Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.631
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) JURNAL MAHKAMAH AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam Journal Analytica Islamica AL-MUQARANAH-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab AS-SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH) Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF An-Nawa : Jurnal Studi Islam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Law Development Journal Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies AL-SULTHANIYAH Tasyri' Riwayat: Educational Journal of History and Humanities IIJSE Jurnal Hukum dan Keadilan EMPIRISMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN ISLAM LamLaj
Ramadhan Syahmedi Siregar
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pola Perilaku Hukum Penyuluh Agama Islam Non-Pegawai Negeri Sipil dalam Membimbing dan Membina Umat Beragama di Kabupaten Serdang Bedagai Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Al-Syariah Purba, Sa’iful Husairi; Nasution, Muhammad Syukri Albani; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 3 : Al Qalam (Mei 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i3.3481

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pola perilaku hukum penyuluh agama islam non-pegawai negeri sipil dalam membimbing dan membina umat beragama di kabupaten serdang bedagai perspektif teori efektivitas hukum dan maqashid al-syariah. Eksistensi penyuluh agama telah diposisikan sebagai ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan maupun pesan-pesan program pemerintah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah empiris-deskriptif yang akan menguak fakta relevan dari kenyataan kemasyarakatan. Penelitian hukum empiris yang dimaksudkan adalah mengukur hukum sebagai kenyataan, dalam kaitannya dengan aturan-aturan hukum dan asas-asas hukum dalam berbagai perundang-undangan yang menjadikan penyuluh agama Islam nonpegawai negeri sipil. Pola perilaku hukum penyuluh agama Islam non-pegawai negeri sipil dalam membimbing dan membina umat beragama di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami stagnasi, yaitu hanya melakukan tugas pada wilayah rumah ibadah dan mejelis keagamaan. Hal ini terjadi sejak 2018 sampai 2023. Pola perilaku hukum penyuluh agama Islam non-pegawai negeri sipil dalam membimbing dan membina umat beragama di Kabupaten Serdang tidak berlaku efektif, disebabkan sikap hukum mereka mengalami resistensi terhadap norma hukum yang mengatur pola perilaku mereka tersebut
Legal Standing Of Statement Letters In Proofing Cases Of Joint Property (Civil Case Study Number: 390/Pdt.G/2021/PA.Psp) Pulungan, Nina Arnita; Syahnan, Mhd; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Law Development Journal Vol 5, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.5.3.404-418

Abstract

This research aims to describe the position of the Statement Letter in Proving Joint Assets at the Padangsidimpuan Religious Court (Civil Case Study Number: 390/PDT.G/2021/PA.PSP) based on the Subekti Theory of Evidence and the Theory of Justice according to Islamic views. The type of research used is normative juridical with a qualitative approach method. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation techniques. The data analysis technique applies the theory of Miles, Huberman, & Saldana (2014). The results of this research are based on the theory of Evidence according to Subekti, that Evidence is to convince the judge about the truth of the argument or arguments put forward in a dispute. Thus, Parwit Simamora, who has submitted a statement letter, has promised the judge the truth of what he has stated in the letter through the answers ]he has submitted. So the panel of judges gave consideration and assessed that the position of the statement letter was proof of commencement which must be supported by other evidence. Meanwhile, the other witnesses who wrote the statement were not present in court to provide evidence, so they could not promise the judge what was stated in the statement because they did not fulfil the judge's invitation to appear in contradiction to stating their evidence so that the judge considered the position of the statement was not can be used as initial evidence as an initial backup or clue to the object of the case.
Kedudukan dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik: ANALISIS WACANA KRITIS ANTI-TESIS Harahap, Rahmad Ibrahim; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2022): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v1i2.28

Abstract

That it is a habit among Indonesian Muslims when the consent procession is completed between the guardian of the prospective wife and the prospective husband, the husband will be asked by Tuan Kadhi (KUA marriage registrar) to read and/or pledge shigat taklik talak in front of him and witnessed by the the parties who participated in the procession of the marriage contract were the guardians of the prospective wife, the witness of the marriage and the other invited guests. This research is a type of qualitative research with a library database, and data analysis techniques with 3 approaches, namely the legal approach (read: statute approach), and conceptual approach (read; conceptual approach) and comparative approach (read: comparative approach). The conclusion of this paper is that there are several aspects of disharmony between the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) and classical fiqh law and regarding the legal consequences of taklik talak which are violated by the husband in the future. The disharmony revolves around the status of the fall of divorce and the position of taklik talak as talak or iwadh'. Given that the rules of shigat taklik talak in the perspective of Islamic fiqh have significant differences with the rules of KHI, so there is a need for an in-depth analysis to look at this issue comprehensively with the aim of having an academic dialectic that provides a good understanding
Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Dairi dalam Perspektif Hukum Islam Solin, Rizky Fajar; Hafsah, Hafsah; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i6.4155

Abstract

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara rechtmatigheid dan doelmatigheid yang menghendaki adanya perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana yang pada prinsipnya dapat dianggap sebagai kemajuan hukum. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan ketentuan hilangnya hak penuntutan yang terdapat dalam Pasal 76 hingga 85 KUHP. Salah satu Kejaksaan yang menerapkan restorative justice adalah Kejaksaan Negeri Dairi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diketahui: 1) Langkah-langkah pelaksanaan penyelesaian kasus hukum melalui restorative justice di Kejaksaan Dairi; 2); Apakah keputusan Kejaksaan Negeri Dairi melalui restorative justice berkeadilan hukum; 3) Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Dairi; dan 4) Bagaimana perspektif hukum Islam dalam pelaksanaan restorative justice. Untuk memperoleh jawabannya maka penelitian ini diarahkan pada penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan yang memiliki sumber data primer dan sekunder. Data tersebut di kumpulkan melalui observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian di analisis dengan metode analisis kualitatif. Adapun hasil dari penelitian, yaitu: 1) Langkah-langkah pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Dairi terdiri atas upaya perdamaian, proses perdamaian, pelaksanaan perdamaian, permintaan penghentian penuntutan, dan surat ketetapan penghentian penuntutan; 2) Keputusan Kejaksaan Negeri Dairi melalui restorative justice dapat memberikan rasa adil apabila dilakukan dengan tepat sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dibuat dalam batas-batas hukum dan melayani kepentingan umum, bukan semata-mata untuk memidana; 3) Dalam halnya secara prosedural proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak terdapat hambatan yang begitu kompleks mengingat dalam prosesnya terdapat aturan yang jelas mengenai mekanisme maupun syarat-syarat tertentu yang dapat ditempuh dalam hal tersebut hanya saja terhambat oleh waktu yang hanya 14 hari. Dan untuk solusi yang dilakukan yakni dengan meminta bantuan terhadap pihak kepolisian, sehingga Jaksa Penuntut Umum hanya cukup menjalankan sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan; 4) Keadilan restoratif yang hadir dalam hukum Islam tampak pada penerapan hukuman jarimah qisas dan diyat. Tindakan pemberian maaf yang dilakukan oleh korban atau keluarganya dapat membatalkan hukuman qisas. Selain itu, konsep diyat memastikan bahwa korban atau keluarganya menerima kompensasi langsung atas dampak kejahatan yang dialaminya.
PENGGUGATAN WASIAT MELALUI PERADILAN AGAMA Muhammad Alawy Rangkuti; Ramadhan Syahmedi Siregar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.47775

Abstract

Abstract The purpose of this study is to determine the rules and procedures governing legal cases in Indonesian Religious Courts which function as a forum for Muslims to resolve civil disputes. To prevent conflict and quarrels in families, religious courts were formed as state institutions. These courts protect the rights and responsibilities of all Muslim citizens in trying certain civil cases, including cases involving wills and all related issues. This has the potential to uphold justice while supporting high-quality legal services in Indonesia's diverse Islamic society. The research methodology used is called normative legal studies or literature studies. Includes the use of reference data from books, journals, legal theories, court decisions, and other relevant sources related to the research topic. After that it is clarified and emphasized to avoid misunderstandings. Keywords: Wills, Inheritance, Islamic Law   Abstrak Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aturan dan prosedur yang mengatur perkara hukum di pengadilan Agama Indonesia yang berfungsi sebagai wadah bagi umat islam untuk menyelesaikan perselisihan perkara perdata. Untuk mencegah terjadinya konflik dan pertengkaran dalam keluarga, maka dibentuklah pengadilan agama sebagai lembaga negara. Pengadilan-pengadilan ini melindungi hak-hak dan tanggung jawab seluruh warga negara Muslim dalam mengadili kasus-kasus perdata tertentu, termasuk kasus-kasus yang melibatkan wasiat dan semua permasalahan terkait. Hal ini berpotensi menegakkan keadilan sekaligus mendukung layanan hukum berkualitas tinggi dalam masyarakat Islam Indonesia yang majemuk. Metodologi penelitian yang digunakan disebut studi hukum normatif atau studi kepustakaan. Meliputi penggunaan data referensi dari buku, jurnal, teori hukum, putusan pengadilan, dan sumber lain yang relevan terkait dengan topik penelitian. Setelah itu diperjelas dan ditekankan untuk menghindari kesalahpahaman. Kata Kunci : Wasiat, Harta Peninggalan, Hukum Islam
Division of Inherited Wealth in Customary Marriages in Gayo Lues Regency: An Analysis from the Perspective of the Compilation of Islamic Law Ariga, Ramadhan; Tanjung, Dhiauddin; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 8 No 2 (2025): Sharia Economics
Publisher : Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v8i2.6528

Abstract

This study investigates the division of inherited wealth in customary marriages within the Gayo Lues Regency, focusing on the interplay between local cultural practices and the principles outlined in the Compilation of Islamic Law. Inheritance is a critical aspect of social and economic stability, and understanding how it is managed in this unique context is essential for promoting equity and justice. The research delves into the specific customs that govern inheritance distribution among the Gayo Lues community, examining how these practices align or conflict with Islamic legal frameworks. Through qualitative analysis, including interviews and case studies, the study reveals the complexities families face in navigating customary and religious obligations. Key findings indicate that while customary practices are deeply rooted in the community's identity, there is a growing need for harmonization with Islamic law to ensure fair and just distribution of wealth. The study also highlights the role of community leaders and religious authorities in mediating disputes and educating the public about their rights under both customary and Islamic law. Ultimately, this research aims to provide valuable insights for policymakers, legal practitioners, and community leaders, emphasizing the importance of integrating cultural sensitivity with legal frameworks to enhance the understanding and implementation of inheritance rights. The study seeks to contribute to social justice and economic empowerment in the Gayo Lues Regency by fostering dialogue and collaboration between customary and Islamic legal systems.
Analyzing Subulussalam Community's Views on Electoral Money Politics in 2024: Implications for Leadership and Its Benefits Syafrowi, Syafrowi; Tanjung, Dhiauddin; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 7 No 1 (2024): Sharia Economics
Publisher : Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v7i1.5549

Abstract

This study aims to explore the perception of the citizens of Subulussalam towards the phenomenon of political bribe in the 2024 legislative election (PEMILU) and analyze its impact on the leadership and benefits of the community in Subulussalam City. The political bribe that occurs is often considered commonplace and culturalizes people's habits that are aware or do not damage democracy through the quality of community representation through the legislature. This research uses a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews with various key informants, including voters, politicians, and academics in Subulussalam. The results of the study show that there are various election violations, especially violations in terms of political bribery to get votes. When viewed from the perspective of Islamic law, money politics is seen as an illegal act because it violates the principles of justice and trust as stated in Maqashid Sharia. Meanwhile, from a formal legal perspective, this practice is considered a criminal act that must be eradicated to maintain the integrity and credibility of the election process. In terms of social impact, money politics in Subulussalam City in the election of legislative members has had an impact on the level of public trust in the political system and government which is greeted by rampant collusion and nepotism in the election. This study concludes that to realize quality leadership and benefit the people of Subulussalam, there need to be serious efforts from various parties to eradicate money politics by establishing an election system that is not tied to the party. Candidates are also expected to provide transparent information regarding campaign funding, funding sources, and financial coverage. This is useful for limiting the practice of unnatural distribution of money and capital among candidates and parties. Political education, strict law enforcement, and increasing public awareness of the importance of voting based on the competence and integrity of prospective leaders are also needed to achieve these goals.
The Use of Pirated Software During the Covid-19 Pandemic from Maqashid Shari’ah Perspective Putra, Wahyu Sanjaya; Nurhayati, Nurhayati; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 1 June (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i1.1258

Abstract

The current Covid-19 pandemic has resulted in economic problems, but on the other hand, learning must still be carried out using computer or laptop technology that has software in it. The problem discussed in this article was how the law used pirated software during the Covid-19 pandemic. This research used a qualitative approach by interviewing students at the State Islamic University of North Sumatra. According to the results of the author’s research, it showed that this pandemic condition has changed the learning system from offline to online which had a huge impact on all levels of society. Copyright regulation and software requirements were needs that have reached the dharuri level and were included in the maqashid Sharia which aimed to maintain reason and protect human property so that they were not trapped and were not left in ignorance. Therefore, the result of this research was that the use of pirated software during the COVID-19 pandemic was permissible due to the pandemic period that has greatly changed the economic system of human beings, and will return to the original law, which was haram (forbidden) when this pandemic period ended, and the economy was back on its feet.
Implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 Concerning Taukil Wali Marriage Siregar, Ganti; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 7 No. 2 December (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v7i2.2792

Abstract

Article 12 paragraph 5 of the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 states that a guardian who is not present at the contract must make a letter taukil wali in front of the Head of the District Office of Religious Affairs/Penghulu/PPN LN according to domicile. This regulation creates a problem when a nasab guardian who cannot attend is replaced by a judge's guardian without a guardian's taukil letter, as happened in Kota Kisaran Barat. The purpose of this article is to find out the views of the Head of the Office of Religious Affairs in Kota Kisaran Barat Subdistrict regarding the taukil guardian of marriage in the Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019, the application and impact of its implementation on household sustainability. This type of research is qualitative, with an empirical juridical approach. This article concludes that first: The Head of KUA Office of Kota Kisaran Barat District is of the view that if the nasab guardian cannot attend the marriage contract due to traveling, then the judge's guardian does the marriage. Second, the application of Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning taukil wali in the Office of Religious Affairs in Kota Kisaran Barat District has been going well. Third, there is no negative impact that occurs after marriage through Taukil marriage guardian. This is because the taukil wali is not because the wali nasab does not agree, but because the circumstances and conditions of the wali nasab are far away and various other things that make them do taukil wali nikah
NON-LITIGATION INHERITANCE DISPUTE RESOLUTION: A CASE STUDY OF MEDIATION BETWEEN A STEPMOTHER AND A STEPSON Hidayat, Rahmat; Harahap, Mhd. Yadi; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Journal Analytica Islamica Vol 14, No 1 (2025): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v14i1.25306

Abstract

Inheritance disputes are legally complex phenomena, not only due to the involvement of assets but also because they intertwine with emotional ties and cultural values within the family. In Indonesia, mediation as a form of out-of-court dispute resolution has become a preferred alternative to avoid open conflict, especially in inheritance cases involving sensitive family relations such as those between a stepmother and a stepson. This study aims to explore the dynamics of an inheritance dispute between a stepmother and a stepson following the death of the decedent, identify factors influencing the success of mediation, and evaluate the substantive fairness of the mediated agreement from the perspective of Islamic inheritance law. The methodology employed is empirical juridical research using a case study approach. Data were collected from official documents provided by the law firm handling the case, as well as relevant literature. The analysis was conducted using a qualitative descriptive method, with an emphasis on legal relevance and substantive justice. The findings indicate that the mediation process successfully produced a settlement between the stepmother and stepson regarding the distribution of inheritance. However, the novelty of this study lies in the discovery that the agreement deviated from the proportionality principles of Islamic inheritance law. While the mediation effectively prevented prolonged social conflict, the division of assets did not reflect the ideal distribution according to sharia principles. This highlights a critical gap in the enforcement of formal justice concerning inheritance rights, raising concerns about the substantive effectiveness of out-of-court mediation.
Co-Authors Al-Fitrah, Ramadhan Ammar Zaki Siregar Ansari Yamamah Arifuddin Muda Harahap Ariga, Ramadhan Azril Arifin Siregar Dhiauddin Tanjung Dhiauddin Tanjung Fadhilatul Afifah Tanjung Fakhri, Muhammad Puji Hafsah Hafsah Hanafi Urwatil Usqo Harahap, Mhd. Yadi Harahap, Rahmad Ibrahim Hasan Matsum Hasibuan, Azmi Rifaldy Helmida Yanti Hidayat, Rahmat Lauhin Mahfudz Mhd Yadhi Harahap Mhd. Syahnan Mhd.Yadi Harahap Muarrif el-Ridho Saragih Muflika Gusliandari Muhammad Abduh Muhammad Alawy Rangkuti Muhammad Haddad Alwi Nasution Muhammad Ikhlas bin Rosele Muhammad Syakban Muhammad Syukri Albani Nasution Muhammad Yasir Muhammad Zulfadli Nasution Mukhlis Siregar Nandani Zahara Mahfuzah Nasuha, Mhd. Mahya Nasution, Jumanah Nauli, Ahmad Arif Nurhayati Nurhayati Nurhayati Nurhayati Nurtaufiq Nurtaufiq Nurul Arif El Hakim Pagar, Pagar Pulungan, Nina Arnita Purba, Sa’iful Husairi Putra, Wahyu Sanjaya Rahmat Alfi Syahri Marpaung Rangkuti, Lukman Hakim Rizka Hanum Mendrofa Sahmiar Pulungan Siregar, Ganti Solin, Rizky Fajar Syafrowi, Syafrowi Syafruddin Syam Syahrini Harahap Tanjung, Dhiauddin Teuku Islahuddin Wahyu Sanjaya Putra Wahyu Shuhada Zein, Hanafi