Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.212
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Al Ahkam Borneo Law Review Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Batulis Civil Law Review Jurnal Konstitusi AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Legal Advice Jurnal Hukum
Ahmad Ahmad
Universitas Negeri Gorontalo, Faculty Of Law
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Legal Process for Banking Negligence in Violations of Customers' Privacy Rights and Personal Data Pulubolo, Rifky; Thalib, Mutia Cherawaty; Ahmad, Ahmad
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 1 FEBRUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v1i1.24195

Abstract

This research aims to find out and analyze the legal process for banking negligence in violating privacy rights and personal data.This research is classified as normative research with a statutory approach and a case approach. The research results show that personal data subjects have the right to sue and receive compensation for violations of the processing of personal data about themselves in accordance with statutory provisions. This is stated in Article 64 Paragraph (1) of Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, "Personal Data dispute resolution is carried out through arbitration, court, or other alternative dispute resolution institutions in accordance with statutory provisions. Non-litigation resolution is through arbitration or alternative dispute resolution institutions. Meanwhile, for settlement through litigation, criminal liability can be carried out or through civil lawsuits.
A Comparative Study Of The Implementation Of A Closed Proportional System In The Perspective Of A Country With A Presidential System Kolopita, Kurnia Ningsih Kolopita; Rahim, Erman I.; Ahmad, Ahmad
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 1 FEBRUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v1i1.24858

Abstract

This research aims to analyze the comparison of the implementation of a closed proportional system between Indonesia and countries that adhere to the presidential system through normative research methods with a fact approach and conceptual approach. By using the theory of elections, the theory of political parties and the theory of justice. Legal materials are collected through literature study and then analyzed and compared based on the object of research. The results of this study found several differences in the implementation of proportionality systems in several countries such as Mexico, Brazil and Argentina, each of which applies a proportional system based on the needs and conditions of the country.
IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Manto, Nurhayati; Rahim, Erman I.; Ahmad, Ahmad
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/y2rtss89

Abstract

Penelitian ini berangkat dari pentingnya implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fokus utama penelitian adalah bagaimana peraturan ini diterapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo, sekaligus mengukur efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam proses pemungutannya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana peraturan tersebut tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, kombinasi menarik antara studi terhadap aturan hukum tertulis dengan pengamatan terhadap kenyataan di lapangan. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya membaca teks hukum seperti seorang detektif, tetapi juga melihat bagaimana teks itu berdampak dalam kehidupan nyata—seperti bagaimana teori pajak bertemu dengan kebiasaan harian masyarakat yang suka "lupa bayar" pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Pasal 32 telah diterapkan sesuai prosedur, beberapa tantangan masih mengintai. Tantangan tersebut meliputi minimnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang perlu dorongan lebih besar. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah daerah telah mengadopsi berbagai langkah strategis, mulai dari pelatihan aparatur hingga integrasi teknologi digital. Upaya ini diharapkan menjadi "senjata rahasia" untuk memastikan pajak dan retribusi lebih efektif sekaligus diterima dengan baik oleh masyarakat.
The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia Taufiqurrohman, A.H. Asari; Muhtar, Mohamad Hidayat; Ahmad, Ahmad; Kasim, Nur Mohamad; Imran, Suwitno Yutye
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i1.33155

Abstract

 The study explores how Islamic law and local culture influence democracy in the United Arab Emirates (UAE) and Indonesia and how each country's constitution facilitates the implementation of democracy based on Islamic principles. In the context of the UAE, Islamic law (sharia) is the primary source of law, while in Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution establish a more inclusive and pluralist legal framework, enabling the practice of Islamic law in a context that respects religious freedom. The research employs juridical legal research with historical, comparative, and Islamic legal approaches and will be analyzed with descriptive-analytical methods. The results showed the role of Islamic law, constitution, and culture in shaping democracy in the UAE and Indonesia through public policies and laws that accommodate the wider community's interests. With its sharia law and authoritarian constitution, the UAE shows a democracy different from Indonesia, which implements an inclusive democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution. Cultural factors also play a role, with the UAE influenced by the monarchy and ruling family loyalties, while Indonesia is influenced by ethnic and cultural diversity. Implementing Islamic democracy requires transforming power, inclusive dialogue, and balancing Islamic values and universal democracy. Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dan budaya lokal mempengaruhi demokrasi di Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia serta bagaimana konstitusi masing-masing negara memfasilitasi penerapan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks UEA, hukum Islam (syariah) merupakan sumber hukum utama sedangkan di Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 membentuk kerangka hukum yang lebih inklusif dan pluralis. Hal ini memungkinkan penerapan hukum Islam dalam konteks yang menghormati kebebasan beragama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis dengan pendekatan sejarah, komparatif, dan hukum Islam yang  dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan peran hukum Islam, konstitusi, dan budaya dalam membentuk demokrasi di UEA dan Indonesia melalui kebijakan publik dan undang-undang yang mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. UEA dengan hukum syariah dan konstitusi otoriternya menunjukkan demokrasi yang berbeda dengan Indonesia yang menerapkan demokrasi inklusif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Faktor budaya juga berperan, UEA dipengaruhi oleh monarki dan kesetiaan keluarga penguasa sedangkan Indonesia dipengaruhi oleh keragaman etnis dan budaya. Penerapan demokrasi Islam memerlukan transformasi kekuasaan, dialog inklusif, dan keseimbangan nilai-nilai Islam dan demokrasi universal.
IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Manto, Nurhayati; Rahim, Erman I.; Ahmad, Ahmad
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/y2rtss89

Abstract

Penelitian ini berangkat dari pentingnya implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fokus utama penelitian adalah bagaimana peraturan ini diterapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo, sekaligus mengukur efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam proses pemungutannya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana peraturan tersebut tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, kombinasi menarik antara studi terhadap aturan hukum tertulis dengan pengamatan terhadap kenyataan di lapangan. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya membaca teks hukum seperti seorang detektif, tetapi juga melihat bagaimana teks itu berdampak dalam kehidupan nyata—seperti bagaimana teori pajak bertemu dengan kebiasaan harian masyarakat yang suka "lupa bayar" pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Pasal 32 telah diterapkan sesuai prosedur, beberapa tantangan masih mengintai. Tantangan tersebut meliputi minimnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang perlu dorongan lebih besar. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah daerah telah mengadopsi berbagai langkah strategis, mulai dari pelatihan aparatur hingga integrasi teknologi digital. Upaya ini diharapkan menjadi "senjata rahasia" untuk memastikan pajak dan retribusi lebih efektif sekaligus diterima dengan baik oleh masyarakat.
Determination of Marriage Dispensation at Gorontalo Religious Court in Accordance with the Child Protection Law No. 35 of 2014 Hidayat, Hidayat; Wantu, Fence M.; Ahmad, Ahmad
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 3 OCTOBER 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v6i3.29567

Abstract

This study examines marriage dispensation at the Gorontalo City Religious Court through the lens of Law No. 35/2014 on Child Protection. Marriage dispensation, while rooted in Indonesia's religious and cultural norms, often conflicts with the Child Protection Law, which prohibits child marriage and sets strict exceptions. Using qualitative methods, including document analysis and interviews with court officials and stakeholders, the study found discrepancies between court practices and legal provisions. Socio-cultural factors such as traditions, economic pressure, and the role of religious leaders influence dispensation decisions. Furthermore, limited understanding of child protection laws among court officials exacerbates these issues. The research highlights challenges in aligning religious and national laws and their implications for children's rights. It recommends training for court officials, clear operational guidelines, and stronger collaboration between religious and government institutions to ensure marriage dispensation aligns with child protection objectives in Gorontalo City.
Ideal Arrangements for Fines to Enhance Legal Awareness and Minimize Waste Effectively in Society Rauf, Abdusalam; U. Puluhulawa, Fenty; Ahmad, Ahmad
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 3 OCTOBER 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v6i3.28916

Abstract

The implementation of fines as a legal instrument plays a crucial role in shaping public behavior concerning waste management. Despite the existence of numerous regulations governing waste management, the effectiveness of imposing fines remains limited in raising legal awareness and reducing waste volume in society. This study aims to explore the ideal framework for implementing fines to enhance legal awareness and minimize waste, emphasizing more effective and systematic law enforcement. Utilizing a normative juridical and sociological approach, the study analyzes existing regulations and identifies obstacles in the application of fines in Indonesia. The findings reveal that while fines have the potential to reduce waste, the main challenges include insufficient public education, weak law enforcement, and inconsistencies between the amount of fines imposed and their intended deterrent effects. The study recommends strengthening waste management regulations, increasing community participation, and implementing proportional fines coupled with stringent monitoring systems to achieve significant waste reduction. With a more ideal regulatory framework, it is hoped that public legal awareness will improve, paving the way for sustainable waste management practices.
Legal Implications of Defendant's Non-Compliance with Child Support Obligations Based on Ruling No. 214/Pdt.G/2023/PA.Gtlo Laya, Putri Nadhia Diannita; Cherawaty Thalib, Mutia; Ahmad, Ahmad; Agustina, Ririn
Estudiante Law Journal VOL. 7 No. 2 JUNE 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i2.31592

Abstract

This study aims to analyze the legal implications of the defendant's non-compliance with child support obligations and the judge's considerations in determining the amount and increase of child support in Decision No. 214/Pdt.G/2023/PA.Gtlo. The background of this research focuses on the issue of non-compliance with child support obligations after divorce, which often leads to negative impacts on the child's well-being and may trigger prolonged legal processes. In this context, it is important to explore how the law responds to such non-compliance and how judges consider various factors in determining fair and sustainable child support. The objective of this research is to examine the legal consequences of the defendant's non-compliance with child support obligations and to understand the basis of the judge's considerations in determining the amount and increase of child support, specifically the annual increase of 20%. The research method employed is empirical legal research with a qualitative approach, combining court decision document analysis and interviews with relevant parties. Primary data is obtained from interviews with judges and lawyers, while secondary data is gathered through relevant legal literature. The research results indicate that non-compliance with child support obligations may result in legal sanctions such as execution or fines, and impact subsequent legal processes. The judge's considerations in determining child support include the defendant's financial capacity, the child's needs, and the principle of social justice. A realistic decision on child support increases is essential for the sustainability of fulfilling the child's rights.
MEKANISME PENGAMANAN DATA YANG DITERAPKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI lihawa, Harlan H.; Rahim, Erman I.; Ahmad, Ahmad
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19918

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengamanan data oleh KPU dan impilaksi hukum kebocoran data pemillih terhadap KPU. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan , dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara Deskriftif-Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam mengamankan Data Pemilih, KPU mengikuti kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam proses pengamanan Data Pemilih oleh KPU belum dilakukan secara optimal sehingga melanggar pasal 39 UU PDP yang berakibat pada tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu berupa sanksi administratif. Akan tetapi, proses tanggung jawab KPU ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDP. Untuk itu perlu adanya regulasi Khusus yang mengatur pengamanan Data Pemilih dan regulasi yang mengatur sanksi terhadap pelanggar Data Pemilih. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sidalih, Kebocoran Data Pemilih, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dicky Andika Rauf; Ahamd; Moh. Rivaldi Moha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1104

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen hukum dalam mengatur aktivitas di ranah digital di Indonesia ternyata menimbulkan persoalan baru, yakni terbatasnya ruang demokrasi untuk berekspresi di dunia maya. Berdasarkan data yang dihimpun, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 yang kemudian direvisi menjadi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, kerap kali disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana keseimbangan antara hak atas kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nama baik dapat diterapkan secara adil dan proporsional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual hukum, serta pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif serta perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tidak memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik. Meskipun telah terjadi perubahan dari ketentuan sebelumnya, berbagai persoalan tetap muncul, seperti rumusan pasal yang bersifat multitafsir, serta ancaman pidana yang tergolong tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan efek jera chilling effect terhadap ekspresi publik. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi, pedoman implementatif, serta putusan pengadilan yang lebih tegas dan jelas guna menjamin perlindungan hukum yang seimbang.
Co-Authors Apripari, Apripari Arsyad, Yusna Bahutala, Andris E. Bintang Muhamad Hendri Cherawaty Thalib, Mutia Delvi Putri Kaparang Dian Ekawaty Ismail Dicky Andika Rauf Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Gunawan Rena Hidayat Hidayat I. Rahim, Erman Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw Kolopita, Kurnia Ningsih Kolopita Laode, Nadila Magfira Laya, Putri Nadhia Diannita Lihawa, Harlan H. Mamu, Karlin Z Maya Lasena Moh. Rivaldi Moha Mohamad Hidayat Muhtar Mohammad Abdi Lanjahi Mohammad Syauqi Pakaya Mokodompit, Rahmat Muh Ramdhani Hamzah Muhammad Amin Ladiku Mutia Cherawaty Thalib Nadya Lonely Bifirli Polii Nirwan Junus Novendri M Nggilu Novia Rahmawati A Paruki Nur Fadhilla Haluta Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Pulubolo, Rifky Radjak, Sarmila Rahmat Teguh Santoso Gobel Rauf, Abdusalam Rifki Ismail Ririn Agustina Sarmila Radjak Sri Olawati Suaib Suciani Putri, Viorizza Suwitno Yutye Imran Syahreza Ali Akbar Marali Taufiqurrohman, A.H. Asari Yassine Chami Zamroni Abdussamad