Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) AKIBAT KELALAIAN DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH. Saputra, Salim; Franciska, Wira; Widyanti, Amelia Nur
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 3 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Maret 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i3.2454

Negligence in making a sale and purchase deed carried out by the sub-district head as a temporary PPAT will give rise to legal consequences. Thesis research aims to analyze the legal consequences of the Land Sale and Purchase Deed due to the negligence of the Temporary Land Deed Official (PPATS) regarding the transfer of land rights. As well as the responsibility of the Temporary Land Deed Making Officer (PPATS) for negligence in making a land sale and purchase deed for the transfer of land rights. The theory used in this writing uses the theory of legal consequences and the theory of responsibility. The method used is a normative juridical research method by examining library materials or secondary data. How to approach legislation (Statute Approach), Case Approach (Case Approach), and Analytical Approach (Analytical Approach). Sources of legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials. As well as legal interpretation techniques known in legal science, including Grammatical Interpretation, interpretation based on grammar or linguistics (de gramatikale of taalkundige interpretatie) and Systematic Interpretation, namely research on legal systematics that can be carried out in legislation. From the research results, it was concluded that the legal consequences of the Land Sale and Purchase Deed due to the negligence of the Temporary Land Deed Official (PPATS) regarding the transfer of land rights resulted in the deed being null and void. Such cancellation may cause material and/or immaterial losses to the parties concerned. The responsibility of the Official Making the Temporary Land Deed (PPATS) for negligence in making the Land Sale and Purchase Deed for the transfer of land rights requires individual responsibility and legal responsibility. Legal responsibility takes the form of civil and administrative responsibility. The suggestions from this thesis are that it is hoped that the National Land Agency should further improve its formal and informal guidance to Temporary PPATs. It is best for the Land Deed Making Officer or Temporary Land Deed Making Official to make a land sale and purchase deed to be thorough, careful and careful.

Tanggung Jawab Hukum Kepala Desa Atas Pemalsuan Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah Safitri, Esa Aprilia; Franciska, Wira; Yani , Ahmad
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/xkqk4232

Pembahasan mengenai tanggung jawab hukum kepala desa atas pemalsuan alas hak dalam pendaftaran tanah. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Tanggungjawab hukum Kepala Desa atas perbuatan memalsukan alas hak dalam pendaftaran tanah bahwa pemalsuan alas hak Surat Keterangan Tanah yang dibuat Kepala Desa dalam pendaftaran tanah mengakibatkan penerbitan sertipikat hak milik mengandung cacat hukum, karena dalam pendaftarannya dilakukan tanpa alas hak yang sah dan adanya data yuridis yang tidak benar berakibat sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan dapat dibatalkan dengan permohonan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi di mata hukum baik secara perdata, administrasi negara, atau pidana.

DISPARITAS KEWENANGAN PENJUALAN OBJEK JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM PROSES KEPAILITAN Prihartonoa, Eric; Yuhelson, Yuhelson; Franciska, Wira
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/x619zq80

Curator in carrying out their duties, namely the settlement/sale of property bankruptcy conducted publicly in accordance with Article 185 UUK PKPU, but if the sale in public is not feasible, then the sale under the hand can be executed with the permission of the supervising judge. Procedures for the sale of bankruptcy property in specify in the legislation and other regulations such as Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 213 / PMK.06/2020 about Implementation of the auction which was later amended through the regulation of the Minister of Finance of the Republic Indonesia number 122 of 2023 concerning auction implementation guidelines. One of the rules that changed regarding the sale of collateral objects on behalf of third parties in the process bankruptcy that causes ambiguity in the authority of the curator in carrying out their duties.

PENEGAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI E-COMMERCE SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA Halim, Santoso; Franciska, Wira; Noor, Zulki Zulkifli
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/6pvpac31

The internet has brought the world economy into a new phase which is more popularly known as digital economics. Its existence is marked by the increasingly widespread economic activities that utilize the internet as a communication medium. Trade, for example, increasingly relies on electronic commerce (e-commerce) as a transaction medium. The aim of this research is law enforcement for companies that carry out electronic transactions via e-commerce in Indonesia and legal protection for users of electronic transactions via e-commerce in Indonesia.From the research results it can be obtained that if business actors do not carry out their obligations, business actors can be punished based on Article 62 UUPK, which reads: "Business actors who violate the provisions as intended in Article 8, Article 9, Article 10, Article 13 paragraph (2), Article 15, Article 17 paragraph (1), letter a, letter b, letter c, letter e, paragraph (2) and Article 18 are punishable by a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).” and in the implementation of e-commerce, specifications for the goods to be purchased should be selected which are outlined in the form of an electronic contract which concerns the rights and obligations of the seller and buyer.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN Meliala, Octobita Anggia; Franciska, Wira; Marniati, Felicitas Sri
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22685

Kemajuan teknologi dan globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu fenomena yang muncul ialah meningkatnya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Namun, tidak semua perkawinan campuran berjalan harmonis. Perbedaan budaya, hukum, maupun pandangan hidup sering kali menimbulkan permasalahan serius yang berujung pada perceraian. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kedudukan hukum yang berbeda dibanding anak dari perkawinan non-campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan setelah perceraian orang tua mereka. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana status kewarganegaraan anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran, dan (2) bagaimana kepastian hukum terhadap status anak dalam kondisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal, sistematis, serta konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap status anak dalam perkawinan campuran akibat perceraian ditentukan melalui putusan pengadilan. Anak yang masih di bawah umur diberikan kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 tahun, kemudian diberi hak untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Sementara itu, hak asuh anak tetap ditentukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, di mana hakim memberikan pertimbangan utama pada usia, kondisi psikologis, serta kemampuan orang tua dalam memberikan perlindungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun regulasi telah memberikan kepastian hukum, praktik di lapangan sering kali menghadapi kendala, terutama dalam harmonisasi aturan nasional dengan hukum internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan konsistensi penerapan hukum serta pembaruan regulasi untuk memberikan perlindungan optimal terhadap anak hasil perkawinan campuran. Kata Kunci: kepastian hukum, anak, perkawinan campuran, perceraian

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN Meliala, Octobita Anggia; Franciska, Wira; Marniati, Felicitas Sri
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22685

Kemajuan teknologi dan globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu fenomena yang muncul ialah meningkatnya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Namun, tidak semua perkawinan campuran berjalan harmonis. Perbedaan budaya, hukum, maupun pandangan hidup sering kali menimbulkan permasalahan serius yang berujung pada perceraian. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kedudukan hukum yang berbeda dibanding anak dari perkawinan non-campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan setelah perceraian orang tua mereka. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana status kewarganegaraan anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran, dan (2) bagaimana kepastian hukum terhadap status anak dalam kondisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal, sistematis, serta konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap status anak dalam perkawinan campuran akibat perceraian ditentukan melalui putusan pengadilan. Anak yang masih di bawah umur diberikan kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 tahun, kemudian diberi hak untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Sementara itu, hak asuh anak tetap ditentukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, di mana hakim memberikan pertimbangan utama pada usia, kondisi psikologis, serta kemampuan orang tua dalam memberikan perlindungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun regulasi telah memberikan kepastian hukum, praktik di lapangan sering kali menghadapi kendala, terutama dalam harmonisasi aturan nasional dengan hukum internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan konsistensi penerapan hukum serta pembaruan regulasi untuk memberikan perlindungan optimal terhadap anak hasil perkawinan campuran. Kata Kunci: kepastian hukum, anak, perkawinan campuran, perceraian

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search