Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism Firdaus Arifin; I Gde Pantja Astawa; Ihsanul Maarif; Dewi Sulastri; Mohd Kamarulnizam Abdullah
Khazanah Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v7i1.39409

Abstract

The recognition of customary norms within Indonesia’s legal system continues to face challenges due to the dominance of legal positivism, which emphasizes legal certainty through codified regulations. Although Article 18B (2) of the 1945 Constitution acknowledges the existence of indigenous legal communities, its implementation within the national legal system remains limited and conditional, leading to legal uncertainty for indigenous groups. This study aims to analyze how customary norms are recognized within Indonesia’s positive legal system and to identify the challenges and opportunities in harmonizing these two legal frameworks. This research employs a normative legal method with a conceptual and statutory approach, analyzed qualitatively using a descriptive-analytical framework. The findings reveal that customary law remains marginalized within the national legal system due to inconsistencies in regulations and court rulings, as well as the absence of a clear harmonization mechanism. The implications of this study emphasize the need for more inclusive legal reforms, enhanced capacity-building for law enforcement officials, and a stronger role for Indigenous communities in legal policymaking. These measures are expected to strengthen the recognition of customary law within the national legal system, contributing to greater substantive justice for Indigenous communities.
Brand Differentiation and Digital Marketplace Innovation under Trademark Law: Insights from Indonesia’s Law No. 20 of 2016 Dewi Sulastri; Neng Yani Nurhayani
Jurnal Investasi Islam Vol. 11 No. 1 (2026): Jurnal Investasi Islam (JII)
Publisher : FEBI IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/cg1az384

Abstract

This study examines the relationship between brand differentiation strategies, technological innovation in digital marketplaces, and trademark protection under Indonesia’s Law No. 20 of 2016. Using a qualitative empirical–juridical approach, the research draws on semi-structured interviews with intellectual property officials, business actors, and marketplace stakeholders, complemented by document analysis and case studies. The findings indicate that global market competition and digitalisation encourage firms to strengthen brand differentiation through digital ecosystems, data-driven marketing, and platform technologies such as AI and blockchain. However, regulatory fragmentation, cross-border enforcement challenges, and limited intellectual property awareness among MSMEs hinder effective trademark protection. The study contributes to the literature by highlighting the emerging implications of immersive technologies (VR, AR, XR, and metaverse environments) for trademark protection and proposing an adaptive regulatory framework that integrates state regulation, platform governance, and business innovation.
Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara dalam Sengketa Kepegawaian: Tanggung Jawab, Perlindungan, dan Mekanisme Penyelesaian Rosada, Dede; Sulastri, Dewi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1782

Abstract

State Civil Apparatus (ASN) holds a central role in the bureaucracy, yet they often face employment disputes that test their legal standing. This study examines the legal position of ASN in employment disputes in Indonesia, covering aspects of responsibility, protection, and resolution mechanisms. Using a normative-empirical approach, the research analyzes the regulatory framework, such as Law No. 5 of 2014, judicial practices in the Administrative Court (PTUN), and challenges like political intervention and procedural inconsistencies. The findings indicate that the legal protection of ASN highly depends on procedural certainty (due process) and the independence of the examination process. This study recommends strengthening mediation mechanisms, clarifying administrative procedures, and enhancing the external oversight role of the Ombudsman to ensure justice for ASN.
Perlindungan Hak Konstitusional Korban Kejahatan Siber melalui Hukum Pidana dalam Perspektif UUD 1945 dan Regulasi ITE Irfan Nurhakim; Dewi Sulastri; Muhamad Abdul Kholik; Subqi Muhamad Fadhilah Hakim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5349

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong eskalasi kejahatan siber yang secara langsung mengancam hak konstitusional warga negara, terutama hak atas kepastian hukum, perlindungan diri, rasa aman, dan privasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak konstitusional korban kejahatan siber melalui hukum pidana dalam perspektif UUD 1945 dan regulasi ITE, sekaligus menilai efektivitas dan kelemahan implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan secara selektif pendekatan kasus, berfokus pada pengkajian UUD 1945, UU ITE (terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024), KUHP baru, KUHAP, serta literatur dan praktik penegakan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun landasan konstitusional dan kerangka normatif telah tersedia, konstruksi regulasi masih dominan berorientasi pada pelaku (offender-oriented), sementara dimensi perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi pusat desain hukum pidana siber. Analisis juga menemukan berbagai hambatan implementatif, seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat, tumpang tindih norma, dan minimnya mekanisme pemulihan hak korban. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi hukum pidana siber yang secara eksplisit berorientasi pada korban (victim-oriented) berbasis konstitusi, dengan menempatkan pemenuhan dan pemulihan hak konstitusional korban sebagai tujuan utama penegakan hukum di era digital
Pertanggungjawaban Administratif dan Pidana dalam Penyalahgunaan Wewenang pada Kebijakan Ekonomi Daerah Gita Faddillah Islam; Dewi Sulastri; Muhamad Abdul Kholik; Subqi Muhammad Fadhilah Hakim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5504

Abstract

Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban administratif dan pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah di Indonesia dengan fokus pada potensi tumpang tindih dan kriminalisasi kebijakan dalam rezim desentralisasi fiskal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis analisis terhadap UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Tipikor, KUHP Nasional baru, serta regulasi disiplin ASN dan mekanisme pengawasan internal-eksternal. Hasil menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah dimanifestasikan melalui misfeasance, malfeasance, dan nonfeasance dalam pengelolaan anggaran, pengadaan, perizinan, dan skema bantuan ekonomi yang berdampak pada kerugian keuangan daerah dan erosi kepercayaan publik. Pertanggungjawaban administratif menyediakan jalur korektif-preventif melalui sanksi disiplin dan pemulihan kerugian, sedangkan pertanggungjawaban pidana digunakan ketika terbukti adanya mens rea untuk memperkaya diri/pihak lain dan kerugian negara yang nyata. Analisis juga menemukan bahwa batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana kerap kabur sehingga memicu fenomena criminalization of policy dan efek jera negatif terhadap diskresi kebijakan yang sah. Kesimpulannya, sinkronisasi yang tegas antara hukum administrasi dan hukum pidana, penguatan desain pengawasan, serta pedoman penilaian diskresi yang jelas merupakan prasyarat untuk menegakkan akuntabilitas tanpa mematikan inovasi kebijakan ekonomi daerah
Diskresi Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi dan Batasan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Muhammad Dzaky Fikhruhu; Dewi Sulastri; Muhammad Ilham Ridho; Muhamad Abdul Kholik
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5725

Abstract

Penelitian ini mengkaji diskresi pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan batasan pertanggungjawaban pidana pejabat dalam perspektif hukum administrasi negara, dengan fokus pada ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas kebijakan pasca-pandemi dan tuntutan kepastian hukum serta akuntabilitas keuangan negara. Tujuan penelitian adalah menganalisis ruang lingkup diskresi ekonomi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 dan regulasi terkait, mengidentifikasi batasan normatif AUPB dalam penggunaannya, serta memetakan konstruksi pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan diskresi dalam rezim KUHP dan UU Tipikor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap peraturan, putusan PTUN, Pengadilan Tipikor, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, serta laporan lembaga pengawas keuangan dan pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, ruang diskresi dalam kebijakan fiskal, moneter, dan APBN sangat luas tetapi tidak diimbangi mekanisme implementasi AUPB yang efektif, sehingga banyak kebijakan subsidi, tax holiday, dan refocusing anggaran beroperasi dalam grey area yang rawan penyalahgunaan. Kedua, batasan hukum diskresi yang secara normatif telah dirumuskan melalui asas kepastian hukum, proporsionalitas, transparansi, dan kewajiban berkonsultasi belum berjalan konsisten, tercermin dari temuan BPK/BPKP dan banyaknya pembatalan diskresi oleh PTUN. Ketiga, pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan diskresi masih menghadapi disparitas antara sanksi administratif dan pidana serta kesulitan pembuktian unsur “melawan hukum”, sehingga sebagian besar kasus berhenti pada ranah disiplin, sementara hanya sebagian yang berlanjut sebagai tipikor, dengan implikasi negatif bagi iklim investasi dan kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi integratif hubungan HAN–pidana dan pembentukan kerangka normatif khusus diskresi ekonomi.
Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dari Penyalahgunaan Kewenangan Pemerintah: Kajian Administratif dan Pidana Dhea Maulidina Rahma; Dewi Sulastri; Muhamad Abdul Kholik; Raihan Muhammad Farras; Dian May Syifa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6161

Abstract

Pelaku usaha memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional, tetapi dalam praktik masih rentan dirugikan oleh penyalahgunaan kewenangan pemerintah dalam bentuk hambatan perizinan, perlakuan diskriminatif, pungutan liar, dan intervensi administratif yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum penyalahgunaan kewenangan terhadap pelaku usaha, menelaah mekanisme perlindungan hukum administratif yang tersedia, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum subjektif bagi pelaku usaha dalam hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan putusan yang relevan, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mekanisme Ombudsman, dan PTUN telah menyediakan instrumen perlindungan administratif, tetapi pelaksanaannya masih cenderung formalistik, lambat, dan belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian usaha secara efektif. Pada saat yang sama, penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur dapat beririsan dengan tindak pidana korupsi, khususnya ketika terkait gratifikasi, pemerasan, atau penyalahgunaan jabatan, namun penegakan hukumnya masih lebih berorientasi pada kerugian negara dibanding kerugian pelaku usaha. Temuan penelitian menegaskan perlunya penguatan sinergi administratif-pidana, perlindungan saksi dan korban yang lebih nyata, percepatan jalur pengaduan, serta transparansi perizinan agar perlindungan hukum bagi pelaku usaha tidak berhenti pada tataran normatif.
State Responsibility in Implementing Bandung City Regional Regulation Number 24 of 2012 concerning the Implementation and Handling of Social Welfare from the Siyasah Maliyah Perspective Dewi Sulastri; Listyani Effendi; M Yahya Wahyudin; Abu Sanmas
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 9 No. 2 (2026)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3479

Abstract

Philanthropic funds have the potential to address welfare disparities in society. Fund collection mechanisms have evolved alongside technological advancements. The Bandung City Social Welfare Office issued a policy on the management of money or goods through Bandung City Regional Regulation Number 24 of 2012 concerning the Organization and Handling of Social Welfare. This study will examine the implementation that occurs in society engaging in fundraising activities. This research is qualitative and falls under empirical juridical research. The approach used is statutory with a descriptive method. Data for the study are sourced from observations, interviews, and literature studies of legislation, books, journals, and other documents. The findings of this research are as follows: First, there is a gap between existing legal regulations and practices in the field, especially regarding supervision of the implementation of fundraising activities. Second, the impact of the Bandung City Social Welfare Office's performance and the implementation of fundraising activities in general can improve the welfare index, but there are still many areas that need improvement. Third, Bandung City Regional Regulation Number 24 of 2012 was created as a form of state responsibility (mas’uliyyah ad-daulah). The Bandung City Government provides social guarantees in two forms. First, providing ample opportunities for productive activities and providing direct cash assistance.
The Anatomy of Executive Aggrandizement in Political Contestation: A Threat to the Principles of Democratic Elections Dewi Sulastri; Abu Sanmas; Rena Zulfaidah
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol. 18 No. 1 (2026): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v18i1.13946

Abstract

A democratic constitutional system guarantees the existence of checks and balances, the independence of state institutions, and electoral integrity as mechanisms to prevent the concentration of executive power. However, the reality in Indonesia demonstrates a pattern of executive aggrandizement, a gradual expansion of executive authority achieved through the weakening of legislative oversight, judicial independence, and bureaucratic neutrality while utilizing legal instruments that appear constitutionally legitimate. This study aims to analyze the anatomy of executive aggrandizement and its implications for electoral integrity in Indonesia. The research employs a normative-qualitative legal research method using both statutory and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of legislation, Constitutional Court decisions, and relevant scholarly works, and were analyzed using content analysis and legal hermeneutics. The findings reveal that the expansion of executive power has been facilitated through the instrumentalization of legal regulations, the bureaucracy, the state budget, and social assistance programs, thereby creating an unlevel playing field in political competition. The study further finds evidence of judicial capture, which has shifted the principle of the rule of law toward rule by law. This transformation has undermined judicial independence, weakened constitutional oversight mechanisms, and substantially diminished the integrity of elections in Indonesia.
The Position and Authority of the Ombudsman in the Government Administration Supervision System: Synergy and Tension with the Authority of the PTUN Mutiara Jihan Aziza; Dewi Sulastri
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 9 No. 2 (2026)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3394

Abstract

This research aims to analyze the position and authority of the Ombudsman in the government administration supervision system and examine its functional relationship with the State Administrative Court, especially in the context of synergy and tension of authority. This research uses normative juridical methods with a legislative, conceptual, and case approach. The data used is in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively through descriptive-analytical methods with deductive reasoning. The research results show that the Ombudsman and the State Administrative Court have different but complementary authority characters, where the Ombudsman acts as a preventive and corrective non-judicial supervisor, while the State Administrative Court acts as a repressive judicial institution and provides legal certainty. On the one hand, there is a potential for synergy between the two in strengthening the administrative supervision system through a tiered and mutually supportive dispute resolution mechanism. But on the other hand, there is tension in authority caused by paradigm differences, legal force, and the absence of a clear coordination mechanism, which implies legal uncertainty and the effectiveness of supervision. Therefore, it is necessary to strengthen institutional regulation and coordination to optimize the relationship between the two institutions in realizing an accountable and fair government.