Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang BUMN Ulil Amri; Sudiarsana, I Kadek; Sanata, Kalen; Gegana, Reza Pramasta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1755

Abstract

Pemisahan kekayaan negara dan BUMN telah membuka peluang untuk memidana BUMN sebagai entitas korporasi sebagaimana dalam KUHP Nasional dan UU BUMN Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan menganalisis bentuk harmonisasi konsep pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan UU No. 1 Tahun 2025. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian normatif menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan analisis preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 45 KUHP Nasional yang mengategorikan BUMN sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga selaras dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi diantaranya teori vicarious liability, teori directing mind, teori identifikasi dan teori pelaku fungsional, dan 2) UU No. 1 Tahun 2025 memisahkan BUMN dari negara (kekayaan negara) yang bertujuan untuk membuat demarkasi yang jelas antara tanggung jawab publik dan tanggung jawab korporasi. Pemisahan ini berarti kekayaan negara yang digunakan untuk penyertaan modal pada BUMN tidak lagi menjadi bagian dari APBN dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, bukan lagi berdasarkan sistem APBN. Pemisahan entitas tersebut mempertegas posisi BUMN sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
SINKRONISASI REGULASI PEMBAYARAN TUNAI DAN NON-TUNAI: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN KEPATUHAN PADA UU MATA UANG Tombi, Johan Tri Noval Hendrian; I Kadek Sudiarsana; Gegana, Reza Pramasta; Luthfan, Gusti Fadhil Fithrian; Fajrin, Fera Wulandari; Raden, Andi Nur Fikriana Aulia
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1720

Abstract

This study aims to analyze the regulatory synchronization between innovations in digital payment systems and the obligation to use physical currency (cash) as a lawful means of payment. The principal issue examined is the growing prevalence of exclusive cashless policies adopted by business actors, which, in legal terms, result in the refusal to accept cash rupiah. The research employs a normative juridical method, using a statutory approach and a comparative approach. The findings indicate that the unilateral refusal to accept cash constitutes a violation of mandatory legal norms, rendering such agreements null and void by operation of law. From a sociological perspective, these policies create barriers to economic access for unbanked populations as well as for elderly groups. The study concludes that a policy reorientation is necessary to ensure the implementation of the mandate of Article 23 of the Currency Law. Accordingly, this research recommends the application of graduated administrative sanctions, ranging from financial penalties to the suspension of QRIS services, in order to ensure inclusivity and legal certainty within the national payment system.
Legal Analysis of Strengthening Legal Protection and Market Access for MSMEs in Kerta Buana Village Reza Pramasta Gegana; Kalen Sanata; Gusti Fadhil Fithrian Luthfan; Johan Tri Noval Hendrian Tombi; M. Andika Nur Sholeh
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v8i1.2276

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of legal protection and strategies to improve market access for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kerta Buana Village, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan. Using a socio-legal approach and qualitative-empirical methods, this study explores legal and non-legal barriers in business formalization efforts through Business Identification Numbers (NIB), Intellectual Property Rights (IPR) ownership, and adaptation to market digitalization. The results show that 68% of MSME actors do not yet have an NIB and 84% do not yet have halal certification or SPPIRT, which directly implies low access to financing and digital markets. The proposed strengthening model consists of two main pillars: Legal Empowerment and Market Integration, developed within the collaborative framework of Penta-Helix (government, academia, private sector, community, and media). The implementation of programs such as Kredit Kukar Idaman (KKI) and the SME Clinic are strategic instruments for promoting business legality and increasing market competitiveness
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang BUMN Ulil Amri; I Kadek Sudiarsana; Kalen Sanata; Reza Pramasta Gegana
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1755

Abstract

Pemisahan kekayaan negara dan BUMN telah membuka peluang untuk memidana BUMN sebagai entitas korporasi sebagaimana dalam KUHP Nasional dan UU BUMN Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan menganalisis bentuk harmonisasi konsep pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan UU No. 1 Tahun 2025. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian normatif menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan analisis preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 45 KUHP Nasional yang mengategorikan BUMN sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga selaras dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi diantaranya teori vicarious liability, teori directing mind, teori identifikasi dan teori pelaku fungsional, dan 2) UU No. 1 Tahun 2025 memisahkan BUMN dari negara (kekayaan negara) yang bertujuan untuk membuat demarkasi yang jelas antara tanggung jawab publik dan tanggung jawab korporasi. Pemisahan ini berarti kekayaan negara yang digunakan untuk penyertaan modal pada BUMN tidak lagi menjadi bagian dari APBN dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, bukan lagi berdasarkan sistem APBN. Pemisahan entitas tersebut mempertegas posisi BUMN sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TPPO SEBAGAI PSK DI KOTA SAMARINDA Capah Veronika Ester; Rini Apriyani; Reza Pramasta Gegana
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.973

Abstract

The crime of human trafficking involving children as commercial sex workers in Samarinda remains a serious legal and social issue. This practice is influenced by various factors, such as poverty, low levels of education, weak family supervision, and the development of digital technology, which perpetrators exploit to sexually exploit children. This study aims to analyze legal protections for child victims of TPPO as commercial sex workers in Samarinda City, as well as law enforcement against the perpetrators. The research method used is socio-legal research with a qualitative approach. Data was obtained through field research and interviews with law enforcement officials and relevant agencies, and was then analyzed qualitatively. Research findings indicate that legal protection for child victims of human trafficking has been implemented through preventive and repressive measures by the Samarinda City Police’s Women and Children Protection Unit (PPA), the Samarinda District Attorney’s Office, and the Samarinda City Women and Children Protection Agency (DP2PA) in the form of legal assistance, psychological rehabilitation, shelter provision, medical assistance, and legal education for the public. Law enforcement against perpetrators has also implemented Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking through the processes of investigation, prosecution, and sentencing of perpetrators. However, its implementation still faces various obstacles, such as victims’ reluctance to report, victims’ emotional dependence on perpetrators, and the suboptimal fulfillment of restitution rights in criminal justice practice. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap anak sebagai pekerja seks komersial di Kota Samarinda masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang serius. Praktik tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pengawasan keluarga, serta perkembangan teknologi digital yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban TPPO sebagai pekerja seks komersial di Kota Samarinda serta penegakan hukum terhadap pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio-legal dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban TPPO telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif oleh Unit PPA Polresta Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda, dan DP2PA Kota Samarinda dalam bentuk pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, penyediaan shelter, bantuan medis, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku juga telah menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya keberanian korban untuk melapor, ketergantungan emosional korban terhadap pelaku, serta belum optimalnya pemenuhan hak restitusi dalam praktik peradilan pidana.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Pornografi Berbasis Teknologi Artificial Intelligence Rini Apriyani; Reza Pramasta Gegana; Nurafifah Ayu Puspitasari
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 3 (2026): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i3.6677

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence has enabled the creation of deepfake pornography by manipulating a person’s face, voice, or image without consent. This practice threatens privacy, dignity, reputation, and the psychological condition of victims, while Indonesian law has not yet regulated it explicitly. This study analyzes the forms of legal protection for victims of Artificial Intelligence-based pornographic crimes and the legal measures available to restore their reputation. The research uses a doctrinal method by examining legislation, legal principles, books, scientific articles, and other relevant legal materials through qualitative analysis. The findings show that the Pornography Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, the Sexual Violence Crimes Law, and the Criminal Code can serve as legal bases, but their provisions remain fragmented and require extensive interpretation. Victims may receive preventive and repressive protection, including content removal, legal assistance, psychological rehabilitation, restitution, and the right to be forgotten. However, weak digital forensic capacity, delayed content removal, social stigma, and the absence of specific Artificial Intelligence regulation limit effective recovery. Legal reform must therefore clarify prohibited conduct, responsibility, platform obligations, and integrated victim recovery.