Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.744
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Journal Evidence Of Law POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Blantika : Multidisciplinary Journal Jurnal Global Ilmiah Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Ismed, Mohamad
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Akibat Hukum Wanprestasi Pelaku Pembangunan (Developer) dalam Penguasaan Satuan Rumah Susun Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Putra, Sapta Adi; Nasseri, Jelly; Ismed, Mohamad
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i1.868

Abstract

Rumah susun adalah bangunan bertingkat yang terdiri dari satuan-satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, serta dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh developer terkait penguasaan satuan rumah susun berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder yang mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian meliputi perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan inventarisasi aturan hukum serta literatur terkait. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari wanprestasi developer terhadap konsumen meliputi kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara. Developer yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Rumah Susun dapat dituntut untuk mengganti kerugian melalui gugatan di pengadilan. Saran dari penelitian ini adalah agar rumah susun dijual setelah pembangunan selesai dan agar pembeli mempertimbangkan mediasi formal dengan mediator profesional sebelum membawa kasus ke pengadilan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi sengketa dan memberikan perlindungan lebih baik bagi konsumen.
Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Munzir, Marinov; Kristiawanto, Kristiawanto; Ismed, Mohamad
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Maret 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i3.1248

Abstract

Limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) adalah sisa dari kegiatan yang mengandung B3, seperti industri, pelayanan kesehatan, dan rumah tangga, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pengelolaan limbah B3 memerlukan izin dari Mentri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Ketidakpatuhan aturan oleh penghasil limbah B3 dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan, memerlukan sanksi administratif dan pidana sebagai efek jera. Penjelasan lebih rinci pada pertanggungjawaban pidana dan perluasan sanksi diperlukan untuk menekan dampak negatif pada lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, dengan metode pendekatan dengan menggunakan bahan hukum pustaka adengan kata lain, penelitian kepustakaan (Library Research). Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi yakni dengan mencatat informasi dari bahan hukum baik pendapat ahli, hasil penelitian maupun jurnal. Hasil penelitian bahwa Pertanggungjawaban pidana lingkungan di Indonesia bergantung pada asas kesalahan, di mana individu atau badan usaha harus bersalah untuk dipidana. Fokus konsep pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum terletak pada kesalahan dalam pengelolaan lingkungan, termasuk dumping limbah B3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memungkinkan penuntutan dan sanksi pidana terhadap badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan. Meskipun badan hukum tanpa kejiwaan, pertanggungjawaban diterapkan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan individu di dalamnya. Tindak pidana lingkungan diartikan sebagai perbuatan yang dapat berpotensi pidana sesuai regulasi lingkungan, mencakup "setiap orang" termasuk individu dan badan usaha. Penegakan hukum lingkungan, tahap akhir dalam regulasi kebijakan, menekankan pelaksanaan peraturan yang, jika dilanggar, akan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Strategi penegakan hukum diperlukan untuk mencapai tujuan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Co-Authors Abdullah, Zulfirman Akbar, Muhammad Syarif Hidayatullah Akkapin, Supaphorn Akkapin, Suphaporn Ali Imron Ardiyansah Ayulina, Jennitri Azhry, Izmi Latifah Basuki , Basuki , Basuki Candra, Tofik Yanuar Chandra, Tofik Yanuar Dwi Budi Santoso Erwinda Emran, Nevertiti Firman, Zul Franciska, Wira Hedwig Heri Susanto Hutomo, Putra Karinda, Frans Jomar Kencanawati, Erny Kristiawanto, Kristiawanto Lina, Ramlani Luter, Albertus Marbun, Lukas Pardamean E. Marniati, Felicitas Sri Maryano, Maryano Megawaty, Octavia Rouli Meilando, Ari Muhamad, Fadel Munzir, Marinov Nainggolan, Marsudin Nasseri, Jelly Paparang, Santrawan Pratama, Dimas Satriawan Syah Putra, Sapta Adi Sanjaya, Titus Adhi Saputra, Adji Sarapi, Virgin Venlin Shodiq, MD Siahaan, Pangihutan Siahaan, Ricardho Sinaulan, Ramlani Lina Sri Marniati, Felicitas Surya Wahyudi, Surya Sutanto, Audrey Lucretia Tarigan, Diego Pratana Trapsilo, Lier Budhi Wahyu Wibowo, Agus Ari Widjaja, Dhody AR. Windira, Ayu Yolanda, Moch Andre