Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.874
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Jurnal Administrasi Publik (JAP) JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal MANAJERIAL Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan International Journal of Supply Chain Management JURNAL GOVERNANSI Jambura Journal of Community Empowerment MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik The Journal of Society and Media PERSPEKTIF Khazanah Sosial PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Journal of Contemporary Governance and Public Policy Journal La Sociale Jurnal Ilmu Administrasi Negara Journal of Law, Poliitic and Humanities PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi JANE (Jurnal Administrasi Negara) IIJSE
Asep Sumaryana
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JANE (Jurnal Administrasi Negara)

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PE Firrie Ninditha Putri; Asep Sumaryana; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41262

Abstract

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah melalui kebijakan dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di Kota Bogor. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya interaksi manusia dari berbagai kalangan sehingga menjadikan Kota Bogor sebagai kawasan yang dapat memicu terjadinya penyebaran HIV/AIDS terutama melalui dua cara yaitu hubungan seks yang tidak aman dan NAPZA suntik.Implementasi suatu layanan kesehatan dapat berjalan dengan baik atau tidak diperlukan adanya kebijakan pemerintah pusat yang diterjemahkan dalam kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian yaitu studi kasus, dan peneltian ini mengunakan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan HIV/AIDS di Kota Bogor terbilang cukup baik, karena telah dapat menurunkan kasus positif setiap tahunnya. Demikian masih banyak yang perlu dibenahi konsep 3 zero pada tahun 2030, dengan maksud untuk menghilangkan kasus baru, kasus kematian yang disebabkan oleh HIV/AIDS, dan diskriminasi yang diterima oleh ODHA. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2016 oleh KPA masih terbilang belum maksimal yang poin utamanya adalah dalam pihak-pihak terkait. Pihak terkait sebagaimana dimaksud yang menjadi permasalahan utama adalah Pemerintah Kota Bogor dan masyarakat Kota Bogor. Saran praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan perhatian khusus bagi pengembangan penuntasan permasalahan HIV/AIDS khususnya bagi Pemerintah Kota Bogor. Pelatihan yang berkaitan dengan cara penangan secara psikologis terhadap ODHA memerlukan teknik-teknik yang pasti agar tidak adanya rasa putus asa dari ODHA dan tetap hendak untuk mengikuti pengobatan secara berkala.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PAJAK E-FILING OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA Kholisatul Ulumi; Asep Sumaryana; Soedirman Soeyoso Putro
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.28689

Abstract

Direktur Jenderal Pajak telah memudahkan sistem pelaporan pajak dengan menghadirkan sistem pelaporan pajak online yang disebut dengan e-filing. Namun, di Kecamatan Sumedang Utara masih banyak wajib pajak ASN yang tidak memahami cara lapor e-filing dan tidak mengetahui dasar hukum diwajibkannya e-filing. Padahal KPP Pratama Sumedang telah melakukan sosialisasi sistem pelaporan pajak e-filing pada wajib pajak ASN di Kecamatan Sumedang Utara. Menurut Everett Rogers (1983) ada empat elemen dalam difusi inovasi inovasi yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu dan sistem sosial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitaif. Data dikumpulkan kemudian dianalisis dan dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan ada aspek dalam elemen sosialisasi inovasi Everett Rogers yang tidak dipenuhi oleh KPP Pratama Sumedang. Pada elemen inovasi aspek yang tidak dipenuhi oleh KPP Pratama Sumedang adalah inovasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi social Kecamatan Sumedang Utara. Pada elemen saluran komunikasi, komunikasi yang dilakukan KPP Pratama Sumedang masih kurang. Pada elemen waktu, kecepatan adopsinya masih rendah. Pada elemen sistem sosial, inovasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi sosial ASN di Kecamatan Sumedang Utara.
PEMANTAUAN KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN GARUT KOTA OLEH TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN GARUT Kurnia Muhamad Ramdhan; Asep Sumaryana; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v2i1.13680

Abstract

Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang merefleksikan kegiatan Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. Latar belakang dari penelitian ini ialah tercetusnya kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima yang diprakarsai pada era kepemimpinan Rudy Gunawan selaku Bupati Garut Periode 2014 – 2019, sebagai upaya dalam menata kembali pusat perkotaan dan menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar pusat kota, hingga dalam praktiknya ditemukan suatu kendala dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang disebabkan karena tidak efektifnya kegiatan pemantauan (monitoring) kebijakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari William N. Dunn (1999), beliau mengemukakan bahwa Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi yaitu Eksplanasi, Akuntansi, Pemeriksaan, dan Kepatuhan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi non- partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber dijadikan sebagai pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Berdasarkan penelitian Penulis, nyatanya kegiatan pemantauan kebijakan tidak dapat dipandang sebelah mata, dikarenakan pemantauan kebijakan memiliki peran yang vital dalam menilai dan mengawal sejauh mana kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor tujuan dan sasaran kebijakan tersebut, sehingga Pemantauan Kebijakan tidak dapat hanya dimaknai secara harfiah saja, perlu dilakukan elaborasi yang mendalam, seperti pada aspek Kepatuhan, Pemeriksaan, Akuntansi, dan/ atau Eksplanasi, karena hasil dari pemantauan kebijakan dapat dijadikan acuan untuk melakukan upaya koreksi/ modifikasi kebijakan. ABSTRACT This paper presents the results of research that seeks to reflect the monitoring activities Structuring Street Vendors Policy in Garut Kota subdistrict by Team Arrangement and Empowerment of Street Vendors Garut. The background of this study is that the conclusions of the policy Structuring Street Vendor initiated the era of the leadership of Rudy Gunawan as Garut Regent Period of 2014 - 2019, as an effort to restructure the urban centers and curb the street vendors who sell at around the center of town, up in practice found a constraint on the implementation of the policy caused by lack of effective monitoring policy. The theory used in this study came from William N. Dunn (1999), he argued that the monitoring of at least play four functions, namely Explanation, Accounting, Auditing, and Compliance. This research is conducted by using descriptive and qualitative approach. Data obtained using literature study and field studies in the form of non-participant observation, in-depth interviews, and documentation. Triangulation techniques serve as a source of data validity checking in the study, then the data is reduced, presented, and the conclusions drawn. Based on the study of author, in fact monitoring policy can not be underestimated, because the monitoring policy has a vital role in assessing and guarding the extent to which the policy is being implemented to run in accordance with the corridor aims and objectives of the policy. So, the monitoring policy can not be simply interpreted a literal, depth elaboration is necessary, as in the aspect of Compliance, Auditing, Accounting, and/ or Explanation, because the results of the monitoring policy could be use as a reference to make efforts correction/ modification of the policy.
PERAN KLIEN DAN KOALISI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN BOGOR Dary Amalia Fathin; Asep Sumaryana; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45135

Abstract

This research is motivated by the policy of the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia No. 70 of 2009 whose implementation has not been optimal in Bogor Regency. It is known that the role played by the Cibinong SLBN as the source center has not run optimally. This study aims to examine more deeply the role or support provided by the Client (Target Group) and Coalition (Non-Government Actors) towards implementing inclusive education in Bogor Regency. This study uses the policy implementation model revealed by Najam (1995) regarding five critical factors that explain the success and failure of policy implementation. One of the critical factors expressed by Najam is the support of the Client and the Coalition. This research uses a descriptive qualitative approach. The informants in this study were 25 people, including 6 principals and 6 teachers at the six public elementary schools in Cibinong District, 6 parents of students with special needs, 6 school committees, and 1 head of the Cibinong SLBN Resource Center. Data collection techniques used are in-depth interviews and observation.The results showed that the support provided by the client was not optimal due to the busyness of the parents, the lack of understanding of the parents regarding the handling of children with special needs, as well as economic factors that made parents unable to take their children to doctors, therapists, or psychologists. The lack of socialization to all school members also causes the support that can be given to children with special needs and the implementation of inclusive education in schools is not yet optimal. Meanwhile, the support provided by the resource center has not been optimal due to problems in the number of human resources, distance, and time, as well as the lack of government support for the role played by SLBN Cibinong as a Resource Center. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 yang implementasinya belum optimal di Kabupaten Bogor. Diketahui bahwa peran yang dijalankan oleh SLBN Cibinong selaku pusat sumber belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran atau dukungan yang diberikan oleh Klien (Kelompok Sasaran) dan Koalisi (Aktor non Pemerintah) terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Najam (1995) mengenai lima faktor kritis yang menjelaskan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Salah satu faktor kritis yang diungkapkan oleh Najam ialah dukungan Klien dan Koalisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang meliputi 6 Kepala Sekolah dan 6 Guru di keeanam SDN di Kecamatan Cibinong, 6 Orang Tua Murid ABK, 6 Komite Sekolah, serta 1 Kepala RC SLBN Cibinong. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara mendalam, dan observasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa belum optimalnya dukungan yang diberikan oleh klien disebabkan karena faktor kesibukan yang dimiliki orang tua, kurangnya pemahaman orang tua terkait penanganan ABK, serta faktor ekonomi yang membuat orang tua tidak bisa membawa anaknya ke dokter, terapis, maupun psikolog. Kurangnya sosialisasi kepada seluruh warga sekolah juga menyebabkan belum optimalnya dukungan yang dapat diberikan kepada ABK maupun penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Sementara itu, belum optimalnya dukungan yang diberikan oleh pusat sumber dikarenakan persoalan kuantitas SDM, jarak, dan, waktu, serta kurangnya dukungan pemerintah terhadap peran yang dijalankan SLBN Cibinong sebagai Pusat Sumber.
Co-Authors AD. Saefullah Ahmad Buchari Anton Hilman Aprianti, Faridah Arip Rahman Sudrajat Bahrullah Akbar Bakti, Olivia Sativa Billah, Muhammad Munasir Buchari, R. Achmad Buchari, Raden Ahmad Budiman Rusli Candradewini Candradewini Candradewini Cucun Ahmad Syamsurijal Cut Zulfahnur Syafitri Darto Darto Dary Amalia Fathin Dedi Sukarno Dedi Sukarno Dewi, Maya Puspita Dicky Darsono Eka Putra Didin Muhafidin Elisa Susanti Elisa Susanti Entang Adhy Muchtar Entang Adhy Muhtar Firrie Ninditha Putri Herijanto Bekti Heru Nurasa Hidayat, Dede Fitra Sarip JB Kristiadi Josy Adiwisastra Josy Adiwisastra Kholisatul Ulumi Kokom Komalasari Kurdi Kurnia Muhamad Ramdhan Lia Melanie Ginting Lia Melanie Ginting Mia Rosmiati Mudiyati Rahmatunnisa Ndruru, Eldad Chalis Natha Nias Okparizan Okparizan Prayoga Bestari Raden Ahmad Buchari Raden Ahmad Buchari Raden Ahmad Buchari Ramadhan Pancasilawan Ramdhan, Kurnia Muhamad Rd. Ahmad Buchari Rita Myrna Rosita Novi Andari Rusdiati Rumiah Sawitri Budi Utami Setiadi Setiadi Sinta Ningrum Sjafrudin Mosii Slamet Usman Ismanto Slamet Usman Ismanto Soedirman Soeyoso Putro Suherlan Suherlan Syifa Rachmania Komara Tachjan Tachjan Tahjan Tahjan Tahjan Tahjan Tahjan, Tahjan Triesna Priastuti Trivianti Lestari Wardoyo, Munadjat Yanhar Jamaluddin Yanhar Jamaluddin, Yanhar Yogi Suprayogi Sugandi Yogi Suprayogi Sugandi Zaenal Hirawan Zahratunnisa, Rifqa