Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Privat Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Transformasi dan Inovasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Diana Tantri Cahyaningsih
Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta Center for Regional Policy and Institutional, Sebelas Maret University, Surakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
L PELATIHAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI KABUPATEN SUKOHARJO Leny Noviani; Budiati, Atik Catur; Tuhana; Cahyaningsih, Diana Tantri; Wirajaya, Asep Yudha; Sudarsana; Setyowati, Kristina; Khoiriyah, Siti; Supriyadi; Rinanto, Yudi
Transformasi dan Inovasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 1 (2025): Volume 5, Nomor 1, Januari 2025
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jpm.v5n1.p32-38

Abstract

The Sukoharjo Regency Government regrouped 16 elementary schools (SD) into 8 SD in 2022. This regrouping was legalized through Regent's Decree No. 420/376/2022 dated July 12, 2022. One of the reasons for this regrouping was because the number of students was small and not growing. The problem that is a priority for partners is how to overcome misconceptions about the implementation of local wisdom in elementary schools so that it can improve the quality of graduates so that it can increase public interest. The solution to overcome this is the socialization of the concept of local wisdom curriculum, which includes religious content, character education, and local wisdom-based learning. This service method uses a participatory approach. The training activity was attended by 60 people, consisting of school supervisors, principals, and teachers. Participants' understanding of the material can be seen from the participants' ability to compile local content work programs, which are outlined in mind maps during the training activities. Based on feedback from participants, it shows that participants consider this training program very good in terms of: clarity of activity objectives, relevance of activities to participant needs, systematic presentation of materials, added value of the materials presented, time allocation, and achievement of activity objectives.
Marriage Agreement on Common Property in Marriage (Comparative Study of Indonesia and The United States) Handayani, Wiwid Putri; Cahyaningsih, Diana Tantri
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i2.4617

Abstract

This article compares Indonesia and the United States to discuss a prenuptial agreement for joint marital assets. Indonesia adheres to a civil law legal system by basing prenuptial agreement on Article 29 of the Marriage Law. Meanwhile, the United States, which adheres to a standard legal system, implements the Uniform Premarital and Marital Agreements Act (UPMAA). The research method used in this writing is legal research with a statutory approach and a comparative approach. The results of this research are the reasons for making a prenuptial agreement, among others, because the agreement will facilitate the division of assets, which will benefit both parties in the event of a divorce and as a step to prevent conflicts from arising in the future. The difference between prenuptial agreements between Indonesia and the United States is that for prenuptial agreements in Indonesia, each couple can freely determine the contents of the prenuptial agreement as long as it does not conflict with law, religion, decency, decency, or public order. Meanwhile, in the United States, each couple has specific restrictions regarding what can and cannot be written in the prenuptial agreement. So, freedom in making prenuptial agreements is still bound and limited to specific points.
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Kelalaian Sistem Perbankan Digital Larasati, Florentina Anggita Tiara; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam mencegah kehilangan dana nasabah serta mengkaji akibat hukum yang timbul akibat kelalaian bank berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Mks. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara a quo bank belum menerapkan prinsip kehatihatian secara optimal, khususnya dalam pengamanan sistem perbankan elektronik dan respon terhadap laporan nasabah, sehingga mengakibatkan hilangnya dana nasabah. Kelalaian tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban bank untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban hukum yang memiliki implikasi yuridis nyata, sehingga kegagalan dalam penerapannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata bagi bank.
Implementasi Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. dan Driver Gojek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Budiono, Fathimah Azzahra; Cahyaningsih, Diana Tantri
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6445

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong lahirnya pola hubungan kerja baru berbasis kemitraan antara perusahaan platform dan mitra kerja, salah satunya hubungan kemitraan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan driver Gojek. Hubungan tersebut diikat melalui perjanjian kemitraan baku yang disusun sepihak oleh perusahaan dan dalam praktiknya berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum, posisi tawar, serta pembagian risiko antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan driver Gojek serta menelaah sejauh mana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menghubungkan norma dengan praktik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan mitra driver Gojek di Cabang Boyolali, kemudian dianalisis secara kualitatif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak secara normatif dikualifikasikan sebagai hubungan kemitraan dalam rezim hukum perdata, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, khususnya terkait perlindungan keselamatan kerja, mekanisme sanksi, dan jaminan sosial bagi mitra driver. Perjanjian kemitraan yang bersifat baku menyebabkan posisi tawar mitra driver relatif lemah dan ruang negosiasi sangat terbatas. Oleh karena itu, implementasi perjanjian kemitraan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keseimbangan dan keadilan kontraktual, sehingga diperlukan penguatan perlindungan hukum.
Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Waris: Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg Sari, Iftah Kurnia; Cahyaningsih, Diana Tantri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4256

Abstract

Sengketa rumah waris kerap terjadi akibat penguasaan harta peninggalan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa dasar hukum yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa rumah waris melalui Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg serta mengkaji akibat hukum putusan tersebut terhadap perlindungan hak ahli waris yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas kepastian hukum secara konsisten melalui penegasan kedudukan para penggugat sebagai ahli waris yang sah berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mengkualifikasikan penguasaan rumah waris oleh tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga konstitutif dan eksekutorial karena memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak. Dengan demikian, putusan ini memberikan kepastian hukum, pemulihan hak keperdataan, serta perlindungan hukum yang nyata bagi para ahli waris dalam penyelesaian sengketa rumah waris.
KOMPARASI HAK ASUH DAN HAK NAFKAH ANAK DALAM PUTUSAN- PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA SURAKARTA Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi; Cahyaningsih, Diana Tantri; Luthfiyah, Zeni
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10158

Abstract

AbstractThe high number of divorce in every year creates concern toward the children’s rights whose have parents divorce. Therefore, the writers did the research in order to identify the legal protection of children’s rights post parents divorce either for rights to rearing and rights to basic necessities. The research is involved into sociological research. The primary data was obtained through interview and the secondary data was coming from literature study from judge’s verdict in District court of Surakarta (either for general District court or religion District court). Technical analysis uses qualitative data specially using deductive method. This research shows that most of all the verdicts (judge’s decision), more than 75%, does not have any substantial decision regarding rights to rearing and rights to basic necessities (in both district court-general District court and religion District court). Based on this result, it means that the legal protection for the children’s who experience parents divorce is at very minimum legal protection for their rights.  The differences of legal protection, research by the writers between both district court, are in religion District court, the underwriter for rearing is given to the mother if the children are below 12 years old (mumayiz) and beyond 12 years old, the children could choose the underwriter is (until he or she is in the mature age-21 years old). Meanwhile, in general District court, there are no clauses regarding what and who are the underwriter, there is no mumayiz term including the differences uses of mature age between 18 years old or 21 years old.Keywords: divorce, rights to rearing, rights to basic necessities, age limit.AbstrakSemakin tingginya angka perceraian setiap tahunmemunculkan keprihatinan penulis tentang nasib anak- anak yang orangtuanya mengalami perceraian.Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan tujuanmengidentifikasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya baik hak asuh maupun hak nafkah anak. Penelitian ini termasuk penelitian sosiologis.Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka putusan-putusan hakim di PN dan PA Kota Surakarta.Teknik analisis menggunakan analisis data kualitatif khususnya dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar putusan (+75%) tidak mengandung amar putusan tentang hak asuh dan hak nafkah anak baik putusan perceraian di PN maupun PA.Hal ini berarti masih kurangnya perlindungan hokum terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya.Perbedaan perlindungan hukum yang diidentifikasi penulisantara di PA dan PN ialah jika di PA, kuasa hak asuh diseyogyakan adalah ibu jika anak belum berumur 12 tahun (mumayiz) dan setelah berumur lebih dari 12 tahun, anak dapat memilih siapa yang memegang hak asuh atas dirinya serta umur kedewasaan adalah 21 tahun. Sementara di PN, tidak ada ketentuan yang jelas siapa kuasa hak asuh, tidak dikenal istilah mumayyiz dan umur kedewasaan ada yang menganggap sampai berumur 18 tahun tapi ada juga yang sampai berumur 21 tahun .Kata kunci: Perceraian, hak asuh anak, hak nafkah anak, batas umur.
Co-Authors Adi Sulistiyono Al Sentot Sudarwanto Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni Arief Suryono Asep Yudha Wirajaya Atik Catur Budiati Budiono, Fathimah Azzahra Christi, Gladys Azalia Dona Budi Kharisma, Dona Budi Eko Hariyanti, Eko Handayani, Wiwid Putri Kuncoro, Guritno Tri Larasati, Florentina Anggita Tiara Leny Noviani M. Hudi Asrori S Maharani, Dhea Swasti Maharani, Dhea Swasti Rahmawati, Galih Sari, Iftah Kurnia Sari, Nurdiani Yusnita Setyawan, Adam Azis Rachma Setyawan, Adam Azis Rachma Setyowati, Kristina Siti Khoiriyah Sudarsana Supanto Supanto Supriyadi Tuhana Wicaksono, Ashari Imam Wicaksono, Ashari Imam Widagdo, Reza Wahyu Widagdo, Reza Wahyu Wijaya, Antonius Ivananda Dias Yudho Taruno Muryanto Yudi Rinanto Zeni Luthfiyah