Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.041
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum NOTARIUS Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Proceeding SENDI_U IKRA-ITH Informatika : Jurnal Komputer dan Informatika Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Abdi Insani Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Cahaya Mandalika KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Evidence Of Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Duta Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Fitika Andraini
Universitas Stikubank (Unisbank)
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN TERTANGGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Arikha Saputra; Dyah Listyorini; Fitika Andraini; Adi Suliantoro
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.35091

Abstract

Asuransi menjadi perihal yang penting dalam mencegah dan menanggulangi berbagai resiko yang timbul sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi mengenai bentuk perlindungan yang disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak. Pihak penanggung akan memberikan kepastian dan keamanan dari timbulnya resiko, apabila resiko tersebut terjadi maka si tertanggung memiliki hak atas nilai kerugian sebesar nilai polis asuransi yang telah ditentukan dalam polis asuransi, sehingga polis dalam asuransi dapat dikatakan sebagai bukti asuransi yang dimiliki oleh pihak tertanggung sebagai dasar perlindungan dalam hal pembayaran klaim dari pihak asuransi. Penelitian hukum yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan dapat memunculkan gambaran serta analisis, yang menyeluruh dengan secara sistematis mengenai kepastian hukum terhadap perlindungan tertanggung berdasarkan pada perturan perundang-undangan.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, memberikan pengaturan pada 1 (satu) bab khusus mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung. Perlindungan hukum terhadap tertanggung terdapat dalam pasal 53 yang mengatur mengenai program penjaminan polis, dan pasal 54 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa asuransi dengan cara mediasi. Perihal kepastian dan perlindungan hukum terhadap tertanggung tidaklah hanya terdapat pada pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian saja melainkan terdapat pasal lainnya yang juga dirasa memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung yakni Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (2), (3), (4) sampai dengan (7), Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (6), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
PENERAPAN PENDIDIKAN HUKUM PADA SISWA SMA DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI SMA MUHAMMADIYAH 2 SEMARANG Dyah Listyorini; Arikha Saputra; Fitika Andraini
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.44373

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu hukum di Indonesia harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk bisa mematuhi dan menegakkan hukum, masyarakat harus paham dan mengerti apa itu hukum. banyak sekali terjadi kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Atas karena mereka tidak memahami hukum. Penelitian ini berjudul “Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di SMA Muhammadiyah 2 Semarang”. Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yang dimaksed disini adalah peneliti melakukan wawancara langsung dengan siswa Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang tentang pentingnya penerapan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum. Penerapan pendidikan hukum dinilai sangat penting agar dapat dimasukkan kedalam mata pelajaran kurikulum sekolah maupun melalui penyuluhan hukum yang berkerjasama dengan pihak instansi terkait agar siswa memiliki kesadaran hukum yang kuat, bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah serta sanksi dari penegakan hukum yang ada.
PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK BERDASARKAN PP 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANGSIDIMPUANG Charolita Oktaviani Sitorus; Fitika Andraini
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 23 No 1 (2022): Edisi April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v23i1.8944

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari amanat yang ditetapkan dalam pasal 19 ini adalah PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan PP nomor 10 Tahun 1961. Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan melaksanakan pendaftaran tanah, sebuah bidang tanah dan pemilik atas hak tanah tersebut akan mendapatkan jaminan kepastian hukum. Selain itu, manfaat dari pendaftaran tanah ialah untuk mengetahui siapa pemilik dari tanah, berapa luas tanah, dan data-data yang berkaitan dengan tanah tersebut, sehingga kejelasan dari data tersebut akan meminimalisir munculnya sengketa dan sebagai alat bukti yang kuat. Berbagai faktor mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya secara sporadik. Karena itu permasalahannya adalah, bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Padangsidiampuang. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang- undangan, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan peraturan pelaksananya dimana disini peraturan pelaksana yang didapat penulis adalah SPOPP yaitu Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan. Pihak Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuang selalu mengoptimalkan pelayanannya dalam proses pendaftaran tanah sehingga dapat memudahkan baik itu dari Kantor Pertanahan maupun dari masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuang. Faktor yang menjadi pengahmbat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut sehingga tidak berjalan dengan baik yaitu dari masyarakatsendiri yang ingin melakukan pendaftaran tanah secara sporadik adalah masih banyak persyaratan yang belum lengkap sehingga proses pendaftaran tanah memakan waktu yang lebih lama dari yang biasanya. Upaya atau solusi dari Kantor Pertanahan Padangsimpuan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan melakukan pelayanan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kata Kunci: pendaftaran tanah, secara sporadik
PENDAMPINGAN KAPASITAS USAHA MIKRO BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL STRATEGI BERTAHAN DI MASA PANDEMI DENGAN PENDAFTARAN LEGALITAS USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Fitika Andraini; Dyah Listyarini; Adi Suliantoro
Intimas Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Unisbank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.676 KB) | DOI: 10.35315/intimas.v2i2.9019

Abstract

Pandemi virus corona atau dikenal Covid-19 mulai melanda Indonesia pada bulan Februari 2020. Covid-19 tidak sekedar bencana kesehatan, juga menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi, tidak hanya industri besar saja yang terpapar, juga termasuk para pelaku UKM di Indonesia, termasuk untuk bantuan mengakses bantuan produktif bagi UKM karena belum memiliki legalitas usaha.Legalitas merupakan hal yang penting selain sebagai bentuk kepastian usaha , bagi UKM untuk mendapatkan bantuan produktif.Saat ini pendaftaran perijinan usaha berupa IUMK dan NIB dilakukan secara online dengan menggunakan sistem yang disebut Online Single Submission (OSS) Berdasarkan kondisi tersebut perlu ada upaya yang dilakukan untuk membantu para pelaku UKM untuk bangkit dan meningkatkan kembali kegiatan usahanya agar produktivitas dan omzet secara perlahan-lahan akan meningkat lagi dengan melakukan pendampingan kapasitas usaha mikro berbasis sumberdaya lokal.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT DALAM KAITAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Septian Dirga Prayogo; Fitika Andraini
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 24 No 1 (2023): Edisi April 2023
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v24i1.9310

Abstract

Rule point 3 of the UUPA states that the use and exploitation of agrarian lands, especially the management of ulayat land, is carried out by customary leaders (Kepala Adat) and the utilization is intended for both members of the customary law community concerned and people who are not part of the customary or local law community. Every citizen has the right to obtain legal remedies as well as remedies for violations of rights they have suffered as well as a fair legal settlement. In this case, the state has an obligation to ensure the fulfillment of these rights. Based on access to justice which is a constitutional guarantee of human rights. Likewise in the explanation of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights Article 6 Paragraph (1) states that customary rights which are actually still valid and upheld within the customary law community must be respected and protected in the context of protecting and enforcing human rights in the community concerned by taking into account the law and regulations. laws and regulations. The approach method used in the preparation of this thesis is normative juridical research (normative legal research method). The normative juridical research method is a legal research library conducted by examining library materials or secondary data. By using the deductive method of thinking (a way of thinking in drawing conclusions from something general that has been proven true and that conclusion is aimed at something specific). Based on the analysis that the author conducted regarding the Recognition of Ulayat Rights in the Republic of Indonesia, the district/city government is the first line to provide recognition and protection of customary rights over customary law community lands. Regional autonomy, which forms local governments that are close to the people, is expected to increase legal recognition and protection of the customary rights of customary law communities which are often neglected in state life. Key Word: Oil Palm, Law Protection, Customary Land.
Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Sebagai Alat Pembayaran Nugraha, Bryan Artha; Andraini, Fitika
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3428

Abstract

The purpose of conducting research is to Know how to deal with strategies what to do to prevent it from happening irregularities in L/C and how form of legal protection if it occurs breach between the parties using L/C which is by method normative legal research concluded: The key to successful L/C handling is found in all parties involved, as it is prudence, thoroughness and discipline in handling every process that goes through. And to avoid it happening deviation in L/C, then it is necessary appropriate treatment strategy starting from before the opening of the L/C, request for opening L/C, after L/C opening, document handling, until with document delivery. Protection law is given to the parties to ensure security in transactions using L/C. If there are parties who feel aggrieved because the other party in agreement does not carry out its performance, then the aggrieved party will get legal protection according to regulation regarding good L/C in international law as well as national law. Protection is obtained from regulations that are generally regulates L/C namely Uniform Costums and Practice for Documentary Credit (UCP), Government Regulation No. 1 of 1982 concerning Export, Import and/or Implementation Foreign Exchange Flows, Bank Indonesia Regulations No. 5/11/PBI/2003 concerning Payment Import Transactions, and Government Regulation No. 29 of 2007 concerning Payment Methods and Delivery of Goods in Export Activities Import. The research results describe how the legal relationship between the customer and the issuing bank. L/C born from the L/C Issuance Application agreement. Agreement between customer and bank the publisher creates a legal relationship, namely the fulfillment of the rights and obligations of the parties in accordance with the L/C issuance agreement. Therefore the parties must fulfill the rights and obligation to avoid disputes.
PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN, PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL, KEBIJAKAN TANPA PEMIDANAAN Faozi, Safik; Megawati, Wenny; Listyarini, Dyah; Andraini, Fitika
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 25 No 1 (2024): Edisi April 2024
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v25i1.9663

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penanggulangan kekerasan seksual yang melindungi korban melalui putusan pengadilan, media sosial, dan kebijakan tanpa pemidanaan. Adanya putusan pengadilan dengan terdakwa Herry Wirawan dan Moch Subchi Azal Tsani pada tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan putusan yang dapat dipersoalkan dari sudut perlindungan korban. Realitas ini berada pada kondisi masyarakat yang mengalami erosi moralitas, korban yang seharusnya memperoleh perlindungan dari putusan pengadilan justru sebaliknya. Kondisi ini menjadi materi pemberitaan media massa, apalagi terkait dengan korban kekersan seksual yang menderita fisik, mental, dan sosial. Adanya realita peradilan pidana seperti ini menarik ditengah keterbatasan hukum pidana melindungi korban, dan pada sisi yang lain ada sarana sanksi lain yang dapat digunakan untuk melindungi korban ke dalam kerangka pidana tambahan. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum inkonkreto. Analisisnya berupa analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual melalui putusan pengadilan tidak menunjukkan konsistensi pada perlindungan korban kekerasan. Pidana yang dijatuhkan mendekati tuntutan jaksa. Begitu pula pengenaan sanksi restitusi dengan nilai nominal yang tidak sama. Masih adanya putusan yang tidak mencakup restitusi menunjukkan lemahnya perlindungan bagi pemulihan korban, meskipun secara normatif pengenaan restitusi telah diatur. Pemberitaan media massa telah bermanfaat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kekerasan seksual dan dampaknya bagi korban termasuk pengenaan sanksi pidana yang berat, pemulihan korban dan ancaman pencabutan ijin operasional. Merekonstruksi perlindungan korban kekerasan seksual melalui penguatan media massa termasuk media sosial, penerapan sanksi pidana yang membuat jera, pemulihan korban melalui restitusi dan kompensasi kebijakan sosial yang mewujudkan kesejahteraan korban dengan memulihkan hak-hak korban, penguatan kesehatan mental masyarakat melalui perilaku yang menjunjung tinggi moralitas, menguatkan evaluasi yang berbasis laporan masyarakat dan penerapan sanksi perdata dan adminstrasi sebagai pidana tambahan. Kata Kunci : Penanggulangan, Media, Kebijakan, kesehatan Mental, Restitusi
PERLINDUNGAN HUKUM PEMENANG LELANG TERHADAP OBYEK LELANG DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA SEMARANG Carmelita, Elisabeth Carla; Andraini, Fitika
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i2.11390

Abstract

Dalam perjanjian kredit tidak memungkiri kemungkinan bahwa debitur cidera janji atau tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Dalam pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh KPKNL sering mendapat gugatan dari pihak debitor maupun pihak lain yang merasa kepentingannya dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum pemenang lelang terhadap obyek lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kota semarang serta hambatan yang dihadapi oleh pemenang lelang dan solusi terhadap obyek lelang yang belum dikuasai sepenuhnya melalui hasil lapangan yang diperoleh melalui data, data yang dikumpulkaan saat wawancara dan observasi. pendekatan dilakukan secara penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur untuk menghasilkan deskripsi tentang apa yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang akan ditulis maupun diucapkan oleh narasumber yang menjadi sasaran penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat persoalan mengenai perlindungan hukum pemenang lelang terhadap obyek lelang serta hambatan yang dialami oleh pemenang lelang terhadap obyek yang belum dikuasai sepenuhnya. Perlindungan bagi pemenang lelang hak tanggungan sebenarnya telah dilakukan secara preventif oleh KPKNL.Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli melalui lelang yang tidak dapat menguasai tanahnya dapat melalui dua jalur yang dapat ditempuh yaitu jalur Litigasi (jalur peradilan) dan jalur Non Litigasi (jalur di luar pengadilan).
PERSEPSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN AKADEMIS: STUDI KASUS UNIVERSITAS STIKUBANK Andraini, Fitika; Suliantoro, Adi; Mariana, Novita; Utomo, Agus Prasetyo
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.12662

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi dan kesadaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan dosen dan mahasiswa Universitas Stikubank. Melalui metode kualitatif yang meliputi wawancara mendalam, survei, dan observasi, penelitian ini mengungkapkan variasi signifikan dalam pemahaman HKI di kedua kelompok tersebut. Hasil menunjukkan bahwa meskipun dosen umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang HKI, masih terdapat kebutuhan untuk pendidikan dan pelatihan HKI yang lebih efektif di kalangan mahasiswa. Persepsi terhadap implementasi HKI menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif. Hambatan dalam implementasi HKI termasuk kurangnya sumber daya, pelatihan yang tidak memadai, dan proses pendaftaran HKI yang kompleks. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan pendidikan HKI, penguatan kebijakan, dan pengembangan budaya penghormatan HKI di lingkungan universitas.
The Sustainability Business of Indonesian Commercial Banks as Measured by Regulatory Compliance Puspitasari, Elen; Sudiyatno, Bambang; Masdjojo, Gregorius N; Andraini, Fitika; Nurhayat , Ida; Darodjat , Tubagus Achmad
Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v3i3.974

Abstract

This research aimed to examine the relationship between the sustainability of bank business measured by bank performance and compliance with banking regulations. Bank compliance related to capital requirements, liquidity, and asset quality. This research uses quantitative methods to analyze the effect of compliance with banking regulations on bank performance. The research sample is a conventional private bank operating on the Indonesian Stock Exchange. The research period 2017 – 2021(before and during COVID-19) with 25 banks that met the requirements was taken as the research sample. Data analysis uses Panel Estimation Corrected Standard Errors. The outcome demonstrates that strengthening bank performance is positively impacted by capital requirements compliance, especially return on assets, but has no effect on return on equity. Compliance with liquidity and asset quality does not affect bank performance. Another finding is that inflation functions as a control variable for bank performance, while bank size does not. Ultimately, these findings show that a bank must comply with capital adequacy requirements because it has been proven to improve its sustainability business.
Co-Authors ., Rochmani Adi Suliantoro Adi Suliantoro Adi Suliantoro Arikha Saputra Agus Prasetyo Utomo Alif Candra Pratama Angga Dwi Prabekti Anggita, Devi Aquinia, Ajeng Arikha Saputra Atin Carolina Parei Bambang Sudiyatno Carmelita, Elisabeth Carla Charolita Oktaviani Sitorus Darodjat , Tubagus Achmad Dewi Handayani Untari Ningsih Dyah Listyarini Dyah Listyarini, Dyah Dyah Listyorini Dyah Listyorini Dyah Listyorini Eka Ardhianto Elen Puspitasari Endang Lestariningsih Fandil, Fandil Faozi, Safik Faozi, Safik Febri Nur Anisa Fenti Anita Sari Galuh Puspa Prameswari Gregorius Masdjojo Handoko, Widiyanto Hari Murti Iswara, Septia Jati Jazillatul Ulfa Juwanda, Farikhin Kasmari . Lie Liana . Listiyorini, Dyah Listyorini, Dyah Lutfiah Antyasty, Dhea Maharani, Rahma Eka martha, ayunda Muzayanah Muzayanah Novita Mariana Nugraha, Bryan Artha Nur Annisa, Putri Nurhayat , Ida Radyanto, Mohammad Riza Rahmat Hafidh Rika Anggun Melinia Rochmani ., Rochmani Rokhani Rokhani Safik Faozi, Safik Septian Dirga Prayogo Shantika Afny Varren Sofi A’isy, Alima Suciyaningsih Sulastri Sulastri SUTANTO, FELIX Wenny Megawati