Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.48
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JOURNAL of LEGAL RESEARCH RIO LAW JURNAL Jurnal Bisnis Mahasiswa Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Impresi Indonesia SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum Indonesia JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Jurnal Cendekia Ilmiah Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Franciska, Wira
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PEMBUATAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA PEMBAYARAN UTANG PIUTANG Gummara, Sesar; Franciska, Wira; Hutomo, Putra
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2026): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v3i2.2380

Abstract

The abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) is an act that exploits an unbalanced position between parties in an agreement to obtain economic benefits, which can force one party to enter into an agreement with disproportionate performance. This phenomenon often occurs in the creation of joint agreement deeds for debt payments, as seen in several court rulings, where the economically or psychologically stronger party exploits the weaknesses of the other party. This contradicts the principles of freedom of contract and consensualism in the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), thus requiring legal protection for the aggrieved party. This research aims to examine and analyze the legal protection for parties harmed by the abuse of circumstances in the creation of joint agreement deeds for debt payments, as well as to analyze the legal consequences arising from such abuse. This research employs a normative juridical legal research method with approaches encompassing legislation, case studies, analysis, and concepts. Primary legal sources include the Civil Code (KUH Perdata), the Notary Public Law, and court decisions, while secondary and tertiary sources are derived from library materials such as books, journals, and legal dictionaries. Data collection techniques are conducted through literature studies, and data analysis utilizes descriptive analytic qualitative methods to describe and construct an understanding of the related legal issues. The research results show that the legal consequences of abuse of circumstances are that the agreement can be annulled or void by law, so the agreement is considered never to have existed and can be restored to its original condition, provided that the aggrieved party submits an application for annulment. Legal protection for the aggrieved party can be obtained through the mechanism of applying for annulment of the agreement based on the doctrine of abuse of circumstances as a defect of will, which allows the judge to annul the agreement if it is proven that there is exploitation of a weak position. This research provides theoretical and practical contributions to the development of legal science as well as considerations in making fair agreements
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN Meliala, Octobita Anggia; Franciska, Wira; Marniati, Felicitas Sri
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22685

Abstract

Kemajuan teknologi dan globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu fenomena yang muncul ialah meningkatnya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Namun, tidak semua perkawinan campuran berjalan harmonis. Perbedaan budaya, hukum, maupun pandangan hidup sering kali menimbulkan permasalahan serius yang berujung pada perceraian. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kedudukan hukum yang berbeda dibanding anak dari perkawinan non-campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan setelah perceraian orang tua mereka. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana status kewarganegaraan anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran, dan (2) bagaimana kepastian hukum terhadap status anak dalam kondisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal, sistematis, serta konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap status anak dalam perkawinan campuran akibat perceraian ditentukan melalui putusan pengadilan. Anak yang masih di bawah umur diberikan kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 tahun, kemudian diberi hak untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Sementara itu, hak asuh anak tetap ditentukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, di mana hakim memberikan pertimbangan utama pada usia, kondisi psikologis, serta kemampuan orang tua dalam memberikan perlindungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun regulasi telah memberikan kepastian hukum, praktik di lapangan sering kali menghadapi kendala, terutama dalam harmonisasi aturan nasional dengan hukum internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan konsistensi penerapan hukum serta pembaruan regulasi untuk memberikan perlindungan optimal terhadap anak hasil perkawinan campuran. Kata Kunci: kepastian hukum, anak, perkawinan campuran, perceraian
Kepastian Hukum atas Sanksi yang Diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris Terkait Tanggung Jawabnya Selaku Pengawas Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Arlincya, Debby Ivana; Franciska, Wira; Marniati, Felicitas Sri
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15679

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menilai kepastian hukum atas sanksi yang dijatuhkan terhadap notaris. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis, serta didukung data wawancara. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis serta konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Majelis Pengawas Notaris bersifat institusional dan impersonal, karena dijalankan sebagai pelaksanaan kewajiban normatif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan norma hukum yang jelas, prosedur pemeriksaan yang berjenjang, serta kerangka regulasi yang relatif stabil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga berfungsi menjaga martabat profesi notaris serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Akibat Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli Syifani, Aulia; Franciska, Wira; Widyanti, Amelia Nur
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15680

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta jual beli sebagai bukti peralihan hak atas tanah. Namun fenomena yang terjadi masih ditemukan akta jual beli yang dalam prosesnya terdapat kelalaian PPAT, sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum dan merugikan pemilik hak atas tanah yang sah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum akta jual beli yang dibuat atas kelalaian PPAT? dan bagaimana perlindungan hukum pemilik hak atas tanah akibat kelalaian PPAT dalam pembuatan akta jual beli?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso dan teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interprestasi) yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran Sistematis dan metode konstruksi hukum yaitu kontruksi analogi dan kontruksi penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh akibat hukum akta jual beli yang dibuat atas kelalaian PPAT menyebabkan akta jual beli tersebut batal demi hukum, dimana kepemilikan hak atas tanah kembali ke posisi semula dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah terwujud dalam bentuk perlindungan hukum preventif tercermin dari kewajiban PPAT untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta jual beli. Adapun perlindungan hukum represif terwujud melalui mekanisme pembatalan akta oleh pengadilan sebagai upaya korektif atas pelanggaran hukum, yang pada akhirnya memberikan kepastian dan pemulihan hak bagi pemilik hak atas tanah.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha yang Bersengketa dengan masyarakat Terkait Penguasaan Sebagian Fisik Tanah Berdasarkan Surat Sporadik Sa’Adah, Wulan Nurul; Franciska, Wira
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15855

Abstract

Pemberian izin hak guna usaha diberikan kepada perusahaan guna membantu perekonomian negara melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tanah negara yang diberikan izin hak guna usaha telah dikuasi sebagian fisiknya oleh masyarakat setempat berdasarkan surat sporadik, sehingga menimbulkan konflik pengasaan fisik diatas tanah hak guna usaha. Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana penyelesaian sengketa antara pemegang sertifikat hak guna usaha dengan masyarakat yang menguasai sebagian fisik tanah berdasarkan surat sporadik dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha Yang Bersengketa Dengan Masyarakat Terkait Penguasaan Sebagian Fisik Tanah Berdasarkan Surat Sporadik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori penyelesaian sengketa menurut Dean G. Pruitt dan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan studi kepustakaan berdasarkan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang diguunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis serta Pendekatan Kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran Sistematis, Kontruksi Analogi dan konstruksi penghalusan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa penyelesaian sengketa diawali dengan tindakan problem solving antara pemegang sertifikat hak guna usaha dan masyarakat yang menguasai sebagian fisik tanah hak guna usaha namun tidak ada kata sepakat, sehingga penyelesaian sengketa terpaksa dilakukan melalui pendekatan contending. Bahwa pemegang sertifikat hak guna usaha mencari perlindungan hukum melalui pengadilan guna mendapatkan pengayoman dan agar dapat menikmati semua hak yang disediakan oleh hukum.
Kepastian Hukum Akta Hibah yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan Damayanti, Alfina; Franciska, Wira; Anwar, Khoirul
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16018

Abstract

Penelitian ini membahas akibat hukum dan kepastian hukum dari akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan penyalahgunaan keadaan. Akta hibah yang dibuat dalam kondisi tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya tidak adanya kesepakatan yang bebas dan tulus dari pihak pemberi hibah. Ketika dinyatakan batal oleh pengadilan, seluruh harta yang telah dialihkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah, dan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) wajib membatalkan sertifikat serta mengembalikan status kepemilikan. Kepastian hukum akta hibah yang dibuat oleh PPAT dalam kasus penyalahgunaan keadaan sangat lemah karena adanya cacat formil dan materiil, yang merusak keaslian dan legalitas akta. Hal ini juga berdampak pada tanggung jawab PPAT, karena mereka dapat dikenai sanksi administratif jika akta tersebut dibatalkan. Dengan demikian, akta yang dibuat dalam kondisi penyalahgunaan keadaan tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat dan dapat merusak kredibilitas PPAT.
Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Terhadap Kesalahan Letak Objek pada Sertipikat Tanah Aryati, Devi; Franciska, Wira; Setiadi, Yuliana
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16245

Abstract

Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan terhadap kesalahan letak objek pada sertipikat tanah merupakan isu penting dalam rangka mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun, Kesalahan letak objek dalam sertipikat tanah sering terjadi dilapangan. Aadapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pembuatan pensertipikatan oleh Kantor Pertanahan terkait kesalahan peletakan objek tanah? dan bagaimana pertanggungjawaban Kantor Pertanahan terkait kesalahan peletakan objek tanah pada sertipikat? Teori yang digunakan dalam penelitian ini, Teori Pendaftaran Tanah menurut Urip Santoso, dan Teori Tanggungjawab menurut Sudikno Mertokusumo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan menginventarisasikan aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsian hukum (interprestasi),yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan metode konstruksi hukum, yaitu konstruksi analogi dan konstruksi penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa kesalahan letak objek pada sertipikat tanah merupakan bentuk cacat administrasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang seharusnya menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Kantor Pertanahan sebagai lembaga yang berwenang memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas cacat administrasi tersebut melalui perbaikan data pendaftaran tanah atau tindakan korektif lainnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut belum dilakukan secara konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian hukum, sengketa pertanahan, dan berkurangnya kepastian hukum bagi masyarakat.
Co-Authors Abdul Aziz Ambon, Is Faisal Arlincya, Debby Ivana Aryati, Devi Atmadja, Dhody.AR.Widjaja Bangapadang, Mona Yulianty Bantu, Sherly Candra, Mardi Damayanti, Alfina Dewantara, Govinda Dhan, Sandy Arif Fitrian, Achmad Gummara, Sesar Hakim, Nur Halim, Anriz Nazaruddin Halim, Santoso Hardhini, Euis Hutabarat, Bardamean Marulitua Milko Hutomo, Putra Indrawati, Dini Ayu Ismail Ismail Ismed, Mohamad Kadir, Taqiyuddin Khalimi Khalimi, Khalimi Khoirul Anwar Koto, Zulkarnain Marbun, Elida Marbun, Monalisa Marniati, Felicitas Sri Martien, Doni Mau, Hedwig Adianto Mayusta, Silva Meliala, Octobita Anggia Nasseri, Jelly Nazarudin Halim, Anriz Nurjanah, Popy Nurwidyanti, Amelia Prihartonoa, Eric Ridwan, Refki Safitri, Esa Aprilia Sako, Alim Salim Saputra Salsabila, Aulia Sa’Adah, Wulan Nurul Sibarani, Christine Martha Rinauly Sirait, Ryanto Siringoringo, Susilawaty Sitanggang, Hermanto Soelistyo, Arie Sondang, Tarida Sudomo, Darasati Damarani Suminar, Enden Syifani, Aulia Tirta Mutisari Situmorang, Riski Tjahjaningtyas, Kristien Turhamun*, M Slamet Wibowo, Agus Ari Widyanti, Amelia Nur Yani , Ahmad Yuhelson Yuhelson Yuliana Setiadi Zulki Zulkifli Noor