Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Pemberdayaan Remaja Melalui Pendekatan Morfogenesis Sosial dalam Upaya Revitalisasi Karang Taruna Fayyadh Daffa Dzakwan; Wahyu Gunawan; Ardi Maulana Nugraha
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 8 No 2 (2026): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v8i2.1942

Abstract

Karang Taruna di Kelurahan Sindangsari, Kota Sukabumi, mengalami kondisi stagnasi struktural (morfostasis) yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun, di mana organisasi hanya aktif pada momen seremonial seperti perayaan 17 Agustus. Hasil observasi dan wawancara awal mengkonfirmasi kondisi ini, yakni pengurus Karang Taruna mengakui organisasi pasif dan tidak berkelanjutan, sementara aparatur kelurahan menilai keterlibatan remaja dalam kehidupan kemasyarakatan sangat kurang meski potensinya besar. Pengabdian ini bertujuan menginisiasi pemutusan siklus stagnasi tersebut dengan membangkitkan agensi reflektif remaja melalui intervensi workshop partisipatif. Kebaruan program ini terletak pada penggunaan Teori Morfogenesis Sosial Archer sebagai kerangka perancangan intervensi, bukan sekadar alat analisis pasca-kegiatan sebagaimana lazim ditemukan pada pelatihan kepemimpinan konvensional, sehingga workshop secara sistematis diposisikan sebagai pemicu fase interaksi sosial (T2-T3) menuju elaborasi struktural (T4). Metode pelaksanaan mengintegrasikan Design Thinking dengan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Evaluasi dampak kegiatan dilakukan menggunakan pendekatan campuran sederhana (simple mixed-methods) yang menyinergikan data kuantitatif dari pre-test dan post-test dengan data kualitatif hasil observasi partisipatif. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kapasitas kognitif peserta sebesar 32,14%, yaitu dari skor rata-rata 68,61 menjadi 90,67, serta lahirnya dua rancangan program inovatif berupa “Komunitas Kreatif Sindangsari” dan “Penanganan Isu Geng Motor.” Sebagai langkah awal menjaga keberlanjutan, direkomendasikan pembentukan tim tindak lanjut internal dan skema mentorship untuk mencegah berulangnya siklus morfostasis pada program selanjutnya. Disimpulkan bahwa kombinasi penguatan kapasitas kognitif dan fasilitasi Design Thinking yang dibingkai dalam kerangka morfogenesis sosial secara efektif mentransformasi agensi pasif menjadi aktif, yang merupakan fondasi utama menuju morfogenesis organisasi yang berkelanjutan.
Focus Group Discussion Penguatan Peran Sosial pada Anggota Kelompok Hobi Miniatur Mobil di Kota Bandung Muhammad Adhityawarman Raspati; Desi Yunita; Ardi Maulana Nugraha; Wahyu Gunawan
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 8 No 2 (2026): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v8i2.1951

Abstract

Anggota kelompok hobi miniatur mobil “Club Diecast Urang Sunda Asli” di Kota Bandung menghadapi tantangan dalam mengembangkan hobi mereka agar seimbang dengan peran sosial di masyarakat. Observasi awal menunjukkan bahwa fokus anggota cenderung terbatas, hanya pada koleksi miniatur semata, sehingga belum terbentuk kesadaran untuk mengambil peran (role taking) yang berdampak positif bagi lingkungan sosial yang lebih luas. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan pengambilan peran sosial anggota kelompok tersebut melalui pendekatan teori interaksionisme simbolik. Melalui konsep Role Taking dari George Herbert Mead, program pemberdayaan ini disusun untuk mendorong anggota bertransformasi dari penghobi pasif menjadi aktor sosial yang kontributif. Metode yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD) dan pematerian interaktif, dengan evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan, di mana total skor meningkat dari 311 menjadi 418 poin (rata-rata skor naik dari 31,1 ke 41,8). Peningkatan ini menunjukkan bahwa dialog reflektif efektif memperkuat pemahaman anggota mengenai kontribusi sosial mereka di tengah masyarakat secara lebih adaptif dan bermakna.
PREDICTING YOUTH ENTREPRENEURIAL INTENTION THROUGH LEARNING ENVIRONMENT Imam Suwandi; Ardi Maulana Nugraha; Aditya Candra Lesmana; Cece Mulyadi; Alexsander Yandra
Jurnal EL-RIYASAH Vol. 17 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Youth entrepreneurial intention is an important issue in social and economic development because it is closely related to job creation, economic independence, and the strengthening of local productive capacity. This study aims to analyze the effect of the entrepreneurial learning environment on youth entrepreneurial intention in Cikeruh Village, Jatinangor District, Sumedang Regency. A quantitative survey was conducted involving 120 youth respondents. Data were collected using a five-point Likert-scale questionnaire and analyzed using Second-Order Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS. The entrepreneurial learning environment was measured through mentoring access, business discussion, instructor support, and creative climate, while youth entrepreneurial intention was measured through business planning, readiness to start a business, entrepreneurial desire, and future entrepreneurial orientation. The results show that the entrepreneurial learning environment has a positive and significant effect on youth entrepreneurial intention, with a path coefficient of 0.795, T-statistic of 17.879, and P-value of 0.000. The R-square value of 0.632 indicates that the entrepreneurial learning environment explains 63.2% of the variance in youth entrepreneurial intention. These findings highlight the importance of mentoring access, business discussion, instructor support, and a creative learning climate in strengthening youth entrepreneurial intention. Therefore, developing a community-based entrepreneurial learning ecosystem is essential to support and encourage rural youth entrepreneurship.
Keadilan atau Penghakiman? Analisis Cancel Culture sebagai Sanksi Sosial di Media Sosial Azzahra, Azka Meihwa; Nugraha, Ardi Maulana
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 6, No 3 (2025): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v6i3.72196

Abstract

Fenomena cancel culture menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Melalui berbagai platform digital, masyarakat dapat secara kolektif memberikan kritik, penolakan, maupun penghentian dukungan terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial dan moral yang berlaku. Di satu sisi, cancel culture dipandang sebagai sarana untuk menuntut akuntabilitas sosial dan memperjuangkan keadilan. Namun di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan perdebatan karena berpotensi berkembang menjadi bentuk penghakiman publik yang mengabaikan prinsip-prinsip hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis cancel culture sebagai bentuk sanksi sosial dalam masyarakat digital melalui perspektif sosiologi hukum. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen lain yang relevan dengan fenomena cancel culture, kontrol sosial, dan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cancel culture merupakan produk masyarakat digital yang lahir dari perkembangan media sosial sebagai ruang publik. Kemunculannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pelanggaran norma sosial, ketidakpuasan terhadap mekanisme hukum formal, serta mobilisasi opini publik di ruang digital. Sebagai bentuk sanksi sosial, cancel culture berfungsi untuk menegakkan norma dan mendorong akuntabilitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa perundungan digital, hilangnya reputasi, pembungkaman kebebasan berekspresi, dan praktik trial by social media. Oleh karena itu, cancel culture menunjukkan adanya dilema antara upaya mewujudkan keadilan sosial dan kecenderungan terjadinya penghakiman publik di era digital.
KORUPSI MIKRO PADA KEGIATAN KEMAHASISWAAN: ANALISIS TEORI PRAKTIK SOSIAL PIERRE BOURDIEU DALAM PENGELOLAAN DANA KKN Raspati, Muhammad Adhityawarman; Nugraha, Ardi Maulana
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 6, No 3 (2025): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v6i3.72195

Abstract

Praktik korupsi telah bereproduksi dalam skala mikro di lingkungan akademik, khususnya pada kasus berikut yang terjadi di dalam lembaga kepanitiaan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikasi perilaku koruptif dalam pengelolaan dana kolektif Kuliah Kerja Nyata (KKN) melalui perspektif petty corruption yang didefinisikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan perspektif sosiologis Pierre Bourdieu. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dihimpun melalui wawancara mendalam bersama saksi kunci yang terlibat langsung dalam kepesertaan KKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan anggaran KKN memenuhi kriteria petty corruption karena melibatkan penyalahgunaan wewenang operasional tingkat lokal melalui penunjukan vendor berbasis kronisme dan penutupan akses informasi finansial tanpa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terpusat. Berdasarkan analisis menggunakan perspektif sosiologis Pierre Bourdieu, fenomena ini terjadi akibat konversi kapital simbolik panitia menjadi kapital ekonomi, yang didukung oleh habitus pragmatisme mahasiswa yang melahirkan budaya diam. Simpulan penelitian menegaskan bahwa korupsi skala kecil di kampus masih hadir hingga sekarang.
DOMINASI KEKUASAAN DAN PRAKTIK KORUPSI DANA DESA DI INDONESIA: TINJAUAN SISTEMATIS LITERATUR Fernanda, Raida Devany; Nugraha, Ardi Maulana
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 6, No 2 (2025): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v6i2.72221

Abstract

Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, besarnya dana yang dikelola di tingkat desa juga meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali dan menganalisis keterkaitan antara dominasi kekuasaan dengan praktik korupsi dana desa di Indonesia menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Metode penelitian mengikuti panduan PRISMA dengan menelaah artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021–2026 dan diperoleh dari database Google Scholar, Garuda, dan SINTA. Analisis dilakukan dengan sintesis tematik untuk menemukan pola serta tema yang muncul secara berulang dalam literatur. Hasil kajian menunjukkan lima tema utama yang berkaitan dengan korupsi dana desa, yakni mengenai dominasi kepala desa dalam pengelolaan anggaran, relasi kuasa dengan elit lokal, lemahnya pengawasan dan asimetri informasi, rendahnya partisipasi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa korupsi dana desa tidak hanya muncul dari faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan serta lemahnya sistem tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, tindakan pencegahan korupsi harus dilakukan melalui penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan akuntabilitas di tingkat lokal.
Normalisasi Gratifikasi sebagai Transformasi Kultural dari Gestur Apresiasi Menuju Praktik Korupsi Terstruktur Khulasoh, Desan Ayu; Nugraha, Ardi Maulana
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 6, No 3 (2025): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v6i3.72191

Abstract

Korupsi di Indonesia tidak selalu berwujud penggelapan anggaran secara terang-terangan, tetapi juga hadir dalam bentuk pemberian “uang terima kasih” yang oleh masyarakat dipersepsikan sebagai apresiasi yang wajar. Artikel ini menegaskan gratifikasi sebagai kategori konseptual dan yuridis tersendiri: berbeda dari pemberian sosial biasa yang tidak terkait jabatan, dan berbeda pula dari suap yang mensyaratkan kesepakatan eksplisit antara pemberi dan penerima, gratifikasi dapat terjadi tanpa niat awal dan baru menjadi tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang. Bertolak dari kejelasan konseptual ini, artikel ini menggunakan desain narrative literature review dengan analisis tematik enam tahap mengikuti pendekatan Braun dan Clarke (2006) untuk mensintesis sebelas artikel yang dihimpun dari Google Scholar, Scopus, dan SINTA pada rentang tahun 2016–2025, ditambah rujukan teoretis fundamental Mauss (1925) dan Vaughan (1996), guna memetakan mekanisme pergeseran makna pemberian menjadi praktik gratifikasi yang terstruktur serta mekanisme sosial-kultural yang menopangnya. Sintesis literatur menunjukkan bahwa pergeseran ini berlangsung melalui dua lapisan mekanisme yang saling mengondisikan: sistem resiprositas Maussian, yang melalui nilai ewuh pakewuh, sungkan, balas budi, dan legitimasi religius menjadikan pemberian terasa sebagai kewajiban dan penolakan terasa sebagai pelanggaran sosial; serta proses normalisasi penyimpangan ala Vaughan, yang melalui institusionalisasi, sosialisasi, dan rasionalisasi menghapus stigma moral atas pemberian tersebut hingga direproduksi lintas generasi sebagai standar interaksi yang dianggap wajar. Artikel ini berargumen bahwa gratifikasi merupakan persoalan sistem makna yang tumbuh dari pergeseran gradual antara pemberian, gratifikasi, dan tindak pidana korupsi, bukan semata persoalan perilaku individual, sehingga pendekatan hukum saja tidak memadai untuk mengubahnya. Pencegahan yang efektif memerlukan rekonstruksi norma sosial, reformasi pendidikan integritas, dan pembentukan ulang makna budaya yang berjalan beriringan dengan penegakan regulasi.
From formal regulation to local practice: Water governance and community vulnerability among forest-fringe communities in Sumedang, Indonesia Desi Yunita; Nunung Nurwati; Wahyu Gunawan; Aditya Candra Lesmana; Elsa Lutmilarita Amanatin; Ardi Maulana Nugraha
Dynamics of Rural Society Journal Vol. 5 No. 1 (2027): Article In Press, January 2027
Publisher : Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Gorontalo State University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/drsj.v5i1.185

Abstract

Water governance is particularly important in forest-fringe communities where households depend on spring water while access and management are mediated by multiple formal and community-based institutions. This study examines how formal regulatory authority over water resources is translated into local governance arrangements and shapes community access and vulnerability. A qualitative case study was conducted in Kadakajaya and Genteng Villages, Sumedang Regency, West Java, Indonesia, focusing on spring water sources located within or adjacent to forest areas managed by Perhutani, a state-owned forestry enterprise. The study integrates qualitative content analysis of national legal instruments within the 2014–2021 regulatory corpus with field research conducted from March to October 2024. Primary data were collected through field observations, semi-structured interviews with 15 purposively selected informants from the community and local institutions, and two focus group discussions involving community water-user groups, village officials, and local stakeholders. The focus group discussions also included participatory water-source mapping. The findings show that Indonesia’s regulatory framework establishes state responsibility for water-resource regulation and management while recognizing people’s rights to water for basic daily needs and providing a basis for community participation. Locally, however, formal authority is mediated through fragmented institutional arrangements involving Perhutani, village governments, the regional public water utility (PDAM), and community water-user groups. Community arrangements known as paten play an important role in everyday water distribution and infrastructure maintenance but have more limited influence over broader allocation and inter-institutional decisions. Vulnerability is shaped not only by dependence on particular springs and distribution systems but also by institutional access, coordination, and the capacity to influence decisions. From a structuration perspective, community agency sustains everyday water-governance practices within an uneven distribution of authoritative and allocative resources. The study identifies an institutional mediation gap between formal regulatory authority and local water-governance practices as a key governance challenge.