Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Seminar Nasional Lahan Suboptimal Jurnal de jure JURNAL ILMIAH ADVOKASI Mulawarman Law Review Pattimura Law Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Risalah Hukum Mendapo: Journal of Administrative Law ABDINE Jurnal Pengabdian Masyarakat CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Fleksibel: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Al Hidayah, Rahmawati
Universitas Mulawarman
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Teknologi PV-SHS sebagai Penyedia Listrik Bertenaga Matahari di Kabupaten Kutai Kartanegara: Studi Kasus Wilayah Desa Jonggon Jaya Dadan Hamdani; Rahmawati Rahmawati; Nanda Khoirunisa; Lambang Subagiyo
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 14, No 3 (2023): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v14i3.13401

Abstract

Kendala geografis merupakan faktor utama terhambatnya distribusi PLN dalam memenuhi kebutuhan lsitrik masyarakat di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegera. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dilakukan dengan menggunakan Genset. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi alternatif bagi pengentasan masalah elektrifikasi dengan penerapan Teknologi PV-SHS (Photovoltaic-Solar Home System) yang memanfaatkan sumber energi matahari yang dikonversi langsung menjadi energi listrik. Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam merealisasikannya, diantaranya perakitan Sistem PV-SHS, uji fungsionalitas dan perhitungan perkiraan kebutuhan energi listrik sesuai kebutuhan sehari-hari. Perangkat Sistem PV-SHS yang dihasilkan merupakan perangkat modular yang terdiri dari modul PV, charge controller, inverter, dan sistem beban (loading) dalam bentuk perangkat yang kompatibel sebagai penghasil energi listrik. Hasil uji fungsionalitas menunjukkan bahwa pengujian kinerja Sistem PV-SHS berpotensi tinggi untuk dikembangkan di daerah ini. Selain itu, upaya untuk menekan biaya investasi dilakukan dengan perhitungan perkiraan kebutuhan energi listrik harian untuk menghindari terjadinya over-sizing pada perancangan dan implementasinya.
PEMENUHAN HAK POLITIK MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM Pakpahan, Gilberd Marada Pakpahan Marada; Hidayah, Rahmawati Al; Ventyrina, Ine; Kotijah, Siti
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7003

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal. Pertama, dia ingin menjawab dua hal. Pertama, kedudukan masyarakat yang menganut sistem hukum di Indonesia. Kedua, penelitian ini menganalisis pemenuhan hak politik masyarakat yang meyakini pemilihan umum di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan doktrin normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder dan data primer sebagai dasar penelitian dengan mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah melindungi, mengatur, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak pemeluk agama yang pelaksanaannya berbelit-belit dalam hal administrasi kependudukan yang menghambat pemeluk agama untuk mendapatkan hak politiknya, pemerintah tidak memberikan KTP Elektronik melainkan memberikan Formulir C-4 kepada pemeluk agama. dijadikan sebagai Data Pemilih, serta permasalahan minimnya pengetahuan dan informasi mengenai perkembangan pemeluk agama di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat yang menganut kepercayaan belum terakomodasi secara maksimal dan penuh hak-hak konstitusionalnya. segala bentuk aspirasi masyarakat agar didengar oleh pemerintah desa secara keseluruhan kinerja BPD dalam hal ini sudah sangat baik dalam mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar didengar dan dipertimbangkan untuk solusi yang tepat.
PEMBERLAKUAN AMBANG BATAS SUARA DALAM PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH/ GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA DI MAHKAMAH KONSTITUSI Ramadhani, Rusdian; Kotijah, Siti; Hidayah, Rahmawati Al; Ventyrina, Ine
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7046

Abstract

Pemberlakuan Ambang Batas Suara Dalam Permohonan Pertimbangan Hasil Pemilihan Umum Pilkada Di Mahkamah Konsitusi telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam Undang-Undang Pilkada. Pelaksanaaan Pasal 158 Undang-Undang tentang Pilkada dan aturan turunannya secara konsisten, Mahkamah Konstitusi turut ambil bagian dalam upaya mendorong agar lembagalembaga yang terlibat dalam proses Pilkada. Persoalan pengaturan ambang batas selisih suara menjadi anomali tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Hal ini bisa dilihat setidaknya dalam dua edisi Pilkada serentak terakhir, yakni Pikada tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2020. Ketentuan ini secara konsep dan praktik dianggap akan menghambat upaya mewujudkan keadilan Pemilu sebagai hakikat awal proses pelaksanaan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga kemudian yang tidak sejalan prinsip bahwa sebuah sistem demokrasi tidak bisa hanya menjadi legitimasi dari suara terbanyak saja. Tetapi, sebuah proses demokratisasi yang bernama Pemilu, harus dilindungi oleh sebuah sistem hukum.
Strategi Hukum Pengembangan Tambak Smart Silvofishery dalam Rehabilitasi Mangrove di Ibu Kota Nusantara Hidayah, Rahmawati Al; Susmiyati, Haris Retno; Hardi, Esti Handayani; Diana, Rita; Palupi, Nurul Puspita
Seminar Nasional Lahan Suboptimal Vol 11, No 1 (2023): Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-11 “Optimalisasi Pengelolaan Lah
Publisher : Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO) Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Al-Hidayah, R., Susmiyati, H. R., Hardi, E. H., Diana, R., Palupi, N. P. (2023). Legal strategy for smart silvofishery pond development in mangrove rehabilitation in the capital city of nusantara. In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-11 Tahun 2023, Palembang  21 Oktober 2023. (pp. 616-625).  Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).Mangrove ecosystem areas in The Nusantara Capital area have not been protected, especially those located in traditional fish pond cultivation development areas. The aimed of this research is to analyse the legal problems of developing smart silvofishery ponds in mangrove rehabilitation and formulate legal strategies to overcome them. The method is a socio-legal research method with a qualitative approach used. The research results show that legal problems in the development of smart silvofishery ponds occur as a result of the absence of specific regulations governing this matter. Government and the community feel that they have no obligation to develop smart silvofishery ponds which will affect mangrove rehabilitation efforts. Besides that, fish farming operators do not understand the concept and urgency of smart silvofishery. Facing these problems, legal strategies are important to implement. Referring to the theory of legal formation, the law aims to integrate and coordinate various interests in society because in a traffic of interests, protection of certain interests can only be done by limiting various interests on the other side. The legal strategy is developed by establishing regulations at the central, regional and local levels regarding legal protection, both preventive and repressive. Preventive legal protection includes provisions that are preventative (prohabited) and repressive legal protection that is punitive (sanction). Multi-stakeholder roles and meaningful community participation are also needed.
The Contradiction of Between Judge’s Decision and Legal Provisions Regarding The Position of Heirs in Proof of Land Rights Adont, Sulistiani; Syarifuddin, La; Al Hidayah, Rahmawati
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 3 No 2: Mulawarman Law Review - December 2018
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v3i2.118

Abstract

As the economic development of Indonesian society increases, so will the need for legal certainty in the field of land for the right holder of a plot of land. the fundamental issue in verifying the right to the land is any person claiming to have a right, or appointing an event to affirm his right or to deny any right of another person, shall prove the existence of that right or prove the event, the heirs' a case study of the Samarinda District Court Judgment Number 138 / Pdt.G / 2014 / PN.Smr.This research uses normative research method. The primary legal material of this research is the legislation that is compiled into a conceptual form based on existing legislation. Which then conducted legal analysis of the problems in this study.The result of the research is the position of the heirs in verification of the right to land must have at least two evidences, that can prove that the heirs are valid first through the certificate of inheritance. To strengthen the verification of the heirs to the land rights, the heirs must prove by means of evidence as set forth in Article 24 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Registration. The second result of the research is the letter of appointment by the Government/Local Government is a valid evidence based on existing legislation, and it becomes the base of the right which is the basis of the land ownership, the analysis of the judge's decision namely the judge decision of Samarinda District Court No. 138 / Pdt.G / 2014 / PN.Smr is incorrect and does not provide legal certainty, it is caused by no reference what is contained in Article 24 paragraph (1) and Article 32 paragraph (2) Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration.
OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN: OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN Al Hidayah, Rahmawati; Harjanti, Wiwik; Setya Nugraha, Harry; Retno Susmiyati, Haris; Alfian, Alfian
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v5i1.29873

Abstract

This research aimed to find out the urgency and construction of climate change legal reformulation in a sustainable and justice manner. Political legislation related to climate change currently manifests mainly through implementation regulations or even through policy products with less legal standing and binding force than if it is regulated in a law. The method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach. The results show that reformulation is required considering that climate change control efforts have not been effective. The environmental organisations state that various regions are still affected by climate change, experiencing deforestation and depending on the exploitation of natural resources. For these reasons, a new formulation of climate change regulation that ensures justice is to establish an omnibus law on Climate Change. This idea is new, yet still in line with the results of previous studies and research regarding the lack of climate change regulation that is still dispersed in many regulations and/or policies. The omnibus law on climate change is expected to be an instrument of climate change control that has dimensions of justice for society and the environment.
EDUKASI KEUANGAN DIGITAL: MEMBANTU MASYARAKAT MENGELOLA UANG SECARA EFISIEN Anggi Oktawiranti; Gusti Noorlitaria Achmad; Fitriansyah Fitriansyah; Asnawati Asnawati; Rahmawati Rahmawati; Saida Zainurossalamia Za
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Volume 5 No. 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i2.27750

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi keuangan digital kepada masyarakat, khususnya di Samarinda dan Kalimantan Timur, Indonesia. Melalui upaya kolaboratif yang melibatkan beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan Universitas Mulawarman, program ini menggunakan Zoom Cloud Meeting sebagai platform penyampaian edukasi. Proyek ini berfokus pada mengatasi tantangan literasi keuangan dan keterbatasan pemahaman tentang konsep keuangan digital di kalangan masyarakat. Dengan mengembangkan materi edukasi yang terstruktur dan modul interaktif yang dapat diakses melalui platform daring, inisiatif ini bertujuan memberdayakan individu dengan pengetahuan dan keterampilan praktis untuk mengelola uang secara efisien di era digital. Keberhasilan program akan dievaluasi berdasarkan umpan balik peserta dan peningkatan yang terukur dalam tingkat literasi keuangan di komunitas yang dituju.
IMPLIKASI PENGATURAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL DI IBU KOTA NUSANTARA Masyita, Nuriah; Al Hidayah, Rahmawati; Subroto, Aryo; Harjanti, Wiwik; Nugroho, Sulung; Asufie, Khairunnisa Noor
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i2.7162

Abstract

Presidential Regulation No. 78 of 2023 on the Amendment to Presidential Regulation No. 62 of 2018 on the Handling of Societal Impacts in the context of Land Provision for National Development has been enacted. Community social impact in this study is land controlled by the community used for national development, both national strategic projects and non-national strategic projects. This research aims to see the implementation of the regulation on the handling of community social impacts in the Archipelago's capital city and the legal consequences on residents' land rights. The research method used is a social legal reserch approach by considering the contribution of doctrinal research by adding factors outside the norms, namely social facts, legal practices and all that influence them. The results of the study explain that the provision of compensation in Presidential Regulation Number 78 of 2023 concerning Handling Community Social Impacts in the Context of Providing Land for National Development is given to residents who do not have a right base and if there is compensation given in this case there are differences in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest. The issuance of Presidential Regulation No. 78 of 2023 on Handling Community Social Impacts that the land rights of residents affected by development do not exist and are not recognised, so this shows that affected residents lose their land rights. The issuance of Presidential Regulation No. 78 of 2023 concerning Handling of Community Social Impacts that the land rights of residents affected by development do not exist and are not recognised, so this shows that affected residents lose their land rights and there is no deliberation to determine the amount of compensation, so there is no agreement in determining the amount of compensation for affected communities. The implementation of Community Social Impact Handling in the Framework of Land Provision for National Development in terms of providing compensation without recognition of land rights has the potential to remove people’s basic rights to land, especially residents affected by development projects run by the government.Keywords: Land Provision; National Development; Compensation
Perbandingan Penerapan Prinsip Checks And Balances Antara Orde Baru Dan Masa Reformasi Di Indonesia Langiran, Eric Benyamin; Rosmini; Hidayah, Rahmawati Al
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3623

Abstract

Latar Belakang: Prinsip checks and balances merupakan mekanisme penting dalam sistem pemerintahan untuk memastikan keseimbangan dan pengawasan antar cabang kekuasaan guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini membandingkan penerapan prinsip checks and balances pada masa Orde Baru dan Reformasi, dengan menggunakan tiga indikator utama: pengawasan antar cabang kekuasaan, pemeriksaan dan audit oleh lembaga independen, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menemukan bahwa pada masa Orde Baru, checks and balances tidak berjalan efektif karena kekuasaan eksekutif yang sangat dominan, lemahnya pengawasan dari legislatif dan yudikatif, serta terbatasnya peran lembaga independen dalam pemeriksaan dan audit. Selain itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga sangat lemah, ditandai dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi secara sistematis. Metode Penelitian: Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal mengandung karakter normatif oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma/black letter law. Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip checks and balances pada masa Reformasi lebih baik dibandingkan dengan masa Orde Baru. Meskipun masih terdapat tantangan seperti intervensi politik dan praktik korupsi, peningkatan mekanisme pengawasan, transparansi, dan perlindungan HAM telah memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.   Kesimpulan: Lembaga pemeriksaan dan audit juga mengalami reformasi, dengan semakin kuatnya peran BPK serta pembentukan lembaga independen lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bertugas memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.  
Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Masyarakat Desa Triyana, Lily; Subroto, Aryo; Susansi, Sri; Susmiyati, Haris Retno; Al Hidayah, Rahmawati; Harjanti, Wiwik; Alfian
FLEKSIBEL: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Edisi Oktober 2022
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/vmec4462

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) activities are an alternative to increase community economic growth, including rural communities. However, with the large potential of UMKM, there are problems that can weaken the rights of UMKM, one of which is trademark registration for products produced by UMKM activities. This condition also occurs in UMKM actors in Separi Village, Tenggarong Seberang District. Therefore, it is necessary to conduct socialization to increase legal understanding for the public on the urgency of trademark registration and assistance to UMKM actors in the process of registering their marks. The method used in this activity is counseling and mentoring which is carried out through three stages, namely mapping the potential of UMKM, delivering law informations, and assisting in trademark registration. The result is an increase in legal understanding for the community and UMKM actors regarding trademark registration, as well as the registration of product brands from 1 (one) UMKM actor in Separi Village. This shows that it is important to carry out an empowerment process by increasing the legal understanding capacity of the community
Co-Authors Adont, Sulistiani Agatha Sevilla Maharani Alfian Alfian Alfian Alfian Alfian Anggi Oktawiranti Ariesta Heksarini Asnawati Asnawati Asufie, Khairunnisa Noor Dadan Hamdani Diana, Rita Dio Caisar Darma Dirga Lestari Esti Handayani Hardi Fitriansyah Fitriansyah Grizelda Grizelda Gusti Noorlitaria Achmad Haris Retno Susmiati Haris Retno Susmiyati Harry Setya Nugraha Irsan Tricahyadinata La Syarifuddin La Syarifuddin Lambang Subagiyo Langiran, Eric Benyamin Masyita, Nuriah Muhamad Muhdar Nanda Khoirunisa Nugroho, Sulung Nurul Puspita Palupi Pakpahan, Gilberd Marada Pakpahan Marada Ramadhani, Rusdian Rita Diana Rosmini Siti Kotijah Siti Maria Subroto, Aryo Sulistiani Adont Susansi, Sri Triyana, Lily Ventyrina, Ine Warkhatun Najidah Wiwik Harjanti ZA, Saida Zainurossalamia