Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

STRATEGI DINAS KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING (STUDI KASUS DI DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN) Hafzana Bedasari; Frinda Novita; Azmi; Muhammad Taufiq Razali; Irna Shafira Landa Wana
KEMUNTING Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Kemunting
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v3i2.650

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun bahwa masih adanya penderita stunting di Desa Pongkar. Dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting di Desa Pongkar berjalan kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan stunting dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting (Studi kasus di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 1984 (Sugiyono,2017). Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh David (2015) mengenai perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun belum berhasil menurunkan angka stunting di Desa Pongkar dari 2,76% tahun 2019, menjadi 7,6% tahun 2020, dan mengalami kenaikan 12,8% tahun 2021. Pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting di Desa Pongkar belum berjalan dengan maksimal yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait stunting, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting, kurangnya keahlian, wawasan, dan SDM yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan yang membidangi dalam pencegahan dan penanganan stunting, kurangnya anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, ketidaktahuan masyarakat umum akan program pencegahan dan penanganan stunting tersebut.
IMPLEMENTASI PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS Hafzana Bedasari; Kasirul Fadli; Nadia Nadia; Masrul Ikhsan; Ahmad Hadi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8169

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022 serta apa saja yang menjadi faktor penghambat BP Karimun dalam mengelola, mengembang dan juga melaksanakan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Peneliti menggunakan teori yang dikembangkan oleh George C Edward III yang melihat Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variable. Dimana empat variable kebijakan terdiri atas Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah bagaimana pelaksanaan rencana strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Tahun 2018-2022.  Setelah diadakan penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022 belum berjalan dengan baik karena masih terbatasnya anggaran yang tersedia pada BP Karimun.
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya Masrul Ikhsan; Hafzana Bedasari; Ahmad Hadi
Bahasa Indonesia Vol 3 No 3 (2022): JAPS Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v3i3.89

Abstract

The purpose of this study was to describe the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Improving the Welfare of the Communities of Rumbio Jaya District and to find out the inhibiting and supporting factors. The method in this study is Policy Research (Policy Research) with a Qualitative Descriptive approach. The research location is in Rumbio Jaya District, Kampar Regency, Riau. Primary data was obtained through interviews, while secondary data was obtained through a literature search that was appropriate to the research topic. Data analysis in this study used data analysis techniques developed by Miles Huberman. The implementation of the Family Hope Program (PKH) in Improving Community Welfare in Rumbio Jaya District has been successful. Then the supporting factors in the implementation of PKH also get support from stakeholders. While the inhibiting factors are jealousy from people who are not PKH recipients and the absence of facilities such as loudspeakers for loudspeakers when giving directions.
Evaluasi Kebijakan Penaganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kawasan Kota Lama Kota Pekabaru Ahmad Hadi; Hafzana Bedasari; Masrul Ikhsan
Bahasa Indonesia Vol 4 No 1 (2023): JAPS April 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v4i1.96

Abstract

Evaluasi menjadi sangat penting dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menghapuskan sepenuhnya kawasan kumuh di Pekanbaru. Dengan melakukan evaluasi, pihak terkait dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi selama implementasi program. Hal ini akan membantu dalam mengarahkan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai target "nol persen kawasan kumuh" di Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka, yang merupakan pendekatan untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan penelitian. Evaluasi administratif pelaksanaan KOTAKU di kawasan Kotalama Kota Pekanbaru, tidak ditemukan masalah serius dalam lima indikator yang ditetapkan. Namun, kendala yang masih terjadi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pemantauan, padahal program ini berfokus pada kolaborasi dan keaktifan masyarakat.
Peran Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Angkutan Kota Trans Metro di Kota Pekanbaru Kerstin Angelina Damanik; Hafzana Bedasari
HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation Vol 1, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/hemat.v1i2.2633

Abstract

Peran merupakan kumpulan tugas, tanggung jawab, dan harapan yang terkait dengan posisi atau jabatan tertentu di dalam organisasi. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyediakan angkutan umum yaitu bus Trans Metro Pekanbaru yang bertujuan untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Adapun permasalahan yang ditemukan di lapangan yaitu masih terdapat bus TMP yang mogok saat sedang beroperasi dan kondisi pintu bus yang rusak, terdapat fasilitas halte yang sudah tidak layak dan rusak pada bagian tempat duduk dan plafon serta AC yang tidak berfungsi di dalam bus, menurunnya minat masyarakat menggunakan TMP dikarenakan pemberlakuan sistem pembayaran non tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam pelayanan angkutan kota Trans Metro di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero dalam Khairunnisa (2023) dengan 4 indikator, yaitu: Peran Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Representasional, Peran Teknis. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini memaparkan tentang peran Dinas Perhubungan dalam pelayanan angkutan kota Trans Metro di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik namun terdapat beberapa kendala seperti anggaran yang terbatas dan rute bus TMP yang belum menjangkau wilayah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
PENINGKATAN KOMPETENSI PENGELOLA ARBORETUM GAMBUT BERBASIS EDUWISATA DI KABUPATEN BENGKALIS Zulkarnaini, Zulkarnaini; Sadad, Abdul; Bedasari, Hafzana
Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2023): JIPAM : Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : STAI Darul Qalam Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55883/jipam.v2i3.69

Abstract

The existence of the Peat Arboretum is very important for environmental preservation, especially in areas that have extensive peatlands. It's just that its existence is less of a concern to the parties concerned. The manager has experienced a lack of income due to the absence of adequate management activities. The purpose of this community service activity is to improve the managerial competency of managing the Post-Covid 19 Pandemic Peat Arboretum in Bengkalis Regency. The implementation method used is a participatory approach and counseling and active assistance aimed at the management of the Peat Arboretum in Bukit Batu District, Bengkalis Regency. The results of the dedication show that the management of the Peat Arboretum as eco-tourism requires support from various parties. It is not enough just to rely on corporate CSR or government projects. Especially since the Covid 19 pandemic practically the activity of visiting tourists to locations has been greatly reduced. Managerial competence is felt to be important to the attention of all stakeholders in the management of the Peat Arboretum, because all team members can experience an increase in their leadership competence. Managerial competence makes coordination and communication easier, members are more open, and members feel valued and there is member attachment to the team
IMPROVING MANAGERIAL COMPETENCE OF PEAT ARBORETUM MANAGERS POST THE COVID-19 PANDEMIC IN BENGKALIS DISTRICT Zulkarnaini, Zulkarnaini; Sadad, Abdul; Bedasari, Hafzana; Nasution, Mimin Sundari; Meiwanda, Geovani
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 30, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jpkm.v30i1.49572

Abstract

The existence of the Peat Arboretum is very important for environmental preservation, especially in areas that have extensive peatlands. It's just that its existence is less of a concern to the parties concerned. The manager has experienced a lack of income due to the absence of adequate management activities. The purpose of this community service activity is to improve the managerial competency of managing the Post-Covid 19 Pandemic Peat Arboretum in Bengkalis Regency. The implementation method used is a participatory approach and counseling and active assistance aimed at the management of the Peat Arboretum in Bukit Batu District, Bengkalis Regency. The results of the dedication show that the management of the Peat Arboretum as eco-tourism requires support from various parties. It is not enough just to rely on corporate CSR or government projects. Especially since the Covid 19 pandemic practically the activity of visiting tourists to locations has been greatly reduced. Managerial competence is felt to be important to the attention of all stakeholders in the management of the Peat Arboretum, because all team members can experience an increase in their leadership competence. Managerial competence makes coordination and communication easier, members are more open, and members feel valued and there is member attachment to the team.
Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023 di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Yuhana, Ledy; Bedasari, Hafzana
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6507

Abstract

Musrenbang merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka menengah. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai kurangnya sosialisasi oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat untuk berpastisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan kemudian masih banyaknya program pembangunan yang belum terealisasikan faktor salah satunya adalah tingginya dana yang dikeluarkan menjadi kendala dalam pembangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pelaksanaan musrenbang tahun 2023 di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara belum optimal. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan musrenbang di Desa Siborna Bunut yakni banyaknya usulan dalam musrenbang desa dan keterbatasannya anggaran.
Peatland Management Policy: How to Build a Good Public-Private Partnership? Zulkarnaini, Zulkarnaini; Nasution, Mimin Sundari; Meiwanda, Geovani; Istihat, Yusman; Bedasari, Hafzana
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v12i1.985

Abstract

Despite the government of Indonesia’s best efforts, several issues have arisen from the lack of policy integration on implementing comprehensive policies for appropriate peatland management. Criticism claims that many current policies put short-term financial gain ahead of long-term sustainability. This study looks at the dynamics resulting from Indonesia’s disjointed implementation of the country’s peatland policy. This research examines laws and regulations on policy concerns adopted in peatland management through a public policy and legal approach. The study’s conclusions highlight the contradictory state of Indonesia’s peatland policy, which is marked by shifts that highlight competing values—giving development and sustainability equal weight, for example. During the dry season, smoke, recurrent fires, and associated health issues are inevitable.
Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023 di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Yuhana, Ledy; Bedasari, Hafzana
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6507

Abstract

Musrenbang merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka menengah. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai kurangnya sosialisasi oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat untuk berpastisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan kemudian masih banyaknya program pembangunan yang belum terealisasikan faktor salah satunya adalah tingginya dana yang dikeluarkan menjadi kendala dalam pembangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pelaksanaan musrenbang tahun 2023 di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara belum optimal. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan musrenbang di Desa Siborna Bunut yakni banyaknya usulan dalam musrenbang desa dan keterbatasannya anggaran.