Articles
CREATIVE INDUSTRY HUMAN RESOURCES IN THE LEGAL FIELD TO THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0
Aryono Aryono;
Indah Maulani;
Rina Arum Prastyanti
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 5, No 4 (2021): IJEBAR : Vol. 05, Issue 04, December 2021
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29040/ijebar.v5i4.3823
The technological revolution is now entering the fourth wave called the industrial revolution 4.0. Industry 4.0 is a technological revolution that gave birth to digital technology. The business world is undergoing a major transformation where most of the production processes shift from conventional technology to digital technology. Industry 4.0 transformation also provides benefits for industrial companies by increasing efficiency, improving machine and equipment performance, increasing the speed of production operations and product quality. The acceleration of digital transformation is a must to improve the manufacturing industry sector. Efforts to accelerate the transformation of industry 4.0 are to increase awareness and assist the industry in transforming. The formulation of the problem in this study is (1) how to develop Human Resources for innovation, in order to achieve organizational performance to meet the Industrial Revolution 4.0 in the legal field? (2) How has the acceleration of digital transformation become imperative to improve the manufacturing industry sector? The method research used is normative and descriptive. Keywords: Human Resources, Industrial Revolution 4.0, Technology
TRANSCENDING JUSTICE: INTEGRATING RESTORATIVE PRINCIPLES WITH THE DIVINE VALUES OF PANCASILA
Farid, Achmad Miftah;
Maulani, Indah;
Fatihah, Nada Nabila;
Lestari, Sri
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 26, No 2: August 2024: The Global and National Challenges for Justice
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v26i2.38483
This study investigates the integration of restorative justice principles with the divine values enshrined in Pancasila, the ideological and philosophical foundation of the Indonesian people. The spiritual and ethical dimensions of Pancasila can enrich and enhance restorative justice practices, providing a framework for a more religious and holistic approach to justice. Conducted using normative methods and a philosophical lens with a metaphysical dimension, this qualitative analysis examines the compatibility and potential synergy between these two paradigms, incorporating the transcendental aspects of Pancasila into criminal law enforcement. Furthermore, this study encourages readers to expand their understanding of justice beyond conventional paradigms, advocating for a more inclusive and transformative model. It suggests that law enforcers engage pious individuals and Indigenous leaders in handling criminal cases to ensure that the resolution processes remain unaffected and just.
Sosialisasi Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas
Maulani, Indah;
Nurhayati, Nunik;
Lestari, Sri;
Fajarini, Regina Marcel
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): Januari 2025 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59395/altifani.v5i1.637
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu regulasi yang penting dalam pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Sukoharjo. PERDA ini bertujuan untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk dalam bidang pendidikan. Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pada siswa MIS Muhammadiyah Siwal sebagai implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas. Melalui pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana PERDA ini telah diimplementasikan secara efektif serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam prosesnya. Metode pengabdian yang digunakan adalah sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada siswa tentang hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah, pendidik, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperbaiki dan mengoptimalkan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo.
Legal Education in Understanding Intellectual Property Rights: The Importance of Protecting Creativity and Innovation Based on Artificial Intelligence for Generation Alpha
Setiawati, Diana;
Maulani, Indah;
Nirwa Rizkyana, Elsa;
Tsalsabila Anadila, Kharisma
Borobudur Journal on Legal Services Vol 6 No 2 (2025): Issue in Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/bjls.v6i2.14431
The rapid development of digital technology has brought significant changes to everyday life. Generation Alpha (children born after 2010) are growing up surrounded by technological advancements, which means they have been accustomed to using gadgets and social media from an early age. Today, the use of Artificial Intelligence (AI) as a tool to support content creation is becoming increasingly widespread, even among children. This phenomenon presents new challenges, particularly regarding the understanding of Intellectual Property Rights (IPR). A study by Hosting Advice found that nearly half (49%) of parents with children aged 7–14 reported that their children are already familiar with AI. Meanwhile, data from the 2021 NeuroSensum study revealed that 92% of Generation Alpha children in Indonesia were introduced to digital devices at an early age, and 87% had interacted with social media before turning 13. These findings highlight the urgent need for proper legal education so that children can use technology creatively while also understanding its legal boundaries. This community engagement program was implemented in the form of a legal awareness session at SMP Al-Kautsar, Sukoharjo. The activity was carried out in collaboration with the Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Aisyiyah Sukoharjo and involved law students as part of the “Kampus Berdampak” (Campus with Impact) initiative. The program aimed to educate students about the use of AI in content creation and its connection to copyright, raise awareness of the risks of IPR violations among young generations, and strengthen collaboration between universities and schools through outreach activities. The session generated strong enthusiasm from the students, reflected in interactive discussions and numerous questions about how to use AI legally and ethically. Through this initiative, Generation Alpha students are expected to develop the ability to utilize digital technology creatively while also respecting and complying with applicable legal frameworks.
Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah: Tawaran Konsep Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Surakarta
Maulani, Indah;
Wardiono, Kelik
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020: Bidang Sosial Humaniora dan Ekonomi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengeksplanasi keefektifan program yang telah dilakukan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta ini mendasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal kualitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi serta didukung data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data yang sudah diolah untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa TP4D secara efektif telah mencapai tujuan terbentuknya TP4D melalui PERJA RI Nomor PER-014/A/JA/11/2016 dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Efektivitas pelaksanaan TP4D tersebut, didukung oleh faktor sarana (fasilitas pendukung), masyarakat, dan kebudayaan Akan tetapi belum didukung oleh faktor hukum dan penegak hukum. Nilai kebaruan dari hasil penelitian ini adalah penegakan hukum dengan faktor masyarakat dan kebudayaan lebih mempengaruhi pelaksanaan TP4D.
Social Media Use Assistance Based On Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Law Against Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Mothers Wangen Village, Polanharjo Subdistrict
Indah Maulani;
Aryono
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/vsj.v2i1.17
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah diundangkan sejak tahun 2008 dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2010, namun masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami, bahwa berkomunikasi dengan menggunakan media sosial juga bisa terjerat hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pendampingan guna meningkatkan kesadaran Ibu PKK Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan cara memanfaatkan social media sebagai sarana promosi dan penunjang berbagai aktivitas lainnya secara efektif berdasarkan UU ITE yang berlaku dengan mendasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal kualitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan observasi secara langsung serta didukung data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data yang sudah diolah untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan tersebut diharapkan tidak berakhir pada kegiatan pengabdian, tetapi bisa dibentuk kerjasama dan sarana promosi dalam penyebaran informasi tentang pemahaman penggunaan sosial media berdasarkan UU ITE khususnya di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
Sosialisasi Bahaya Narkoba di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Ternate
Faisal, Faisal;
Weku, Robert Lengkong;
Hanafi, Muhammad Amin;
Nurhayati, Nunik;
Maulani, Indah
Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Edutechnium Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71365/ejpm.v2i2.69
Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMPN. 4 Kota Ternate tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Bentuk kegiatan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan strategi penyuluhan, dimana semua kegiatan dirancang bersama-sama dan dilaksanakan dalam situasi formal bagi seluruh siswa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan bahaya laten penyalahgunaan narkoba di SMPN 4 Kota Ternate agar peserta didik dapat memahami dampak dari penggunaan narkoba baik secara fisik, psikologis, edukatif maupun sosial ekonomi. Kegiatan sosialisasi menggunakan metode partisipatif dan diskusi. Untuk itu kegiatan sosialisasi ini dipandang dari segi hukum, sehingga diharapkan dapat melindungi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa khususnya siswa SMP Negeri 4 Kota Ternate dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (penyampaian materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Setelah itu disusun laporan untuk selanjutnya dipublikasikan.
Strategic Development Security (PPS): Efforts to Prevent Corruption by the Attorney General's Office
Maulani, Indah;
Setiyawan, Wahyu Beny Mukti;
Mantri, Bagus Hanindyo
VJJ Vol. 2 No. 2 (2021): Veteran Justice Journal
Publisher : VJJ
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
This research aims to describe the efforts made by the Strategic Development Security (PPS) in the prevention of corruption which is based on a qualitative doctrinal approach. Therefore in this study prioritizes secondary data collected by literature study. The data that has been processed is then analyzed qualitatively. Based on the research results, it was found that the efforts made by the Strategic Development Security Program (PPS) could be done by providing legal information; hold a discussion or discussion together; provide legal information and legal counseling and the Attorney General's Office can also involve other agencies or parties that have the capacity, competence and relevance to legal information materials.
Optimization Of Integrated Assessment Team In Aspects Of Prosecution Of Narcotics
Maulani, Indah;
Prastyanti, Rina Arum
VJJ Vol. 3 No. 1 (2021): Veteran Justice Journal
Publisher : VJJ
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Research with the formulation of the problem of how the optimization of the integrated assessment team in the aspect of prosecution narcotics crime which aims to describe the optimization of the integrated assessment team in the aspect of prosecution of narcotics crimes based on qualitative doctrinal approach methods. Therefore, in this study, it is preferable to secondary data collected by literature studies. The data that has been processed for further analysis is qualitatively analyzed. Based on research found that narcotics abusers who undergo legal proceedings at the stage of investigation or prosecution can undergo medical rehabilitation and social rehabilitation after going through the assessment process. The assessment process is carried out by an Integrated Assessment Team consisting of a Legal Team and a Team of Doctors. Through the Integrated Assessment Team will be determined whether a suspect or accused drug abuser as a dealer or narcotics addict and through the Medical Team will be tested for the content and severity of narcotics users. If based on the examination of the Integrated Assessment Team is decided to undergo medical rehabilitation, then the suspect or accused drug abuser will be handed over to the rehabilitation institution. Coordination between investigators or public prosecutors and medical rehabilitation institutions can be seen from the beginning of submission, implementation, to the handover to the investigator or public prosecutor. Especially for rehabilitation carried out by outpatient, the authority to present suspects or defendants who are rehabilitated is in the institution that submits (investigators or prosecutors).
EQUILIBRIUM THEORY APPROACH TO COMPLETING BANKRUPTCY: BALANCING THE RIGHTS OF CREDITORS AND DEBTORS IN THE ERA OF THE DIGITAL ECONOMY
Indah Maulani;
Karisma Cakraningrat;
Devi Yuandhita Prameswari
Authentica: Private Law Journal Vol 8 No 2 (2025): Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/aplj.v8i2.16086
In bankruptcy cases, creditors’ claims to a debtor’s assets are frequently underrated especially when those assets are technology‑based or intellectual property. Because existing valuation systems lag behind digital realities, case resolutions often tilt unfairly between creditor and debtor interests.The purpose of the research is to explore a legal approach through equilibrium theory to analyze the settlement of bankruptcy cases between creditors and debtors, as well as to evaluate whether bankruptcy regulations in Indonesia are adequate in accommodating the development of the digital economy. This research is based on a research method with a normative juridical approach. The results of this study finds that applying equilibrium theory to bankruptcy law balances creditor and debtor interests—accounting for claim priorities, debtor rights, personal assets, and debt restructuring. Indonesia’s bankruptcy framework must now evolve for the digital economy through a more adaptive, transparent, and sustainable legal approach.