Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PRODUK KULINER UBI DAN PISANG LUMER DI GAMPONG PADANG SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE Ferizaldi Ferizaldi; Ti Aisyah; Muklir Muklir; Muhammad Hasyem; Syamsuddin Syamsuddin; Mauludi Mauludi
JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 6 (2025): November
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/japm.v3i6.6715

Abstract

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang bergerak sebagai pelaku usaha mikro kecil dan menengah pengrajin makanan dari bahan baku ubi dan pisang di Gampong Padang Sakti Lhokseumawe agar mampu bertahan ditengah persaingan usaha sejenis, maka dilakukanlah pengabdian ini dengan metode partisipatif melalui 3 ( tiga ) tahapan yaitu sosialisasi, berkaitan dengan pentingnya meningkatkan produktivitas keluarga dengan memanfaatkan sumber atau potensi lokal yang tersedia secara murah dan berkelanjutan. Praktek Proses Produksi, yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk serta menjamin kehalalan, dan Evaluasi serta konseling merupakan tahapan penilaian atas capaian kegiatan dan hasil hasilnya serta menemukan kendala untuk diperbaiki pada program selanjutnya. Dengan kegiatan ini dapat merubah proses pengolahan makanan lebih variatif, terorganisir dengan rapi untuk menciptakan efesisensi dan efektivitas dari segi waktu dan biaya produksi, hal ini sangat penting untuk menjaga mutu dan mampu bersaing dengan daerah lainnya dengan tetap memanfaatkan home farming secara maksimal.
Kapasitas Lembaga Gampoeng Dalam Pengelolaan Anggaran Dan Pelaporan Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Murniati, Murniati; Sukmawati, Cut; Aisyah, Ti; Wahyuni, Ayu; Rifni, Azira; Fitri, Dwi
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i1.9570

Abstract

Muara Batu adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Indonesia. Muara Batu Kecamatan yang terbentuk sejak Tahun 1945 dibawah Kabupaten Aceh Utara dan sebelumnya termsuk dalam Zelfbesstuder Sawang, sebuah Negeri di Zaman Belanda yang di pimpin oleh Ulee Balang. Kecamatan muara batu terdiri dari 24 Gampong/Desa dan 2 Kemukiman, berbatasan dengan : Utara : Selat Malaka Selatan : Kecamatan Sawang Barat : Kabupaten Bireuen Timur : Kecamatan Dewantara Di Kecamatan Muara Batu juga berdiri aset Kabupaten, Provinsi dan Aset Nasional dan pihak swasta, seperti Stasiun Kereta Api di Cot Seurani dan Bungkah, Bandar Udara Malikussaleh, Kampus Universitas Malikussaleh (Unimal), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Cot Trueng, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan lain sebagainya. Dalam perencanaan awal kegitan ini ingin dilakukan hanya disatu gampong, yaitu gampong tanoeh ano, namun dalam perjalan proses audiensi dilapangan dengan bapak camat  terjadi perubahan lokasi, dari gampoeng pindah ke kecamatan untuk bisa dihadirkan semua petugas pengelolaan keuangan gampong,  dengan harapan pelatihan ini bisa dimamfaatkan dengan baik oleh seluruh petugas yg ada digampong dakam kecamatan muara batu.  Kegiatan ini dilakukan satu hari dengan memberikan materi - materi berkaitan dengan ketentuan/aturan-aturan pengelolaan dana gampong.. Kecamatan muara batu merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten  Aceh Utara yang perlu dilakukan pembinaan/pendampingan berkaitan dengan pengelolaan Anggaran/Keuangan supaya proses pembangunan dan pelayanan public dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan -aturan yang berlaku. Kegitan ini berjalan dengan sangat baik seluruh peserta yang kita undang hadir semua dan sangat baik partisipasinya, dalam pelaksanaan kegitan para peserta sangat aktif berdialog atau bediskusi tentang hal - hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan digampong. Dari kegitan pelatihan ini besar harapan para pengelola keuangan gampong bisa bekerja dengan professional dan tidak terpengaruh dengan intervensi-intervensi siapapun juga.
PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG BLANG PUNTEUT KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE Ferizaldi, Ferizaldi; Hasyem, Muhammad; Muklir, Muklir; Aisyah, Ti; Syamsuddin, Syamsuddin
BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 5 (2024): BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Mei 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/wtxen378

Abstract

Pemerintahan Aceh yang memiliki kekhususan dibidang penyelengaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang salah satunya adalah keberadaan Pemerintahan Gampong sebagai sebuah entitas lokal setara dengan desa, di balik kekhususan tersebut justru terdapat fenomena mulai berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terlepas dari berbagai sebabnya kegiatan pengabdian ini berusaha untuk menguatkan kembali partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong, karena sangat penting dalam menciptakan kondisi yang harmonis untuk keberhasilan tujuan pembangunan di gampong yang berkolerasi dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Diharapkan juga akan tumbuh kembali modal sosial untuk menciptakan gampong yang sesuai dengan karakter Aceh yang khas dengan nilai sosial berupa kekompakan dan kerjasama.
Pemberdayaan Perempuan di Gampong Cot Girek Kota Lhokseumawe: Pengabdian Masyarakat Ti Aisyah; Muhammad Hasyem; Nur Hafni; Ferizaldi; Mauludi; Murniati
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.420

Abstract

Empowerment of village communities, including women's empowerment, requires important attention from the village government to free them from their helplessness, they need to be empowered to increase their power, abilities so that they are able to take advantage of access to opportunities in the community in meeting their needs and welfare. The Cot Girek Village Government, Lhokseumawe City has implemented an empowerment policy with several types of activity programs, namely empowerment in the fields of agriculture, animal husbandry and women's empowerment with funding sources from the Village Revenue and Expenditure Budget (APBG). Specifically the results of women's empowerment. The women's empowerment activity program is focused on the management of the Bakry Bread Industry MSME, the Bakry Bread industry business has been running since 2019, and during the Covid-19 period, the business was inactive, and after Covid the village government provided capital assistance again and motivated, so that the Bakry Bread MSME managed by women in the Cot Girek village is running smoothly again, production can meet the needs of customers around the village and is supplied to dayah and to stalls. The development of Roti Bakry MSME is still limited both in terms of production volume, facilities and marketing are still traditional and have not utilized digital technology (new media) in expanding marketing.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KECAMATAN BINJAI KABUPATEN LANGKAT (Studi DI Dinas PPKB Dan PPA Kabupaten Langkat) Aginta Agustina Br Ginting Suka; Ti Aisyah; Maryam, Maryam
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 11: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the efforts of the Langkat Regency government in addressing sexual violence against children is the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning Child-Friendly Regency Policy, which is carried out by the Population Control Family Planning and Women's Empowerment and Child Protection Office of Langkat Regency. However, in implementing this policy, the office faces challenges. Therefore, the purpose of this research is to assess the implementation of Langkat Regency government's policy in addressing sexual violence against children and the obstacles faced by the Population Control Family Planning and Women's Empowerment and Child Protection Office of Langkat Regency. The research utilizes a qualitative descriptive approach supported by secondary data, including primary data from interviews and secondary data from observations. Data analysis involves collecting informant information through interviews and concluding findings. The research findings indicate that the Population Control Family Planning and Women's Empowerment and Child Protection Office of Langkat Regency has implemented Regional Regulation Number 3 of 2022, but faces obstacles such as lack of community understanding of sexual violence against children and many people being unaware of the duties and functions of the office
SERVICE INNOVATION THROUGH THE COMPLETELY ORDERLY POPULATION ADMINISTRATION PROGRAM (TERSIPU) AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION SERVICE OF ACEH TAMIANG REGENCY Amani, Tengku Naila; Aisyah, Ti; Maryam, Maryam; Arinanda, Arinanda; Hasyem, Muhammad
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 1: September 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Population services are one of the public services needed by the community. Problems complained about by the community prompted the Department of Population and Civil Registration of Aceh Tamiang Regency to make a new breakthrough in the form of an innovation aimed at facilitating the community in receiving services. This innovation is the TERSIPU (Orderly Complete Population Administration) program. The purpose of this study is to determine whether the TERSIPU program has been maximally implemented and the obstacles to the TERSIPU program at the Department of Population and Civil Registration of Aceh Tamiang Regency. The method used is an inductive qualitative method. This study uses Rogers' innovation attributes, namely: 1) Relative Advantage, 2) Compatibility, and 3) Complexity. Data collection techniques are through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the TERSIPU program has been implemented since 2020. The results obtained on the Relative Advantage aspect show that the benefits obtained are a proactive approach, quick document processing, and immediate issuance. In the Compatibility aspect, the TERSIPU program is in accordance with the problems and needs of the community in Aceh Tamiang Regency. In the Complexity aspect, network constraints in several remote areas hinder service delivery. The obstacles faced by the TERSIPU program are the budget, which only comes from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and is very limited, as well as the lack of community participation in the TERSIPU program. The optimization of the well-run service is expected to continue to operate well in the future.
IMPLEMENTATION OF THE POSYANDU PROGRAM FOR THE ELDERLY IN GAMPONG LANCOK PANTE ARA, KUALA SUB-DISTRICT, BIREUEN DISTRICT Urrahmi, Nisa Urrahmi; Aisyah, Ti; Muklir, Muklir; Murniati, Murniati
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 1: September 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of the elderly posyandu program in Gampong Lancok Pante Ara is still not going well. This is due to the lack of participation of the elderly to participate in the posyandu program for the elderly which is held once a month. There are 81 pre-elderly and elderly people in Lancok Pante Ara village. Of the number of pre- elderly and elderly people who participated in the elderly posyandu program, only 18 people participated. This is due to the lack of awareness of the importance of health for the elderly and the lack of assistance from the elderly family. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Data collection methods include observation, interviews and documentation. The data analysis techniques include data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the posyandu program for the elderly in Gampong Lancok Pante Ara had been carried out according to the SOP, there were three programs carried out, namely the health service program, provision of additional food (PMT) and home visits for the elderly resti. The conclusion in this study is that the implementation of the posyandu program in Gampong Lancok Pante Ara has been carried out by the implementers although it has not been effective due to several factors that hinder the implementation of this posyandu program.
Implementation of Aceh Qanun Number 11 of 2013 in Handling Beggars in Banda Sakti District, Lhokseumawe City Erika Yuningsih; Ti Aisyah; Murniati; Muhammad Hasyem; Maisyura
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v2i2.50

Abstract

Implementation of Aceh Qanun Number 11 of 2013 in Handling Beggars in Banda Sakti District, Lhokseumawe City is one of the efforts in handling the problem of beggars. This study aims to determine how the implementation of Aceh Qanun Number 11 of 2013 in handling beggars in Banda Sakti District, Lhokseumawe City and to find out what are the obstacles to the implementation of Aceh Qanun Number 11 of 2013 in Banda Sakti District, Lhokseumawe City has not been running effectively. The method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this study are that the implementation of Aceh Qanun Number 11 of 2013 in handling beggars in Banda Sakti District, Lhokseumawe City has not been running effectively, because the Social Service has not implemented the provision of training services, employment opportunities and business opportunities for beggars. This is because there is no budget and special facilities to handle beggars, lack of funding sources, human resources and infrastructure resources to support the implementation of education and training services as well as employment and business opportunities for beggars. Communication between agencies is also one of the obstacles to the implementation of Aceh Qanun Number 11 of 2013 in handling beggars in Banda Sakti District, Lhokseumawe City. The social service can provide education and training services to beggars as well as employment and business opportunities. The social service can also establish relationships with other agencies in the context of implementing Aceh Qanun Number 11 of 2013 with other agencies such as BLK and DISPERINDAGKOP.
Implementation of a Program for Improving Nutrition for Toddler in Sei Kasih Village, Bilah Hilir District, Labuhan Batu District Susiani; Ti Aisyah; Syamsuddin; Murniati; Asrul Fahmi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v2i2.60

Abstract

This research was conducted in Sei Kasih Village, Bilah Hilir District, Labuhan Batu Regency, to determine the implementation of a nutrition improvement program for toddlers in the area. The implementation of the nutritional improvement program for toddlers in Sei Kasih Village, Bilah Hilir District, Labuhan Batu Regency is still not optimal. This is because there are still several problems, namely the provision of additional food (PMT) which is charged, there are still posyandu cadres who do not understand about providing additional food and the facilities are inadequate. Village budget funds amount to Rp. 7,800,000 per year is used to pay salaries for toddler posyandu cadres and additional food consumption. However, these funds are still insufficient because toddlers' visits to posyandu are erratic. This research uses qualitative methods with data collection techniques including observation, interviews and documentation. The data analysis techniques include data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that there are still children who are malnourished, and other problems are the lack of guidance and lack of communication between posyandu cadres and parents of toddlers. There are 2 nutrition improvement programs implemented, namely toddler health service activities and providing additional food. This research hopes to contribute to improving the nutritional quality of children under five in the region.
Public Perception of Covid-19 Vaccination Program Policy in Bireuen Regency, Aceh Aisyah, Ti; Chaidar, Al; Alfiady, T; Aiyub, Aiyub; Maryam, Maryam; Yunus, Saifuddin
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v4i2.13503

Abstract

The Covid-19 vaccination policy aims to eradicate the transmission of Covid-19 and reduce mortality or morbidity. However, community participation in the Covid-19 vaccination program in the Pesangan sub-district, Bireun, needs to be improved. Lack of public participation due to public perception of the vaccination program is harmful, low confidence in the quality of vaccines, anxiety and fear of side effects of the vaccine. This study aims to analyse the public perception of the Vaccine-19 Program policy in Pesangan District, Bireuen Regency. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive type. Primary data sources were collected through observations, interviews, and documentation. The results showed that public perception of vaccination risks increased, and many people refused to vaccinate. Only a few people perceive that the vaccine program is essential to ward off the Covid-19 virus so that public health can improve and the community's economy can recover.