Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.133

P-Index

This Author published in this journals

All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Cahaya Mandalika JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Journal Liaison Academia and Society

Robiyanti, Dewi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan

Author-ID : 1883619

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA Dewi Robiyanti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sahnya perkawinan menurut Adat Jawa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap Ketua adat suku Jawa yang tinggal di kecamatan Delitua dan terhadap Pengurus Forum Komunikasi warga Jawa (FKWJ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sahnya perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum perkawinan adat Jawa yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah bahagia dan kekal. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak ditentukan metode untuk mencapai tujuan perkawinan, akan tetapi dalam hukum perkawinan adat Jawa jelas dan terang metode untuk mencapai tujuan perkawinan bahagia dan kekal, dengan demikian hukum perkawinan adat Jawa adalah peraturan pelaksanan UU No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu disarankan agar masyarakat Jawa terus dan terus melestarikan adat Jawa dengan cara agar orang Jawa tidak segan menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian dan mensosialisasikan bahwa sangat perlu didikan tentang hukum perkawinan adat Jawa.

HUBUNGAN HUKUM PERKAWINAN ADAT JAWA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 Dewi Robiyanti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hukum Perkawinan Adat Jawa dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jenis penelitian penelitian ini didasarkan pada penelitian pustaka juga data empiris. Alat pengumpulan data pustaka dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan data empiris dilakukan dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sangat erat hubungan hukum perkawinan adat Jawa dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dibuktikan dengan tujuan perkawinan adalah bahagia dan kekal suatu perkawinan, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga ditentukan bahwa tujuan perkawinan itu adalah bahagia dan kekal dalam suatu perkawinan, dengan demikian jelas dan terang hubungan hukum perkawinan adat Jawa sama dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diperinci lagi bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan erat sekali dengan kerohanian, dengan demikian perkawinan pertama sekali dibekali dengan pendidikan rohani

Example of Implementation of the Human Attitude of the Head of Police and WH Syabri S.Pd and Partners to Turn Challenges Into Opportunities in the Millenial Age of Students of SMA Negeri 1 Blangkejeren Yusuf Hanafi Pasaribu; Yulkarnaini Siregar; July Esther; Dewi Robiyanti; Syabri Syabri
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4914

The operational implementation of Public Order and Order (Trantibum) carried out by the Regency/Municipal Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Blangkejeren must be based on a humane and authoritative attitude. To improve the image, Satpol PP must have a sense of humanity and authority in carrying out their duties. "So with this attitude, the image of Satpol PP can improve and be better. It's not like what people say that Satpol is the enemy of the small people, has a bad image, and is a tool for ruling over the little people. Thus, the community will be able to understand by creating a high sense of awareness regarding the attitudes and actions they take. From their observations regarding the actions taken by the district/city Satpol PP when carrying out control in their area, it has referred to the regulations that have been set by the Minister of Home Affairs No. 26/2005 concerning Procedural Guidelines. Still Operational Satpol PP.” Where in the regulation has been stipulated related to the implementation of the Trantibum, raids. Before the Satpol PP carries out the operation, socialization will be carried out first, so that when the operation is carried out there is no anarchic attitude.

Mandailing Customary Marriage Law in terms of Law 16 of 2019 concerning amendments to Law No.1 of 1974 Dewi Robiyanti; Zetria Erma; Ismayani Ismayani; Yusuf Hanafi Pasaribu; Nirwana Dewi Harahap
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3397

The aims of this study is to find out Mandailing Customary Marriage Law in terms of Law 16 of 2019. This study used qualitative research. The result of this study shows that That the dowry is part of the marriage custom of the Mandailing tribe, but in practice it has experienced a shift in value. Both from the substantive meaning and in its application. This is indicated by the practice that distinguishes between the marriage dowry to fulfill the provisions of the marriage and the tuor to fulfill the customary provisions. 2. Dowry is a gift from a prospective husband to a prospective wife based on simplicity and convenience. Although the delivery is carried out in cash, there is still an opportunity for the prospective husband to postpone part of the agreed dowry amount. 3. In the marriage agreement, it is very possible that the dowry is included in the category of gifts that can be paid not only in cash. Thus, disputes regarding dowry can become the authority of the Religious Courts.

FAKTOR - FAKTOR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Nuraini Nuraini; Erwin Hamonangan Pane; Yulkarnaini Siregar; Dewi Robiyanti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 6 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i6.2021.1442-1447

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab penyalahgunaan narkotikasesuai dengan ketentuan tentang tindak pidana narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualiatatif dengan menggunakan analisis kualitatif bersifat deskriptif yang bersumber dari literatur berupa perpustakaan (library reseach), aturan hukum, pendapat para ahli dan data lapangan. Sedangkan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi dokumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ditemukan ada 3 faktor yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam penyalahgunaan narkoba,yaitu; 1) faktor dari diri, berupa; keingintahuan, keinginan mencoba, keinginan bersenang-senang, dan keinginan diterima suatu komunitas. 2) factor lingkungan berupa; keluarga broken, orang tua pemakai, dan pengaruh komunitas. dan 3) Faktor kesediaan narkoba, berupa; mudah didapat, harga murah dan terdapat beragam jenisnya. Bahwa pemerintah mengatur kebijakan mengenai narkotika sebagai tindak melawan hukum diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Gayo Lues Traditional Law Regarding Community Order for Visitors at Sarah Juli Hotel Dewi Robiyanti; Zetria Erma; Yulkarnaini Siregar; Erwin Hamonangan Pane; Syabri
Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Vol 9 No 1 (2022): Konfrontasi: March
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/konfrontasi2.v9i1.201

The prohibition of seclusion is an early prevention of adultery because the act of adultery basically starts from the things that lead to it. The ratification of Qanun No. 14 of 2003 concerning Seclusion at the beginning of the application of Islamic law in Aceh as a qanun in the field of jina>ya>t was not without reason, the selection of the qanun had at least two reasons. The first reason, the act of seclusion is a form of immorality (haram) in Islamic law and is very disturbing to the community but has not been handled properly. Second, the existence of euphoria within the community in the form of 'people's justice' against the types regulated in this qanun jina>ya>t, in order to avoid taking vigilantes in the midst of society, the Aceh Government ratified Qanun No. 14 of 2003 as a form of anticipation to various disturbances in Acehnese society.

Education Of Sharing Culture In The 20th Ramadhan 1443 H – Upmi Share Ta'jil At Mamiyai Orphanage, Jalan Bromo, Medan City Dewi Robiyanti; Imanuddin Siregar; Ismayani Ismayani; July Esther; Erwin Hamonangan Pane
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.007 KB)

This study aims to discuss the phenomenon of sharing ta'jil sharing activities during Ramadan in Indonesia, the study of the science of ma'anil hadith. This research is a qualitative type that applies a literature study by applying the maudhu'i hadith method from a cultural perspective with a phenomenological approach. The results and discussion of this study include the phenomenon of sharing ta'jil during Ramadan in Indonesia, ma'anil hadith sharing takjil during Ramadan, as well as the virtues and benefits of sharing ta'jil. This study concludes that the phenomenon of sharing takjil during Ramadan by people in Indonesia has a positive impact on people who receive ta'jil and has many virtues and benefits for ta'jil givers both in hablumminannas relationships (relationships with fellow human beings) and with habumminallah (relationships with fellow humans) creature with the creator). This study recommends that this simple research be perfected and it is recommended to all Muslims to continue to preserve the phenomenon of sharing ta'jil because there are many benefits and virtues.

Kontribusi Yayasan Insan Cendikia Cemerlang dan Peranan Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua yang Positif bagi Pelaku Usaha Peternakan Ulat Hongkong sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Petern Dewi Robiyanti
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 8 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss8pp2169-2175

Investment in Hong Kong caterpillar farming has a strategic role in supporting food security and the national economy. Law No. 41 of 2014 concerning Amendments to Law No. 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health provides a legal basis for investment in the livestock sector. This article discusses assistance and contributions to investment in Hong Kong caterpillar farming from the perspective of regulation, economic benefits, and challenges faced. The results of the study indicate that clear policy support and investment incentives can encourage the growth of the Hong Kong caterpillar farming industry in Indonesia.

Didikan Budaya Adat Jawa Dalam Perkawinan Terkait UndangUndang No 1 Tahun 1974 Robiyanti, Dewi
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 1, No 2: Juni 2021
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v1i2.55

Hukum adat perkawinan Jawa selalu dilakukan bila ada orang Jawa akan melakukan perkawinan. Menurut keterangan Ketua Forum Komunikasi Warga Jawa (KFKWJ) yang tinggal di Kecamatan Deli Tua bahwa suku Jawa di Deli Tua telah berada ratusan tahun, dan selalu dilakukan hukum perkawinan adat Jawa terhadap orang yag akan melakukan perkawinan antara sesama suku Jawa di Deli Tua. Selanjutnya menurut Ketua KFKWJ bahwa hukum adat perkawinan adat Jawa dilakukan sebelum dan sesudah akad nikah secara agama Islam. Orang Jawa melakukan perkawinan adat Jawa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Setelah terbit Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974), maka orang Jawa menyesuaikan hukum perkawinan adat Jawa sesua dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974, dengan kata lain bahwa suku Jawa melakukan perkawinan adat Jawa tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974. Apabila akan dilakukan perkawinan suku Jawa selalu diberikan diberikan didikan kepada calon suami tentang pendidikan berumah tangga, di dalam didikan ilmu Jawa bahwa ajaran terhadap suami memang lebih memfokuskan terhadap kebersihan, kelembutan dan kehalusan hati yang maknanya pada proses penajaman wilayah kebatinan agar menguasai batin yang bias dikendalikan sesuai dengan ajaran agama atau tidak bertentangan dengan agama. Dalam kebatinan sering terdengar ungkapan yang mengisyaratkan makna ketulusan, sikap kelmbutan dengan budi pekerti luhur tersebut juga ditentukan dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika bergaul dengan tetangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa terutama berumah tangga atau hubungan suami istri. Berdasarkan urauan di atas memiliki masalah, bagaimana sahnya perkawinan menurut hukum perkwinan adat Jawa, mengapa selalu selalu dilakukan hukum pernikahan adat Jawa dan bagaimana hubungan hukum perkawinan adat jawa dengan UU No.1 1974. Dari hasilnya diketahui sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan adat jawa dilakukan secara bertahap sebelum dan sesudah dilakukan akad nikah. Dapat disimpulkan bahwa sahnya perkawinan harus disahkan menurut hukum perkawinan adat Jawa yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang intinya mempunyai makna agar keluarga yang baru bahagia, kekal dan mendapat keturunan yang berguna bagi keluarga.

Didikan Positif Hukum Adat Tentang Membudayakan Sikap Berbagi Untuk Sesama Serta Memahami Indahnya Kebersamaan Pasaribu, Yusuf Hanafi; Robiyanti, Dewi
Journal Liaison Academia and Society Vol 2, No 3 (2022): September 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Dinamika masyarakat menuju masyarakat modern telah mengikis dan menyingkirkan nilai nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, sehingga menimbulkan ketidak pastian dan ketidak seimbangan dalam masyarakat. Banyak diantara anggota masyarakat termasuk para para pemimpin dalam pemerintahan, yang mengakui bahwa ia adalah anak adat yang hidup dalam masyarakat adat, namun kurang mengetahui dan memahami secara baik dan benar, hukum adat, adat istiadat dan kelembagaan adat tersebut. Hubungan hubungan yang terbangun dapat dicermati dari aspek genealogis ( keturunan ) dan teritorial ( wilayah ) persekutuan hidup bersama. Hubungan ini merupakan sesuatu yang dinamis dan sangat membanggakan, sebab dibangun berdasarkan kesepakatan dan komitmen yang kuat berdasarkan nilai nilai luhur. Penghancuran terhadap nilai nilai dan aturan hukum yang terdapat dalam dinamika kehidupan masyarakat adat, sebenarnya merupakan penghancuran terhadap nilai nilai peradaban, dimana orang akan kehilangan pegangan dalam membangun suasana kehidupan yang aman dan damai. Hukum adat merupakan hukum yang hidup, karena hukum adat berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Hukum adat di Indonesia, akhir akhir ini semakin luntur eksistensinya. Fungsi dan perannya semakin pudar akibat dari kurang adanya kepedulian masyarakat adat, untuk memelihara dan mempertahankan serta melestarikannya, sebagai bagian dari kehidupan bersama. Kata Kunci: Didikan Positif; Hukum Adat; Sikap Berbagi; Indahnya Kebersamaan.

Co-Authors Erma, Zetria Erwin Hamonangan Pane Erwin Hamonangan Pane Esther, July Harahap, Syaiful Harahap, Tetty Rahmiati Harahap, Yetty Rahmiati Hutagaol, Jarungjung Ismayani Ismayani Ismayani Ismayani ISMAYANI ISMAYANI Nirwana Dewi Harahap nur subiantoro Nuraini Nuraini Nurul Dalimunte Pane, Erwin Hamonangan Pasaribu, Yusuf Hanafi Rambe, Saima Rambe, Saimah Ratna Sari Dewi Razali, Muhammad Siregar, Imanuddin Situmeang, Mahyudin Syabri Syabri Syabri Syaiful Khoiri Harahap WAHYUNI, ERNI Yulkarnaini Siregar Yulkarnaini Siregar Yusuf Hanafi Yusuf Hanafi Pasaribu Zetria Erma Zetria Erma

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search