Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

LEGAL REVIEW OF LAND TENURE BY COMMUNITIES ON COASTAL AND COASTAL BOUNDARIES IN PALU CITY AND PARIGI MOUTONG REGENCY Manga Patila; Dewi Kemala Sari; Abraham Kekka
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.18934

Abstract

Land acquisition, especially in coastal border areas and coastal areas, has been largely dominated by traditional/customary communities who have lived and inhabited the area for a long time, so that the occupation of land by law for many years has become an assumption for the community as an effort to transfer property rights from the state to them. The formulation of the problem from this study is what is the status of land ownership controlled by the community on the coastal border and coastal areas.? and How to implement the granting of land rights on coastal borders and coastal areas in accordance with applicable laws and regulations. The purpose of this study is to find out the status of land ownership controlled by the community on the coastal and coastal borders. And the implementation of the granting of land rights on coastal borders and coastal areas. This research is empirical research, namely research obtained from experience, observations based on data in the field and information obtained from direct interviews with various sources. Ownership status for communities in coastal areas and coastal borders is a property right obtained from state land and has long been given to local, traditional and customary communities who have lived in the area for less than 20 years and have been making a living or carrying out activities around the coast for generations. The granting of rights to coastal areas is given with Land Rights in the form of Right to Use, namely land rights with a time limit to the community, the implementation of granting land rights in coastal areas and also coastal borders paying attention to the public interest, limited carrying capacity, sustainable development, ecosystem linkage, biodiversity and sustainability of environmental functions.
Edukasi Hukum Tentang Pemahaman Perkawinan Pada Siswa SMA Negeri 4 Palu Andi Bustamin Dg. Kunu; Muhammad Ayub Mubarak; Manga Patila; Mohammad Saleh; Irzha Friskanov. S
PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/pakmas.v6i1.5705

Abstract

Marriage is a legal bond that has profound social, economic, and psychological consequences. In Indonesia, Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 has regulated the minimum age of marriage, which is 19 years for men and women. However, in reality, there are still many children and adolescents who do not understand the legal provisions of marriage and the impact it causes, especially related to the risks of early marriage. This community service activity was carried out at SMA Negeri 4 Palu by involving participants from student council members. Using the method of presentation of the material and the discussion method, this activity provides legal education to children and adolescents about the understanding of marriage, their rights, and the legal consequences of early marriage. The lack of legal literacy among children and adolescents makes them vulnerable to marriages that do not conform to the rule of law, which can negatively impact their education, health, and future. Through this program, it is hoped that participants will have a better understanding of marriage law and be able to make wiser decisions in planning their future. In addition, the involvement of various parties such as schools, families, and the community in this program is expected to create a more supportive environment for the protection of children's rights and the prevention of early marriage in Indonesia.
PERAN LEMBAGA ADAT SUKU PADOE DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT DI KECAMATAN MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA Putri Rewlin Guampe; Manga Patila; Aifan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/w2h44892

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga adat serta hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian delik adat di Desa Lanumor, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat suku Padoe berperan dalam penyelesaian delik adat melalui penerimaan laporan, musyawarah adat, pemberian sanksi adat, serta pengawasan pelaksanaan sanksi. Penyelesaian dilakukan dengan mengutamakan keadilan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Faktor penghambatnya yaitu beberapa masyarakat tidak melaksanakan sanksi adat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan kurangnya kerja sama masyarakat untuk memenuhi peringatan atau panggilan untuk segera melaksanakan kewajibannya (sanksi adat). Tantangannya adalah adanya sikap masyarakat (mopeuru-uru gau) yaitu sikap yang memandang enteng, meremehkan, atau tidak menghormati aturan adat yang ditandai dengan adanya pelanggaran adat yang dilakukan oleh orang yang sama dan jenis pelanggaran yang sama.Untuk mengatasinya, lembaga adat melakukan musyawarah lanjutan, pemberian teguran, dan pendekatan kekeluargaan guna menjaga nilai adat, keharmonisan, dan ketertiban masyarakat adat Padoe. Kata Kunci: Penyelesaian Delik Adat, Peran Lembaga Adat, Suku Padoe  
PERAN LEMBAGA ADAT SUKU PADOE DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT DI KECAMATAN MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA Putri Rewlin Guampe; Manga Patila; Aifan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/w2h44892

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga adat serta hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian delik adat di Desa Lanumor, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat suku Padoe berperan dalam penyelesaian delik adat melalui penerimaan laporan, musyawarah adat, pemberian sanksi adat, serta pengawasan pelaksanaan sanksi. Penyelesaian dilakukan dengan mengutamakan keadilan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Faktor penghambatnya yaitu beberapa masyarakat tidak melaksanakan sanksi adat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan kurangnya kerja sama masyarakat untuk memenuhi peringatan atau panggilan untuk segera melaksanakan kewajibannya (sanksi adat). Tantangannya adalah adanya sikap masyarakat (mopeuru-uru gau) yaitu sikap yang memandang enteng, meremehkan, atau tidak menghormati aturan adat yang ditandai dengan adanya pelanggaran adat yang dilakukan oleh orang yang sama dan jenis pelanggaran yang sama.Untuk mengatasinya, lembaga adat melakukan musyawarah lanjutan, pemberian teguran, dan pendekatan kekeluargaan guna menjaga nilai adat, keharmonisan, dan ketertiban masyarakat adat Padoe. Kata Kunci: Penyelesaian Delik Adat, Peran Lembaga Adat, Suku Padoe