Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Pentingnya Pendidikan Demokrasi di Indonesia dalam Menghadapi Era Digital Zahro Rohmatin; Alif M Taufiq; Naeli Anggi Nurmadina; Rafi Rizqullah; Hamdi Abdullah Hasibuan
SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS Vol 2 No 4 (2024): Desember : SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v2i4.454

Abstract

Democracy education in the digital era is an important effort to strengthen democratic values and increase active participation in political life. In the digital era, information and communication technology has facilitated the quick and easy dissemination of information, thereby increasing citizens' ability to influence government policy. However, challenges such as disinformation and online polarization also arise, so collective efforts need to be made to strengthen digital democracy. Using digital technology wisely is also important. Increasing digital literacy so that people can identify fake news, understand social media algorithms, and protect online privacy is a significant first step. Strong regulation is also needed to ensure that algorithms and business practices do not support the spread of disinformation or exacerbate polarization. With good democratic education and smart use of digital technology, hopes are high that digital democracy can deepen democratic engagement, not reduce it. This article will discuss how democratic education can increase community participation and strengthen democratic values in the digital era.
PERAN GENERASI MUDA DALAM PEMBENTUKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DIINDONESIA Atika Wardani; Intan Syahraini; Sella Angelina Melcin; Sephia Lisa Tamara; Aisyah Saputri; Hambali, Hambali; Hamdi Abdullah Hasibuan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i10.7090

Abstract

Generasi muda ialah individu yang berusia mulai dari 17 hingga 30 tahun, mereka merupakan kelompok yang sedang berada dalam fase produktif dan penuh semangat. Mereka memiliki peran vital dalam membentuk pemilu yang demokratis di Indonesia. Sebagai pemilih yang aktif, generasi muda memiliki kemampuan besar untuk mempengaruhi kebijakan negara dengan membuat keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman mendalam mengenai calon dan program yang ada. Dengan berpartisipasi mereka turut memperkuat demokrasi serta membuka ruang bagi ide-ide baru. Disamping itu mereka berperan dalam menjaga transparansi dan keadilan melalui keterlibatan dalam pengawasan independen serta mencegah praktik seperti politik uang. Melalui platform media sosial, generasi muda turut menyebarkan informasi yang akurat dan melawan berita palsu, dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Keterlibatan mereka dalam proses pemilu dapat membantu dan juga turut memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Secara keseluruhan, generasi muda memberikan kontribusi besar dalam menciptakan pemilu yang lebih adil, transparan, dan demokratis di Indonesia.
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA Hasibuan, Hamdi Abdullah; Dewi, Diah Ayu Purtala; Putri, Puji Oktaliani; Rilanti, Sella Dwi Purnami; Raditha, Vika Ami; Sagita, Wanda Rahma
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i11.7107

Abstract

Negara adalah suatu organisasi yang terdapat pada suatu wilayah yang di dalam nya memuat masyarakat, wilayah, dan pemerintah disuatu negara. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan manuskrip dan bahan bacaan tentang demokrasi di Indonesia, sehingga dapat digolongkan sebagai penelitian kepustakaan. Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data setelah itu melakukan reduksi data dan akhirnya membuat kesimpulan. Karena penelitian ini tidak terlalu mendalam, akan ada penelitian tambahan yang dilakukan oleh peneliti berikutnya. Demokrasi adalah suatu kebebasan karena dengan kebebasan semua dapat membagi kekuasaannya dengan seimbang.Perkembangan demorasi di indonesia mengalami beberapa fase pertama yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila di masa orde baru, demokrasi era reformasi. Demokrasi di tetapkan di indonesia dengan tujuan untuk menciptakan keuntunggan bagi masyarakat yang mana dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat, di mana seluruh warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Di Indonesia, perkembangan demokrasi telah melalui berbagai fase, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, dan demokrasi di era Reformasi Setiap fase memiliki karakteristik unik. Kata kunci: Perkembangan Demokrasi
KEMUNDURAN DEMOKRASI DI INDONESIA: PENYEBAB, DAMPAK DAN SOLUSINYA DI ERA GLOBALISASI Cesca Amelta; Endrilan Putra; Mayang Agustina; M. Fikri Isnan Pramana; Vicko Ardiansyah; Hamdi Abdullah Hasibuan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i1.7241

Abstract

Kemunduran demokrasi di Indonesia yang ditandai oleh meningkatnya politik identitas, lemahnya institusi demokratis, dan pembatasan kebebasan sipil. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dan kajian literatur untuk memahami fenomena ini secara mendalam, baik dari sisi normatif maupun empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang semakin ketat dalam membatasi kebebasan media dan suara kritis berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi. Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dan Undang-Undang ITE memperburuk situasi kebebasan berekspresi. Penulis mengusulkan perlunya reformasi regulasi hukum dan lembaga-lembaga demokrasi untuk memperbaiki kondisi ini dan menjaga stabilitas politik serta citra Indonesia di mata dunia internasional. Pendidikan politik juga dianggap penting untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran demokratis dan kemampuan kritis dalam menghadapi tantangan yang ada.
ANCAMAN DISINFORMASI TERHADAP STABILITAS DEMOKRASI DI INDONESIA Dini Allifa; Indah Kurniya Dwi Saputry; Marsa Adellia Br Siahaan; Dewi Andreyan; Hamdi Abdullah Hasibuan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i3.7369

Abstract

Disinformasi telah menjadi ancaman signifikan terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam era digital yang semakin berkembang pesat. Penyebaran informasi palsu melalui media sosial dan platform digital lainnya dapat merusak integritas proses pemilu, memperburuk polarisasi sosial, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Artikel ini membahas dampak disinformasi terhadap demokrasi di Indonesia, meninjau regulasi dan kebijakan yang diterapkan pemerintah, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran disinformasi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), untuk menangani penyebaran hoaks. Selain itu, inisiatif literasi digital juga diperkenalkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan menangkal disinformasi. Meskipun langkah-langkah ini penting, tantangan utama dalam implementasinya adalah keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Artikel ini juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara efektif, demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia dan menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan transparan.
Analisis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Akun Tiktok Sesilia Yovani Saragih Hadriyani, Siti; Simarmata, Eka Santi; Panjaitan, Gita Jesica; Nugraha, Gusnadi; Alfiandra, Muhammad Diki; Ardika, Raja; Hasibuan, Hamdi Abdullah
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 3, No 4 (2025): May
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15492286

Abstract

This research analyzes the gap between the guarantee of constitutional rights in public services and the reality of their implementation in the field, using a case study of Sesilia Yovani Saragih's viral TikTok video about her experience in obtaining an electronic ID card. The video exposes how a supposedly simple administrative procedure turns into a bureaucratic process that is complicated, non-transparent, and contains illegal levies. Using a qualitative approach with a case study method, this research integrates juridical analysis of the 1945 Constitution, Law No. 25 of 2009, and Law No. 24 of 2013, as well as thematic analysis of social media content and public response. The findings show that there are still violations of citizens' rights in the form of inequality of access, administrative discrimination, and low quality of public services. The root of the problem is identified in structural, cultural, and weak law enforcement factors. The research recommends comprehensive reform through the preparation of clear standard operating procedures, strengthening the supervisory system, increasing service transparency, strict law enforcement against corrupt practices, and implementing digital transformation centered on the needs of the community. These efforts are expected to realize the fulfillment of citizens' constitutional rights in public services optimally.
Strategi Menjaga Eksistensi Kearifan Lokal Melalui Tari Zapin di Era Globalisasi Anggela, Dea Resti; Pasaribu, Ester Edenia Br; Santika, Mela Putri; Ningsih, Nurbadria; Havina, Syahmila; Putri, Wartini Arwinda; Hasibuan, Hamdi Abdullah
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 12 (2025): July 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15618798

Abstract

This article discusses strategies to maintain the existence of local wisdom through Zapin dance in the era of globalization. As one of Indonesia’s cultural heritages, Zapin dance faces major challenges in maintaining its relevance and sustainability amidst the massive flow of globalization. This study uses literature studies to analyze various relevant sources, including scientific journals, books, and publications related to Zapin dance, local wisdom, and the impact of globalization on culture. The results of the study indicate that adaptive strategies are very important to maintain the local wisdom of Zapin Dance. This strategy includes an educational approach through school curriculum and dance studios, digitalization and online promotion through social media and digital platforms, cultural shortcut collaboration to introduce Zapin dance to a more satisfied audience, and choreographic innovation that still respects tradition without losing its original essence. In addition, strengthening the community of Zapin dancers and preservers is also crucial in creating an ecosystem that supports the sustainability of this dance. By implementing these strategies comprehensively, it is hoped that Zapin dance will not only survive but can also develop and continue to be a strong cultural identity amidst global dynamics.
Internalisasi Civic Disposition Melalui Metode SPICE Learning Untuk Mengatasi Dekadensi Moral Bangsa Ramadhani, Alifa Zahro; Rahmawati, Fitri; Rezal, Muhammad; Nurjana, Nurjanah; Dongoran, Rachel F.B; Putri, Sintia Salsabila; Hasibuan, Hamdi Abdullah
Pancasila and Civics Education Journal Vol 4, No 1 (2025): PANCASILA AND CIVICS EDUCATION JOURNAL
Publisher : Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/pcej.v4i1.24731

Abstract

ABSTRACTThe nation's moral decadence is a crucial issue currently occurring in Indonesia, this is marked by increasing cases of intolerance, corruption, sexual violence and weak legal awareness and social responsibility which not only affects adults but also teenagers and students. This condition demands the presence of education that is not only centered on knowledge but also forms strong character. Civic education has a strategic role in overcoming the moral crisis by strengthening three main components: civic knowledge, civic skills, and civic disposition. Of the three, civic disposition is an important aspect in forming the commitment and character of citizens. This research aims to examine the urgency of internalizing civic disposition and explore the relevance of the SPICE Learning method as a learning innovation that supports this process. This research uses a literature study approach with relevant secondary data sources. The results of the study show that the SPICE Learning method which consists of Student-Centered, Participation, Innovative, Collaborative and Engaging elements has strong potential in creating reflective, participatory and contextual learning. Thus, SPICE Learning is considered effective in forming civic disposition and as a solution in overcoming the nation's moral decadence.Keywords: Civic Disposition, Moral Decadence, Citizenship Education, SPICE LearningABSTRAKDekadensi moral bangsa merupakan isu krusial yang saat ini terjadi di Indonesia, hal ini ditandai dengan meningkatnya kasus intoleransi, korupsi, kekerasan seksual dan lemahnya kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial yang tidak hanya melanda orang dewasa tetapi juga remaja dan kalangan pelajar. Kondisi ini menuntut hadirnya pendidikan yang tidak hanya berpusat pada pengetahuan tetapi juga membentuk karakter yang kuat. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mengatasi krisis moral melalui penguatan tiga komponen utama: civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Di antara ketiganya, civic disposition menjadi aspek yang penting dalam membentuk komitmen dan karakter warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi internalisasi civic disposition serta mengeskplorasi relevansi metode SPICE Learning sebagai inovasi pembelajaran yang mendukung proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan sumber data sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa metode SPICE Learning yang terdiri dari elemen Student-Centered, Participation, Innovative, Collaborative, dan Engaging memiliki potensi kuat dalam menciptakan pembelajaran yang reflektif, partisipatif dan kontekstual. Dengan demikian, SPICE Learning dinilai efektif untuk membentuk civic disposition dan sebagai solusi dalam mengatasi dekadensi moral bangsa.Kata Kunc: Civic Disposition, Dekadensi Moral, Pendidikan Kewarganegaraan, SPICE Learning 
Peran Organisasi Kemahasiswaan dalam Penguatan Demokrasi Mahasiswa di FKIP Universitas Riau Saradilla, Ella; Darmawan, Muhammad Ikhsan; Nainggolan, Nora Saurli; Simatupang, Indah Lamtiur; Ridho, M.Rasyid; Azila, Wan Fazila; Hasibuan, Hamdi Abdullah
Pancasila and Civics Education Journal Vol 4, No 2 (2025): PANCASILA AND CIVICS EDUCATION JOURNAL
Publisher : Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/pcej.v4i2.25229

Abstract

ABSTRACTParticipatory democracy is one of the important indicators in realizing a democratic, fair, and inclusive campus life. Student organizations have a strategic role in fostering political awareness and forming active and critical student characters. This study aims to analyze the role of student organizations at the Faculty of Teacher Training and Education (FKIP) of Riau University in strengthening participatory democracy among students. The method is descriptive research with data collection in the form of observations, interviews, and documentation studies of organizational administrators and active students. The results of the study show that organizations such as BEM, DPM, and HIMA have contributed to political education, advocacy, and the formation of social participation values through various work programs. However, student participation is still low due to various factors such as apathy, lack of program innovation, and changes in the social preferences of the younger generation. In conclusion, the role of FKIP student organizations is quite significant, but needs to be optimized through a more creative and adaptive approach so that participatory democracy in the campus environment can develop more substantially.Keywords: Student Organizations, Participatory, DemocracyABSTRAKDemokrasi partisipatif merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kehidupan kampus yang demokratis, adil, dan inklusif. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran politik serta membentuk karakter mahasiswa yang aktif dan kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau dalam penguatan demokrasi partisipatif di kalangan mahasiswa. Metodenya adalah penelitian deskriptif dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap pengurus organisasi dan mahasiswa aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi seperti BEM, DPM, dan HIMA memiliki kontribusi dalam pendidikan politik, advokasi, serta pembentukan nilai partisipasi sosial melalui berbagai program kerja. Namun, partisipasi mahasiswa masih rendah akibat berbagai faktor seperti apatisme, kurangnya inovasi program, dan perubahan preferensi sosial generasi muda. Kesimpulannya, peran organisasi mahasiswa FKIP cukup signifikan, tetapi perlu dioptimalkan melalui pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif agar demokrasi partisipatif di lingkungan kampus dapat berkembang secara lebih substansial. Kata Kunci: Organisasi Kemasiswaan, Partisipatif, Demokrasi