Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia REPERTORIUM Jurnal Privat Law Privat Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Transformasi dan Inovasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Multidisplin Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Medika: Medika Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Diana Tantri Cahyaningsih
Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta Center for Regional Policy and Institutional, Sebelas Maret University, Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
INKONSISTENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM MENERAPKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DALAM SENGKETA MEREK Wijaya, Antonius Ivananda Dias; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 22 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14526267

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan inkonsistensi Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan sengketa Merek Terkenal serta bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian yang membahas mengenai sengketa merek. Hasil penelitian ini adalah putusan-putusan Mahkamah Agung yang dikaji dalam penelitian ini menyimpulkan adanya inkonsistensi Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal. Mahkamah Agung belum dapat memberikan mekanisme perlindungan yang tepat dalam menghadapi kondisi kekosongan hukum perihal definisi Merek Terkenal. Hal ini berimplikasi pada beragam penafsiran dalam mempertimbangkan keterkenalan suatu merek. Pertimbangan yang diberikan Mahkamah Agung belum menunjukan keadilan dan kesinambungan dengan ratifikasi kesepakatan internasional perihal perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal. Di mana Hakim seharusnya dapat mengacu pada yuriprudensi dalam penyelesaian sengketa Merek Terkenal, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi terhadap hal tersebut sehingga belum tercipta kepastian hukum perihal perlindungan terhadap Merek Terkenal
L PELATIHAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI KABUPATEN SUKOHARJO Leny Noviani; Budiati, Atik Catur; Tuhana; Cahyaningsih, Diana Tantri; Wirajaya, Asep Yudha; Sudarsana; Setyowati, Kristina; Khoiriyah, Siti; Supriyadi; Rinanto, Yudi
Transformasi dan Inovasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 1 (2025): Volume 5, Nomor 1, Januari 2025
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jpm.v5n1.p32-38

Abstract

The Sukoharjo Regency Government regrouped 16 elementary schools (SD) into 8 SD in 2022. This regrouping was legalized through Regent's Decree No. 420/376/2022 dated July 12, 2022. One of the reasons for this regrouping was because the number of students was small and not growing. The problem that is a priority for partners is how to overcome misconceptions about the implementation of local wisdom in elementary schools so that it can improve the quality of graduates so that it can increase public interest. The solution to overcome this is the socialization of the concept of local wisdom curriculum, which includes religious content, character education, and local wisdom-based learning. This service method uses a participatory approach. The training activity was attended by 60 people, consisting of school supervisors, principals, and teachers. Participants' understanding of the material can be seen from the participants' ability to compile local content work programs, which are outlined in mind maps during the training activities. Based on feedback from participants, it shows that participants consider this training program very good in terms of: clarity of activity objectives, relevance of activities to participant needs, systematic presentation of materials, added value of the materials presented, time allocation, and achievement of activity objectives.
Marriage Agreement on Common Property in Marriage (Comparative Study of Indonesia and The United States) Handayani, Wiwid Putri; Cahyaningsih, Diana Tantri
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i2.4617

Abstract

This article compares Indonesia and the United States to discuss a prenuptial agreement for joint marital assets. Indonesia adheres to a civil law legal system by basing prenuptial agreement on Article 29 of the Marriage Law. Meanwhile, the United States, which adheres to a standard legal system, implements the Uniform Premarital and Marital Agreements Act (UPMAA). The research method used in this writing is legal research with a statutory approach and a comparative approach. The results of this research are the reasons for making a prenuptial agreement, among others, because the agreement will facilitate the division of assets, which will benefit both parties in the event of a divorce and as a step to prevent conflicts from arising in the future. The difference between prenuptial agreements between Indonesia and the United States is that for prenuptial agreements in Indonesia, each couple can freely determine the contents of the prenuptial agreement as long as it does not conflict with law, religion, decency, decency, or public order. Meanwhile, in the United States, each couple has specific restrictions regarding what can and cannot be written in the prenuptial agreement. So, freedom in making prenuptial agreements is still bound and limited to specific points.
Penguatan Peran Galeri Investasi Dalam Meningkatkan Literasi Tentang Nilai Ekonomi Karbon Dan Aktivitas Pasar Karbon di Solo Raya Muryanto, Yudho Taruno; Sudarwanto, Albertus Sentot; Sulistiyono, Adi; Kharisma, Dona Budi; Tuhana, Tuhana; Cahyaningsih, Diana Tantri; Suryono, Arief; Saptanti, Noor
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/phze0j52

Abstract

Kompleksitas permasalahan dalam penanganan perubahan iklim telah menuntut adanya inovasi dalam sistem penurunan emisi gas rumah kaca. Kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ditandai dengan Paris Agreement yang menjadi seruan bagi seluruh negara agar dapat berkontribusi dalam menjaga batas pencemaran lingkungan dan menunjukkan komitmennya untuk  memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi landasan bagi pemberlakuan bursa karbon sebagai salah satu sarana untuk mencapai Net Zero Emision di Indonesia. Permasalahan muncul ketika aktivitas ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal karena minimnya jumlah korporasi yang terlibat langsung dalam perdagangan karbon di Bursa Efek Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan preskriptif, pragmatis, persuasif dan evaluatif untuk memperkuat peran Galeri Investasi dalam mensosialisasikan bursa karbon kepada pelaku Industri yang ada di wilayah Solo Raya. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada perwakilan PT. Konimex serta menganalisis potensi keuntungan dari aktivitas industri tersebut dalam bursa karbon. Hasil observasi dalam proses pengabdian menunjukkan bahwa PT. Konimex telah memiliki pedoman komitmen pencapaian PROPER Biru dalam proses produksi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kendati demikian, belum ada agenda untuk terjun dalam bursa karbon. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh IDX Carbon, telah terlihat peluang dan strategi yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Konimex untuk dapat ikut serta dalam perdagangan karbon di Indonesia. Pendekatan dan agenda serupa perlu terus dilakukan terhadap industri-industri skala nasional yang ada di Solo Raya.  
Urgency of E-Commerce Act for Consumer Protection (Comparative Study in Indonesia, Singapore, and China) Cahyaningsih, Diana Tantri; Kharisma, Dona Budi; Agnjana, Goldwina Aphroditerri
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4430

Abstract

This research aims to discover the problems of regulation of electronic commerce (e-commerce) in Indonesia, Singapore, and China with a focus on Indonesia. This study also intends to construct e-commerce legislation to promote the expansion of the digital economy in many nations. This study focuses on legal research. Comparative and legal approaches are utilized in the study process. The legal documents utilized are e-commerce laws in Indonesia, Singapore, and China. In pandemic era, Indonesian e-commerce transactions had climbed by 50.8% with transactions reaching IDR 401 trillion. However, fraud in online transactions is one of the most reported crimes. As many as 28.7% of cybercrimes originate from fraud. The number of fraud cases, transaction security, and weak protection of personal data consumers are still central issues. The Information and Electronic Transactions Act, as revised by Act Number 19/2016 does not explicitly regulate e-commerce. Compared to Singapore, it has a Casetrust to increase consumer confidence and is supported by the Electronic Transactions Act (ETA).  Personal Data Protection Act 2012 (PDPA). E-commerce Act of the People’s Republic of China is supported by Personal Information Protection Act of the People's Republic of China.  The Act aims to give some legal certainty and predictability to online businesses.
Menguji Kepastian Hukum Prinsip Separate Legal Entity terhadap Permohonan Pailit Anak Perusahaan BUMN Persero Handayani, Wiwid Putri; Muryanto, Yudho Taruno; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum atas prinsip separate legal entity dalam kepailitan anak perusahaan BUMN Persero. Penelitian ini dilatarbelakangi karena terjadinya disparitas putusan pengadilan terhadap permohonan pailit anak perusahaan BUMN Persero, contohnya dalam permohonan pailit anak perusahaan BUMN Persero yang diajukan oleh permohonan pailit terhadap PT Indonesia Power yang diajukan Konsorsium Kinarya Liman Margaseta ditolak dengan pertimbangan bahwa kedudukan anak perusahaan sejajar dengan BUMN induk sebagai penyelenggara kepentingan publik sehingga memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Sebaliknya, putusan terhadap PT Kertas Leces (Persero) justru mengabulkan permohonan pailit dengan menegaskan statusnya sebagai badan hukum mandiri sebagaimana perseroan terbatas lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perusahaan BUMN Persero secara normatif merupakan badan hukum mandiri yang kekayaannya terpisah dari kekayaan negara, sehingga dapat dipailitkan sebagaimana perseroan terbatas lainnya. Namun, penafsiran hukum yang berbeda terhadap status aset sebagai bagian dari kepentingan negara menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi interpretasi dan penegasan norma untuk menjamin kepastian hukum dalam proses kepailitan anak perusahaan BUMN Persero.
Legal Protection for Buyers in Good Faith in Private-Deed Land Sales: The Dialetic of Certainty and Justice Lestari, Novi Sri; Cahyaningsih, Diana Tantri; Hartanto, Heri
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/019mks83

Abstract

This article examines legal protections for bona fide buyers in informal land transactions, referencing Cirebon District Court Decision Number 59/Pdt.G/2022/PN Cbn as a key legal basis. It focuses on the conflict between the formal land registration regime outlined in Article 19 of Law No. 5 of 1960 and Article 37 of Government Regulation No. 24 of 1997, which mandates a PPAT deed, and the reality of community-based informal transactions. The study employs a normative juridical approach, including legislative, case, and conceptual analyses, along with prescriptive-argumentative methods to interpret the judge's considerations. Findings indicate that the court evaluated the agreement’s validity, the seller's authority, payment status, and the plaintiff’s control over the property as grounds for ratifying the transaction. As a good-faith purchaser, the plaintiff deserves legal protection, making the decision a means to legitimize administrative processes judicially. This ruling promotes substantive justice and legal certainty by updating land registration data and highlights a regulatory gap: protection currently relies on litigation rather than preventive administrative measures. Strengthening administrative legalization procedures for private transactions and establishing normative criteria for good-faith buyers are crucial steps toward achieving just and certain land law in Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Kelalaian Sistem Perbankan Digital Larasati, Florentina Anggita Tiara; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam mencegah kehilangan dana nasabah serta mengkaji akibat hukum yang timbul akibat kelalaian bank berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Mks. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara a quo bank belum menerapkan prinsip kehatihatian secara optimal, khususnya dalam pengamanan sistem perbankan elektronik dan respon terhadap laporan nasabah, sehingga mengakibatkan hilangnya dana nasabah. Kelalaian tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban bank untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban hukum yang memiliki implikasi yuridis nyata, sehingga kegagalan dalam penerapannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata bagi bank.
Implementasi Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. dan Driver Gojek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Budiono, Fathimah Azzahra; Cahyaningsih, Diana Tantri
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6445

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong lahirnya pola hubungan kerja baru berbasis kemitraan antara perusahaan platform dan mitra kerja, salah satunya hubungan kemitraan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan driver Gojek. Hubungan tersebut diikat melalui perjanjian kemitraan baku yang disusun sepihak oleh perusahaan dan dalam praktiknya berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum, posisi tawar, serta pembagian risiko antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan driver Gojek serta menelaah sejauh mana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menghubungkan norma dengan praktik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan mitra driver Gojek di Cabang Boyolali, kemudian dianalisis secara kualitatif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak secara normatif dikualifikasikan sebagai hubungan kemitraan dalam rezim hukum perdata, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, khususnya terkait perlindungan keselamatan kerja, mekanisme sanksi, dan jaminan sosial bagi mitra driver. Perjanjian kemitraan yang bersifat baku menyebabkan posisi tawar mitra driver relatif lemah dan ruang negosiasi sangat terbatas. Oleh karena itu, implementasi perjanjian kemitraan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keseimbangan dan keadilan kontraktual, sehingga diperlukan penguatan perlindungan hukum.
Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Waris: Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg Sari, Iftah Kurnia; Cahyaningsih, Diana Tantri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4256

Abstract

Sengketa rumah waris kerap terjadi akibat penguasaan harta peninggalan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa dasar hukum yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa rumah waris melalui Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg serta mengkaji akibat hukum putusan tersebut terhadap perlindungan hak ahli waris yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas kepastian hukum secara konsisten melalui penegasan kedudukan para penggugat sebagai ahli waris yang sah berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mengkualifikasikan penguasaan rumah waris oleh tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga konstitutif dan eksekutorial karena memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak. Dengan demikian, putusan ini memberikan kepastian hukum, pemulihan hak keperdataan, serta perlindungan hukum yang nyata bagi para ahli waris dalam penyelesaian sengketa rumah waris.
Co-Authors Adi Sulistiyono Agnjana, Goldwina Aphroditerri Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni Arief Suryono Asep Yudha Wirajaya Atik Catur Budiati Budiono, Fathimah Azzahra Christi, Gladys Azalia Dona Budi Kharisma, Dona Budi Eko Hariyanti, Eko Handayani, Wiwid Putri Heri Hartanto Kuncoro, Guritno Tri Kusumawati, Erlinda Yan Larasati, Florentina Anggita Tiara Leny Noviani Lestari, Novi Sri M. Hudi Asrori S Maharani, Dhea Swasti Maharani, Dhea Swasti Rahmawati, Galih Saptanti, Noor Sari, Iftah Kurnia Sari, Nurdiani Yusnita Setyawan, Adam Azis Rachma Setyawan, Adam Azis Rachma Setyowati, Kristina Siti Khoiriyah Sudarsana Sulistyaningsih, Rahayu Supanto Supanto Supriyadi Tuhana Tuhana Tuhana Wicaksono, Ashari Imam Wicaksono, Ashari Imam Widagdo, Reza Wahyu Widagdo, Reza Wahyu Wijaya, Antonius Ivananda Dias Yudho Taruno Muryanto Yudi Rinanto Zeni Luthfiyah