Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Bisma Putra Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Non-Penal Efforts to Overcome Crimes by Verbal Da'wah Putra, Randi Eka; Bisma Putra Pratama
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/8pzx5126

Abstract

This research is a legal research with specifications that are descriptive analytical. The implementation of verbal da'wah as a form of non-penal crime reduction in the jurisdiction of the South Coast Resort Police is to convey religious messages or moral values to others through words and oral communication. Conducted with I'tikaf, Da'wah, Weekly Recitation and Spiritual Flush activities. A persuasive approach by law enforcement officials to the community through activities carried out on community groups. Verbal da'wah is used to promote good deeds and positive activities in society, such as contributing to the general well-being, helping and avoiding harmful behavior. At events such as citizen gatherings, police can convey moral and ethical messages to participants. Giving Advice: Police officers may provide verbal advice to individuals involved in crimes or risky behavior. The impact of the implementation of verbal proselytizing as a form of non-penal crime reduction on the level of crime that occurs in the South Coast Resort Police Jurisdiction varies depending on the context, the message conveyed, and the recipient of the message. This da'wah approach looks quite effective characterized by Increasing Religious Awareness, Verbal da'wah can help individuals understand religious teachings better and increase their awareness of moral and ethical values. Positive Behavior Change, Da'wah can affect behavior change, such as reducing risky behavior, stopping criminal acts, or promoting social kindness and solidarity. The implementation of da'wah can benefit an individual's spiritual growth, help them search for meaning in life, and strengthen their relationship with their religion or belief.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MEMASUKI ERA DIGITAL TANTANGAN DAN SOLUSI MENUJU TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG AMAN, NYAMAN DAN TERPERCAYA Pratama, Bisma Putra; Sembiring, Susanti
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2582

Abstract

The development of information and communication technology has had a significant impact on the world of trade, changing conventional transactions into electronic transactions that are more efficient and practical. Although electronic transactions offer many conveniences such as wide access and fast processing, consumers are faced with high risks such as online fraud, identity theft and misuse of personal data. In Indonesia, consumer protection efforts have been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, this regulation needs to be adapted to the dynamics of the digital era which continues to develop. This research aims to examine legal protection for consumers in the digital era as well as effective solutions to create safe, comfortable and reliable electronic transactions. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The research results show that legal protection of consumers in the digital era requires strict regulations, continuous education, and the use of security technology. Proposed solutions include strengthening regulations, increasing digital literacy, using security technologies such as encryption and two-factor authentication, as well as providing efficient dispute resolution mechanisms. Collaboration between the government, business actors and the community is also considered important to create a safer and more reliable electronic transaction ecosystem. It is hoped that the implementation of this solution can provide better protection for consumers and encourage sustainable digital economic growth in Indonesia.Keywords: Legal Protection, Consumers, Digital Era, Electronic Transactions, Cyber Security
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia Yumardi, Arif; Ferdi; Bisma Putra Pratama
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/zejwxp20

Abstract

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan Pendaftaran tanah adalah rangakaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang –bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud akan melahirkan sebuah kepastian dan perlindungan hukum bagi orang yang namanya tertera pada hak kepemilikan bidang tanah maupun kepada orang yang mempunyai kepentingan terhadap objek tanah tersebut. Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana di dalam peraturan tersebut ada hubungan yang sangat erat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama pada bagian asas terbuka (publisitas). Data pendaftaran tanah tersebut merupakan produk dari kegiatan pendaftaran tanah yang diperoleh melalui prosedur tertentu mulai dari pengumpulan dan pengolahan data hingga penerbitan tanda bukti hak serta penyimpanan dan penyajiannya.
Optimalisasi Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Polri Olandha, Rivo; Bisma Putra Pratama
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 2 (2024): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/9kpzfd26

Abstract

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang optimalisasi operasi penegakkan ketertiban dan disiplin sebagai upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polri dengan studi kasus Pada Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif  yang mana tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) yang dilaksanakan Oleh  Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar terhadap anggota Polri Polda Sumbar, Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) yang dilaksanakan Oleh  Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar dalam pencegahan terhadap anggota polri Polda Sumbar melakukan tindak pidana, dan Mengetahui dan menganalisis Optimalisasi  Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) yang dilaksanakan Oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar terhadap anggota Polri Polda Sumbar. Penelitian ini menggunakan data-data primer berupa diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara terhadap aparat anggota Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar yang melaksanakan Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin  Pada Polda Sumbar dan jajarannya melakukan tindak pidana dan data sekunder berupa Data sekunder ini diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, kasus, dan data hasil pelaksanaan Opsgaktibplin pada Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Opsgaktibplin yang dilakukan Oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin/ tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polri meliputi, Pemantauan dan Patroli, Pengamanan, Pemeliharaan tata tertib, Pengawasan belum optimal, sehingga masih terdapat anggota Polri pada Polda Sumbar yang melakukan tindak pidana.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha atas Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Pada Tahap Penyidikan Putra Pratama, Bisma; Octaris, Hawili
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/1w1x4g53

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha selaku korban dalam pengalihan jaminan fidusia melalui penyidikan yang dilakukan masih mengalami berbagai hambatan.  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Pada Polsek IV Jurai Terhadap Pelaku Usaha dalam kasus Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia  adalah memastikan bahwa pemilik usaha memiliki hak sah atas tindakan dan kepemilikan mereka. Memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan kontrak untuk mengatur hubungan bisnis mereka dengan pihak lain. Mendahulukan mekanisme penyelesaian sengketa melalui keperdataan daripada pidana. Perlindungan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap pelaku usaha dalam kasus tindak pidana penggelapan fidusia dapat beragam tergantung pada fakta-fakta kasus yang bersangkutan. peran pelaku usaha atau pihak yang memiliki kewenangan terkait jaminan fidusia dapat beragam situasi dan peristiwa penggelapan yang terjadi. Kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Polsek IV Jurai Polres Pesisir Selatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pada kasus tindak pidana penggelapan jaminan fidusia adalah objeknya sulit ditemukan. Hal ini sering ditemui oleh penyidik dikarenakan modus dari pelaku mengalihkan objek jaminan fidusia kebeberapa pihak. Hal ini kemudian menjadi sulit dan tantangan bagi penyidik untuk menemukan objek jaminan fidusia. Hambatan perlindungan bagi pelaku usaha yang lain adalah proses hukum bisa memakan waktu yang lama, terutama dalam kasus yang kompleks. Lambatnya proses ini dapat mengakibatkan kelelahan finansial dan emosional pelaku usaha. Hal ini bisa menguras sumber daya perusahaan yang dirugikan dan membuat mereka enggan untuk mengejar tuntutan hukum. Perusahaan yang menjadi korban penggelapan jaminan fidusia mungkin memutuskan untuk menyelesaikan kasus secara perdata atau dengan penyelesaian bisnis lainnya daripada melibatkan proses hukum yang mahal.
Penerapan Unsur Tindak Pidana Penggelapan Oleh Penyidik Pada Kasus Penerima Dana Salah Transfer Basrah, Ali; Putra Pratama, Bisma
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/legal.v1i4.266

Abstract

Penguasaan dana hasil transfer oleh seseorang yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya diancam pidana yang diatur dalam Pasal 85 Undang Undang  Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana penggelapan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Padang  pada kasus penerima dana salah transfer  adalah Unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum. Unsur  “melawan hak” sudah terpenuhi karena uang tersebut berada di tangan pelaku tanpa seizin pemilik uang tersebut. Unsur “barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi karena barang berupa uang uang  sebesar Rp. 118.200.000,- (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah milik dari ACC Kota Padang. Dan, Unsur “barang berada samanya bukan karena kejahatan” sudah terpenuhi barang berupa uang tersebut bisa berada di tangan tersangka karena kesalahan sistem dan masuk kedalam rekening tersangka. perbuatan tersangka merupakan perbuatan  dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya. Kendala hukum dalam penerapan unsur tindak pidana penggelapan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang  pada kasus penerima dana salah transfer diantaranya kurangnya kualitas penegak hukum karena rumitnya pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan. Kendala non hukum dalam penerapan unsur tindak pidana penggelapan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang  pada kasus penerima dana salah transfer diantaranya, lambatnya penangan tindak pidana penggelapan oleh penyidik hal ini disebabkan banyaknya perkara yang harus dilakukan penyidikan yang tidak sebanding dengan jumlah penyidik. Terbatasnya biaya operasional yang terkadang harus menggunakan biaya operasional pribadi. Dan kurangnya sarana yang mengakibatkan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dilakukan tidak secara penuh dan total. Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terkait dengan penyidikan dan pengumpulan alat bukti misalnya dengan pihak perbankan.
Akibat Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Memberikan Jaminan Hak Tanggungan Kepada Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Guntara, Zendra; Putra Pratama, Bisma; Benni, Beatrix
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/fgrm0b57

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak ketiga dalam memberikan jaminan hak tanggungan kepada pihak kreditur dalam perjanjian kredit berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang diberikan oleh pihak ketiga pada PT. BPR Pagaruyung dilakukan dengan prosedur tentang ketentuan, syarat-syarat yang harus dilakukan sejak diajukan permohonan kredit sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh PT. BPR Pagaruyung. Syarat-syarat dalam prosedur pengkreditan yang harus dilewati yaitu dengan  mengajukan Permohonan untuk mendapatkan fasilitas jenis kredit, Pemberian Jaminan, tahap wawancara pertama, peninjauan lokasi, wawancara kedua, keputusan kredit dan dilakukan Akad perjanjian akad kredit kemudian direalisasikan. Akibat hukum bagi pihak ketiga dalam memberikan jaminan hak tanggungan kepada pihak kreditur dalam perjanjian kredit pada PT. BPR Pagaruyung terdapat di dalam UUHT Pasal 6, dalam Perjanjian Kredit Nomor perjanjian kredit Nomor: 14768/PT. BPR Pgr-2016/052016 /052023 akibat hukum terhadap pihak ketiga yang melakukan gugatan sebagaimana dalam putusan nomor 22/Pdt.G/2021/PN. Bsk adalah majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga sehingga pihak PT. BPR Pagaruyung mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.
Efektivitas Pemasangan Rambu Lalu Lintas Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalulintas Wandira, Khintani Zikirillah; Fitriati; Pratama, Bisma Putra
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/06wyv161

Abstract

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas menyebutkan bahwa rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Efektivitas pemasangan rambu lalu lintas terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas di wilayah hukum Sat Lantas Polres Pasaman Barat  belum efektif. Hal ini ditunjukan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini terlihat pada pemakai jalan yang sering melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Kesadaran hukum diukur berdasarkan indikator mengetahui hukum sebagai peraturan sudah tinggi. Berperilaku sesuai dengan hukum yang masih rendah. Yang terakhir ini merupakan indikator adanya kesadaran hukum yang tinggi dan sekaligus dapat dianggap orang yang disiplin terhadap hukum, oleh karena itu mematuhi hukum dalam kenyataan. Rambu lalu lintas dapat melindungi pengguna jalan dari bahaya. Dengan mematuhi rambu lalu lintas, pengguna jalan dapat meningkatkan keselamatan dan keamanannya di jalan raya. Upaya Satlantas Polres Pasaman Barat  dalam meningkatkan  kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas dengan pemasangan rambu lalu lintas adalah dengan melaksanakan berbagai kebijakan yang dilakukan dalam pencegahan pelanggaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Peranan pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pasaman Barat, yaitu dilakukan dalam bentuk melaksanakan konsep kebijakan operasional yang bersifat preventif dan represif. Bentuk upaya  yang dilakukan tersebut yakni, pertama dengan melaksanakan kebijakan pengawasan operasional. kedua, melaksanakan kebijakan dalam peningkatan koordinasi dengan berbagai dinas terkait seperti dengan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ketiga kebijakan dalam melaksanakan penanggulangan pelanggaran lalu lintas seperti berbentuk razia dan patroli.
Perlindungan Konsumen Peminjaman Dana Secara Online Pada Perusahaan Financial Technology Putra Pratama, Bisma; Sembiring, Susanti
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7pbhty42

Abstract

Perusahaan-perusahaan berbasis financial technology (fintech) saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan syarat perjanjian haruslah selaras dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 BW dalam realitas perjanjian dengan berbasis online (fintech). Namun pada tataran praktis terdapat klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam perjanjian fintech tersebut yang berpotensi merugikan konsumen. Sebab  itu peneliti mengangkar permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi dan/atau pelanggaran atas Pasal 18 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan apakah perjanjian online tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 UU Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni UUPK. Perjanjian Klausula baku dapat dilihat pada perjanjian pinjaman berbasis data elektorik (fintech). Dalam hal tersebut dibuat oleh pelaku usaha fintech tersebut. Dan konsumen/nasabah sebagai pihak lain dirugikan. Maka dari itu perlu ditegakkan hak konsumen. Klausula baku sebenarnya diperbolehkan oleh UUPK dengan persyaratan tidak boleh mencantumkan apa yang diatur dalam UUPK. Dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah konsumen dapat mengadukan tindakan pelaku usaha kepada lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku usaha dikenakan sanksi berupa penghapusan media berbasis online di platform Google Play Store.
Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat Santika, Ica; Putra Pratama , Bisma
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/h9vj0z39

Abstract

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Penelitian ini bersifat deskriptif, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: pertama: Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perdata pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.LBB, yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan serta bukti surat-surat yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Tergugat wanprestasi atau cidera janji. Kedua: Akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor roda empat yaitu Tergugat harus membayar semua hutangnya sebanyak Rp126.670.390 (seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) kepada Penggugat dan jika kemudian hari ditemukan segala harta kekayaan Para Tergugat yang setara dengan nilai hutang Para Tergugat untuk disita melalui pengadilan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bagi pelunasan hutang Para Tergugat yang timbul karena perjanjian kredit kendaraan berrmotor roda empat.
Co-Authors Amrina, Yasirli Anis, Mursal Azhamu Suwaril Azhar, Edi Basrah, Ali Beatrix Benni Dian Nugraha Dony Rinaldy Dwi Gusdarnelis Edisman Febrina, Yuka Ferdi Firdaus Fitriati Fitriati Guntara, Zendra Gusdarnelis, Dwi Ica Santika Iyah Faniyah Iyah Faniyah, Iyah Laurensius Arliman S Mario Putra Suwito Mochammad Ridha Mursal Anis Neni Vesna Madjid Octaris, Hawili Olandha, Rivo Otong Rosadi Pangestu, Khosim Adhi Putra, Randi Eka Ramadhan, Puja Refianos Ridha, Mochammad Rinaldy, Dony Rivo Olandha Santika, Ica Susanti Sembiring Suwaril, Azhamu Suwito, Mario Putra Tuti Klana Smbiring Wahyuni, Putri Sri Wandira, Khintani Zikirillah Winaldo Winaldo Winaldo, Winaldo Yasirli Amrina Yendri, Nofri Yumardi, Arif Zamrinaldi