Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

MANAGEMENT OF REGIONAL PROPERTY (BMD) AT PAMBALAH BATUNG REGIONAL GENERAL HOSPITAL, AMUNTAI, NORTH HULU SUNGAI REGENCY, SOUTH KALIMANTAN PROVINCE Supranotho, Achmad; Affrian, Reno
Journal of Economic and Economic Policy Vol. 3 No. 1 (2026): Journal of Economics and Economic Policy
Publisher : PT. Antis International Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61796/ijecep.v3i1.102

Abstract

Objective: This study aims to analyze the management of Regional Property at Pambalah Batung Amuntai Hospital from the aspects of planning, procurement, use, utilization, security, maintenance, administration, and supervision. Method: The research uses a qualitative approach with data collection methods including in-depth interviews, observation, and document study. Data analysis is conducted descriptively and analytically. Results: The research findings indicate that the management of BMD at the Pambalah Batung Regional General Hospital in Amuntai has been implemented in accordance with the regulatory framework, but is not yet fully optimal due to limitations in human resources, underutilization of the asset information system, and weak internal supervision and control. Novelty: This research highlights the gaps in human resource capacity, information system utilization, and internal oversight in regional hospital asset management, providing recommendations to strengthen asset management, improve system integration, and enhance oversight to support hospital accountability and service quality.
KUALITAS PELAYANAN SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) DI POLRES HULU SUNGAI UTARA Putri, Helmalia; Affrian, Reno; Baihaqi, Ahmad
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 2 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.2.1710

Abstract

Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan merupakan tindakan atau upaya dari individua atau organisasi untuk memberikan pelayanan prima, menciptakan kepuasan bagi pelanggan dan karyawan, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres Hulu Sungai Utara. Permasalahan utama yang ditemukan adalah keterbatasan jumlah personel Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dan sarana prasarana penunjang pelayanan yang masih terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kualitas pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres Hulu Sungai Utara dan apa saja faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data diambil melalui penarikan secara purposive berjumlah 10 orang. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Poles Hulu Sungai Utara cukup berkualitas. Pada dimensi tangile, indikator penyediaan sumber daya dinilai kurang karena jumlah personel yang tersedia hanya 10 orang dari kebutuhan ideal sebanyak 13 personel, sehingga berdampak pada peningkatan beban kerja dan waktu pelayanan. Sementara itu, indikator sumber daya lainnya dinilai cukup baik, karena fasilitas pelayanan seperti ruang tunggu, layanan difabel, dan ruang menyusui telah tersedia meskipun masih terdapat kendala pada komputer dan jaringan internet. Pada dimensi reliability, indikator ketepatan dan keakuratan pelayanan dinilai baik karena pelaksanaan pelayanan telah mengacu pada Standar Pelayanan (SP) yang berlaku. Dimensi responsiveness juga menunjukkan hasil yang positif, terlihat dari kesiapsiagaan petugas selama 24 jam dan kemampuan menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan Masyarakat, walaupun dalam kondisi tertentu masih terhambat oleh gangguan jaringan. Selanjutnya, pada dimensi assurance, indikator etika dan moral pelayanan berada pada kategori baik, karena petugas telah menerapkan SOP serta didukung oleh keberadaan maklumat pelayanan. Dimensi empathy, menunjukkan bahwa indikator perhatian dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat. Factor penghambat utama dalam pelayanan SPKT meliputi keterbatasan jumlah personel serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Adapun factor pendukungnya adalah respon positif dan etika petugas dalam melayani masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN (STUDI RETRIBUSI ANGKUTAN BATU BARA DI UPTD PERHUBUNGAN DERMAGA MENGKATIP) Alfi, Muhammad; Affrian, Reno; Jumaidi, Jumaidi
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 2 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.2.1714

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi angkutan batu bara di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip, yang ditandai dengan sarana prasarana yang terbatas seperti ketiadaan listrik dan komputer dinas, serta sistem pelaporan yang masih manual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan (Studi Retribusi Angkutan Batu Bara di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sumber data berjumlah 8 orang informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilihat dari dimensi komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Namun, pada dimensi sumber daya masih terkendala pada anggaran, fasilitas kerja (komputer), armada sungai, dan akses listrik yang belum tersedia. Faktor pendorongnya adalah landasan hukum yang kuat dan kepatuhan wajib retribusi, sedangkan faktor penghambatnya adalah kendala teknis fasilitas dan kondisi alam (cuaca). Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan retribusi angkutan batu bara pada UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip, maka disarankan kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala UPTD agar melakukan pengadaan perangkat komputer kantor, pemeliharaan armada sungai, dan penyediaan akses listrik. Disamping itu, perlu alokasi anggaran operasional yang memadai serta pengawasan berkala guna menjamin tercapainya target anggaran secara maksimal. meminimalisir fluktuasi setoran sehingga target anggaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA MANDINGIN KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Anjani, Febriani Dewi; Affrian, Reno; Riadi, Selamat
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 2 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.2.1716

Abstract

Program Keluarga Harapan di Desa Mandingin Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2007 menyasar keluarga miskin melalui bantuan tunai bersyarat untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, guna memutus kemiskinan antargenerasi. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, PKH diterapkan di Desa Mandingin dengan 82 KPM, dengan berbagai kendala ketidakmerataan penyaluran, ketergantungan, minim kemandirian, dan jadwal tak jelas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup efektif hal ini terlihat dari 3 indikator efektif yaitu ketepatan tujuan, proses pelaksanaan yang benar dan kepuasan penerima manfaat. Kemudian 2 indikator tidak efektif yaitu ketepatan sasaran dan efisiensi sumber daya. Disamping itu faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan menujukan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada dua aspek utama yaitu aspek struktural yang meliputi kordinasi antar lembaga, ketersediaan sarana, validitas data dan kapasitas pendamping, kemudian aspek kultural meliputi pemahaman masyarakat, sikap terhadap bantuan dan komunikasi interpersonal. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlu adanya evaluasi dalam program Keluarga harapan di Desa Mandingin agar penerima manfaat merata di desa tersebut
EFEKTIVITAS PROGRAM POSYANDU DALAM MENINGKATKAN CAKUPAN IMUNISASI DASAR PADA BALITA DI DESA HARIANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG Lusiana , Indah Dewi; Affrian, Reno; Baihaqi, Ahmad
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 2 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.2.1724

Abstract

Posyandu merupakan layanan kesehatan berbasis masyarakat yang berperan penting dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui pemberian imunisasi dasar pada balita. Namun, pelaksanaan program Posyandu masih menghadapi kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan terbatasnya pemahaman orang tua terhadap manfaat imunisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Posyandu dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar balita di Desa Hariang. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis efektivitas mengacu pada indikator Sutrisno, meliputi pemahaman program, ketepatan waktu, ketepatan sasaran, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Posyandu di Desa Hariang belum berjalan efektif, ditandai dengan terbatasnya sosialisasi, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi, serta masih adanya kekhawatiran terhadap vaksin, yang berdampak pada rendahnya cakupan imunisasi dasar balita. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap imunisasi balita
EVALUATION OF FLOOD MANAGEMENT POLICIES IN EAST BARITO REGENCY CENTRAL KALIMANTAN Sukamat, Agus; Affrian, Reno
International Journal of Business, Law and Political Science Vol. 3 No. 2 (2026): International Journal of Business, Law and Political Science
Publisher : PT. Antis International Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61796/ijblps.v3i2.454

Abstract

Objective:  This research aims to evaluate the flood management policy in East Barito Regency by assessing the alignment between policy objectives, on-the-ground implementation, and the results achieved. Method: The research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods including in-depth interviews, observation, and document study. Data analysis was conducted using a policy evaluation framework that included aspects of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and timeliness. Results: Flooding is one of the hydrometeorological disasters that repeatedly occurs in East Barito Regency, Central Kalimantan, and causes significant social, economic, and environmental impacts. Local governments have implemented various flood management policies thru structural and non-structural programs, but the effectiveness of these policies is still debated. The research results indicate that flood management policies have been implemented according to the regulatory framework, but they are not yet optimal in sustainably reducing flood risks and impacts. The main obstacles include limited cross-sectoral coordination, the dominance of structural approaches, weak spatial planning control, and minimal community participation. Novelty: This research recommends strengthening flood management policies based on disaster risk reduction and multi-stakeholder collaboration.
IMPLEMENTATION OF THE CHILD IDENTITY CARD (KIA) ISSUANCE POLICY BY THE EAST BARITO DISTRICT POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE, CENTRAL KALIMANTAN Susanto, Edy; Affrian, Reno
International Journal of Business, Law and Political Science Vol. 3 No. 2 (2026): International Journal of Business, Law and Political Science
Publisher : PT. Antis International Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61796/ijblps.v3i2.455

Abstract

Objective:  This research aims to analyze the implementation of the Child Identity Card (KIA) issuance policy by the East Barito Regency Population and Civil Registration Office and to identify the factors influencing its success. Method: The research uses a qualitative approach with in-depth interviews, observation, and document study methods. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. Results: The research findings indicate that the implementation of the Maternal and Child Health (MCH) policy has been in accordance with the national regulatory framework, but has not been optimal in terms of socialization, human resources, service infrastructure, and community participation. Policy communication factors, implementation capacity, and societal conditions are the main determinants of implementation effectiveness. Novelty: The Child Identity Card (KIA) is a national policy aimed at providing official identification for children as part of fulfilling civil rights and population administration protection. The implementation of this policy at the local level faces various structural and contextual challenges, particularly in areas with limited geographical characteristics and institutional capacity, such as East Barito Regency. This research recommends strengthening socialization strategies, increasing the capacity of officials, and innovating cross-sectoral collaborative services to improve the coverage of KIA ownership in East Barito Regency.