Articles
<![CDATA[A PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Fitika Andraini]]>;
<![CDATA[Adi Suliantoro]]>;
<![CDATA[martha, ayunda]]>
<![CDATA[ al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 2 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/mawarid.vol6.iss2.art1
<![CDATA[Perlindungan hak anak sangat penting, termasuk anak dari perkawinan siri. Pencatatan perkawinan diperlukanuntuk menjamin hak-hak istri dan anak secara hukum negara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelititerkait bagaimana proses perlindungan hukum terhadap pengakuan dan pengesahan anak yang lahir dariperkawinan siri. Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri dapat dilakukan melalui 2 (dua) carautama, yaitu penetapan asal usul anak yang memberikan status hukum dan hak keperdataan pada anak danpengesahan perkawinan/Itsbat nikah yang mengesahkan perkawinan siri secara hukum negara. Kedua proses inibertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan siri dan pengakuan legal. Penelitian inidilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yangdigunakan peneliti yaitu interview dengan hakim pengadilan agama semarang. Metode analisis data dalampenelitian ini akan disusun secara sistematis dan pendekatan kualitatif. Fokusnya pada proses pengakuan danpengesahan anak, serta pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin hak-hak keluarga. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pengakuan dan pengesahan anak dari perkawinan siri di Semarang semakin meningkat,melalui permohonan asal usul anak dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang. Proses ini memberikankepastian hukum, melindungi hak anak, dan memungkinkan penerbitan akta kelahiran. Pengadilan AgamaSemarang telah memfasilitasi proses pengakuan anak dan pengesahan perkawinan/Itsbat nikah, danmemungkinkan anak memperoleh akta kelahiran sebagai bukti keabsahan statusnya di Dispendukcapil. Bagihukum penelitian ini masyrakat hendaknya memahami dampak negatif dari perkawinan siri dan melakukanpencatatan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang ]]>
<![CDATA[Rika Anggun Melinia]]>;
<![CDATA[Fitika Andraini]]>
<![CDATA[ Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/yrs.v14i2.1506
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan pemberian ganti rugi atas alih fungsi lahan pangkalan truk guna pembangunan Islamic Center. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang membutuhkan lahan yang cukup besar. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 593.3/278/2020 Tentang penetapan lokasi pembangunan Islamic Center dimana lokasi tersebut terletak di Tamanan Desa Banyuputih yang merupakan pangkalan truk. Dengan adanya keputusan bupati tersebut maka diharuskan adanya alih fungsi lahan pangkalan truk menjadi Islamic Center. Pembangunan Islamic Center diberikan ganti rugi berdasarkan surat keputusan bupati nomor 460/433/2020 yang berisi mengenai penetapan penerimaan bantuan sosial berupa uang yang bisa disebut dengan Dana Hibah bagi masyarakat yang terdampak alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center yang berlandaskan pada peraturan Bupati Batang Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah,Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang. Pemberian ganti rugi sebesar Rp 3 juta rupiah untuk warga berKTP Kabupaten Batang dengan jumlah penerima sebanyak 86 orang, sedangkan Rp 1 juta untuk warga yang berKTP luar Kabupaten Batang sebanyak 5 orang. Pemberian ganti rugi tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah Kabupaten Batang kepada warga yang terdampak pembangunan Islamic Center. Kata kunci; Alih Fungsi, Ganti Rugi, Islamic Center.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM JUAL BELI SECARA ONLINE (E-COMMERCE) DI PANTI ASUHAN SITI KHADIJAH SEMARANG ]]>
<![CDATA[Saputra, Arikha]]>;
<![CDATA[Listiyorini, Dyah]]>;
<![CDATA[Suliantoro, Adi]]>;
<![CDATA[Andraini, Fitika]]>
<![CDATA[ KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/kdrkm.v2i2.4442
<![CDATA[AbstrakDalam transaksi jual beli, kita ketahui bahwa tidak dapat dibatasi oleh waktu dan jarak, dengan berkembangnya teknologi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala aktivitas salah satunya transaksi jual beli melalui jaringan internet. Pelaksanaan jual beli melalui jaringan internet terdapat beberapa proses yang dimulai dari penawaran, penerimaan, pembayaran dan pengiriman. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan perihal syarat sah perjanjian ialah kesepakatan dari para pihak, kecakapan untuk melakukan pembuatan perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan klausal yang halal dapat diterapkan untuk menentukan keabsahan dalam perjanjian jual beli secara elektronik.Namun dalam praktek, dimana syarat tersebut belum pasti terpenuhi, yakni syarat kecakapan. Bahwa dalam transaksi jual beli online tidak dapat diidentifikasi apakah pihak dalam transaksi tersebut telah dikategorikan dewasa. Terlebih bahwa terkadang saat melakukan transaksi pembelian konsumen dihadapkan denga barang yang tak kunjung datang dan barang yang tidak sesuai dengan yang dijual oleh pengusaha, hal inilah menjadi timbulnya kerugian yang diderita oleh konsumen. Maka dari itu, pentingnya pemberitahuan edukasi kepada masyarakat khususnya pada penghuni Panti Asuhan Siti Khadijah yang notabene masih berusia relatif muda sehingga apabila para anak Panti Asuhan Siti apabila melakukan transaksi jual beli secara online, anak-anak panti telah mengetahui secara teori dan perundang-undangan.Permasalahan yang dialami mitra adalah tidak didapatkannya pengetahuan atau edukasi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga mitra masih dirasa kurang dalam pemahaman tersebut. Pengetahuan hukum bagi anak-anak penghuni panti sangatlah dirasa penting diberikan sehingga perlu diadakannya penyuluhan hukum bagi anak-anak panti asuhan Siti Khadijah Semarang yang bertujuan untuk memberikan edukasi ilmu sehingga masyarakat dapat mengerti dan mengetahui perkembangan hukum serta dapat memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Solusi yang diberikan dengan melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Panti Asuhan Siti Khadijah, Kota Semarang dengan memberikan pemaparan materi dan berdiskusi agar anak mendapatkan pemahaman dan pengetahuan terkait aspek hukum jual beli secara online (E-commerce) sehingga diharapkan dapat memberikan sarana edukasi hukum yang sering dialami oleh anak khususnya dan pemahaman hukum kepada masyarakat. Kata Kunci : E-commerce, Pemahaman, Hukum]]>
<![CDATA[Pelimpahan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ke Peradilan Umum atas Sengketa Pertanahan dengan Objek Sertipikat Tanah ]]>
<![CDATA[Anggita, Devi]]>;
<![CDATA[Andraini, Fitika]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Rewang Rencang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1456
<![CDATA[This study discusses the delegation of authority of the State Administrative Court (PTUN) to the general court regarding land certificate disputes, with a case study of Decision Number 20/G/2022/PTUN.SMG. The focus of this study is to analyze the legal basis, judges' considerations, and the legal implications of the delegation of authority. The research methods used are normative juridical and decision studies. The results of the study indicate that in this case, the land dispute that originated from the State Administrative decision was transferred to the general court because it was considered to involve civil aspects. However, this has given rise to a legal debate regarding the absolute jurisdiction between the PTUN and the general court. The findings of this study indicate the need for legal reform so that the authority of the judicial institution is clearer in handling overlapping disputed objects, especially regarding land certificates. This study recommends harmonization of regulations and legal understanding between judicial institutions to ensure legal certainty.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER ONLINE ]]>
<![CDATA[Saputra, Arikha]]>;
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>;
<![CDATA[Andraini, Fitika]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23529
<![CDATA[Transportasi dinilai sangat penting selain digunakan sebagai alat perpindahan orang maupun barang, transportasi pun berguna untuk mempercepat roda perekonomian, hal ini dikarenakan tanpa transportasi maka segala aktifitas akan terkendala sehingga mengakibatkan terkendalanya perekonomian. Ditandainya perubahan mengenai moda transportasi online, hal ini berdampak pula pada perkembangan dari sistem pekerjaan yang semula menggunakan sistem konvensional menjadi sistem aplikasi online.Penelitian hukum ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan dapat memunculkan gambaran serta analisis, yang menyeluruh dengan secara sistematis mengenai kenyataan yang ada di lapangan khususnya mengenai tentang penerapan perjanjian hubungan kerja dan perlindungan sebagaimana yang terdapat di dalam perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara serta dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku.Perjanjian kemitraan yang memiliki bentuk perjanjian sebagai perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan, dan perjanjian sub-kontrak. Sehingga sesuai dengan isi dari perjanjian kemitraan bahwa perusahaan transportasi onlinememposisikan pekerja atau driver sebagai mitra kerja dalam menjalankan kegiatan transportasi. Perjanjian hubungan kerja kemitraan tidak mengenal adanya atasan (majikan) dan bawahan seperti yang dikenal di dalam perjanjian kerja namun dalam perjanjian kemitraan semua pihak berada pada posisi yang sama kedudukannya. Dalam kegiatan transportasi online ialah perjanjian kemitraan yang memilki sifat kesetaraan para pihak sehingga dalam pelaksanaan unsur-unsur hubungan kerja yang terjadi ialah tidak berdasarkan dari pihak pertama atau pengusaha saja. Sehingga mengenai hubungan kerja yang menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur mengenai pekerjaan, upah dan perintah, mengenai ketiga hal unsur dalam hubungan kerja tidak memenuhi unsur-unsur yang terjadi pada perjanjian kemitraan antara perusahaan transportasi online dan driver.Perlindungan yang didapati oleh pengemudi tertuang pada pasal 16 ayat 16 ayat (3) huruf h dan i yakni mendapatkan kepastian santunan jika terjadi kecelakaan, dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun dalam penerapannya pelasksaanaan perlindungan yang diberikan dengan menggunakan syarat disaat pengemudi melaksanakan kegiatan pengangkutan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN E-TILANG BERDASARKAN KESALAHAN DALAM BERLALU LINTAS ]]>
<![CDATA[Saputra, Arikha]]>;
<![CDATA[Suliantoro, Adi]]>;
<![CDATA[Andraini, Fitika]]>;
<![CDATA[Listyorini, Dyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43717
<![CDATA[Sebagaimana yang tertuang di dalam bunyi pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasii kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan peraturan lalu lintas dilakukan sebagai tindakan dalam hal merubah pola perilaku terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pengendara. Masyarakat terkadang masih menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan apabila terpantau oleh aparat penegak hukum, sehingga terkadang pengendara abai atau tidak mematuhi aturan keselamatan berkendara di jalan raya. Di era saat ini, penggunaan media elektronik pada bidang lalu lintas telah menjadi inovasi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Kemajuan teknologi di era globalisasi ini membantu penegakan hukum sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan terhadap pelanggaran khususnya pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Polisi Lalu Lintas melakukan penerapan sistem penilangan terbaru yang dikenal dengan E-Tilang. E-tilang atau ETLE (Elektronic Traffic Law Enforcment) merupakan sistem proses penilangan yang dilakukan oleh polisi Lalu Lintas dengan menerapkan cara digitalisasi teknologi yakni pemanfaatan sistem CCTV sebagai pengawas. Dengan menggunakan teknologi dalam penilangan diharapkan dapat mempermudah proses penilangan terhadap pengendara yang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di jalan raya yang mana bukan lagi petugas yang menjadi pengawas atau penindak, namun pengendara yang kedapatan melakukan kesalahan berlalu lintas akan terekam dan tertangkap oleh kamera CCTV. Sehingga CCTV telah menjadi kamera pengawas yang nantinya akan direkam dan dicatat oleh anggota kepolisian yang bertugas memantau pada layar monitor. Kesalahan yang dilakukan oleh pengendara lah yang menjadi hal yang dapat ditangkap atau direkam oleh CCTV yang nantinya pemilik kendaraan akan diberikan surat konfirmasi ETLE yang disertai dengan foto kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 234 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaiian atau kesalahan pengemudi. Dengan adanya pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa penindakan dengan menggunakan e-tilang didasari oleh kesalahan pengemudi. Oleh karena itu, pengendara yang melakukan kesalahan apabila terekam oleh CCTV maka pengendara akan diberikan surat konfirmasi e-tilang atau ETLE (Elektronic Traffic Law Enforcment), yang disertai dengan gambar kendaraan serta kesalahan atau pelanggaran yang dilalukan oleh pengendara. Penindakan terhadap pelanggaran menggunakan barang bukti rekaman elektronik dilakukan dengan memberikan surat tilang yang dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik, yang sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraann Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PENDIDIKAN HUKUM PADA SISWA SMA DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI SMA MUHAMMADIYAH 2 SEMARANG ]]>
<![CDATA[Dyah Listyorini]]>;
<![CDATA[Arikha Saputra]]>;
<![CDATA[Fitika Andraini]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i2.48624
<![CDATA[Indonesia is a state of law, therefore the law in Indonesia must be obeyed and enforced. To be able to obey and enforce the law, people must understand and understand what the law is. there are so many cases of law violations committed by high school students because they do not understand the law. This research is entitled "Application of Legal Education in High School Students in Realizing Legal Awareness and Law Enforcement in SMA Muhammadiyah 2 Semarang". Researchers in carrying out this research use a sociological juridical approach, namely by emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object, what is meant here is that researchers conduct direct interviews with students of Muhamadiyah 2 Semarang High School about the importance of implementing legal education in create legal awareness and law enforcement. The application of legal education is considered very important so that it can be included in school curriculum subjects as well as through legal counseling in collaboration with the relevant agencies so that students have a strong legal awareness, can distinguish between right actions and wrong actions as well as sanctions from existing law enforcement.]]>
<![CDATA[BATIK PEWARNA ALAM DENGAN TEKHNIK ECOPRINT SEBAGAI POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH INDIKASI GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[Fitika Andraini]]>;
<![CDATA[Adi Suliantoro Arikha Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51065
<![CDATA[Geographical Indication is a legal protection to protect an item as a sign of the area of origin of an item due to several unique factors that are only owned by certain areas. Arrangements in TRIPs are based on the reputation, quality and distinctive characteristics of an area/region. Geographical Indications are a separate intellectual property that is unique because it can only be registered as a joint/communal right. The Indonesian law governing Geographical Indications is placed in one law together with trademarks, namely Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. in terms of product marketing and in terms of supervision. The setting of Geographical Indications must be able to adopt and support local economic development efforts and even be able to compete globally so that what criteria are needed to be granted this right. Criteria if a product can be registered as a Geographical Indication if it meets the objective and subjective requirements. Apart from distinguishing the special aspects of the name of origin of the goods, it must have economic value. This means that the name of origin does not only function as a differentiator, but it must be clear that the place of origin has a great influence on improving the quality of the goods. For example, natural color batik from Asem leaves and Ketapang leaves from the city of Semarang. Batik as an intangible heritage of the Indonesian nation was recognized by UNESCO on October 2, 2009. Batik is basically a technique of decorating textile surfaces by holding back dye, which must receive legal protection. One of the batik techniques instead of using canting is the Ecoprint Technique. As a cultural heritage of the Indonesian nation, especially in the city of Semarang, a sustainability of cultural heritage, especially Batik with natural dyes, is needed which requires government attention by obtaining permanent legal protection. The use of natural coloring from natural materials belonging to certain areas using the Ecoprint Technique can be a potential area for the development of Geographical Indications.]]>
<![CDATA[Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit yang Bermasalah dalam Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi (Berdasarkan Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/Pn/Mgg) ]]>
<![CDATA[Sofi A’isy, Alima]]>;
<![CDATA[Andraini, Fitika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1863
<![CDATA[The case of a simple claim for breach of contract in the Magelang court decision number 15/Pdt.G/2023/PN Mgg was caused by the claim that the peace deed he made was legally flawed and did not have binding legal force. In the process of granting credit, it is in accordance with the 5C credit granting procedure, especially regarding collateral or guarantees, but there is a legal defect in the collateral for mortgage rights whose ownership status is owned by deceased heirs. This research uses normative juridical research with descriptive analysis research methods. Analysis of the Magelang court decision Number 15/Pdt.G/2023/PN Mgg. The results of the research concluded that rescue and settlement of problematic credit was provided after it arose and was resolved in relation to the simple lawsuit decision in the Magelang Court case by filing a simple lawsuit because a simple lawsuit was filed in a case with a material claim value of a maximum of IDR 500 million, namely: breach of contract (default); and/or unlawful acts. In this case, the cooperative filed a lawsuit with the Magelang District Court to obtain a fair decision. Once it is declared rejected in its entirety, the debtor does not compensate for the loss of the lawsuit.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PINJAM MEMINJAM BERBASIS ONLINE ]]>
<![CDATA[Lutfiah Antyasty, Dhea]]>;
<![CDATA[Andraini, Fitika]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i1.1762
<![CDATA[Pada era digitalisasi ini segala hal telah dimudahkan melalui teknologi informasi, kemudahan yang dialami salah satunya pada bidang Financial Technology. Bidang dalam Fintech salah satunya adalah pinjaman tunai berbasis online, dalam kegiatan pinjam meminjam berbasis online menyebabkan timbulnya suatu permasalahan, yaitu debitur yang mengalami cara penagihan kasar secara verbal dan keamanan data diri. Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi terkait bagaimana regulasi di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan peran OJK terhadap nasabah pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain buku-buku, karya tulis ilmiah, makalah, artikel jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil.penelitian ini untuk memberikan perlindungan.hukum terhadap debitur pinjaman online dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis finanasial teknologi. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK akan mewajibkan OJK untuk menghentikan kegiatan usaha apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian. Sedangkan Untuk pelanggaran yang memuat penyebaran data, illegal access, serta intimidasi dapat ditindaklanjuti melalui ranah hukum pidana dan melakukan pengaduan kepada Kepolisian Republik Indonesia.]]>
