Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.428
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Islam Futura JURNAL KOLABORASI Journal of SouthEast Asian Human Rights Journal of Governance Journal of Government and Civil Society Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) JWP (Jurnal Wacana Politik) JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Jurnal Profetik Politicon : Jurnal Ilmu Politik Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Jurnal Komunikasi dan Organisasi (J-KO) Masyarakat Berdaya dan Inovasi Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Government and Politics (JGOP) BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam MAJAPAHIT POLICY Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
Andi Luhur Prianto
Department Of Government Studies, Faculty Of Social And Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Makassar
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pengembangan Transportasi Publik Berbasis Smart Mobility Di Kota Makassar Amaliah Widyastuti Rachmat; Andi Luhur Prianto; Hamrun Hamrun; St. Nurmaeta
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 4 No. 1 (2019): May
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v4i1.739

Abstract

Artikel ini membahas tentang pengembangan trasportasi publik berbasis smart mobility di kota Makassar dan untuk mengetahui hambatan dalam pengembangan trasportasi publik berbasis smart mobility di Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data diproses dari hasil wawancara, dan observasi kemudian dianalisa dengan melihat ditinjau dari sejumlah aspek manajemen transportasi perkotaan yang dikemukakan yaitu Sistem Transportasi, Alternatif Akses, Acceptability, dan Berbasis Data (Aplikasi). Kemudian penelitian ini juga melihat hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini. Adapun aktifitas dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem transportasi di Kota Makassar terintegrasi dengan sistem transportasi yang dirancang oleh pemerintah provinsi selain itu sistem didukung dengan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam implementasi BRT (Bus Rapid Transit). Proses pengintegrasian sistem transportasi melalui proyek BRT telah menyiapkan sejumlah sarana prasana seperti pembukaan koridor halte yang telah memiliki jalur Bus Line namun belum optimal karena tidak memiliki jalur Busway sendiri masih melewati jalur umum bersama dengan kendaraan lainnya padahal BRT ini dapat maksimal dan efektif bila menggunakan jalur Busway tersendiri. Kemudahan masyarakat dalam memanfaatkan BRT belum terwujud secara optimal ini terlihat dari waktu menunggu dan jadwal kedatangan BRT yang sulit diprediksi, oleh karena itu akses BRT ini masih belum dapat dikategorikan sebagai alternatif akses. Aplikasi yang diakses masyarakat melalui smart phone berbasis android masih membutuhkan pengembangan dan penyesuaian fitur-fitur dalam aplikasinya. Selain itu, penggunaan aplikasi transportasi seperti Grab dan Gojek yang diaplikasikan secara online lebih diminati masyarakat karena lebih cepat dan sangat fleksibel sementara BRT mesti menunggu pada halte yang disediakan dengan perkiraan waktu yang tidak menentu.
KEPENTINGAN POLITIK DAN EKONOMI KEPALA DAERAH DALAM REFORMASI BIROKRASI : Kasus Reformasi Pelayanan Perizinan Di1Kabupaten Gowa Dan Kabupaten Takalar Prianto, Andi Luhur
Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3 (2012)
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.602 KB) | DOI: 10.24258/jba.v8i3.95

Abstract

The design of decentralization has given specific space for government bureaucracy to create and innovation the acceleration of development territory. At this point in the required skills apparatuses with forward thinking to achieve a professional bureaucracyin an institutional mechanism that is efficient, effective and equity. Institutional arrangement bureaucracyis not geared to improve the quality of public services, but in order to accommodate the practice of politicization of bureaucracy in perpetuating oligarchy of power head area. The purpose of this study to answer the questions: (1.) How is the actual picture of the practice of bureaucratic reform licensing services in Gowa and Takalar regency, (2.) What is the connection the interests of regional heads in bureaucratic reform licensing services in Gowa and Takalar regency. The reserach aimed that the licensing service reforms under taken by the local government, Gowa and Takalar Regency likely still partial, in which the reform is based on the basic needs and regulatory pressure center. Orientation of the provision of services also permit limited to the normative aspect alone. In both regions, the character possessed strong leadership allows the behavior of the regional head office personnel licensing services oriented to meet the political and economic objectives of the head region.  Keywords : bureaucratic reform, local, services, licensingDesain desentralisasitelah memberi ruang gerak yang spesifik kepada birokrasi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam akselerasi pembangunan diwilayahnya. Pada posisi ini dituntut kemampuan Sumber DayaAparatur dengan visi yang jauh kedepan (forward thinking) untuk mewujudkan profesionalisme birokrasi dalam sebuah mekanisme kelembagaan yang efisien, efektif dan berkeadilan (equity).Penataan kelembagaan birokrasi bukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi demi mengakomodasi praktek politisasi birokrasi dalam melanggengkan oligarki kekuasaan kepala daerah. Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan : (1).Bagaimanakah gambaran aktual tentang praktek reformasi birokrasi pelayanan perizinan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, (2.) Bagaimanakah kaitan kepentingan-kepentingan kepala daerah dalam reformasi birokrasi pelayanan perizinan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar? Hasil penelitianmenujukkan bahwa reformasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar cenderung masih parsial, di mana reformasi dilandasi atas dasar kebutuhan dan desakan peraturan pusat. Orientasi penyelenggaraan pelayanan perizinan juga hanya terbatas pada aspek normatif semata.Pada kedua daerah ini, karakter strong leadership yang dimiliki kepala daerah memungkinkan perilaku aparatur kantor pelayanan perizinan diorientasikan untuk memenuhi tujuan politik dan ekonomi sang kepala daerah.  Kata kunci: reformasi birokrasi, daerah, pelayanan, perizinan
Digital Governance in Addressing the Misuse of Digital Population Identity (IKD) Services at the Civil Registry Office of Makassar City Aura Rafika Yusuf; Andi Luhur Prianto; Nur Wahid
Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) Vol. 7 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/pzt1rd26

Abstract

Abstract : This study examines digital governance in addressing the misuse of Digital Population Identity (IKD) services at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Makassar City. The rapid digitalization of public services, including IKD, has improved administrative efficiency but also introduced new risks, particularly misuse and digital fraud. This research aims to analyze how digital governance is implemented in mitigating such risks. The study employs a descriptive qualitative approach using the information ecology framework proposed by Bekkers and Homburg (2005), which includes four dimensions: institutional arrangements, information relations, technical infrastructure, and monitoring and control. Data were collected through in-depth interviews with Disdukcapil officials and citizens affected by IKD misuse, as well as observation and documentation. The findings reveal that digital governance practices are primarily administrative, focusing on formal procedures, controlled service access, complaint recording, and basic public education. However, limitations persist in terms of centralized authority, uneven information dissemination, limited digital literacy, and reactive monitoring mechanisms. These conditions reduce the effectiveness of efforts to prevent misuse, especially those driven by social engineering practices. This study concludes that strengthening digital governance requires improved cross-sector coordination, more adaptive and participatory communication strategies, enhanced digital literacy, and the development of risk-based monitoring systems to effectively mitigate misuse in digital public services.   Keywords: Digital Governance; Digital Population Identity (IKD); Service Misuse; Digital Fraud; Public Service
Urban Resilience Strategy in The Climate Change Governance in Makassar City, Indonesia Ihyani Malik; Andi Luhur Prianto; Abdillah Abdillah; Zaldi Rusnaedy; Andi Annisa Amalia
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3884

Abstract

Urban resilience strategies need to be encouraged to support a broader, planned and integrated development process. Therefore, this article aims to look at the actualization conditions of urban policies in climate change governance in Makassar City, Indonesia. strategy is an effort to find and build a model for implementing strategies for developing urban resilience in climate change governance in Makassar City. The research method used is an explorative-qualitative method with a narrative-phenomenological approach where the data sources are primary and secondary data. Data collection through field studies and document studies. The data analysis used is an interactive model. City strategy resilience development model in climate change governance in Makassar City. The results showed that for the first time, the actual condition of Makassar City was under threat of climate change, both biophysically and socio-economically. Second, multilevel governance (MLG) as an ideal model in developing urban resilience, where the principle used is collaborative impact governance, namely building collaboration in policy making to tackle climate change. Third, decentralization as a strategy for implementing resilience, such as national conservation, which begins with the reservation of parks and protected areas. The dominant natural character is controlled under the control of the local government. The number and extent of protected areas are indicators of conservation-based programs implemented by the Makassar City Government.Strategi ketahanan perkotaan perlu di dorong untuk mendukung proses pembangunan yang lebih luas, terencana dan terintegrasi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual strategi ketahanan perkotaan dalam tata kelola perubahan iklim di kota Makassar, Indonesia. strategi adalah upaya untuk menemukan dan membangun model strategi implementasi pengembangan kapasitas ketahanan kota dalam tata kelola perubahan iklim di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksploratif-kualitatif dengan pendekatan naratif-fenomenologi dimana sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Model pengembangan kapasitas strategi ketahanan kota dalam tata kelola perubahan iklim di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kondisi aktual Kota Makassar dalam ancaman perubahan iklim baik secara biofisik maupun sosial ekonomi. Kedua, multilevel governance (MLG) sebagai model ideal dalam pengembangan kapasitas ketahanan kota, dimana prinsip yang digunakan adalah tata kelola kolaboratif yaitu membangun kolaborasi dalam pembuatan kebijakan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Ketiga, desentralisasi sebagai strategi penerapan kapasitas ketahanan, seperti adanya gerakan konservasi modern yang dimulai dengan pembentukan taman nasional dan kawasan lindung. Karakter alami yang dominan ditempatkan di bawah kendali pemerintah daerah. Jumlah dan luas kawasan lindung merupakan indikator keberhasilan program berbasis konservasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar.
Co-Authors Aat Ruchiat Nugraha Abdillah Abdillah Abdillah S Abdul Kadir Adys Achmad Nurmandi Achmad Nurmandi Ahmad Harakan Ahmad Syarif Aidil Ajis, Mohd Na’eim Akbar, Paisal Almuhajir Haris, Almuhajir Amaliah Widyastuti Rachmat Amiruddin, Iswadi Anas, M Andi Annisa Amalia Andi Annisa Amalia Aqmal Reza Amri Arifeen Yama Arifeen Yama Aura Rafika Yusuf Burhanuddin Burhanuddin Cortez, Estefanie G. Cortez, Estefanie R. Dyah Mutiarin Firdaus Muhammad Gönan, Yavuz Halimah Abdul Manaf Hamrun Hamrun Hasse Jubba Ibrahim, Zumiyati Sanu Idri Ihyani Malik Ilik, Goran Imelda Zamjanah Rahmawati Inrinofita Sari Irman Salaputa Ishaq Ishaq Jaelan Usman Jubba, Hasse Jursang Jusrang Karimullah, Suud Sarim La Radu Mohammad Eisa Ruhullah Muchlas M Tahir Muhammad Adzan Umrah Muhammad Younus Muhammadiah Muhammadiah Muhlis Madani, Muhlis Mutahhara Mutahhara mutiara mutiara Nina Yuslaini Nur Faisah Nur Khaerah Nur Khaerah, Nur Nur Wahid Nur Wahid, Nur Nurazizah Nurazizah Nurfahmi Nurfahmi Nurmaeta, St. Nuryanti Mustari Nuryanti Mustari, Nuryanti Rachmat, Amaliah Widyastuti Rahmayani Rahmayani Riskasari Riskasari, Riskasari Rosmita Rosmita Salsabila, Unik Hanifah Soraya Amir St. Nurmaeta Sunyoto Usman Syukri Syukri Umar Congge Yama, Arifeen Yena Nursanti Mustari Zaldi Rusnaedy Zuly Qodir