Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.922
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REPERTORIUM Jurnal Privat Law Privat Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Transformasi dan Inovasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Multidisplin Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Medika: Medika
Diana Tantri Cahyaningsih
Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta Center for Regional Policy and Institutional, Sebelas Maret University, Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Menguji Kepastian Hukum Prinsip Separate Legal Entity terhadap Permohonan Pailit Anak Perusahaan BUMN Persero Handayani, Wiwid Putri; Muryanto, Yudho Taruno; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum atas prinsip separate legal entity dalam kepailitan anak perusahaan BUMN Persero. Penelitian ini dilatarbelakangi karena terjadinya disparitas putusan pengadilan terhadap permohonan pailit anak perusahaan BUMN Persero, contohnya dalam permohonan pailit anak perusahaan BUMN Persero yang diajukan oleh permohonan pailit terhadap PT Indonesia Power yang diajukan Konsorsium Kinarya Liman Margaseta ditolak dengan pertimbangan bahwa kedudukan anak perusahaan sejajar dengan BUMN induk sebagai penyelenggara kepentingan publik sehingga memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Sebaliknya, putusan terhadap PT Kertas Leces (Persero) justru mengabulkan permohonan pailit dengan menegaskan statusnya sebagai badan hukum mandiri sebagaimana perseroan terbatas lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perusahaan BUMN Persero secara normatif merupakan badan hukum mandiri yang kekayaannya terpisah dari kekayaan negara, sehingga dapat dipailitkan sebagaimana perseroan terbatas lainnya. Namun, penafsiran hukum yang berbeda terhadap status aset sebagai bagian dari kepentingan negara menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi interpretasi dan penegasan norma untuk menjamin kepastian hukum dalam proses kepailitan anak perusahaan BUMN Persero.
Legal Protection for Buyers in Good Faith in Private-Deed Land Sales: The Dialetic of Certainty and Justice Lestari, Novi Sri; Cahyaningsih, Diana Tantri; Hartanto, Heri
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/019mks83

Abstract

This article examines legal protections for bona fide buyers in informal land transactions, referencing Cirebon District Court Decision Number 59/Pdt.G/2022/PN Cbn as a key legal basis. It focuses on the conflict between the formal land registration regime outlined in Article 19 of Law No. 5 of 1960 and Article 37 of Government Regulation No. 24 of 1997, which mandates a PPAT deed, and the reality of community-based informal transactions. The study employs a normative juridical approach, including legislative, case, and conceptual analyses, along with prescriptive-argumentative methods to interpret the judge's considerations. Findings indicate that the court evaluated the agreement’s validity, the seller's authority, payment status, and the plaintiff’s control over the property as grounds for ratifying the transaction. As a good-faith purchaser, the plaintiff deserves legal protection, making the decision a means to legitimize administrative processes judicially. This ruling promotes substantive justice and legal certainty by updating land registration data and highlights a regulatory gap: protection currently relies on litigation rather than preventive administrative measures. Strengthening administrative legalization procedures for private transactions and establishing normative criteria for good-faith buyers are crucial steps toward achieving just and certain land law in Indonesia.
Implementasi Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. dan Driver Gojek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Budiono, Fathimah Azzahra; Cahyaningsih, Diana Tantri
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6445

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong lahirnya pola hubungan kerja baru berbasis kemitraan antara perusahaan platform dan mitra kerja, salah satunya hubungan kemitraan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan driver Gojek. Hubungan tersebut diikat melalui perjanjian kemitraan baku yang disusun sepihak oleh perusahaan dan dalam praktiknya berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum, posisi tawar, serta pembagian risiko antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan driver Gojek serta menelaah sejauh mana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menghubungkan norma dengan praktik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan mitra driver Gojek di Cabang Boyolali, kemudian dianalisis secara kualitatif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak secara normatif dikualifikasikan sebagai hubungan kemitraan dalam rezim hukum perdata, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, khususnya terkait perlindungan keselamatan kerja, mekanisme sanksi, dan jaminan sosial bagi mitra driver. Perjanjian kemitraan yang bersifat baku menyebabkan posisi tawar mitra driver relatif lemah dan ruang negosiasi sangat terbatas. Oleh karena itu, implementasi perjanjian kemitraan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keseimbangan dan keadilan kontraktual, sehingga diperlukan penguatan perlindungan hukum.
Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Waris: Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg Sari, Iftah Kurnia; Cahyaningsih, Diana Tantri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4256

Abstract

Sengketa rumah waris kerap terjadi akibat penguasaan harta peninggalan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa dasar hukum yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa rumah waris melalui Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg serta mengkaji akibat hukum putusan tersebut terhadap perlindungan hak ahli waris yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas kepastian hukum secara konsisten melalui penegasan kedudukan para penggugat sebagai ahli waris yang sah berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mengkualifikasikan penguasaan rumah waris oleh tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga konstitutif dan eksekutorial karena memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak. Dengan demikian, putusan ini memberikan kepastian hukum, pemulihan hak keperdataan, serta perlindungan hukum yang nyata bagi para ahli waris dalam penyelesaian sengketa rumah waris.
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Kelalaian Sistem Perbankan Digital Larasati, Florentina Anggita Tiara; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam mencegah kehilangan dana nasabah serta mengkaji akibat hukum yang timbul akibat kelalaian bank berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Mks. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara a quo bank belum menerapkan prinsip kehatihatian secara optimal, khususnya dalam pengamanan sistem perbankan elektronik dan respon terhadap laporan nasabah, sehingga mengakibatkan hilangnya dana nasabah. Kelalaian tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban bank untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban hukum yang memiliki implikasi yuridis nyata, sehingga kegagalan dalam penerapannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata bagi bank.
Co-Authors Adi Sulistiyono Agnjana, Goldwina Aphroditerri Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni Arief Suryono Asep Yudha Wirajaya Atik Catur Budiati Budiono, Fathimah Azzahra Christi, Gladys Azalia Dona Budi Kharisma, Dona Budi Eko Hariyanti, Eko Handayani, Wiwid Putri Heri Hartanto Kuncoro, Guritno Tri Larasati, Florentina Anggita Tiara Leny Noviani Lestari, Novi Sri Maharani, Dhea Swasti Maharani, Dhea Swasti Rahmawati, Galih Saptanti, Noor Sari, Iftah Kurnia Sari, Nurdiani Yusnita Setyawan, Adam Azis Rachma Setyawan, Adam Azis Rachma Setyowati, Kristina Siti Khoiriyah Sudarsana Supanto Supanto Supriyadi Tuhana Tuhana Tuhana Wicaksono, Ashari Imam Wicaksono, Ashari Imam Widagdo, Reza Wahyu Widagdo, Reza Wahyu Wijaya, Antonius Ivananda Dias Yudho Taruno Muryanto Yudi Rinanto