Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Development Research JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurist-Diction LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation The International Journal of Politics and Sociology Research Tumou Tou Law Review International Law Discourse in Southeast Asia
Audyna Mayasari Muin
Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PENERAPAN DISKRESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 Andi Haerur Rijal; Audyna Mayasari Muin; Dara Inrawati
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.17 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v5i3.10939

Abstract

 Penelitian ini bertujuan Menganalisis aturan pelaksanaan diskresi yang dilaksanakan kepolisian dalam penyelesaian Kasus Amuk Massa Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kendala dari pelaksanaan kewenangan diskresi yang dilakukan oleh polisi dalam menyelesaikan kasus Kasus Amuk Massa Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan upaya dan langkah apasaja yang dilaksanakan kepolisian untuk menyelesaiakan Kasus Amuk Massa Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Diskresi Aparat Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Amuk Massa dilakukan dengan memperhatikan aspek pertimbangan layak berdasarkan keadaan memaksa serta tindakan harus menghormati hak asasi manusia; Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam Kasus Amuk Massa adalah a) Faktor Undang-Undang; b) Faktor Penegak Hukum; c) Faktor Sarana dan Prasarana; d) Faktor Masyarakat; dan e) Faktor Budaya. Upaya dan Langkah Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Amuk Massa oleh Kepolisian kurang berjalan sesuai kewenangannya dan dilakukan dengan tindakan-tindakan preventif dan represif.Kata Kunci: Faktor Penegakan Hukum, Diskresi, Amuk Massa This study aims to analyze the rules for implementing discretion carried out by the police in resolving the Amuk Massa Case According to Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the obstacles to the exercise of discretionary powers exercised by the police in resolving the Amuk Massa Case according to Law Number 2 Of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, and any efforts and steps taken by the police to resolve the Case of Mass Amuk according to Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia. This study uses a normative-empirical legal research method. The results of this research are the Police Apparatus Discretion in the Resolution of the Case of Mass Amuk by paying attention to aspects of proper consideration based on coercive circumstances and actions that must respect human rights; The obstacles faced by the police in the Case of Mass Amuk are a) Legal factors; b) Law Enforcement Factors; c) Facility and Infrastructure Factor; d) Community Factors; and e) Cultural factors. Police efforts and steps in resolving cases of mass rioting by the police are not running according to their authority and are carried out with preventive and repressive measures.Keywords: Law Enforcement Factors, Discretion, Mass Rage 
MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Erma Sirande; Hijrah Adhyanti Mirzana; Audyna Mayasari Muin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.997 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v5i4.11001

Abstract

 Seiring dengan nafas pembaharuan hukum pidana, penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Dalam pandangan restorative justice makna tindak pidana pada dasarnya sama dalam pendekatan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Namun dalam pendekatan restorative justice, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara sebagaimana dipahami dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan dalam penanganan perkara pidana saat ini. Terkait dengan penerapan restorative justice khususnya terhadap pelaku tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik belum memiliki peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan terkait dengan hal-hal teknis dan semacamnya sehingga menyebabkan kendala-kendala dalam implementasi restorative justice itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dibuatkan payung hukum yang memiliki derajat tinggi sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum agar dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan pun tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Restoratif Justice, Pencemaran Nama  Baik Along with the breath of criminal law reform, the handling of criminal cases with the restorative justice approach offers different views and approaches in understanding the settlement of a criminal act. In the view of restorative justice, the meaning of criminal action is basically the same as in the criminal law approach in general, namely attacks on individuals and society and social relations. However, in the restorative justice approach, the main victim of the occurrence of a criminal act is not the state as understood in the criminal justice system which is currently applied in the handling of criminal cases. Related to the application of restorative justice, especially against the perpetrators of criminal acts of defamation / defamation do not yet have the necessary implementing regulations related to technical matters and the like, causing obstacles in the implementation of restorative justice itself. This research is a normative legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The results of this study indicate that the concept or approach of restorative justice must be created with a legal umbrella that has a high degree of basis and guidance for all law enforcement agencies so that it is implemented in an integrated manner, meaning that it is carried out in stages starting from the investigation, prosecution and judicial stages. For example, the police and the prosecutor's office have embraced the concept of restorative justice but judges still adhere to a legistic mindset, in cases like this the judge will issue a very normative decision so that the correctional institution is unable to apply the concept of restorative justice. Conversely, if one component does not apply the restorative justice approach or concept, the restorative justice approach or concept itself will not be well realized.Keywords: Law Enforcement, Restorative Justice, Defamation 
PENEGAKAN HUKUM KEKARANTINAAN KESEHATAN SAAT TERJADI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT Ummu Ainah; Hijrah Adhyanti Mirzana; Audyna Mayasari Muin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.389 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v5i3.10960

Abstract

 Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantiaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar. Serta faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantiaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing; Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar terbagi menjadi kendala Yuridis dan Non Yuridis. Kendala yuridis yaitu lambatnya pengaturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU tentang Kekarantinaan Kesehatan.  Kemudian kendala non yuridis yaitu kurangnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan prokes, serta masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Covid-19 adalah suatu hal yang tidak perlu di takuti. Kata Kunci: Kekarantinaan Kesehatan, Faktor Penegakan Hukum, Covid-19 This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of health quarantine crimes in the implementation of PSBB in Makassar City. As well as factors that become obstacles in law enforcement against perpetrators of health quarantine crimes in the implementation of the PSBB in Makassar City. This study uses empirical legal research methods. The results of this study are that law enforcement against perpetrators of health quarantine crimes in the implementation of the PSBB in Makassar City has been running as it should be in accordance with their respective authorities; Obstacles in law enforcement against perpetrators of health quarantine crimes in the implementation of the PSBB in Makassar City are divided into juridical and non-juridical obstacles. The juridical obstacle is the slow technical arrangement in the form of government regulations as further elaboration of the Law on Health Quarantine. Then the non-juridical obstacle is the lack of public compliance in implementing health programs, and there are still many people who think that Covid-19 is something that doesn't need to be feared.Keywords: Health Quarantine, Law Enforcement Factors, Covid-19
The Role of Granting Expert Information By The Indonesian Financial Examiner's Loss on the Judge's Decision In Proof of Criminal Offense Sultan Sa'aduddin Akib; Andi Muhammad Sofyan; Audyna Mayasari Muin
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (759.376 KB)

Abstract

The study aims to analyze the role of expertory by the Indonesian finance ministry on assessing the state's losses to the judges decision on alleged criminal corruption and the obstacles it faced by the finance ministry's giving expert testimony in judicial proceedings. The type of research used by the writer is the type of empirical law study. The study is conducted at the finance ministry of the Indonesian Republic of Sulawesi representative and the makassar district court. The legal material used is the primary law ingredient, the data obtained directly from interviews and secondary law materials, data through literature, books, journals, and legislation studies. The material of the law is qualitatively analyzed and presented in descriptive terms. The results of the research, concluded that, (1) The role of giving expert information by BPK is important but evidence is not binding on the judge to render a ruling. So that the judge has the right and freedom to make an appraisal of his perfection and truthfulness, and the judge can either accept, regard and make into consideration the giving of expert information by the body of the financial examiner or not. (2) In general, there are 2 (two) obstacles to proving a link to the criminal corruption, which is a drawback to the country's limited human resources, time for checkups and budgets. And also obstacles during the process of giving expert explanations that include, psychological obstacles, communication barriers, inappropriate congregation schedules, impaired professional health, and lack of material mastery by the expert.
TELAAH KETENTUAN PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 BAGI KESEHATAN NOTARIS DAN MASYARAKAT ERA PANDEMI COVID-19 M. Aris Munandar; Audyna Mayasari Muin; Hijrah Adhyanti Mirzana
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.716 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v5i1.9316

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang menghambat penerapan status darurat kesehatan masyarakat pada saat diselenggarakan kekarantinaan kesehatan dan menganalisis sistem pemidanaan yang ideal untuk diterapkan bagi pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoretis kebijakan hukum pidana dalam darurat kesehatan masyarakat sulit untuk diterapkan. Substansi Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan memuat 2 (dua) jenis delik, yaitu delik formil dan delik materiel. Namun, terdapat penggunaan kata yang masih abstrak di antaranya: perbuatan “menghalang-halangi” serta menempatkan “kedaruratan kesehatan” sebagai “sebab” dalam peraturan tersebut merupakan sebuah kerancuan. Seharusnya rumusan kausalitas pidana dalam sebuah produk hukum pidana dirumuskan sesuai dengan konsepsi awalnya. Oleh karena itu, rumusan delik yang abstrak atau luas akan menghasilkan ketidakpastian hukum, berpotensi tidak dapat diterapkan, dan bertentangan dengan penafsiran yang menyatakan bahwa hukum pidana harus ditafsirkan secara sempit. Merujuk pada keadaan tersebut, maka sistem pemidanaan yang ideal diterapkan ketika terjadi pelanggaran penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, yaitu sistem pemidanaan yang bersifat restoratif dan integratif.Kata kunci: Pandemi Covid-19, Kekarantinaan Kesehatan, Kebijakan Hukum Pidana AbstractThis study aims to determine the legal policy policies that apply Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine and analyze the ideal punishment system to be applied to health quarantine crimes. The research method used, namely normative research through an invited approach (statute approach). The results show that legal policies in public health emergencies are difficult to implement. The substance of Article 93 of the Health Quarantine Law contains 2 types of offenses, namely formal offenses and material offenses. However, there is a use of the word which is still abstract beside: the act of "obstructing" and placing "health emergency" as "cause" in the regulation is a confusion. The formulation of criminal causality in a criminal law product should be formulated in accordance with its initial conception. Therefore, the abstract or broad formulation of offenses will provide legal uncertainty, which cannot be applied, and contradicts the interpretation which states that criminal law must be interpreted narrowly. Referring to this situation, the ideal punishment system is applied when implementing health quarantine, namely a restorative and integrative system of punishment.Keywords: Covid-19 Pandemic, Health Quarantine Act, Penal Policy
SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA M. Khaerul; Amir Ilyas; Audyna Mayasari Muin
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 14 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v14i1.5305

Abstract

In the proof system for falsifying documents in election crimes, of course, it requires a good process in terms of applying sanctions for violators if they are proven to have committed an election crime, seen from material and formal legal facts and supported by evidence submitted starting from the investigation process, investigation to the court so that the trial process can determine whether the defendant is guilty or not, based on the evidence presented. As well as the application of sanctions regulated in the law, both specifically and generally. The proof system for falsification of documents in election crimes in Indonesia refers to Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP), and is also based on evidence presented at trial. 2) The legal implications of the document falsification system in electoral crimes in Indonesia in terms of formal and material legal regulations in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and the administration of elections as well as law enforcement officers in election crimes
KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Dian Utami Mas Bakar; Audyna Mayasari Muin
The Juris Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v2i2.40

Abstract

The existence of the Administrative Court becomes a necessity in a legal sta- te in order to ensure that the Decision and/or the Acts of the Agency and/or Government Officials on Citizens can not be conducted arbitrarily. The en- actment of Government Administration Act implies the competence of Admi- nistrative Courts. Some of the arrangements governing the competence of the Administrative Court are not done through the amendment of Adminis- tration Courts Act itself but through the Administration of Government Act, so that in this Act contains provisions of competence changes and even addi- tional competence of the Administrative Court.
PERSOALAN HUKUM NELAYAN DAN KELOMPOK NELAYAN DI KABUPATEN TAKALAR Abd. Asis; Slamet Sampurno; Amir Ilyas; Dara Indrawati; Audyna Mayasari Muin; Kadarudin
The Juris Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v2i2.55

Abstract

Geographically, Takalar Regency is mostly surrounded by the ocean and also borders the Makassar Strait, although geographically it is not the same as other regencies such as those in South Sulawesi (for example Selayar Islands Regency) but according to BPS Takalar Regency that sectors that have contributed Takalar's economy is very large, it is still in the agricultural sector, which is 49.94 percent, with the fisheries sub-sector contributing around 36.73 percent, thus the Regional Government of Takalar Regency should pay more attention to the lives of fishermen so that the fishermen do not change professions to jobs that on land.
PERBUATAN MENYERANG NAMA BAIK, KEHORMATAN DAN MARTABAT SESEORANG DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Erny Widyaningsih; Muh Hasrul; Audyna Mayasari Muin
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4894

Abstract

Teknologi dibidang komunikasi, elektronik dan informasi ternyata bisa disalahgunakan. Hal ini dikarenakan masyarakat belum seluruhnya memahami tentang penggunaan informasi teknologi dan informatika dengan baik dan bijak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana. Tipe penelitian ini adalah normative-legal research, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang harus dibuat konsep dan dirancang guna menyesuaikan. Maka dari itu diperlukan pembuatan konsep dasar-dasar hukum tersebut yang harus dimaknai secara pendalaman tidak hanya dalam teori hukum saja melainkan dari putusan hakim terkait tindak pidana tersebut. Sehingga dasa-dasar ini dibuat pada suatu aturan, sehingga terbentuklah perlindungan mengeluarkan ekspresi atau berpendapat serta memberi rasa aman terhadap martabat dan nama baik seseorang.
Termination of Investigation on Election Crime Cases in 2019 Arham Syah; Syukri Akub; Audyna Mayasari Muin
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.495 KB) | DOI: 10.35335/legal.v12i1.367

Abstract

This study aims to analyze what is the basis for stopping the investigation of election crimes and analyze the ideal concept of handling election crimes in Indonesia. The type of research carried out is descriptive analysis, which is a study that intends to provide an overview of something about social phenomena that aims to provide a systematic, factual and accurate description and the discussion in this thesis uses an empirical juridical approach, namely examining existing problems juridically by using laws and regulations. -applicable legislation and legal theories supported by the study of library data. The results of the study show Termination of the investigation of cases of election crimes, based on 2 (two) reasons, namely juridical reasons and non-juridical reasons. The juridical reason is that there is not enough evidence to prosecute, this is based on the provisions of Article 7 paragraph (1) letter i in conjunction with Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The non-juridical reason is that in the main case (principal) there has been a Court decision stating Liberation (Vryspraak), while the Election Crime investigated is an assessor (following) on ??the main case. Because the main case has been acquitted, the logical consequence is that the investigation of the election crime case which is assessor in nature must be stopped. 2) The ideal concept in handling election crimes in Indonesia is to strengthen the Bawaslu Institution. The granting of authority to the Bawaslu Institution needs to be carried out, that authority includes the appointment of investigators and public prosecutors. Institutionally, Bawaslu must also be independent in making decisions. Decisions issued are no longer influenced by other institutions.
Co-Authors Abd Asis Adi Tyas Tamtomo Alensi Kusuma Dewi Aminuddin Ilmar Andi Haerur Rijal Andi Muhammad Sofyan Arham Syah Arnita Pratiwi Arifin Budiyanto D. Derlius Dara Indrawati Dara Inrawati Dian Utami Mas Bakar Erma Sirande Erny Widyaningsih Hasrul, Muhammad Hijrah Adhyanti Mirzana Hijrah Adhyanti Mirzana Hijrah Adhyanti Mirzana Hijrah Adhyanti Mirzana Hijrah Adhyanti Mirzana Hijrah Adhyanti Mirzana Hijrah Adyanti Mirzana Iin Karita Sakharina Ilyas, Amir Ismail Iskandar Kadarudin Kadarudin M. Aris Munandar M. Aris Munandar M. Khaerul M. Said Karim Maskun Maskun Maskun Muhammad Fauzi Ramadhan Muhammad Mutawalli Mukhlis Muhammad Rivai S Musdayanti Nugroho Muhammad Nur Nur Azisa Rafika Ramli Ratu Indra Kasih Pratiwi Ricky Randa Mappadang Slamet Sampurno St.Puan Khaliza A. iIham Suhadi Suhadi Sultan Sa'aduddin Akib Syamsuddin Muchtar Syamsuddin Muchtar Syamsuddin Muchtar Syukri Akub Ummu Ainah Wiwie Heryani Yustika Mahdania