Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Jurnal Fundamental Justice Indonesian Community Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin JUDGE: Jurnal Hukum PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI)
Reza Pramasta Gegana
Universitas Mulawarman, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang BUMN Ulil Amri; Sudiarsana, I Kadek; Sanata, Kalen; Gegana, Reza Pramasta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1755

Abstract

Pemisahan kekayaan negara dan BUMN telah membuka peluang untuk memidana BUMN sebagai entitas korporasi sebagaimana dalam KUHP Nasional dan UU BUMN Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan menganalisis bentuk harmonisasi konsep pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan UU No. 1 Tahun 2025. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian normatif menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan analisis preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 45 KUHP Nasional yang mengategorikan BUMN sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga selaras dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi diantaranya teori vicarious liability, teori directing mind, teori identifikasi dan teori pelaku fungsional, dan 2) UU No. 1 Tahun 2025 memisahkan BUMN dari negara (kekayaan negara) yang bertujuan untuk membuat demarkasi yang jelas antara tanggung jawab publik dan tanggung jawab korporasi. Pemisahan ini berarti kekayaan negara yang digunakan untuk penyertaan modal pada BUMN tidak lagi menjadi bagian dari APBN dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, bukan lagi berdasarkan sistem APBN. Pemisahan entitas tersebut mempertegas posisi BUMN sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
Co-Authors Adithya Zetriyadi C Agustina Wati Aldy Mubaraq Aminah Aminah Amsari Damanik Annisa Khaidir Ariani, Deva Vira Aristya Windiana Pamuncak Asufie, Khairunnisa Noor Azzumardi Azra Budi Ispriyarso Erna Susanti Fachry Abda El Rahman Grizelda Grizelda Herlinda Ragil FC Irwan Rais Kalen Sanata Irma Suriyani Neuflapu, Erich Extrada Nur Arifudin Nur Aripkah Rhemilda Nazwa Salsabilla, Carina Saputra, Denis Dana Septiawan, Aristo Setiyo Utomo Sofwan Rizko Ramadoni Sudiarsana, I Kadek Sulung Nugroho Vitran Aldisch Anggalo Wilda Surtina