Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang BUMN Ulil Amri; Sudiarsana, I Kadek; Sanata, Kalen; Gegana, Reza Pramasta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1755

Abstract

Pemisahan kekayaan negara dan BUMN telah membuka peluang untuk memidana BUMN sebagai entitas korporasi sebagaimana dalam KUHP Nasional dan UU BUMN Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan menganalisis bentuk harmonisasi konsep pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan UU No. 1 Tahun 2025. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian normatif menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan analisis preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 45 KUHP Nasional yang mengategorikan BUMN sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga selaras dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi diantaranya teori vicarious liability, teori directing mind, teori identifikasi dan teori pelaku fungsional, dan 2) UU No. 1 Tahun 2025 memisahkan BUMN dari negara (kekayaan negara) yang bertujuan untuk membuat demarkasi yang jelas antara tanggung jawab publik dan tanggung jawab korporasi. Pemisahan ini berarti kekayaan negara yang digunakan untuk penyertaan modal pada BUMN tidak lagi menjadi bagian dari APBN dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, bukan lagi berdasarkan sistem APBN. Pemisahan entitas tersebut mempertegas posisi BUMN sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
SINKRONISASI REGULASI PEMBAYARAN TUNAI DAN NON-TUNAI: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN KEPATUHAN PADA UU MATA UANG Tombi, Johan Tri Noval Hendrian; I Kadek Sudiarsana; Gegana, Reza Pramasta; Luthfan, Gusti Fadhil Fithrian; Fajrin, Fera Wulandari; Raden, Andi Nur Fikriana Aulia
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1720

Abstract

This study aims to analyze the regulatory synchronization between innovations in digital payment systems and the obligation to use physical currency (cash) as a lawful means of payment. The principal issue examined is the growing prevalence of exclusive cashless policies adopted by business actors, which, in legal terms, result in the refusal to accept cash rupiah. The research employs a normative juridical method, using a statutory approach and a comparative approach. The findings indicate that the unilateral refusal to accept cash constitutes a violation of mandatory legal norms, rendering such agreements null and void by operation of law. From a sociological perspective, these policies create barriers to economic access for unbanked populations as well as for elderly groups. The study concludes that a policy reorientation is necessary to ensure the implementation of the mandate of Article 23 of the Currency Law. Accordingly, this research recommends the application of graduated administrative sanctions, ranging from financial penalties to the suspension of QRIS services, in order to ensure inclusivity and legal certainty within the national payment system.