Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENERAPAN ROUTE PELAYARAN KAPAL PENYEBERANGAN MERAK-BAKAUHENI DAN ARAH SEBALIKNYA TERHADAP TRAFFIC SEPARATION SCHEME (TSS) SELAT SUNDA Nursyamsu; Joko Sulistiono; Sandi Wahyu Prabowo
Journal Marine Inside Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Politeknik Pelayaran Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62391/ejmi.v5i1.57

Abstract

Pada dunia pelayaran, keselamatan kapal untuk mencapai pelabuhan tujuan mempakan hal yang wajib terwujud agar misi transportasi orang maupun barang dapat terpenulii. Keselamatan pelayaran mempakan keseluruhan proses yang hams dijalani dari kapal sandar, kapal memuat, kapal berlayar ke pelabuhan tujuan sampai kapal itu membongkar muatannya. Pada saat kapal berlayar tentunya sangat diperlukan navigator yang memiliki kompetensi untuk melayarkan kapal sesuai dengan ukuran dan daerah pelayaran. Navigator akan memahami prosedur, ketentuan peraturan pencegahan tubrukan di laut dengan ketentuan penunjang lainnya. Di dalam peraturan P2TL aturan 10 tentang bagan pemisah lalu lintas atau Traffic Separation Scheme (TSS) dibuat untuk membentuk alur pelayaran dengan arah yang sama sehingga dapat mengontrol alur pelayaran kapal di perairan tersebut. Indonesia mempakan negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan lalu lintas berdasarkan hasil keputusan sidang Plenary International Maritime Organization (IMO) Sub Committee Navigation Communication and Search and Rescue (NCSR). Dikarenakan ramainya perairan ini maka kapal yang melintasi hams berlayar dengan hati-hati serta menggunakan secara maksimal peralatan navigasi yang ada. Kapal yang paling sering menggunakan jalur atau melintasi jalur tersebut adalah kapal penyeberangan. Tentunya kapal-kapal ini harus senantiasa menjalakan semua ketentuan jika berlayar pada jalur TSS selat sunda ini baik penggunaan alur yang benar dan peralatan navigasi penunjang yang dibutuhkan demi keselamatan pelayarannya. Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada penerapan peraturan TSS bagi kapal penyeberangan dan peran dari VTS selat Sunda dalam mengontrol kepatuhan kapal terhadap TSS ini.
GERAKAN BERSIH PANTAI DARI SAMPAH PLASTIK DAN PENANAMAN MANGROVE DI PESISIR DERMAGA PRESTASI POLTEKPEL BANTEN Setya, Dona; Mulyadi, Rama Agus; Tirtana, Denta; Syahputra, Fauzi; Sitepu, Mestiria Harbani; Nuzapril, Mulkan; Putri, Aprilia Syah; Handayani, Muliawati; Marlina, Eulis; Uddin, Soleh; Ricardo, Dapid; Nursyamsu; Amirullah; Nawawi, Cholis Imam; Dewi, Astri Kustina; Anggeranika, Vidiana; Muslim, Jusva Agus; Nurfadhlina
Diseminasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat- LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/diseminasiabdimas.v6i1.6207

Abstract

Dermaga Prestasi yang dibuat dan akan difungsikan sebagai wilayah edukasi wisata (Eduwisata) mengalami pencemaran dengan banyaknya sampah plastik yang berserakan di sepanjang pesisir pantai. Sampah plastik merupakan jenis sampah yang sulit terurai dan satu jenis sampah plastik membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun agar sampah plastik tersebut dapat terurai. Sampah plastik merupakan masalah utama yang harus diselesaikan dengan serius karena selain mencemari laut, sampah plastik juga dapat mengganggu kehidupan biota yang ada di laut. Sampah plastik yang memenuhi pesisir pantai dermaga prestasi juga sangat mempengaruhi keindahan pantai. Kondisi sampah plastik di pesisir dermaga prestasi sudah cukup memprihatinkan dan menjadi perhatian pada pengabdian kepada masyarakat (PKM) kali ini. Kegiatan PKM ini difokuskan dengan melakukan bersih-bersih pantai dan penanaman pohon mangrove sebagai upaya melestarikan lingkungan pesisir laut dengan melibatkan taruna-taruni Kementrian Perhubungan. Tujuan dari PKM ini adalah ikut berkontribusi dalam mengatasi sampah plastik dan pelestarian sumberdaya pesisir laut. Kegiatan positif seperti ini diharapkan terus dilakukan, guna membentuk pola pikir masyarakat agar tidak membuang sampah plastik ke laut. The prestasi dock which was created and will function as a tourism education area (Eduwisata) has been polluted by the large amount of plastic waste scattered along the coast. Plastic waste is a type of waste that is difficult to decompose and one type of plastic waste takes approximately 20 years for it to decompose. Plastic waste is a major problem that must be seriously resolved because apart from polluting the ocean, plastic waste can also interfere with marine biota. Plastic waste that fills the coast of the prestasi dock also greatly affects the beauty of the beach. The condition of plastic waste on the coast of the prestasi dock is quite apprehensive and has become a concern for community service (PKM) this time. This PKM activity is focused on cleaning the beach and planting mangrove trees as an effort to preserve the coastal marine environment by involving cadets from the Ministry of Transportation. The aim of this PKM is to contribute to overcome plastic waste and preserving coastal marine resources. It is hoped that positive activities like this will continue to be carried out, in order to shape the mindset of the people so as not to throw plastic waste into the sea.
Optimalisasi penerapan Marpol 73/78 Annex V pada KMP Legundi guna mencegah pencemaran laut Nursyamsu; Mansur, Harri Mochamad; Daeli, Suratan Samuel
Journal Marine Inside Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Politeknik Pelayaran Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62391/ejmi.v5i2.66

Abstract

Laut merupakan suatu perairan luas yang dalam dan sifatnya penting bagi keberlangsungan umat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, di laut banyak dilakukan kegiatan, salah satunya adalah kegiatan pelayaran oleh kapal-kapal yang bernavigasi. Selain itu, terdapat berbagai regulasi yang mengatur kapal-kapal dalam melakukan pelayaran, salah satunya adalah Marpol 73/78 Annex V yang mengatur mengenai pencegahan pencemaran laut akibat pembuangan limbah dari sisa aktivitas pelayaran kapal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan objek penelitiannya adalah di KMP Legundi selama 12 bulan untuk mendapatkan data secara langsung. Rute pelayaran KMP Legundi adalah rute Merak-Bakauheni dan sebaliknya. Rute yang dilalui merupakan rute paling ramai sehingga peneliti tertarik untuk melakukan observasi di kapal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa penerapan Marpol 73/78 Annex V di KMP Legundi masih belum terimplementasi dengan optimal, khususnya pada kapal penumpang mereka. Dalam hal ini, diperlukan sosialisasi kepada para penumpang, awak kapal maupun tim kebersihan kapal untuk selalu menjaga kebersihan kapal dan lingkungan laut dengan cara tidak membuang sampah sembarangan guna mencegah adanya pencemaran laut. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat memberikan aturan khusus terhadap para awaknya dalam menjalankan aturan sesuai dengan Marpol 73/78 Annex V dan dapat memberikan fasilitas yang memadai sebagai fasilitas kebersihan di kapal. The sea is a vast, deep body of water, and its nature is vital for the survival of humanity. In everyday life, many activities are carried out at sea, including shipping activities by ships that navigate. Apart from that, various regulations regulate ships during shipping, one of which is Marpol 73/78 Annex V, which governs the prevention of marine pollution due to waste disposal from the remainder of ship shipping activities. The method used in this research is descriptive qualitative, with the research object being at KMP Legundi for 12 months to obtain data directly. The KMP Legundi shipping route is the Merak-Bakauheni route and vice versa. The route taken was the busiest, so researchers were interested in making observations on the ship. The research results found that implementing Marpol 73/78 Annex V at KMP Legundi still needs to be optimal, especially on their passenger ships. In this case, outreach to passengers, crew, and ship cleaning teams is required to maintain the ship's cleanliness and the marine environment by not throwing rubbish carelessly to prevent marine pollution. The company is also expected to provide special rules for its crew in carrying out Marpol 73/78 Annex V regulations. It can also provide adequate facilities on the ship, such as cleaning facilities.
Analisis tubrukan KM Leuser saat proses olah gerak labuh jangkar di Teluk Lamong Nursyamsu; Tumanggor, Arief Hidayat; Sutryani, Henni; Anggeranika, Vidiana; Agustien, Puspa Gina
Journal Marine Inside Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Politeknik Pelayaran Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62391/ejmi.v7i2.126

Abstract

Tubrukan KM. Leuser saat proses olah gerak berlabuh jangkar di Teluk Lamong adalah tragedi yang penulis alami ketika melaksanakan praktek laut. Tanggal 12 Februari 2024 KM. Leuser sedang berolah gerak memasuki wilayah berlabuh jangkar di Teluk Lamong Surabaya, dengan situasi tempat berlabuh yang padat dan arus kencang. Pukul 14.18 WIB KM. Leuser menubruk buoy no 24 sehingga rantai buoy tersangkut di baling-baling kiri, kemudian rantai jangkar kapal kargo Lit Enterprise yang sedang berlabuh jangkar ikut tersangkut juga di baling-baling kiri KM. Leuser yang sempat menyebabkan lambung kapal bertubrukan satu sama lain. Selanjutnya Lit Enterprise tergandeng kapal KM. Leuser dan Lit Enterprise terbanting ke kapal MT. Lamiwuri yang sedang berlabuh jangkar dan menyebabkan sedikit deformasi. Dari hal tersebut penulis mengambil rumusan masalah bagaimanakah kronologi tubrukan KM. Leuser di Teluk Lamong, apa saja faktor penyebab terjadinya tubrukan tersebut, dan bagaimana upaya dan kebijakan dari instansi terkait untuk mencegah terulangnya tragedi tersebut. Penelitian sebelumnya hanya memfokuskan terhadap kronologi kejadian tubrukan serta pembahasan secara umum mengenai upaya pencegahan agar tragedi tubrukan tersebut tidak terulang lagi. Tanpa memberikan ditel mengenai kebijakan dan penanganan dari pihak syahbandar dan perusahaan terkait untuk penanggulangan agar tidak ada kejadian tubrukan seperti KM Leuser.