Garuda - Garba Rujukan Digital

KUALITAS PELAYANAN BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA (KB) KECAMATAN BATANG ALAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Wardani, Amelia Ika; Affrian, Reno; Paulina, Siti
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 2 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.2.942

Balai Penyuluhan KB Kecamatan Batang Alai Utara merupakan salah satu instansi pelayanan publik, namun menghadapi kendala seperti kekurangan sarana, pelayanan lamban, dan ketidakdisiplinan pegawai. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 10 informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Proses analisis data melibatkan tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diuji kredibilitasnya melalui berbagai teknik. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tingkat layanan tergolong memadai, dengan indikator sarana prasarana yang belum baik, penampilan pegawai dan lingkungan pendukung yang baik. Pelayanan yang benar dan tepat dinilai baik, namun pelayanan yang sigap belum terlaksana dengan baik. Etika pelayanan dinilai baik, kemampuan pegawai cukup baik, perhatian yang tulus baik, namun pemahaman terhadap keinginan konsumen belum optimal. Faktor pendukungnya meliputi proses pelayanan yang terarah dan ketelitian pegawai, sementara faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kebiasaan pegawai menunda pekerjaan. Upaya mengatasi hambatan meliputi penambahan pegawai, evaluasi kinerja, dan pemberian motivasi untuk meningkatkan efisiensi kerja

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PEMANDU PELAYARAN KAPAL TONGKANG DI SUNGAI KALINAPU DESA KALANIS KABUPATEN BARITO SELATAN Gudavi, Akhmad; Affrian, Reno; Jumaidi, Jumaidi
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 2 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.2.948

Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah adanya karyawan pemandu yang tidak melaksanakan kebijakan keselamatan kerja, Kurangnya ketersediaan fasilitas (alat perlindungan diri) dan Tidak adanya (SOP) dalam penyelenggeraan (K3). Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pemandu Pelayaran Kapal Tongkang di Sungai Kalinapu Desa Kalanis Kabupaten Barito Selatan dan Faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil dari penarikan purposive sampling yang berjumlah 9 orang informan. Setelah data terkumpul lalu di analisis dengan kondensasi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Uji kridibilitas data penelitian ini yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi dan melakukan member check. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih belum terimplementasi dengan baik dilihat dari aspek yakni: Pertama; Anggaran tergolong kurang baik karena terbatas dan belum mencukupi. Kedua; Fasilitas tergolong kurang baik dan belum sepenuhnya disediakan oleh instansi terkait. Ketiga; Sikap pelaksana tergolong kurang baik dan sebagian saja yang menerima. Keempat; (SOP) tergolong tidak baik karena belum dimiliki oleh instansi terkait. Kelima; Koordinasi Antar Lembaga tergolong kurang baik dan jarang dilakukan karena tidak ada tindak lanjutnya usulan yang dilakukan oleh instansi terkait. Sedangkan kegiatan yang sudah sesuai dan sudah berjalan dengan baik yaitu Pertama; Kejelasan sudah disampaikan dengan jelas sebelum aktivitas dilakukan. Kedua; Konsistensi sudah disampaikan dengan konsisten setiap kali sebelum aktivitas dilakukan. Ketiga; Staf sudah tergolong baik karena sudah memadai dan tercukupi. Faktor Penghambat Pertama yaitu; Kurangnya ketersediaan anggaran. Kedua yaitu; Kurangnya Koordinasi antar lembaga. Faktor Pendukung Pertama yaitu: Adanya komunikasi antar petugas. Kedua yaitu: Adanya Penyelenggaraan yang sudah dilakukan dengan konsisten. Ketiga yaitu: Jumlah staf yang sudah tercukupi. Agar penerapan (K3) berjalan optimal, disarankan kepada: Direktur disarankan untuk mengalokasikan anggaran guna menyediakan fasilitas (K3) yang lengkap bagi seluruh karyawan, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait melalui pertemuan rutin dan sosialisasi (K3). Kepala Pelaksana dan Petugas lainnya diharapkan tidak hanya mengkoordinasikan proses pemanduan, tetapi juga keselamatan kerja dan melaporkan potensi bahaya kerja. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dengan merekomendasikan dan meminta perusahaan membuat aturan (K3) yang jelas, mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman, serta meminta perusahaan untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan (K3) secara berkala

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI BENCANA KEBAKARAN DI DESA PEMATANG KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN Hatriyah, Hatriyah; Affrian, Reno; Setiawan, Irza
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 1 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.1.1321

Salah satu masalah yang sering muncul di negara berkembang adalah terjadinya kebakaran di pemukiman penduduk. Sebagai contoh negara berkembang, Indonesia secara rutin menghadapi tantangan ini. Setiap tahun, banyak kebakaran terjadi dalam kehidupan masyarakat di beberapa daerah yang berbeda. Risiko bencana kebakaran juga meningkat dengan banyaknya proyek konstruksi baru. Kawasan permukiman yang disebutkan di atas akan berdampak negatif pada masyarakat umum, baik dalam hal materi maupun nyawa kehilangan. Secara umum, arus pendek listrik dan meledaknya kompor merupakan penyebab kebakaran di permukiman padat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Sumber informasi diperoleh dari ringkasan yang disengaja dari 13 orang dalam sampel. Setelah pengumpulan data dan analisis menggunakan teknik perluasan pengamatan, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif dan member check. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kinerja Petugas Penanggulangan Bencana Daerah Kinerja Badan (BPBD) cukup baik. dalam hal koordinasi dengan relawan setempat. Hal ini berkaitan dengan pertama kualitas, dari indikator kinerja petugas dan prestasi kerja sudah cukup baik. kedua kuantitas dari indikator pengukuran kinerja dan motivasi juga sudah cukup baik. Ketiga pelaksanaan tugas masih belum cukup baik, dapat dilihat dari indikator uraian tugas, keempat tangggung jawab juga masih kurang baik dalam menanamkan sifat tanggung jawab hal ini dapat dilihat dari indikator pengawasan. Sebagai contoh, Upaya dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rangka mengurangi jumlah kebakaran di Desa Pematang, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan. yaitu dengan Strategi Penanggulanagan Bencana dengan Menyelanggarakan Pendidikan / pelatihan / sosialisasi Pencegahan bencana sejak dini, Menyelanggarakan pelatihan teknis TRC dalam ke tanggapan pemberian pertolongan korban bencana, Menerapkan anggaran responsif genser ( ARG ).

KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR PADA KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) BALANGAN Purnama, Tania Adelita; Affrian, Reno; Jumaidi, Jumaidi
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 1 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.1.1335

Permasalahan berkaitan dengan kualitas pelayanan pembuatan Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas III Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Balangan meliputi waktu penyelesaian pelayanan yang tergolong lama dan kurang efektif, informasi pelayanan yang masih kurang optimal, kepuasan masyarakat yang masih kurang tercapai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan pembuatan Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas III Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara purposive sampling, Teknik analisis data meliputi Kondensasi Data, Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan dan Verifikasi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan tergolong cukup baik. Aspek Tangibles menunjukkan fasilitas yang memadai, meskipun beberapa peralatan sering rusak dan cadangan terbatas. Personil pelayanan profesional, namun informasi kurang terperinci. Aspek Reliability menunjukkan petugas dapat memenuhi layanan sesuai prosedur dengan menjaga kerahasiaan data, meskipun terkadang ada kendala teknis yang mempengaruhi waktu pelayanan. Aspek Responsiveness menunjukkan petugas sangat responsif. Aspek Assurance terlihat dari pengetahuan petugas yang baik tentang prosedur dan keamanan data yang terjaga, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Aspek Empathy menunjukkan petugas peduli dan proaktif terhadap kebutuhan masyarakat, menciptakan pengalaman pelayanan yang nyaman. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pembuatan paspor meliputi kendala teknis seperti server error dan perangkat yang kurang memadai, keterbatasan informasi yang tersedia, faktor pendukung utama adalah profesionalisme petugas, pengetahuan teknis yang baik, komunikasi yang efektif, serta jadwal operasional dan proses pelayanan yang jelas, yang meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI SIRING ITIK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Edyanur, Wahyudi; Affrian, Reno; Baihaqi, Ahmad
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 1 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.1.1337

Implementasi kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai ditemukan beberapa fenomena, di antaranya kurangnya kepatuhan pengguna parkir, pengawasan dan penegakan yang lemah, dan kurangnya fasilitas penunjang. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai, serta faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Data yang telah didapat diuji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, tringulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa; Pertama; Implementasi kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai cukup baik; 1) Komunikasi; Transmisi informasi dalam komunikasi cukup baik, kejelasan dalam menyampaikan kebijakan retribusi parkir cukup baik, konsistensi kebijakan retribusi parkir tidak baik. 2) Sumber daya; Wewenang Pegawai Dinas Perhubungan kurang baik, dukungan fasilitas kurang baik. 3) Disposisi; Pengangkatan birokrat sudah baik, insentif sudah baik. 4) Struktur Birokrasi; SOP sudah baik, potensi fragmentasi sudah baik. Kedua; 1) Faktor Pendorong, seperti transmisi informasi kebijakan cukup baik, kebijakan retribusi parkir sudah jelas, pengangkatan birokrat sesuai mekanisme, adanya insentif pegawai, implementasi kebijakan sesuai SOP, fragmentasi terkelola baik. 2) Faktor Penghambat, seperti pegawai tidak konsisten menjalankan kebijakan retribusi parkir, pegawai tidak menjalankan wewenangnya, implementasi kebijakan tidak didukung dengan fasilitas yang memadai, petugas tidak menggunakan atribut juru parkir, dan tarif dinaikan juru parkir. Disarankan kepada Dinas Perhubungan agar perlu memperkuat pengawasan, pelatihan, dan fasilitas pendukung, sementara pegawainya harus disiplin dan bertanggung jawab. Pengelola serta juru parkir diharapkan patuh pada aturan, memungut tarif sesuai ketentuan, dan aktif memberi masukan demi perbaikan sistem retribusi parkir yang lebih baik.

KINERJA PEGAWAI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Hariyati, Hariyati; Affrian, Reno; Barkatullah , Barkatullah
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 1 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.1.1338

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi namun dalam pelaksanaanya tersebut terdapat masalah seperti: Kurangnya kedisplinan pegawai dan motivasi dari pimpinan .Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang kinerja pegawai Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor yang mempengaruhinya . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukan cukup baik, terkait kualitas dilihat dari aspek Ketepatan Penyelesaian Tugas dan Kualitas hasil Kerja cukup baik, terkait ketepatan waktu dilihat dari aspek ketepatan kehadiran dan ketepatan menyelesaikan pekerjaan belum baik. Kesadaran dalam melaksanakan pekerjaan dan Inovatif dalam melakukan pekerjaan cukup baik, terkait kemampuan dilihat dari aspek sesuai kompetensi dan tannggung jawab cukup baik, dan terkait komunikasi dilihat dari aspek menyampaikan ide/ saran dam menjalankan hubungan baik cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung pegawai ditempatkan sesuai dengan pengetahuan dan latar belakang pendidikan yang mereka miliki dan adanya SOP atau topuksi. Adapun faktor penghambat terdiri dari: pegawai kurang bertanggung jawab dalam kehadiran karena ada beberapa pegawai yang keterlambatan masuk kerja dan kurangnya motivasi dari pimpinan.

PENGELOLAAN ARSIP PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TABALONG Budiyarti, Indiah; Affrian, Reno; Setiawan, Irza
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 1 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.1.1340

Permasalahan yang ditemukan dalam kaitan pengeloaan arsip pada dinas perpustakaan dan kearsipan Tabalong yaitu kurangnya kelengkapan sarana dan pra sarana penyimpan data, langkah-langkah pengarsipan yang masih belum efektif, waktu yang lama dalam menemukan arsip kembali, masih kurangnya pemahaman pemahaman pegawai perihal kearsipan serta masih kurangnya pemeliharaan, keluar masuk arsip. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tabalong dan mengetahui faktor apa saja yang dapat memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini. Penentuan informan secara purposive (bertujuan) berjumlah 10 Orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan digunakan untuk menganalisa data. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, tringulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan reverensi dan mengadakan memberchek. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pengelolaan arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tabalong sudah cukup baik akan tetapi ada beberapa indikator yang belum mendapatkan hasil nilai optimal. Nilai tersebut dapat dilihat dari: pertama, perencanaan (planning) dengan indikator menetapkan tujuan, dapat disimpulkan sudah baik. Indikator sumber daya manusia, dapat disimpulkan belum baik, terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi khusus, rotasi tugas yang sering terjadi, dan kurangnya insentif bagi pegawai yang berprestasi di bidang kearsipan. Kedua, pengorganisasian (organizing) indikator struktur organisasi dapat disimpulkan kurang baik, belum tersedianya pengelola arsip pada bidang layanan, bidang pengembangan dan sekretariat pada peta jabatan. Indikator program kerja dapat disimpulkan bahwa program kerja sudah baik. Ketiga, pengarahan (directing) indikator koordinasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi sudah baik. Indikator motivasi dapat disimpulkan bahwa sudah baik, indikator komunikasi disimpulkan berjalan cukup baik, perbedaan persepsi terhadap informasi dan kendala dalam komunikasi informasi sensitif. Keempat,(controlling), indikator aturan dan prosedur sudah baik. Indikator wewenang dan tanggung jawab dapat dikatakan cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya pemahaman mendalam pada beberapa aspek, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif, serta evaluasi yang lebih komprehensif. Indikator standar sudah baik. Standar ini bertindak sebagai pedoman yang jelas, memastikan kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan arsip. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tabalong yaitu, sumber daya manusia, struktur organisasi, komunikasi, wewenang dan tanggung jawab.

PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DALAM MENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. HSU) Iskandar, Iskandar; Affrian, Reno; Munawarah, Munawarah
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 1 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.1.1344

Fenomena tidak adanya pelatihan khusus bagi pengurus barang, kurangnya tenaga khusus dalam pengelolaan barang, keterbatasan lokasi penyimpanan barang, tidak adanya akses khusus bagi aplikasi RKBMD di lingkungan SKPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan barang persediaan dalam menunjang pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan berjumlah 10 orang. Teknik analisis data reduksi, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas dengan perpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi. Hasil penelitian belum optimal. Pertama, pembagian tugas yaitu ketersediaan tenaga teknis yang belum maksimal karena kekurangan pegawai. Kedua, kinerja Pengurus Barang cukup baik. Faktor penghambat keterbatasan ruangan penyimpanan barang belum optimal, kedisiplinan cukup baik dilihat. Ketiga, distribusi barang persediaan cukup baik, pemeliharaan belum optimal. Keempat, Struktur Birokrasi pada indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) cukup baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Faktor penghambat Pertama, keterlambatan pengadaan barang yang tidak terencana, Kedua, keterbatasan ruang penyimpanan, Ketiga, kurangnya tenaga teknis. Faktor pendorong Pertama, ketersediaan barang tepat waktu, dan Kedua, koordinasi yang baik. Disarankan Kepala Dinas Dukcapil meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi sumber daya, mengusulkan SDM potensial dan kompeten di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Affrian, Reno
Al Iidara Balad Vol. 1 No. 1 (2019): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.1.1.10

Mental disorders are a collection of abnormal conditions, both those related to physical and mental. Local governments are responsible for fulfilling the rights of people with mental disorders, the right to get treatment and care and rehabilitation in order to obtain complete recovery. Based on the results of the research that has been carried out it can be concluded that: Implementation of the fulfillment of the rights of people with mental disorders has not fully gone well, it is seen from the resources to run mental health services are not fully adequate, and there are still problems related to the economic, social and political. Factors that influence the Implementation of the Fulfillment of the Rights of People with Mental Disorders in Hulu Sungai Utara Regency are influenced by several factors 1. Resources 2. Economic, Social and Political Environment

IMPLEMENTASI PROGRAM PERBIKAN GIZI MASYARAKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA UNTUK KATEGORI BALITA BERSTATUS GIZI KURANG (STUDI PADA KELURAHAN SUNGAI MALANG DAN KECAMATAN AMUNTAI SELATAN) Norsanti, Norsanti; Affrian, Reno
Al Iidara Balad Vol. 1 No. 2 (2019): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.1.2.13

Based on Basic Health Research (RisKesDas) and Operation Weigh of Balita Kabupaten Hulu Sungai Utara, nutritional problem less increase during last three year, that is in 2015 Prevalence of less nutrition equal to 17,32%, 2016 Prevalence of less nutrition equal to 20,54% and in 2017 less nutrition Prevalence of 24% Prevalence of malnutrition less Hulu Sungai Utara District enter the categorization of public health problem because of the prevalence of nutrition less than 20%. Based on the mapping of malnutrition areas less malang river village 537 under-fives with less nutrition and South Amuntai 454 toddlers with less nutritional status. Based on the result of the research that the implementation of the policy of nutrition improvement program of Hulu Sungai Utara Regency for under-five children category in Malang River Urban Village and South Amuntai Sub-district of Hulu Sungai Utara Regency has been running quite well, but in the implementation of this program there are still some obstacles between: 1. Lack of public knowledge about the importance of balanced nutrition for toddlers, 2. Patterns of Family Care, 3. Social Condition of the Community, and 4. There are still problems related to Interagency Coordination which runs the community nutrition improvement program, Factors that affect the implementation of nutrition improvement program the community for under-fives under-five category in Hulu Sungai Utara District study in southern Amuntai subdistrict and Malang River sub-district influenced by several factors: 1. Social Economics, 2. Pattern of Care, 3, Knowledge, Education and 4, Coordination Organizations

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search