new laws such as the child protection law, then we must be consistent in regulating a person's adult age, lest there are other regulations that regulate different adult ages.

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN SUAMI ISTRI DI WILAYAH HUKUM TABANAN Made Indah Aprilla Sari; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kasus perbuatan melawan hukum jual beli tanah yang melibatkan suami istri di Wilayah Hukum Tabanan menggabungkan berbagai aspek hukum yang kompleks hingga menimbulkan pertanyaan terkait upaya hukum yang dilakukan Penggugat dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum jual beli tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menekankan pada pengamatan terhadap implementasi hukum dalam praktik dan realita sosial. Melalui Teori Penegakan Hukum dan Teori Kepastian Hukum, peneliti menemukan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum jual beli tanah yang dilakukan kasus suami istri di Wilayah Hukum Tabanan dapat dilandasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dapat diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum jual beli tanah tersebut adalah hambatan internal dan eksternal

PEMBANGUNAN HUKUM BERDASARKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA Darma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu; Lestari, Anak Agung Adi
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i2.943

Pancasila is the ideology that upholds the law and guides the political process. Therefore we must necessitate law and politics based on Pancasila, namely Divinity, Humanity, Unity, Democracy and justice. One of the Pancasila values that the writer will discuss is justice, because the word justice has a broad scope. What kind of justice is needed by the Indonesian people. Therefore, the formulation of the problem from this research is how is the development of law based on social justice for all Indonesian people. This research uses normative legal research methods. Pancasila provides a guarantee of justice that fulfills the concept of justice contained therein, Pancasila provides the best protection for all citizens, regardless of citizen status, Pancasila provides protection without exception Pancasila is the basis or ideology of the Indonesian nation or national ideology.

Pilkada di Bali: Kecakapan Melaksanakan Hak Pilih di tengah Beragamnya Regulasi Umur Dewasa Dewi, Ni Komang Ratih Kumala; Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma
Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang Vol 5 No 3 (2024): December 2024
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Purpose: This research was conducted with the aim of analyzing competencies in exercising the right to vote amidst various adult age regulations in regional head elections (pemilihan kepala daerah or Pilkada) in Bali. Research methods: The method used in this research is the category/type of normative research. Results and discussion: The problem of competencies in terms of authority to act in Pilkada Bali cannot be resolved simply using this principle. This is due to the emergence of new rules that provide authority to act which is at odds with competency requirements. In several provisions regarding the minimum age limit for the right to carry out legal actions, the authority to act is of course related to competence. Even though every person has rights from birth, they are not necessarily competent to take legal action. Implications: Clear regulations are needed to determine the age limit for a person to be able to carry out all legal actions. If we are based on new laws such as the child protection law, then we must be consistent in regulating a person's adult age, lest there are other regulations that regulate different adult ages.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search