Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Bisma Putra Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Upaya Penanggulangan Pungutan Liar di Lingkungan Madrasah Dengan Sistem Pengawasan Silang Edisman; Fitriati; Putra Pratama , Bisma
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejzw8b75

Abstract

Pengaturan mengenai pungli diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya penanggulangan pungutan liar (pungli) di lingkungan Madrasah dengan sistem pengawasan silang oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat yaitu menggunakan pengawas berasal dari satuan lainnya merupakan upaya untuk mencapai pelaksanaan pengawasan yang memberikan informasi yang valid. Mekanisme penanganan perkara pungutan liar yang ditangani oleh bidang Pendidikan Madrasah Kementrian Agama Kabupaten Pasaman Barat yaitu melaksanakan kegiatan intelijen berupa pengumpulan data dan keterangan pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungli. Fungsi pencegahan, yakni 1) Membuat produk-produk terkait dengan kempanye anti pungli, seperti pamplet, brosur, spanduk, baliho, film). 2) Menumbuhkembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui penyertaan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat. 3) Membangun sistem pencegahan pungli secara kompherensif. Hambatan dalam penanggulangan pungutan liar (pungli) di lingkungan madrasah dengan sistem pengawasan silang oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat  diantaranya adalah Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Penegak hukum ada yang bertindak kurang profesional. Berkas yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, adanya tugas sampingan para anggota. kesadaran hukum masyarakat membantu pelaksanaan atau penegakan hukum pada sangat kurang, banyak masyarakat yang ingin melaporkan adanya pungutan liar tetapi mereka memilih untuk tidak melaporkan karena berbagai alasan.
Penerapan Hukuman Pidana Mati Sebagai Efek Jera Pada Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 oleh Pejabat Negara di Kementerian Sosial Dan Pemerintahan Bandung Barat Ramadhan, Puja; Rosadi, Otong; Putra Pratama, Bisma
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4bgqcb48

Abstract

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus. Yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Pada kasus korupsi pidana mati dapat dijatuhkan sesuai yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Pasal itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya dan terjadinya bencana nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Fenomena bencana yang terjadi saat ini adalah bencana wabah covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2019 Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Apabila dikontekstualisasikan terhadap norma hukum yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, maka makna dari menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dapat diartikan pula bahwa hakim diberikan kewajiban untuk mendefinisikan, memformulasikan dan memberikan parameter berdasarkan keyakinannya serta keilmuannya terhadap aturan hukum yang belum jelas dalam hal ini adalah makna dari “keadaan tertentu” Hakim diberikan wewenang untuk membentuk hukum sendiri dalam peristiwa yang konkrit, sehingga tidak ada halangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis pidana mati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. hakim diberikan wewenang untuk membentuk hukum sendiri dalam peristiwa yang konkrit.
Penggunaan Sistem e-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Pemerintah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Faniyah, Iyah; Putra Pratama, Bisma; Yendri, Nofri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/bd8zbm44

Abstract

Pelaksanaan sistem E-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan cara memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. Pihak yang Menyampaikan Usulan Usulan pencantuman Barang/Jasa. Penyampaian Usulan Kebutuhan Barang/Jasa Oleh Kementerian/ Lembaga/Institusi. Apabila barang/Jasa sebagaimana dimaksud tidak layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menyampaikan surat penolakan kepada Pimpinan Institusi. Berdasarkan hasil proses pemilihan, LKPP membuat Surat Penetapan Barang/Jasa yang akan dicantumkan dalam Katalog Elektronik dengan ketentuan: LKPP mengkaji dan menilai prosedur pemilihan. Pengaruh Sistem E-Katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pada balai pelaksanaan jalan nasional Provinsi Sumatera Barat terhadap persaingan usaha menimbulkan kompetisi yang terjadi antara perusahaan berlangsung tanpa adanya tindakan kriminal.  Persaingan secara sehat ini menjamin untuk mengedepankan etika bisnis. akses pasar berpengaruh signifikan terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara parsial persaingan bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada proses e katalog. Pengaruh Sistem E-Katalog Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat Terhadap Persaingan Usaha telah sesuai dengan prinsip Persaingan usaha yakni prinsip Persaingan sehat atau healthy competition, dimana Persaingan sehat memiliki ciri-ciri menjamin persaingan di pasar yang berhubungan erat dengan pencapaian efisiensi seperti pengaruh dari sistem E- katalog yang dijalankan.
Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur Terhadap Debitur Yang Tidak Bersedia Menyerahkan Secara Sukarela Refianos; Pratama, Bisma Putra
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 2 (2025): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/zm94z084

Abstract

Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan ini, apabila terjadi kegagalan oleh debitur menunaikan kewajibannya (wanprestasi), maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dan debitur wajib menyerahkan objek jaminan secara suka rela, akan tetapi pada praktiknya di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, banyak debitur yang menolak melakukan hal tersebut. Permasalahan yang diteliti adalah Pertama, Bagaimanakah Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur Terhadap Debitur yang Tidak Bersedia Menyerahkan Secara Sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang? Kedua, Apakah kendala-kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur Terhadap Debitur yang Tidak Bersedia Menyerahkan Secara Sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang? Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan Pertama, Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang didasarkan pada ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal-Pasal kontrovesi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang dilakukan dengan langkah persuasif yaitu: 1)memastikan debitur telah disomasi sebanyak tiga kali, 2) dilakukan negosiasi dengan debitur untuk membuat kesepakatan tentang metode pencairan objek jaminan yang sama-sama menguntungkan kedua pihak (melalui penjualan langsung oleh debitur atau kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum), 3) eksekusi dilakukan secara paksa dengan didampingi pihak Pengadilan Negeri atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur/nasabah yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela terbagi menjadi; 1) kendala internal, yakni tidak ada pegawai khusus untuk melakukan eksekusi objek jaminan; dan 2) eksternal, yaitu a) objek tidak ditemukan, b) objek jaminan sudah dalam kondisi tidak layak dijual, dan c) harga jual objek jaminan tidak mencukupi menutupi hutang.
Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai  Korban Tindak Pidana  Kekerasan Seksual Wahyuni, Putri Sri; Pratama, Bisma Putra
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7x5d5f70

Abstract

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Perlindungan hukum oleh penyidik pada Satreskrim Polres Agam terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan memberikan akses konseling dari psikolog untuk membantu mengatasi trauma akibat kekerasan seksual. Layanan ini diberikan melalui kerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Agam. Bagi korban yang mengalami ancaman atau tekanan dari pelaku, polisi bekerja sama dengan rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan sementara. Layanan rehabilitasi sosial juga diberikan agar korban bisa melanjutkan pendidikan dan aktivitas sehari-hari secara normal. Menggunakan Teknik wawancara ramah anak, melibatkan ahli psikologi dan pendampingan korban, dan melindungi identitas korban selama proses hukum berlangsung. Prosedur pemeriksaan ramah anak, dilakukan di ruangan khusus dengan suasana yang tidak intimidatif, guna membuat anak merasa nyaman. Penghindaran Reviktimisasi, Penyidik menghindari pertanyaan berulang yang dapat memperparah trauma anak. Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum oleh penyidik pada Satreskrim Polres Agam terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat di kelompokkan menjadi hambatan struktural, hambatan prosedural, dan hambaran kultural. Hambatan struktural kurangnya jumlah penyidik terlatih, kekurangan fasilitas yang ramah anak. Hambatan prosedural adalah kurangnya koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat. Meskipun sudah ada regulasi yang mengharuskan kerja sama antar instansi, seperti P2TP2A dan rumah sakit. Hambatan kultural, banyak keluarga yang enggan melapor karena takut akan stigma sosial.
Wild Race by Teenagers in Padang City in the Aspect of Criminology Putra Pratama, Bisma; Sembiring, Susanti; Febrina, Yuka
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 1 No. 1 (2023): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (March 202
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v1i1.10

Abstract

The purpose of this study was to find out the factors that led to wild races by teenagers in the city of Padang and the efforts made by the police in dealing with cases of wild racing . The approach used in this study is a normative juridical approach as the main approach, supported by an empirical juridical approach. Based on the results of the research and discussion, it was obtained : the factors for the occurrence of illegal races by teenagers in the city of Padang, are due to bad associations of teenagers, lack of attention from parents, lack of racing facilities for teenagers. Illegal racing disrupts smooth running, is troubling, and endangers both. The efforts made by the Padang Police in dealing with cases of wild racing by teenagers in the city of Padang include preventive measures : 1) conduct socialization in schools, campuses (especially to students ), crossroads, patrolling ; 2) condition creation operation. The repressive effort carried out by the Padang Police is by issuing a ticket (proof of violation) for 3 months.
Coordination of Supervision of Violations of Excess Tonnage in Goods Transportation Zamrinaldi; Pratama, Bisma Putra
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/sg26vk36

Abstract

Article 19 Paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates Road Grouping according to the class of Roads and vehicles that can pass through it.  Coordination in the supervision of excess tonnage violations in freight transportation between the Sijunjung Police Satlantas and the Land Transportation Management Center Region III of Sijunjung Regency is carried out with functional supervision. Establishing supervision standards to assess the object of supervision to see which things or parts are wrong or violations. Supervision of the use of public roads on overloaded vehicles in Sijunjung district, Sijunjung Police Satlantas and  the Land Transportation Management Center Region III of Sijunjung Regency. The implementation of supervision coordination between the Sijunjung Police Traffic Police and the Land Transportation Management Center Region III of Sijunjung Regency obtained the results of supervision that has been carried out in 2023 that out of 19,543 vehicles, there were 1,632 vehicles that committed violations consisting of 1,618 capacity violations, 14 vehicles committed dimensional violations. The obstacles faced by the Sijunjung Police Satlantas and the Land Transportation Management Center Region III of Sijunjung Regency in the implementation of supervision coordination for violations of excess tonnage, including facilities, and insufficient Human Resources (HR) are reviewed from the aspects of quantity and quality. The limitations of surveillance patrols, the limited cargo terminals/unloading locations make it more difficult for supervisory implementers to provide firmer corrective actions (sanctions).
Peran Satintelkam Kepolisian Resor Lima Puluh Kota Dalam Program Deradikalisasi Eks Narapidana Terorisme Pangestu, Khosim Adhi; Madjid, Neni Vesna; Pratama, Bisma Putra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0dycbc97

Abstract

Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran Satintelkam Polres 50 Kota dalam program deradikalisasi eks narapidana terorisme adalah mengidentifikasi potensi ancaman, mengawasi narapidana tindak pidana terorisme, serta merancang langkah-langkah rehabilitasi yang sesuai. Program deradikalisasi mencakup pelatihan keterampilan kerja, konseling psikologis, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Program ini didesain untuk tidak hanya memutus rantai ideologi radikal pada individu, tetapi juga memberikan landasan bagi eks narapidana untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif dan harmonis di masyarakat. Berdasarkan data Satintelkam Polres Lima Puluh Kota tahun 2024, program deradikalisasi mencakup lima komponen utama: konseling psikologis dan agama, pelatihan keterampilan kerja, pendampingan usaha, edukasi keluarga, dan forum silaturahmi kebangsaan. Kendala dalam pelaksanaan peran Satintelkam Polres 50 Kota dalam program deradikalisasi eks narapidana terorisme adalah stigma sosial yang melekat pada eks narapidana tindak pidana terorisme. Stigma ini muncul karena ketakutan masyarakat terhadap kemungkinan bahwa eks narapidana masih memiliki koneksi dengan jaringan radikal atau ideologi yang ekstrem. Beberapa narapidana menunjukkan sikap menolak untuk mengikuti sesi konseling atau pelatihan, terutama jika mereka masih memegang teguh ideologi radikal yang mereka anut sebelumnya. Kurangnya koordinasi lintas sektor juga menjadi kendala penting dalam pelaksanaan program ini. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Satintelkam melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, dinas sosial, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat.
Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Debitur Meninggal Dunia: Studi Kasus Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Padang Azhar, Edi; Pratama, Bisma Putra; Benni, Beatrix
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/mhatbf86

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen akibat debitur meninggal dunia pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Padang. Studi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum ketika pihak leasing tetap menagih angsuran kepada ahli waris meskipun debitur telah membayar premi asuransi jiwa kredit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT SMS Finance belum sepenuhnya menerapkan asas itikad baik, terbukti dari kelalaian dalam memproses klaim asuransi dan kurangnya transparansi terhadap ahli waris. Ditemukan juga bahwa kelemahan dari segi regulasi internal serta ketidakseimbangan informasi turut memperburuk posisi hukum konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penegakan prinsip keadilan, perlindungan konsumen, serta peningkatan pengawasan oleh OJK guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil terhadap ahli waris debitur.
Judge's Consideration of Evidence in the Crime of Illegal Access Firdaus; Pratama, Bisma Putra
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/q6ktxr03

Abstract

The approach used is the Normative Juridical approach. The data used is secondary data collected through literature studies. The proof by the judge of the crime of illegal access in Decision Number 62/Pid.Sus/2020/PN Pti and Decision Number 10/Pid.Sus/2021/PN Pli is by means of evidence and corroborated by the judge's conviction through a criminal justice process. To determine that a criminal act has occurred, law enforcement officials must prove that the suspect has met the criminal elements suspected or charged. The evidence used is electronic documents and electronic information. The electronic documents in decision number 62/Pid.Sus/2020/PN Pti are print out data systems in the form of IMEI and MAC Address, printout transaction data and transaction data by the Shoppe seller account (seller) while in decision number 10/Pid.Sus/2021/PN Pli is 1 (one) bundle of printed credit delivery transaction reports through the Digipos application and 1 (one) sheet of screenshot prints of the DigiPos account. Application of Criminal Procedure by Judge where the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act "Participating in deliberately and without the right to access the Electronic System belonging to another person in any way." Regarding the Crime of Illegal Access In Decision Number 62/Pid.Sus/2020/PN Pti, the judge sentenced  the defendants to imprisonment for 9 (Nine) months each and a fine of Rp.100,000,000,000 (one hundred million rupiah) each with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months each and Decision Number 10/Pid.Sus/2021/PN Pli judge impose a penalty on the Defendant therefore with a prison sentence of 2 (two) years and 6 (six) months and a fine of Rp300,000,000.00 (three hundred million Rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months.
Co-Authors Amrina, Yasirli Anis, Mursal Azhamu Suwaril Azhar, Edi Basrah, Ali Beatrix Benni Dian Nugraha Dony Rinaldy Dwi Gusdarnelis Edisman Febrina, Yuka Ferdi Firdaus Fitriati Fitriati Guntara, Zendra Gusdarnelis, Dwi Ica Santika Iyah Faniyah Iyah Faniyah, Iyah Laurensius Arliman S Mario Putra Suwito Mochammad Ridha Mursal Anis Neni Vesna Madjid Octaris, Hawili Olandha, Rivo Otong Rosadi Pangestu, Khosim Adhi Putra, Randi Eka Ramadhan, Puja Refianos Ridha, Mochammad Rinaldy, Dony Rivo Olandha Santika, Ica Susanti Sembiring Suwaril, Azhamu Suwito, Mario Putra Tuti Klana Smbiring Wahyuni, Putri Sri Wandira, Khintani Zikirillah Winaldo Winaldo Winaldo, Winaldo Yasirli Amrina Yendri, Nofri Yumardi, Arif Zamrinaldi