p-Index From 2021 - 2026
7.834
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) JURNAL MAHKAMAH Jurnal Akta AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam Journal Analytica Islamica AL-MUQARANAH-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab AS-SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF An-Nawa : Jurnal Studi Islam Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat RIO LAW JURNAL Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Law Development Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan AL-SULTHANIYAH Tasyri' Riwayat: Educational Journal of History and Humanities IIJSE Jurnal Hukum dan Keadilan EMPIRISMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN ISLAM LamLaj Jurnal Sahabat ISNU SU
Claim Missing Document
Check
Articles

Pola Perilaku Hukum Penyuluh Agama Islam Non-Pegawai Negeri Sipil dalam Membimbing dan Membina Umat Beragama di Kabupaten Serdang Bedagai Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Al-Syariah Purba, Sa’iful Husairi; Nasution, Muhammad Syukri Albani; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 3 : Al Qalam (Mei 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i3.3481

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pola perilaku hukum penyuluh agama islam non-pegawai negeri sipil dalam membimbing dan membina umat beragama di kabupaten serdang bedagai perspektif teori efektivitas hukum dan maqashid al-syariah. Eksistensi penyuluh agama telah diposisikan sebagai ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan maupun pesan-pesan program pemerintah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah empiris-deskriptif yang akan menguak fakta relevan dari kenyataan kemasyarakatan. Penelitian hukum empiris yang dimaksudkan adalah mengukur hukum sebagai kenyataan, dalam kaitannya dengan aturan-aturan hukum dan asas-asas hukum dalam berbagai perundang-undangan yang menjadikan penyuluh agama Islam nonpegawai negeri sipil. Pola perilaku hukum penyuluh agama Islam non-pegawai negeri sipil dalam membimbing dan membina umat beragama di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami stagnasi, yaitu hanya melakukan tugas pada wilayah rumah ibadah dan mejelis keagamaan. Hal ini terjadi sejak 2018 sampai 2023. Pola perilaku hukum penyuluh agama Islam non-pegawai negeri sipil dalam membimbing dan membina umat beragama di Kabupaten Serdang tidak berlaku efektif, disebabkan sikap hukum mereka mengalami resistensi terhadap norma hukum yang mengatur pola perilaku mereka tersebut
Legal Standing Of Statement Letters In Proofing Cases Of Joint Property (Civil Case Study Number: 390/Pdt.G/2021/PA.Psp) Pulungan, Nina Arnita; Syahnan, Mhd; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Law Development Journal Vol 5, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.5.3.404-418

Abstract

This research aims to describe the position of the Statement Letter in Proving Joint Assets at the Padangsidimpuan Religious Court (Civil Case Study Number: 390/PDT.G/2021/PA.PSP) based on the Subekti Theory of Evidence and the Theory of Justice according to Islamic views. The type of research used is normative juridical with a qualitative approach method. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation techniques. The data analysis technique applies the theory of Miles, Huberman, & Saldana (2014). The results of this research are based on the theory of Evidence according to Subekti, that Evidence is to convince the judge about the truth of the argument or arguments put forward in a dispute. Thus, Parwit Simamora, who has submitted a statement letter, has promised the judge the truth of what he has stated in the letter through the answers ]he has submitted. So the panel of judges gave consideration and assessed that the position of the statement letter was proof of commencement which must be supported by other evidence. Meanwhile, the other witnesses who wrote the statement were not present in court to provide evidence, so they could not promise the judge what was stated in the statement because they did not fulfil the judge's invitation to appear in contradiction to stating their evidence so that the judge considered the position of the statement was not can be used as initial evidence as an initial backup or clue to the object of the case.
Kedudukan dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik: ANALISIS WACANA KRITIS ANTI-TESIS Harahap, Rahmad Ibrahim; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2022): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v1i2.28

Abstract

That it is a habit among Indonesian Muslims when the consent procession is completed between the guardian of the prospective wife and the prospective husband, the husband will be asked by Tuan Kadhi (KUA marriage registrar) to read and/or pledge shigat taklik talak in front of him and witnessed by the the parties who participated in the procession of the marriage contract were the guardians of the prospective wife, the witness of the marriage and the other invited guests. This research is a type of qualitative research with a library database, and data analysis techniques with 3 approaches, namely the legal approach (read: statute approach), and conceptual approach (read; conceptual approach) and comparative approach (read: comparative approach). The conclusion of this paper is that there are several aspects of disharmony between the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) and classical fiqh law and regarding the legal consequences of taklik talak which are violated by the husband in the future. The disharmony revolves around the status of the fall of divorce and the position of taklik talak as talak or iwadh'. Given that the rules of shigat taklik talak in the perspective of Islamic fiqh have significant differences with the rules of KHI, so there is a need for an in-depth analysis to look at this issue comprehensively with the aim of having an academic dialectic that provides a good understanding
Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Dairi dalam Perspektif Hukum Islam Solin, Rizky Fajar; Hafsah, Hafsah; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i6.4155

Abstract

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara rechtmatigheid dan doelmatigheid yang menghendaki adanya perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana yang pada prinsipnya dapat dianggap sebagai kemajuan hukum. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan ketentuan hilangnya hak penuntutan yang terdapat dalam Pasal 76 hingga 85 KUHP. Salah satu Kejaksaan yang menerapkan restorative justice adalah Kejaksaan Negeri Dairi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diketahui: 1) Langkah-langkah pelaksanaan penyelesaian kasus hukum melalui restorative justice di Kejaksaan Dairi; 2); Apakah keputusan Kejaksaan Negeri Dairi melalui restorative justice berkeadilan hukum; 3) Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Dairi; dan 4) Bagaimana perspektif hukum Islam dalam pelaksanaan restorative justice. Untuk memperoleh jawabannya maka penelitian ini diarahkan pada penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan yang memiliki sumber data primer dan sekunder. Data tersebut di kumpulkan melalui observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian di analisis dengan metode analisis kualitatif. Adapun hasil dari penelitian, yaitu: 1) Langkah-langkah pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Dairi terdiri atas upaya perdamaian, proses perdamaian, pelaksanaan perdamaian, permintaan penghentian penuntutan, dan surat ketetapan penghentian penuntutan; 2) Keputusan Kejaksaan Negeri Dairi melalui restorative justice dapat memberikan rasa adil apabila dilakukan dengan tepat sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dibuat dalam batas-batas hukum dan melayani kepentingan umum, bukan semata-mata untuk memidana; 3) Dalam halnya secara prosedural proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak terdapat hambatan yang begitu kompleks mengingat dalam prosesnya terdapat aturan yang jelas mengenai mekanisme maupun syarat-syarat tertentu yang dapat ditempuh dalam hal tersebut hanya saja terhambat oleh waktu yang hanya 14 hari. Dan untuk solusi yang dilakukan yakni dengan meminta bantuan terhadap pihak kepolisian, sehingga Jaksa Penuntut Umum hanya cukup menjalankan sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan; 4) Keadilan restoratif yang hadir dalam hukum Islam tampak pada penerapan hukuman jarimah qisas dan diyat. Tindakan pemberian maaf yang dilakukan oleh korban atau keluarganya dapat membatalkan hukuman qisas. Selain itu, konsep diyat memastikan bahwa korban atau keluarganya menerima kompensasi langsung atas dampak kejahatan yang dialaminya.
PENGGUGATAN WASIAT MELALUI PERADILAN AGAMA Muhammad Alawy Rangkuti; Ramadhan Syahmedi Siregar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.47775

Abstract

Abstract The purpose of this study is to determine the rules and procedures governing legal cases in Indonesian Religious Courts which function as a forum for Muslims to resolve civil disputes. To prevent conflict and quarrels in families, religious courts were formed as state institutions. These courts protect the rights and responsibilities of all Muslim citizens in trying certain civil cases, including cases involving wills and all related issues. This has the potential to uphold justice while supporting high-quality legal services in Indonesia's diverse Islamic society. The research methodology used is called normative legal studies or literature studies. Includes the use of reference data from books, journals, legal theories, court decisions, and other relevant sources related to the research topic. After that it is clarified and emphasized to avoid misunderstandings. Keywords: Wills, Inheritance, Islamic Law   Abstrak Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aturan dan prosedur yang mengatur perkara hukum di pengadilan Agama Indonesia yang berfungsi sebagai wadah bagi umat islam untuk menyelesaikan perselisihan perkara perdata. Untuk mencegah terjadinya konflik dan pertengkaran dalam keluarga, maka dibentuklah pengadilan agama sebagai lembaga negara. Pengadilan-pengadilan ini melindungi hak-hak dan tanggung jawab seluruh warga negara Muslim dalam mengadili kasus-kasus perdata tertentu, termasuk kasus-kasus yang melibatkan wasiat dan semua permasalahan terkait. Hal ini berpotensi menegakkan keadilan sekaligus mendukung layanan hukum berkualitas tinggi dalam masyarakat Islam Indonesia yang majemuk. Metodologi penelitian yang digunakan disebut studi hukum normatif atau studi kepustakaan. Meliputi penggunaan data referensi dari buku, jurnal, teori hukum, putusan pengadilan, dan sumber lain yang relevan terkait dengan topik penelitian. Setelah itu diperjelas dan ditekankan untuk menghindari kesalahpahaman. Kata Kunci : Wasiat, Harta Peninggalan, Hukum Islam
The Use of Pirated Software During the Covid-19 Pandemic from Maqashid Shari’ah Perspective Putra, Wahyu Sanjaya; Nurhayati, Nurhayati; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 1 June (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i1.1258

Abstract

The current Covid-19 pandemic has resulted in economic problems, but on the other hand, learning must still be carried out using computer or laptop technology that has software in it. The problem discussed in this article was how the law used pirated software during the Covid-19 pandemic. This research used a qualitative approach by interviewing students at the State Islamic University of North Sumatra. According to the results of the author’s research, it showed that this pandemic condition has changed the learning system from offline to online which had a huge impact on all levels of society. Copyright regulation and software requirements were needs that have reached the dharuri level and were included in the maqashid Sharia which aimed to maintain reason and protect human property so that they were not trapped and were not left in ignorance. Therefore, the result of this research was that the use of pirated software during the COVID-19 pandemic was permissible due to the pandemic period that has greatly changed the economic system of human beings, and will return to the original law, which was haram (forbidden) when this pandemic period ended, and the economy was back on its feet.
Implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 Concerning Taukil Wali Marriage Siregar, Ganti; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 7 No. 2 December (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v7i2.2792

Abstract

Article 12 paragraph 5 of the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 states that a guardian who is not present at the contract must make a letter taukil wali in front of the Head of the District Office of Religious Affairs/Penghulu/PPN LN according to domicile. This regulation creates a problem when a nasab guardian who cannot attend is replaced by a judge's guardian without a guardian's taukil letter, as happened in Kota Kisaran Barat. The purpose of this article is to find out the views of the Head of the Office of Religious Affairs in Kota Kisaran Barat Subdistrict regarding the taukil guardian of marriage in the Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019, the application and impact of its implementation on household sustainability. This type of research is qualitative, with an empirical juridical approach. This article concludes that first: The Head of KUA Office of Kota Kisaran Barat District is of the view that if the nasab guardian cannot attend the marriage contract due to traveling, then the judge's guardian does the marriage. Second, the application of Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning taukil wali in the Office of Religious Affairs in Kota Kisaran Barat District has been going well. Third, there is no negative impact that occurs after marriage through Taukil marriage guardian. This is because the taukil wali is not because the wali nasab does not agree, but because the circumstances and conditions of the wali nasab are far away and various other things that make them do taukil wali nikah
NON-LITIGATION INHERITANCE DISPUTE RESOLUTION: A CASE STUDY OF MEDIATION BETWEEN A STEPMOTHER AND A STEPSON Hidayat, Rahmat; Harahap, Mhd. Yadi; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Journal Analytica Islamica Vol 14, No 1 (2025): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v14i1.25306

Abstract

Inheritance disputes are legally complex phenomena, not only due to the involvement of assets but also because they intertwine with emotional ties and cultural values within the family. In Indonesia, mediation as a form of out-of-court dispute resolution has become a preferred alternative to avoid open conflict, especially in inheritance cases involving sensitive family relations such as those between a stepmother and a stepson. This study aims to explore the dynamics of an inheritance dispute between a stepmother and a stepson following the death of the decedent, identify factors influencing the success of mediation, and evaluate the substantive fairness of the mediated agreement from the perspective of Islamic inheritance law. The methodology employed is empirical juridical research using a case study approach. Data were collected from official documents provided by the law firm handling the case, as well as relevant literature. The analysis was conducted using a qualitative descriptive method, with an emphasis on legal relevance and substantive justice. The findings indicate that the mediation process successfully produced a settlement between the stepmother and stepson regarding the distribution of inheritance. However, the novelty of this study lies in the discovery that the agreement deviated from the proportionality principles of Islamic inheritance law. While the mediation effectively prevented prolonged social conflict, the division of assets did not reflect the ideal distribution according to sharia principles. This highlights a critical gap in the enforcement of formal justice concerning inheritance rights, raising concerns about the substantive effectiveness of out-of-court mediation.
KEABSAHAN PERCERAIAN PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Siregar, Ramadhan Syahmedi
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 3, No 1 (2017): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v3i1.979

Abstract

Indonesia as a country of law and has set the rules for divorce in Law No. 1 of 1974 and in KHI (Compilation of Islamic Law). That should any couple seeking divorce refers to the existing rules. But, aside from the Law No. 1 In 1975 and KHI was no other rules are followed and adhered to by the Islamic community who wants a divorce, the classical Islamic law or jurisprudence, which in principle of Islamic jurisprudence (fiqh classic) did not arrange a divorce as it exists in the Act and KHI.Kata kunci: Hukum,  perceraian, UU, Fiqh.
MENTAL DISABILITY AND CRIMINAL JUSTICE IN INDONESIA: A LEGAL AND INFORMATIONAL LITERACY APPROACH BASED ON MAQASHID AL-SYARI’AH. Nasution, Jumanah; Nasution, Muhammad Syukri Albani; Siregar, Ramadhan Syahmedi
JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Progam Studi Ilmu Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jipi.v10i1.24167

Abstract

This study explores the concept and practice of criminal responsibility for individuals with mental disabilities in Indonesia through an interdisciplinary lens that integrates doctrinal legal analysis, information literacy, and Islamic legal principles, particularly Maqashid al-Syariah. The research aims to (1) examine the legal construction of criminal liability for people with mental disabilities under Indonesian law, (2) assess the role of information literacy in legal processes involving such individuals, and (3) analyze the alignment of Indonesian legal practices with Islamic principles of justice, proportionality, and human dignity. Employing a normative legal research method, this study utilizes statute, case, and comparative approaches to analyze laws, court decisions, and scholarly interpretations. The findings reveal persistent inconsistencies in how courts assess mental incapacity, often relying on inadequate psychiatric evaluations and failing to apply protections guaranteed by Law No. 8 of 2016 and the revised Criminal Code (KUHP Articles 38–39). Additionally, the study highlights a significant gap in information literacy among legal actors and affected families, exacerbating procedural injustice. The case of a schizophrenic defendant in South Sulawesi illustrates how the lack of accessible legal information and contextual assessment leads to human rights violations. The research concludes that integrating Maqashid al-Syariah—particularly the principle of hifz al-‘aql (preservation of intellect)—with enhanced information literacy frameworks offers a more just, inclusive, and humane approach to criminal responsibility. Legal reform, public legal education, and individualized assessment are critical to ensuring that the rights and dignity of mentally disabled individuals are upheld within Indonesia’s justice system.
Co-Authors Absor, Ulil Ahmad Nizar Mohammad Syamwil Akmaluddin Syahputra Akmaluddin Syaputra Al-Fitrah, Ramadhan Ammar Zaki Siregar Annisa Annisa Ansari Yamamah Arifuddin Muda Harahap Atzahra, Cici Azizah Azril Arifin Siregar Daulay, Ahmad Kosasih Dhiauddin Tanjung Dhiauddin Tanjung Fadhilatul Afifah Tanjung Fakhri, Muhammad Puji Hafsah , Hafsah Hafsah Hafsah Hamdi, Abdul Ridho Hamzah Hamzah Hanafi Urwatil Usqo Harahap, Mhd. Yadi Harahap, Rahmad Ibrahim Hasan Matsum Hasibuan, Azmi Rifaldy Helmida Yanti Hidayat, Rahmat Jamhuri, Jamhuri Khafi, Kasaful Lauhin Mahfudz Lembong, Suarto Lubis, Nanang Ardiansyah Matondang, Maulidya Mora Mhd Yadhi Harahap Mhd. Syahnan Mhd.Yadi Harahap Muarrif el-Ridho Saragih Muflika Gusliandari Muhammad Abduh Muhammad Alawy Rangkuti Muhammad Haddad Alwi Nasution Muhammad Ikhlas bin Rosele Muhammad JAMIL Muhammad Syakban Muhammad Syukri Albani Nasution Muhammad Yasir Muhammad Zulfadli Nasution Muhibbussabry Mukhlis Siregar Nandani Zahara Mahfuzah Nasir, Ahmad Nasution, Jumanah Nauli, Ahmad Arif Nurasiah Nurasiah Nurhayati Nurhayati Nurhayati Nurhayati Nurtaufiq Nurtaufiq Nurul Arif El Hakim Pagar, Pagar Prana, Muhammad Pulungan, Nina Arnita Purba, Sa’iful Husairi Purwanto Purwanto Putra, Wahyu Sanjaya Rahmat Alfi Syahri Marpaung Rangkuti, Lukman Hakim Rasyid, Mohendra Rizka Hanum Mendrofa Sahmiar Pulungan Siregar, Emlia Fasia Siregar, Ganti Solin, Rizky Fajar Sulaeman AR Syafrowi, Syafrowi Syafruddin Syam Syahrini Harahap Tanjung, Dhiauddin Teuku Islahuddin Tuseno, Tuseno Wahyu Sanjaya Putra Wahyu Shuhada Zaini Zaini Zainuddin Zein, Hanafi Zikra, Alfiandi Zulkarnain Zulkarnain