Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.355
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al Ahkam Borneo Law Review Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Batulis Civil Law Review Jurnal Konstitusi DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Estudiante Law Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Legal Advice Jurnal Hukum
Ahmad Ahmad
Universitas Negeri Gorontalo, Faculty Of Law
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Legal Implications of Defendant's Non-Compliance with Child Support Obligations Based on Ruling No. 214/Pdt.G/2023/PA.Gtlo Laya, Putri Nadhia Diannita; Cherawaty Thalib, Mutia; Ahmad, Ahmad; Agustina, Ririn
Estudiante Law Journal VOL. 7 No. 2 JUNE 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i2.31592

Abstract

This study aims to analyze the legal implications of the defendant's non-compliance with child support obligations and the judge's considerations in determining the amount and increase of child support in Decision No. 214/Pdt.G/2023/PA.Gtlo. The background of this research focuses on the issue of non-compliance with child support obligations after divorce, which often leads to negative impacts on the child's well-being and may trigger prolonged legal processes. In this context, it is important to explore how the law responds to such non-compliance and how judges consider various factors in determining fair and sustainable child support. The objective of this research is to examine the legal consequences of the defendant's non-compliance with child support obligations and to understand the basis of the judge's considerations in determining the amount and increase of child support, specifically the annual increase of 20%. The research method employed is empirical legal research with a qualitative approach, combining court decision document analysis and interviews with relevant parties. Primary data is obtained from interviews with judges and lawyers, while secondary data is gathered through relevant legal literature. The research results indicate that non-compliance with child support obligations may result in legal sanctions such as execution or fines, and impact subsequent legal processes. The judge's considerations in determining child support include the defendant's financial capacity, the child's needs, and the principle of social justice. A realistic decision on child support increases is essential for the sustainability of fulfilling the child's rights.
Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dicky Andika Rauf; Ahamd; Moh. Rivaldi Moha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1104

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen hukum dalam mengatur aktivitas di ranah digital di Indonesia ternyata menimbulkan persoalan baru, yakni terbatasnya ruang demokrasi untuk berekspresi di dunia maya. Berdasarkan data yang dihimpun, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 yang kemudian direvisi menjadi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, kerap kali disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana keseimbangan antara hak atas kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nama baik dapat diterapkan secara adil dan proporsional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual hukum, serta pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif serta perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tidak memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik. Meskipun telah terjadi perubahan dari ketentuan sebelumnya, berbagai persoalan tetap muncul, seperti rumusan pasal yang bersifat multitafsir, serta ancaman pidana yang tergolong tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan efek jera chilling effect terhadap ekspresi publik. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi, pedoman implementatif, serta putusan pengadilan yang lebih tegas dan jelas guna menjamin perlindungan hukum yang seimbang.
Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern Sarmila Radjak; Ahmad, Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1436

Abstract

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memainkan peran strategis sebagai penjaga supremasi konstitusi sekaligus pelaku tafsir terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan meningkatnya peran Mahkamah dalam memutus perkara-perkara strategis, muncul kekhawatiran mengenai potensi ekspansi tafsir yang melewati batas norma tertulis dan mengarah pada fungsi quasi-legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi, serta mengevaluasi sejauh mana tafsir tersebut tetap berada dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis konseptual, penelitian ini mengkaji putusan-putusan MK yang kontroversial, seperti Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dan No. 90/PUU-XXI/2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tafsir progresif Mahkamah dapat memperkuat perlindungan hak konstitusional, ekspansi tafsir tanpa mekanisme koreksi dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan menggerus prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan rumusan batas substantif terhadap tafsir konstitusi, serta penguatan mekanisme deliberatif dan kontrol publik agar Mahkamah tetap akuntabel secara hukum dan demokratis
MEKANISME PENGAMANAN DATA YANG DITERAPKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI lihawa, Harlan H.; Rahim, Erman I.; Ahmad, Ahmad
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19918

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengamanan data oleh KPU dan impilaksi hukum kebocoran data pemillih terhadap KPU. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan , dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara Deskriftif-Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam mengamankan Data Pemilih, KPU mengikuti kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam proses pengamanan Data Pemilih oleh KPU belum dilakukan secara optimal sehingga melanggar pasal 39 UU PDP yang berakibat pada tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu berupa sanksi administratif. Akan tetapi, proses tanggung jawab KPU ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDP. Untuk itu perlu adanya regulasi Khusus yang mengatur pengamanan Data Pemilih dan regulasi yang mengatur sanksi terhadap pelanggar Data Pemilih. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sidalih, Kebocoran Data Pemilih, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
Penerapan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Norma yang bersifat Opened Legal Policy Syahreza Ali Akbar Marali; Ahmad; Erman I. Rahim
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menambah norma baru dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, menyangkut syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma yang bersifat opened legal policy, serta menilai sejauh mana Mahkamah dapat bertindak tanpa melampaui fungsinya sebagai negative legislator. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Melalui analisis terhadap enam putusan MK terkait isu yang sama, ditemukan inkonsistensi dalam penerapan doktrin open legal policy. Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya menolak permohonan karena menilai syarat usia merupakan domain pembentuk undang-undang. Namun dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah justru menambahkan norma baru dan bertindak layaknya positive legislator. Kesimpulannya, putusan tersebut menciptakan preseden berbahaya yang berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dan melemahkan independensi lembaga yudikatif.
Analysis of the Constitutional Court Decision on Election Campaigns at Educational Institutions from the Perspective of the Purpose of Law Radjak, Sarmila; I. Rahim, Erman; Ahmad, Ahmad
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 3 OCTOBER 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i3.34243

Abstract

The conduct of elections in Indonesia as a manifestation of people's sovereignty requires guarantees of justice, legal certainty, and the neutrality of public institutions. The Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023, which permits election campaigns at educational institutions under certain conditions such as obtaining permission and appearing without campaign attributes has sparked significant debate. This study aims to analyze the court's legal considerations in this decision and evaluate it from the perspective of Gustav Radbruch’s theory of the purpose of law, which encompasses justice, legal certainty, and utility. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches to analyze the Constitutional Court’s decision, the Election Law, and its implementing regulations. The findings indicate that the decision has established legal certainty by resolving the ambiguity and contradiction between the main provision and the explanatory note of Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017. It also generates societal benefit by opening political education opportunities for young voters, in line with Article 267 paragraph (1) of the Election Law. However, from the standpoint of substantive justice, the ruling risks creating unequal access for legislative candidates with only secondary education and may compromise the neutrality of educational institutions and civil servants. Therefore, while the decision achieves legal certainty and utility, it falls short in fully realizing substantive justice. Strict supervision and further regulatory refinement are needed to safeguard the integrity of democracy
Co-Authors Amanda Adelina Harun Apripari, Apripari Arsyad, Yusna Bintang Muhamad Hendri Cherawaty Thalib, Mutia Delvi Putri Kaparang Dian Ekawaty Ismail Dicky Andika Rauf Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Gunawan Rena Hidayat Hidayat I. Rahim, Erman Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw Karlin Z. Mamu Kolopita, Kurnia Ningsih Kolopita Laya, Putri Nadhia Diannita Lihawa, Harlan H. Maya Lasena Moh. Rivaldi Moha Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohammad Abdi Lanjahi Mohammad Syauqi Pakaya Muh Ramdhani Hamzah Muhammad Amin Ladiku Mutia Cherawaty Thalib Nadya Lonely Bifirli Polii Nasran, Nasran Nirwan Junus Novendri M Nggilu Novia Rahmawati A Paruki Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Pulubolo, Rifky Putri Regina Datunsolang Radjak, Sarmila Rauf, Abdusalam Ririn Agustina Sarmila Radjak Sri Olawati Suaib Suciani Putri, Viorizza Suwitno Yutye Imran Syahreza Ali Akbar Marali Taufiqurrohman, A.H. Asari Yassine Chami Zamroni Abdussamad