Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REPERTORIUM Jurnal Privat Law Privat Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Transformasi dan Inovasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Medika: Medika
Diana Tantri Cahyaningsih
Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta Center for Regional Policy and Institutional, Sebelas Maret University, Surakarta
Religion Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ASUH DI YAYASAN SYAMSU DHUHANA PANTI ASUHAN ADHSA KARTASURA Wicaksono, Ashari Imam; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25578

Abstract

AbstractThis article aims to determine the shape of the protection law done Orphanage Adhsa against the foster care. Research results: 1) form of perlindungn law of Adhsa Orphanage performed against the foster care who done The Asuhan Adhsa: a) the legal protection of the child as recognized by the way: the surrender of foster care to the Orphanage Adhsa done the family, relatives, Chairman of the RT or child living quarters, and the authorities/police, b) responsibility as guardian of foster care that replaces the responsibility of his parents who could no longer take responsibility for the child, It is based on Article 26 of the Act No. 17 Tahun 2017 on the protection of Children, c) legal protection, related to the role of The Asuhanyaitu do prevention against children who do not get the legal protection of a parent or other person against child exploitation.Keywords: protection; law; orphanages; children’s orphanage.AbstrakTujuan  artikel  ini  adalah  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  anak  asuh  yang  dilakukan  Panti Asuhan Adhsa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, selanjutnya dianalisis secara deskriptif terkait dengan bentuk perlindungan hokum yang dilakukan di Panti Asuhan Adhsa. Teknik analisis data menggunakan data interaktif yang terdiri dari reduksi data, analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: 1) Bentuk perlindungn hukum yang dilakukan Panti Asuhan Adhsa terhadap anak asuh yang dilakukanPanti Asuhan Adhsa ini antara lain: a) Perlindungan hukum diakui sebagai anak dengan cara: penyerahan anak asuh kepada Panti Asuhan Adhsa dilakukan oleh pihak keluarga, sanak saudara, ketua RT tempat tinggal anak tersbut, dan pihak yang berwajib / kepolisian, b) Tanggung jawab sebagai wali dari anak asuh yang menggantikan tanggung jawab orang tuanya yang tidak bisa lagi bertanggung jawab atas anak tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 17 Tahun2017 tentang Perlindungan Anak, c) Perlindungan hukum, terkait dengan peran Panti Asuhan yaitu melakukan pencegahan terhadap anak yang tidak mendapatkan perlindugan hukum dari orang tua maupun orang lain terhadap eksploitasi anak.Kata Kunci: Perlindungan; hukum; panti asuhan; anak asuh.
PROBLEMATIKA PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DALAM PELAKSANAAN PERWALIAN DITINJAU DARI PERMENSOS NOMOR 30/HUK/2011 TENTANG STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (Studi pada Panti Asuhan Gunungan) Widagdo, Reza Wahyu; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25616

Abstract

AbstractThis article aims to determine the problematic role of orphanage in the implementation of guardianship from the perspective of Permensos Number 30 / HUK / 2011 on National Standard of Child Care for Child Welfare Institutions. The research is a kind of descriptive empirical legal research. Research approach using case and statutory approach. Types of data in the form of primary data where the main data derived from the results of empirical research conducted as well as secondary data obtained from literature materials related to the problem or research material. Based on the research results it can be seen that, the implementation of guardianship by the Panti Asuhan Gunungan experienced various problems, but despite experiencing various problems, the role undertaken by the Panti Asuhan Gunungan can run although there are various problems causing inconsistency with Permensos Number 30 / HUK / 2011. Problems encountered include: barriers in trust procedures, barriers to self-care, funding constraints, and limited  caregivers  and  administrators. Solutions offered by the authors include: deregulation of guardianship related rules, caregivers dealing letters and intensive communication between caregivers and foster children, open charity shop and find more donators, and use social media to find caregivers that are voluntary or voluntary.Keywords: Problematic Guardianship, Child Social Welfare Institution.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika panti asuhan dalam pelaksanaan perwalian ditinjau dari  Permensos  Nomor  30/HUK/2011  tentang  Standar  Nasional  Pengasuhan Anak  untuk  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif  .Pendekatan  penelitian  menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan perwalian oleh Panti Asuhan Gunungan mengalami berbagai problematika, tetapi meskipun mengalami berbagai problematika, peranan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Gunungan dapat berjalan meskipun terdapat berbagai problematika yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan Permensos Nomor 30/HUK/2011. Problematika yang dihadapi diantaranya: hambatan dalam prosedur perwalian, hambatan mengenai diri anak asuh, hambatan pendanaan, dan terbatasnya tenaga pengasuh dan pengurus. Solusi yang ditawarkan oleh penulis diantaranya: deregulasi peraturan terkait perwalian, pengasuh melakukan pengurusan surat-surat serta komunikasi yang intensif antara pengasuh dan anak asuh agar tercipta kesatuan rasa, membuka charity shop dan mencari lebih banyak donator, dan menggunakan sosial media untuk mencari pengasuh yang bersifat voluntary atau sukarela.Kata Kunci: Problematika, Perwalian, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS MENGENAI KEWAJIBAN PELEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA Kuncoro, Guritno Tri; Cahyaningsih, Diana Tantri; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19244

Abstract

Abstract This Article examines the effectiveness in the implementation of Article 16 paragraph (1) letter c of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position on Fingerprint Adjustment to Minuta Deed. The problems that occur in connection with the implementation of such articles in the practice of notarial and legal consequences if the Agent does not put fingerprints on the Minuta Deed. This research is a descriptive sociological or empirical legal research using qualitative approach. Primary data sources in this study were Notary and his staff at the Office of Notary Surakarta Soenarto, S.H. and in the Office of Notary Boyolali Diyah Setiyowati Secondary data obtained by researchers through literature study and document studies. Data collection techniques are documentation, observation, and interview. The method of analysis of legal materials used is descriptive qualitative.Based on the result of the research and discussion, the conclusion about the fingerprint attachment to the Minuta Deed is explained by Article 4 paragraph (1) letter c of Law Number 2 Year 2014 regarding the Amendment of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position held As the basis of the rules to be adhered to in the fingerprint adherence Against the Minuta Deed which serves to prove that the Attendance is actually facing the Notary. If the Attachment fingerprint Against not executed by a Notary will have legal effect, is sanction for the Notary concerned. Based on the results of research from resource-informant researcher explained that in the areas of the speakers concerned have not encountered irregularities against fingerprint sticking obligations Against the Minuta Deed. Keywords: Fingerprint, Minuta Deed, Position Notary  Abstrak Artikel ini mengkaji mengenai efektivitas dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta. Adapun permasalahan yang terjadi kaitannya dengan implementasi pasal tersebut di praktek kenotariatan dan akibat hukum apabila Penghadap tidak membubuhkan sidik jari pada Minuta Akta.Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Notaris dan stafnya di Kantor Notaris Kota Surakarta Soenarto, S.H. dan di Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Diyah Setiyowati. data sekunder diperoleh peneliti melalui studi pustaka dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan mengenai pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta yang oleh narasumber peneliti dijelaskan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilaksanakan sebagai dasar peraturan yang harus ditaati dalam pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta yang berfungsi untuk membuktikan bahwa Penghadap benar-benar secara nyata menghadap ke Notaris. Apabila pelekatan sidik jari Penghadap tidak dilaksanakan oleh Notaris akan menimbulkan akibat hukum, yakni sanksi bagi Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dari narasumber-narasumber peneliti dijelaskan bahwa di daerah narasumber-narasumber yang berangkutan belum ditemui penyimpangan terhadap kewajiban  pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta.Kata kunci: Sidik Jari, Minuta Akta, Jabatan Notaris
Marriage Agreement on Common Property in Marriage (Comparative Study of Indonesia and The United States) Handayani, Wiwid Putri; Cahyaningsih, Diana Tantri
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 6 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i2.4617

Abstract

This article compares Indonesia and the United States to discuss a prenuptial agreement for joint marital assets. Indonesia adheres to a civil law legal system by basing prenuptial agreement on Article 29 of the Marriage Law. Meanwhile, the United States, which adheres to a standard legal system, implements the Uniform Premarital and Marital Agreements Act (UPMAA). The research method used in this writing is legal research with a statutory approach and a comparative approach. The results of this research are the reasons for making a prenuptial agreement, among others, because the agreement will facilitate the division of assets, which will benefit both parties in the event of a divorce and as a step to prevent conflicts from arising in the future. The difference between prenuptial agreements between Indonesia and the United States is that for prenuptial agreements in Indonesia, each couple can freely determine the contents of the prenuptial agreement as long as it does not conflict with law, religion, decency, decency, or public order. Meanwhile, in the United States, each couple has specific restrictions regarding what can and cannot be written in the prenuptial agreement. So, freedom in making prenuptial agreements is still bound and limited to specific points.
Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status “Pencipta” Atas Hasil Artificial Intelligence Christi, Gladys Azalia; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 22 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14569001

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Artificial Intelligence sebagai subjek hukum dalam Hukum Nasional Indonesia dan mengetahui status hak cipta atas hasil Artificial Intelligence. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulis menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum nasional, AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum karena AI hanya menjalankan perintah dari manusia dan tidak dapat dipersonifikasikan sebagai manusia yang memiliki kecakapan hukum. Akan tetapi, AI dapat disamakan dengan kedudukan badan hukum yang juga dinyatakan sebagai subjek hukum, karena perkembangan AI akan menciptakan suatu era yang berdampak besar bagi kehidupan manusia. Kemudian hasil karya AI jika ditinjau dari UU Hak Cipta, tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena secara yuridis bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan secara teoretis bertentangan dengan teori kekayaan intelektual. Kendati demikian, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang dilakukan di Uni Eropa yakni pendekatan berbasis desain yang dikombinasikan dengan interpretasi kreativitas perancang. Sehingga untuk menentukan apakah suatu hasil karya AI dapat dilindungi oleh hak cipta, harus dinilai sejauh mana kontribusi pengguna terhadap penyempurnaan karya tersebut.
INKONSISTENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM MENERAPKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DALAM SENGKETA MEREK Wijaya, Antonius Ivananda Dias; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 22 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14526267

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan inkonsistensi Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan sengketa Merek Terkenal serta bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian yang membahas mengenai sengketa merek. Hasil penelitian ini adalah putusan-putusan Mahkamah Agung yang dikaji dalam penelitian ini menyimpulkan adanya inkonsistensi Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal. Mahkamah Agung belum dapat memberikan mekanisme perlindungan yang tepat dalam menghadapi kondisi kekosongan hukum perihal definisi Merek Terkenal. Hal ini berimplikasi pada beragam penafsiran dalam mempertimbangkan keterkenalan suatu merek. Pertimbangan yang diberikan Mahkamah Agung belum menunjukan keadilan dan kesinambungan dengan ratifikasi kesepakatan internasional perihal perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal. Di mana Hakim seharusnya dapat mengacu pada yuriprudensi dalam penyelesaian sengketa Merek Terkenal, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi terhadap hal tersebut sehingga belum tercipta kepastian hukum perihal perlindungan terhadap Merek Terkenal
L PELATIHAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI KABUPATEN SUKOHARJO Leny Noviani; Budiati, Atik Catur; Tuhana; Cahyaningsih, Diana Tantri; Wirajaya, Asep Yudha; Sudarsana; Setyowati, Kristina; Khoiriyah, Siti; Supriyadi; Rinanto, Yudi
Transformasi dan Inovasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 1 (2025): Volume 5, Nomor 1, Januari 2025
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jpm.v5n1.p32-38

Abstract

The Sukoharjo Regency Government regrouped 16 elementary schools (SD) into 8 SD in 2022. This regrouping was legalized through Regent's Decree No. 420/376/2022 dated July 12, 2022. One of the reasons for this regrouping was because the number of students was small and not growing. The problem that is a priority for partners is how to overcome misconceptions about the implementation of local wisdom in elementary schools so that it can improve the quality of graduates so that it can increase public interest. The solution to overcome this is the socialization of the concept of local wisdom curriculum, which includes religious content, character education, and local wisdom-based learning. This service method uses a participatory approach. The training activity was attended by 60 people, consisting of school supervisors, principals, and teachers. Participants' understanding of the material can be seen from the participants' ability to compile local content work programs, which are outlined in mind maps during the training activities. Based on feedback from participants, it shows that participants consider this training program very good in terms of: clarity of activity objectives, relevance of activities to participant needs, systematic presentation of materials, added value of the materials presented, time allocation, and achievement of activity objectives.
Marriage Agreement on Common Property in Marriage (Comparative Study of Indonesia and The United States) Handayani, Wiwid Putri; Cahyaningsih, Diana Tantri
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i2.4617

Abstract

This article compares Indonesia and the United States to discuss a prenuptial agreement for joint marital assets. Indonesia adheres to a civil law legal system by basing prenuptial agreement on Article 29 of the Marriage Law. Meanwhile, the United States, which adheres to a standard legal system, implements the Uniform Premarital and Marital Agreements Act (UPMAA). The research method used in this writing is legal research with a statutory approach and a comparative approach. The results of this research are the reasons for making a prenuptial agreement, among others, because the agreement will facilitate the division of assets, which will benefit both parties in the event of a divorce and as a step to prevent conflicts from arising in the future. The difference between prenuptial agreements between Indonesia and the United States is that for prenuptial agreements in Indonesia, each couple can freely determine the contents of the prenuptial agreement as long as it does not conflict with law, religion, decency, decency, or public order. Meanwhile, in the United States, each couple has specific restrictions regarding what can and cannot be written in the prenuptial agreement. So, freedom in making prenuptial agreements is still bound and limited to specific points.
Penguatan Peran Galeri Investasi Dalam Meningkatkan Literasi Tentang Nilai Ekonomi Karbon Dan Aktivitas Pasar Karbon di Solo Raya Muryanto, Yudho Taruno; Sudarwanto, Albertus Sentot; Sulistiyono, Adi; Kharisma, Dona Budi; Tuhana, Tuhana; Cahyaningsih, Diana Tantri; Suryono, Arief; Saptanti, Noor
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/phze0j52

Abstract

Kompleksitas permasalahan dalam penanganan perubahan iklim telah menuntut adanya inovasi dalam sistem penurunan emisi gas rumah kaca. Kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ditandai dengan Paris Agreement yang menjadi seruan bagi seluruh negara agar dapat berkontribusi dalam menjaga batas pencemaran lingkungan dan menunjukkan komitmennya untuk  memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi landasan bagi pemberlakuan bursa karbon sebagai salah satu sarana untuk mencapai Net Zero Emision di Indonesia. Permasalahan muncul ketika aktivitas ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal karena minimnya jumlah korporasi yang terlibat langsung dalam perdagangan karbon di Bursa Efek Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan preskriptif, pragmatis, persuasif dan evaluatif untuk memperkuat peran Galeri Investasi dalam mensosialisasikan bursa karbon kepada pelaku Industri yang ada di wilayah Solo Raya. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada perwakilan PT. Konimex serta menganalisis potensi keuntungan dari aktivitas industri tersebut dalam bursa karbon. Hasil observasi dalam proses pengabdian menunjukkan bahwa PT. Konimex telah memiliki pedoman komitmen pencapaian PROPER Biru dalam proses produksi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kendati demikian, belum ada agenda untuk terjun dalam bursa karbon. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh IDX Carbon, telah terlihat peluang dan strategi yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Konimex untuk dapat ikut serta dalam perdagangan karbon di Indonesia. Pendekatan dan agenda serupa perlu terus dilakukan terhadap industri-industri skala nasional yang ada di Solo Raya.  
Formulation of Legal and Regulatory Models of Carbon Units as Collateral Objects in Indonesia Cahyaningsih, Diana Tantri; Kharisma, Dona Budi; Alethea Majid, Alisha Vinia
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6837

Abstract

The rise in GHG emissions has driven countries, including Indonesia, to commit to Net Zero Emissions through the 2015 Paris Agreement. One of Indonesia’s efforts is limiting carbon emissions via carbon trading. The traded object, carbon units, are categorized as securities with economic value, presenting an opportunity to use them as collateral. However, theres is no clear regulation governing this. This normative legal research uses statute and conceptual approaches, with primary and secondary legalmaterials on collateral law. The study aims to propose regulatory recommendations to enable the use of carbon units as collateral in Indonesia. The findings suggest that fiduciary is the most suitable binding meyhod, as it does not require physical delivery and allows execution through private sale under Article 31 of Indonesia Fiduciary Law. The lack of a valuation institution can be addressed by optimizing collaboration between public appraisers, like KJPP and GHG Validation and Verification instituions (LV/V GRK).
Co-Authors Adi Sulistiyono Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Alethea Majid, Alisha Vinia Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni Arief Suryono Asep Yudha Wirajaya Atik Catur Budiati Christi, Gladys Azalia Dona Budi Kharisma, Dona Budi Eko Hariyanti, Eko Handayani, Wiwid Putri Kuncoro, Guritno Tri Leny Noviani Maharani, Dhea Swasti Maharani, Dhea Swasti Rahmawati, Galih Saptanti, Noor Sari, Nurdiani Yusnita Setyawan, Adam Azis Rachma Setyawan, Adam Azis Rachma Setyowati, Kristina Siti Khoiriyah Sudarsana Supanto Supanto Supriyadi Tuhana Tuhana Tuhana Wicaksono, Ashari Imam Wicaksono, Ashari Imam Widagdo, Reza Wahyu Widagdo, Reza Wahyu Wijaya, Antonius Ivananda Dias Yudho Taruno Muryanto Yudi Rinanto