Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

PERAN KODIM 0316/ BATAM DALAM MENJAGA STABILITAS PEMBANGUNAN DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU Septiansyah, Bayu; Fauzi, Lukman Munawar; Setiawan, Agustina; Abidin As, Zaenal; Murniati, Anceu; Ndaruhadi, Wibowo; Ristala, Harky
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i2.441

Abstract

Keterlibatan Kodim 0316/Batam dalam situasi krisis kesehatan global telah dimulai sejak COVID-19 mewabah di Indonesia, mulai dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga penerapan fase adaptasi new normal. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Kodim 0316/Batam Dalam Menjaga Stabilitas Pembangunan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa Peran Kodim 0316/Batam Dalam Menjaga Stabilitas Pembangunan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru, Peran Preventif dalam tindakan preventif satuan kodim sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kehidupan di era AKB dalam rangka menjaga stabilitas keberhasilan pembangunan nasional, Peran Persuasif Melalui tindakan persuasif satuan kodim dalam melakukan operasi penertiban dan penegakan disiplin masyarakat tentang kehidupan di era AKB dalam rangka menjaga stabilitas pembangunan nasional, Peran Represif Kodim 0316/Batam dalam menjaga dan memelihara kondusifitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melakukan pemberdayaan potensi wilayah sebagai bagian dari pembinaan dan pemberdayaan wilayah pertahanan, serta Peran Kuratif Kodim 0316/Batam sudah berjalan dengan baik.
STRATEGY FOR IMPLEMENTING AND DEVELOPING SMART CITY IN ORDER TO REFORM LOCAL GOVERNMENT BUREAUCRACY IN CIMAHI CITY Rohayatin, Titin; Abidin As, Zaenal; Ristala, Harky; Mastoah, Neneng
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 1 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i1.779

Abstract

A Smart City is a concept for urban development that incorporates information and communication technology (ICT) and Internet of Things (IoT) technologies. A smart city aims to maximize service efficiency via the use of informatics and technology. Data gathered from people and devices is then processed and evaluated using sensors that are coupled with a real-time monitoring system. This data is gathered as critical data to help the community overcome the inefficiencies of bureaucratic services. The rapid advancement of information and communication technology, combined with the development of an increasingly reliant society on the performance of the government bureaucracy, generally requires the government's strategy for implementing and developing Smart Cities. because it has the potential to significantly influence lives, both personally and collectively, including those of government agencies. However, several difficulties remain in its implementation, preventing the government's strategy from being executed properly. The government's strategy for implementing and developing the E-government idea, as well as for applying and developing the Smart City concept to achieve bureaucratic reform, is highly suitable for use as a form of assistance for the development of high-quality community services. The Smart City idea is being implemented in Cimahi City using the following six indicators: (1) smart government, (2) smart economy, (3) smart environment, (4) smart living, (5) smart people, and (6) smart mobility are all examples of smart concepts.
PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DEMI MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Ristala, Harky; Rahmandika, Muhammad Aldi
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 1 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i1.956

Abstract

Bureaucracy simplification and institutional transformation are the urgency of the current government. This is not only because of the mandate of the Central Government Regulations, but also the demands of the people who expect fast and accurate public services. The presence of excellent public services can be realized by the presence of agile organizations that take advantage of the conditions of collaboration between fields through their functional positions. The West Java Provincial Government responds to the mandate and demands of the community by realizing Bureaucracy Simplification and Institutional Transformation in order to create excellent and fast and accurate public services.
IMPLEMENTATION OF BUREAUCRACY REFORM THROUGH THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SMART CITY IN CIMAHI CITY Rohayatin, Titin; Abidin AS, Zaenal; Ristala, Harky
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i1.1423

Abstract

The reform of the government bureaucracy marks a change in the government structure to a decentralized pattern. Consequently, the implementation of regional autonomy has changed the entire structure and function of the bureaucracy and the implementation of public services. Bureaucratic reform and public services are two important elements in governance management in the era of globalization. Bureaucratic reform is the government's commitment to implementing good governance to be able to have high competitiveness through the application of the concept of e-Government, one of which is the implementation and development of Smart Cities. Smart City is a city that combines information and communication technology (ICT) with the aim of improving the performance of government services. Smart cities in the era of globalization and digitalization can have a big impact on changing the lives of individuals and government organizations. Information technology in the era of globalization is the main means of improving human resources as implementers of government organizational systems. The implementation and development of Smart City aims to develop smart solutions for dealing with the challenges of urbanization, globalization, and the use of sophisticated information technology based on e-government.
UPAYA KESBANGPOL KABUPATEN CIANJUR DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK PADA MASA PERSIAPAN PILPRES DAN WAPRES TAHUN 2019 Ristala, Harky
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i1.335

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Upaya Kesbangpol Kabupaten Cianjur Dalam Meminimalisir Konflik Pada Masa Persiapan Pilpres dan Wapres Tahun 2019. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa dalam meminimalisir konflik pada masa persiapan Pilpres dan Wapres tahun 2019 cenderung baik. Upaya kesbangpol Kabupaten Cianjur dalam meminimalisir konflik pada masa persiapan Pilpres dan Wapres tahun 2019 berupa terjalinnya komunikasi yang efektif antara semua elemen dengan masyarakat. Faktor pendukung SDM, anggaran, SOP dan juknis, dan optimalisasi media sosial. Sementara, faktor penghambat adalah SDM, anggaran, sarana dan prasarana, cuaca, dan rendahnya budaya literasi di masyarakat sehingga mudah di hasut dengan informasi hoax. Kata kunci: Upaya, Konflik, Pilpres
Model Power-Sharing Swiss: Kajian Pemerintahan dan Hukum Konstitusi terhadap Representasi Multietnis dan Linguistik Ristala, Harky; Iqbal, Firdaus Muhamad
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i1.471

Abstract

Swiss merupakan salah satu contoh paling menonjol dari negara multietnis dan multilinguistik yang berhasil menjaga stabilitas politik melalui model power-sharing yang terinstitusionalisasi secara kuat dalam kerangka hukum konstitusional dan praktik pemerintahan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana interaksi antara desain hukum konstitusi, federalisme linguistik, prinsip kolegialitas, serta mekanisme demokrasi langsung membentuk sistem pembagian kekuasaan yang inklusif dalam pemerintahan Swiss, khususnya pada tingkat Dewan Federal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif dengan studi kepustakaan melalui analisis dokumen hukum, konstitusi, literatur akademik, dan sumber kebijakan resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan empat bahasa nasional, larangan diskriminasi berbasis bahasa, serta prinsip subsidiaritas menciptakan fondasi hukum yang menjamin kesetaraan antar komunitas linguistik. Prinsip kolegialitas dan penerapan magic formula dalam Dewan Federal berfungsi sebagai mekanisme konsosiasional yang mencegah dominasi mayoritas dan menjaga keseimbangan representasi politik. Efektivitas model ini diperkuat oleh demokrasi langsung dan kewajiban evaluasi kebijakan sebagaimana diatur dalam Konstitusi Swiss. Lebih jauh, sistem konsensus Swiss terbukti mampu mengintegrasikan kelompok minoritas linguistik, termasuk komunitas penutur bahasa Romansh, ke dalam struktur politik dan hukum negara secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa power-sharing di Swiss bukan sekadar praktik politik, melainkan fondasi hukum institusional yang relevan sebagai rujukan bagi negara multikultural lainnya.