Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT BANTARAN DALAM MENJAGA KELESTARIAN DANAU MELALUI PEMANFAATAN ALAT TANGKAP BERBASIS KEARIFAN LOKAL Karlin Z. Mamu; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri; Sri Olawati Suaib; Fence M Wantu; Mohamad Hidayat Muhtar; Apripari, Apripari; Ahmad, Ahmad
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 1: Januari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecenderungan masyarakat bantaran danau dalam memanfaatkan danau sebagai salah satu sumber mata pencaharian dan sebagai tempat tinggal memberikan dampak negatif bagi eksositem danau salah satunya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Program dalam kegiatan pengabdian ini mengedukasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum. Tujuannya supaya masyarakat bantaran dapat mengetahui dan memahami regulasi terkait lingkungan, khususnya dalam menjaga kelestarian danau. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah mengidentifikasi masalah pada masyarakat bantaran danau. Hasilnya adalah penggunaan alat tangkap tradisional mulai jarang digunakan, bahkan di Desa Iluta Kabupaten Gorontalo alat tangkap tradisional “tinggawango” sudah tidak digunakan lagi dan nelayan beralih ke alat tangkap modern yang cenderung merusak ekosistem danau Limboto, sehingga dibutuhkan kerjasama semua pihak secara berkesinambungan dalam rangka menjaga dan mengawasi danau Limboto dengan tetap melestarikan nilai lokal yang telah dianut, melalui pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan kepada masyarakat bantaran salah satunya dengan tetap menggunakan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan.
Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur Nggilu, Novendri M.; Ahmad, Ahmad
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 1 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v0i0.15535

Abstract

Abstrak:Tujuan pelaksanaan program pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa oleh Fakultas Hukum UNG yang di laksanakan di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kebupaten Gorontalo adalah untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Tabongo Timur. Metode yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa Tabongo Timur melalui program workshop dan penyuluhan/sosialisasi. Program workshop berkaitan dengan Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Tabongo Timur. Tujuan program workshop ini untik mewujudkan proses pembentukan produk hukum desa dalam bentuk peraturan desa di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kebupaten Gorontalo yang baik dan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun program penyuluhan/sosilisasi berkaitan dengan Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tabongo Timur. Tujuan program penyuluhan/sosialisasi ini untuk mewujudkan kecerdasan dan kesadaran berhukum masyarakat Desa Tabongo Timur.Kata Kunci: JDIH; Produk Hukum Desa; Good Government and Good Governance.
Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo Mohammad Abdi Lanjahi; Fenty U Puluhulawa; Novendri M. Nggilu; Ahmad Ahmad
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 3 (2023): September : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v1i3.1347

Abstract

Gorontalo Province is an area rich in traditional culture. Protection of Traditional Cultural Expressions in Gorontalo has been regulated in Regional Regulation (Perda) Number 7 of 2017. This regulation also regulates protection of Traditional Cultural Expressions of Gorontalo Province. This study aims to find out how the Traditional Cultural Expressions of the people of Gorontalo Province are Protected and to find out the roles and responsibilities of the local government for the Protection of the Traditional Cultural Expressions of the people of Gorontalo Province. Researchers use this type of normative research. Namely the type of legal research that places law as a building system of norms. The process of collecting data from research objects is using primary, secondary and tertiary data. The data obtained was then processed using qualitative analysis by describing analytically and prescriptively descriptively. The results of the research found: (1) The protection of traditional cultural expressions in Gorontalo has been regulated in Regional Regulation Number 7 of 2017. This regional regulation has not been fully effective in providing protection for traditional cultural expressions. It can be seen from the data obtained that there are still 20 Gorontalo cultures that have been included in the preparation of recording and documentation but are not attached to the regional regulation. (2) The Provincial Government of Gorontalo has carried out its roles and responsibilities in efforts to protect cultural expressions by recording and documenting as well as outreach. However, in reality this is not enough to maintain Gorontalo's cultural wealth. One example is the absence of an art building that the government should pay attention to to build so that cultural heritage and its protection can be maintained.
Legal Process for Banking Negligence in Violations of Customers' Privacy Rights and Personal Data Pulubolo, Rifky; Thalib, Mutia Cherawaty; Ahmad, Ahmad
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 1 FEBRUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v1i1.24195

Abstract

This research aims to find out and analyze the legal process for banking negligence in violating privacy rights and personal data.This research is classified as normative research with a statutory approach and a case approach. The research results show that personal data subjects have the right to sue and receive compensation for violations of the processing of personal data about themselves in accordance with statutory provisions. This is stated in Article 64 Paragraph (1) of Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, "Personal Data dispute resolution is carried out through arbitration, court, or other alternative dispute resolution institutions in accordance with statutory provisions. Non-litigation resolution is through arbitration or alternative dispute resolution institutions. Meanwhile, for settlement through litigation, criminal liability can be carried out or through civil lawsuits.
A Comparative Study Of The Implementation Of A Closed Proportional System In The Perspective Of A Country With A Presidential System Kolopita, Kurnia Ningsih Kolopita; Rahim, Erman I.; Ahmad, Ahmad
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 1 FEBRUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v1i1.24858

Abstract

This research aims to analyze the comparison of the implementation of a closed proportional system between Indonesia and countries that adhere to the presidential system through normative research methods with a fact approach and conceptual approach. By using the theory of elections, the theory of political parties and the theory of justice. Legal materials are collected through literature study and then analyzed and compared based on the object of research. The results of this study found several differences in the implementation of proportionality systems in several countries such as Mexico, Brazil and Argentina, each of which applies a proportional system based on the needs and conditions of the country.
IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Manto, Nurhayati; Rahim, Erman I.; Ahmad, Ahmad
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/y2rtss89

Abstract

Penelitian ini berangkat dari pentingnya implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fokus utama penelitian adalah bagaimana peraturan ini diterapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo, sekaligus mengukur efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam proses pemungutannya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana peraturan tersebut tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, kombinasi menarik antara studi terhadap aturan hukum tertulis dengan pengamatan terhadap kenyataan di lapangan. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya membaca teks hukum seperti seorang detektif, tetapi juga melihat bagaimana teks itu berdampak dalam kehidupan nyata—seperti bagaimana teori pajak bertemu dengan kebiasaan harian masyarakat yang suka "lupa bayar" pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Pasal 32 telah diterapkan sesuai prosedur, beberapa tantangan masih mengintai. Tantangan tersebut meliputi minimnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang perlu dorongan lebih besar. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah daerah telah mengadopsi berbagai langkah strategis, mulai dari pelatihan aparatur hingga integrasi teknologi digital. Upaya ini diharapkan menjadi "senjata rahasia" untuk memastikan pajak dan retribusi lebih efektif sekaligus diterima dengan baik oleh masyarakat.
The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia Taufiqurrohman, A.H. Asari; Muhtar, Mohamad Hidayat; Ahmad, Ahmad; Kasim, Nur Mohamad; Imran, Suwitno Yutye
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i1.33155

Abstract

 The study explores how Islamic law and local culture influence democracy in the United Arab Emirates (UAE) and Indonesia and how each country's constitution facilitates the implementation of democracy based on Islamic principles. In the context of the UAE, Islamic law (sharia) is the primary source of law, while in Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution establish a more inclusive and pluralist legal framework, enabling the practice of Islamic law in a context that respects religious freedom. The research employs juridical legal research with historical, comparative, and Islamic legal approaches and will be analyzed with descriptive-analytical methods. The results showed the role of Islamic law, constitution, and culture in shaping democracy in the UAE and Indonesia through public policies and laws that accommodate the wider community's interests. With its sharia law and authoritarian constitution, the UAE shows a democracy different from Indonesia, which implements an inclusive democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution. Cultural factors also play a role, with the UAE influenced by the monarchy and ruling family loyalties, while Indonesia is influenced by ethnic and cultural diversity. Implementing Islamic democracy requires transforming power, inclusive dialogue, and balancing Islamic values and universal democracy. Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dan budaya lokal mempengaruhi demokrasi di Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia serta bagaimana konstitusi masing-masing negara memfasilitasi penerapan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks UEA, hukum Islam (syariah) merupakan sumber hukum utama sedangkan di Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 membentuk kerangka hukum yang lebih inklusif dan pluralis. Hal ini memungkinkan penerapan hukum Islam dalam konteks yang menghormati kebebasan beragama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis dengan pendekatan sejarah, komparatif, dan hukum Islam yang  dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan peran hukum Islam, konstitusi, dan budaya dalam membentuk demokrasi di UEA dan Indonesia melalui kebijakan publik dan undang-undang yang mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. UEA dengan hukum syariah dan konstitusi otoriternya menunjukkan demokrasi yang berbeda dengan Indonesia yang menerapkan demokrasi inklusif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Faktor budaya juga berperan, UEA dipengaruhi oleh monarki dan kesetiaan keluarga penguasa sedangkan Indonesia dipengaruhi oleh keragaman etnis dan budaya. Penerapan demokrasi Islam memerlukan transformasi kekuasaan, dialog inklusif, dan keseimbangan nilai-nilai Islam dan demokrasi universal.
IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Manto, Nurhayati; Rahim, Erman I.; Ahmad, Ahmad
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/y2rtss89

Abstract

Penelitian ini berangkat dari pentingnya implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fokus utama penelitian adalah bagaimana peraturan ini diterapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo, sekaligus mengukur efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam proses pemungutannya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana peraturan tersebut tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, kombinasi menarik antara studi terhadap aturan hukum tertulis dengan pengamatan terhadap kenyataan di lapangan. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya membaca teks hukum seperti seorang detektif, tetapi juga melihat bagaimana teks itu berdampak dalam kehidupan nyata—seperti bagaimana teori pajak bertemu dengan kebiasaan harian masyarakat yang suka "lupa bayar" pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Pasal 32 telah diterapkan sesuai prosedur, beberapa tantangan masih mengintai. Tantangan tersebut meliputi minimnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang perlu dorongan lebih besar. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah daerah telah mengadopsi berbagai langkah strategis, mulai dari pelatihan aparatur hingga integrasi teknologi digital. Upaya ini diharapkan menjadi "senjata rahasia" untuk memastikan pajak dan retribusi lebih efektif sekaligus diterima dengan baik oleh masyarakat.
Determination of Marriage Dispensation at Gorontalo Religious Court in Accordance with the Child Protection Law No. 35 of 2014 Hidayat, Hidayat; Wantu, Fence M.; Ahmad, Ahmad
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 3 OCTOBER 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v6i3.29567

Abstract

This study examines marriage dispensation at the Gorontalo City Religious Court through the lens of Law No. 35/2014 on Child Protection. Marriage dispensation, while rooted in Indonesia's religious and cultural norms, often conflicts with the Child Protection Law, which prohibits child marriage and sets strict exceptions. Using qualitative methods, including document analysis and interviews with court officials and stakeholders, the study found discrepancies between court practices and legal provisions. Socio-cultural factors such as traditions, economic pressure, and the role of religious leaders influence dispensation decisions. Furthermore, limited understanding of child protection laws among court officials exacerbates these issues. The research highlights challenges in aligning religious and national laws and their implications for children's rights. It recommends training for court officials, clear operational guidelines, and stronger collaboration between religious and government institutions to ensure marriage dispensation aligns with child protection objectives in Gorontalo City.
Ideal Arrangements for Fines to Enhance Legal Awareness and Minimize Waste Effectively in Society Rauf, Abdusalam; U. Puluhulawa, Fenty; Ahmad, Ahmad
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 3 OCTOBER 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v6i3.28916

Abstract

The implementation of fines as a legal instrument plays a crucial role in shaping public behavior concerning waste management. Despite the existence of numerous regulations governing waste management, the effectiveness of imposing fines remains limited in raising legal awareness and reducing waste volume in society. This study aims to explore the ideal framework for implementing fines to enhance legal awareness and minimize waste, emphasizing more effective and systematic law enforcement. Utilizing a normative juridical and sociological approach, the study analyzes existing regulations and identifies obstacles in the application of fines in Indonesia. The findings reveal that while fines have the potential to reduce waste, the main challenges include insufficient public education, weak law enforcement, and inconsistencies between the amount of fines imposed and their intended deterrent effects. The study recommends strengthening waste management regulations, increasing community participation, and implementing proportional fines coupled with stringent monitoring systems to achieve significant waste reduction. With a more ideal regulatory framework, it is hoped that public legal awareness will improve, paving the way for sustainable waste management practices.