Claim Missing Document
Check
Articles

Transformasi Digital dan Penerapan Teknologi Terbarukan di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung Rauf, Eka Ubaya Taruna; Wisnaningsih, Wisnaningsih; Kusumastuti, Henni; Dewi, Lies Kumara
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2025): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jm-pkm.v4i2.3105

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan penerapan teknologi terbarukan di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi, kegiatan ekonomi lokal, dan minimnya pemahaman mengenai energi terbarukan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi observasi, sosialisasi, pelatihan, praktik, serta pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, seperti pengelolaan administrasi berbasis aplikasi dan pemasaran produk UMKM melalui media sosial. Selain itu, program percontohan penggunaan panel surya serta penguatan bank sampah digital mampu meningkatkan kesadaran lingkungan. Kegiatan ini diharapkan berlanjut dengan dukungan pemerintah dan perguruan tinggi untuk membentuk masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Transformasi Digital dan Penerapan Teknologi Terbarukan di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung Eka Ubaya Taruna Rauf; Wisnaningsih Wisnaningsih; Henni Kusumastuti; Lies Kumara Dewi
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2025): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jm-pkm.v4i2.3105

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan penerapan teknologi terbarukan di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi, kegiatan ekonomi lokal, dan minimnya pemahaman mengenai energi terbarukan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi observasi, sosialisasi, pelatihan, praktik, serta pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, seperti pengelolaan administrasi berbasis aplikasi dan pemasaran produk UMKM melalui media sosial. Selain itu, program percontohan penggunaan panel surya serta penguatan bank sampah digital mampu meningkatkan kesadaran lingkungan. Kegiatan ini diharapkan berlanjut dengan dukungan pemerintah dan perguruan tinggi untuk membentuk masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG Eka Ubaya Taruna Rauf; Malik Malik; Aulia Rahmawati; Wisnaningsih Wisnaningsih
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2024): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/km9mca87

Abstract

Desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Desain penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kualitatif Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan dalam meringankan beban masyarakat miskin di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung telah terlaksana melalui dimensi yaitu, (a) Faktor komunikasi, (2) Faktor sumber daya manusia, pelaksana/pendamping, (3) Disposisi/sikap pelaksana, (4) Struktur birokrasi secara umum sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal karena masih ada aspek yang belum berjalan optimal. Aspek yang menghambat implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan dalam meringankan beban masyarakat miskin di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung yaitu (a) Aspek komunikasi, program belum tersosialisasi dengan baik (b) Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam implementasi kebijakan (c) Belum adanya pengawasan terhadap implementasi program dengan baik.
IMPLEMENTASI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA OLEH TNI AD KODIM 0410/KBL SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANJANG, KOTA BANDAR LAMPUNG Lies Kumara Dewi; Eka Ubaya Taruna Rauf
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2024): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/3e0kgk43

Abstract

Program TMMD adalah sebuah inisiatif bersama antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat laju pembangunan, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan. Melalui program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Kegiatan TMMD tidak hanya mencakup pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, tetapi juga mencakup kegiatan non-fisik seperti penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, masyarakat, serta instansi terkait. Melalui pembangunan berbagai infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, TMMD diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Contoh nyata dari program ini adalah pelaksanaan TMMD di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, yang melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan tokoh masyarakat. TNI bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat bahu-membahu membangun desa. Kegiatan fisik dan non-fisik yang dilaksanakan dalam TMMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempererat tali silaturahmi antara TNI dan rakyat.
PENERAPAN PT PELABUHAN INDONESIA REGIONAL II (PERSERO) CABANG PANJANG DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS TINGGI Eka Ubaya Taruna Rauf; Malik Malik; Rahul Ray Akbar Nahoda
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/cgtyph83

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penerapan dan Pelayanan berkualitas tinggi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang. Metode  yang digunakan analisis kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.  Penerapan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang telah melakukan peningkatan kapasitas pelabuhan untuk membenahi keterbatasan infrastruktur dan fasilitas dimana sering terjadi antrian kapal dan penumpukan peti kemas, peningkatan kapasitas pelayanan untuk menyesuaikan prosedur dan regulasi yang berlaku di pelabuhan dengan regulasi di instansi terkait lainnya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pengguna jasa dan peningkatan efisiensi operasional untuk pelayanan yang berbelit-belit dan tidak efisien dan Pelayanan berkualitas tinggi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Namun, upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dan persaingan yang semakin ketat.
KOORDINASI PEMERINTAHAN DESA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PASAR MURAH DI DESA BUMI AJI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Henni Kusumastuti; Eka Ubaya Taruna Rauf; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/ec4jmm39

Abstract

Program pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tergolong berisiko sosial. Program ini dilaksanakan di Desa Bumi Aji, yang dipilih karena mayoritas penduduknya masih berpenghasilan rendah. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan program ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, terutama terkait kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami koordinasi pemerintahan Desa Bumi Aji serta pelaksanaan program pasar murah di wilayah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bumi Aji dalam pelaksanaan program pasar murah telah berjalan, tetapi masih terdapat aparat desa yang kurang mampu berkoordinasi dengan baik. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui hasil musyawarah terkait pembentukan kepengurusan pasar murah. Pelaksanaan program ini di Desa Bumi Aji mencakup tujuan, ruang lingkup, wilayah pelaksanaan, dan tata cara pelaksanaannya.
MEMISKINKAN KORUPTOR SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN POLITIK HUKUM INDONESIA Yuli Purwanti; Eka Ubaya Taruna Rauf; Satriya Surya Pratama; Mohammad Lutfi; Irwan Jaya Diwirya; Mirwansyah Mirwansyah
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/12357882

Abstract

Memiskinkan koruptor sebagai politik hukum pidana dalam hal pemberantasan korupsi  dan pemiskinan koruptor juga dianggap sebagai langkah yang efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta tidak melanggar hak asasi manusia karena yang disita adalah hasil korupsi yang merupakan kekayaan yang dimiliki  masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis  hukum pidana dari aspek sosiologis tentang memiskinkan koruptor sebagai Upaya penegakan hukum dan politik hukum Indonesia dari aspek yuridis dan sosiologis. dari korupsi yang dialihkan ke pihak lain untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak korupsinya Dalam penerapannya memiskinkan  koruptor tersebut adalah dengan, harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana akan terkuras karena selain membayar uang pengganti sebesar dana yang terbukti dikorup dalam sidang pengadilan, juga membayar denda yang ditetapkan pengadilan. Memiskinkan koruptor segera mungkin untuk ditegaskan dalam sebuah peraturan yang jelas agar dapat menjadi arah kebijakan atau politik hukum pidana pada tindak pidana korupsi. Menerapkan undang-undang pencucian uang sebagai Upaya memiskinkan koruptor. Salah satu upaya dalam memiskinkan koruptor yang telah dilakukan selama ini adalah dengan menerapkan undang-undang pencucian uang, untuk mengungkap hasil.
SISTEM INFORMASI MOBILE DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN BPJS KEPADA MASYARAKAT DI PUSKESMAS NGARAS KECAMATAN NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT Eka Ubaya Taruna Rauf; Henni Kusumastuti; Fajar Sasora
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/n9n7vf44

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Sistem Informasi Mobile serta mengkaji optimalisasi pelayanan BPJS di Puskesmas Ngaras, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Mobile di Puskesmas Ngaras telah berjalan dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur. Hal ini tercermin dari kemudahan dalam pengolahan data, kecepatan penyampaian informasi, serta fleksibilitas layanan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait kesalahan dalam proses pendaftaran dan pembaruan data pasien. Sementara itu, pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Ngaras dinilai cukup baik dan telah memenuhi prinsip pelayanan yang diharapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti waktu respons yang belum optimal dan prosedur pelayanan yang cenderung lama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas petugas dalam menyampaikan informasi kepada pasien, sehingga beberapa pasien masih merasa kurang puas dengan layanan yang diberikan. Sebagai upaya perbaikan, disarankan agar pihak puskesmas melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan serta manfaat dari Sistem Informasi Mobile. Dengan demikian, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan dapat meningkat, sekaligus mendorong mereka untuk lebih aktif menggunakan layanan yang tersedia. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan dari petugas BPJS Kesehatan agar dapat memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi pasien.
OPTIMALISASI IMPLEMENTASI APLIKASI E-KINERJA DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI BKPSDM KOTA BANDAR LAMPUNG Eka Ubaya Taruna Rauf; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/vkqddp68

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi implementasi aplikasi E-Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandar Lampung serta mengevaluasi pengembangan e-government di instansi tersebut. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi implementasi aplikasi E-Kinerja di BKPSDM Kota Bandar Lampung memiliki potensi dalam meningkatkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi pegawai. Namun, pencapaian tujuan ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman pegawai dalam menggunakan sistem E-Kinerja secara daring, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya literasi teknologi terkait penggunaan komputer dan internet. Selain itu, pengembangan e-government di BKPSDM Kota Bandar Lampung mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, terdapat kendala seperti ketergantungan pada layanan server pihak ketiga dalam operasional aplikasi E-Kinerja. Kendati demikian, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah patut diapresiasi. Dengan pengembangan e-government yang berkelanjutan, BKPSDM Kota Bandar Lampung berpotensi menjadi contoh bagi instansi pemerintah lain dalam memberikan pelayanan yang lebih andal, fleksibel, serta aman bagi masyarakat.
KONTRIBUSI PENYULUH KB TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDARLAMPUNG Eka Ubaya Taruna Rauf; Henni Kusumastuti; Wisnaningsih Wisnaningsih; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/31bcmg78

Abstract

Di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung, masih ditemukan kasus anak yang mengalami stunting di beberapa kelurahan. Tercatat dua anak mengalami stunting di Kelurahan Rajabasa Nunyai, empat anak di Kelurahan Gedung Meneng, dan lima anak di Kelurahan Rajabasa Jaya. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program penanganan stunting oleh para penyuluh di lapangan adalah keterbatasan jumlah tenaga penyuluh. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mengikuti program pencegahan stunting, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para penyuluh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi stunting serta mengevaluasi kinerja para penyuluh Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (PKKB) di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan, termasuk penambahan jumlah penyuluh dan penerapan metode penyuluhan yang lebih kreatif, terutama dalam layanan konseling kepada masyarakat. Temuan ini memperkuat fakta bahwa kasus stunting akibat kekurangan gizi masih terjadi di Kelurahan Gedung Meneng, Rajabasa Jaya, dan Rajabasa.