Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.212
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Al Ahkam Borneo Law Review Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Batulis Civil Law Review Jurnal Konstitusi AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Legal Advice Jurnal Hukum
Ahmad Ahmad
Universitas Negeri Gorontalo, Faculty Of Law
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern Sarmila Radjak; Ahmad, Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1436

Abstract

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memainkan peran strategis sebagai penjaga supremasi konstitusi sekaligus pelaku tafsir terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan meningkatnya peran Mahkamah dalam memutus perkara-perkara strategis, muncul kekhawatiran mengenai potensi ekspansi tafsir yang melewati batas norma tertulis dan mengarah pada fungsi quasi-legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi, serta mengevaluasi sejauh mana tafsir tersebut tetap berada dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis konseptual, penelitian ini mengkaji putusan-putusan MK yang kontroversial, seperti Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dan No. 90/PUU-XXI/2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tafsir progresif Mahkamah dapat memperkuat perlindungan hak konstitusional, ekspansi tafsir tanpa mekanisme koreksi dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan menggerus prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan rumusan batas substantif terhadap tafsir konstitusi, serta penguatan mekanisme deliberatif dan kontrol publik agar Mahkamah tetap akuntabel secara hukum dan demokratis
MEKANISME PENGAMANAN DATA YANG DITERAPKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI lihawa, Harlan H.; Rahim, Erman I.; Ahmad, Ahmad
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19918

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengamanan data oleh KPU dan impilaksi hukum kebocoran data pemillih terhadap KPU. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan , dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara Deskriftif-Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam mengamankan Data Pemilih, KPU mengikuti kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam proses pengamanan Data Pemilih oleh KPU belum dilakukan secara optimal sehingga melanggar pasal 39 UU PDP yang berakibat pada tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu berupa sanksi administratif. Akan tetapi, proses tanggung jawab KPU ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDP. Untuk itu perlu adanya regulasi Khusus yang mengatur pengamanan Data Pemilih dan regulasi yang mengatur sanksi terhadap pelanggar Data Pemilih. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sidalih, Kebocoran Data Pemilih, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
Penerapan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Norma yang bersifat Opened Legal Policy Syahreza Ali Akbar Marali; Ahmad; Erman I. Rahim
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menambah norma baru dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, menyangkut syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma yang bersifat opened legal policy, serta menilai sejauh mana Mahkamah dapat bertindak tanpa melampaui fungsinya sebagai negative legislator. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Melalui analisis terhadap enam putusan MK terkait isu yang sama, ditemukan inkonsistensi dalam penerapan doktrin open legal policy. Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya menolak permohonan karena menilai syarat usia merupakan domain pembentuk undang-undang. Namun dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah justru menambahkan norma baru dan bertindak layaknya positive legislator. Kesimpulannya, putusan tersebut menciptakan preseden berbahaya yang berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dan melemahkan independensi lembaga yudikatif.
Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Dalam Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pindah Memilih Laode, Nadila Magfira; I. Rahim, Erman; Ahmad, Ahmad
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.109

Abstract

This study aims to analyze how the Gorontalo Provincial Election Supervisory Body (Bawaslu) issued a decision regarding the settlement of administrative violations regarding voters moving in the election. This study utilizes a normative approach in a qualitative way and analyzes Bawaslu's decisions and relevant laws and regulations. Data collection techniques were carried out through reviewing Bawaslu's decision files and question and answer sessions with interested parties at the election stage. The findings reveal that although Bawaslu's decisions generally incorporate adequate legal reasoning, there remain inconsistencies in the application of norms and procedural standards. Notably, some rulings lack clarity in defining the specific administrative violations, leading to potential legal uncertainty for voters and electoral participants. The study underscores the importance of establishing more consistent and transparent standards in administrative violation adjudication to enhance legal certainty, especially in cases involving voter relocation. The research provides both academic insights and practical recommendations for improving the quality of Bawaslu’s decisions in future elections.
The Contest of Judicial Rationality: An Examination of Judges' Considerations in PTUN Cases No. 21/G/2022/PTUN.GTO and 19/B/2023/PT.TUN.MDO Bahutala, Andris E.; Wantu, Fence M.; Ahmad, Ahmad
Damhil Law Journal Volume 5 Issue 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v1i1.2953

Abstract

This study examines the contestation of judicial rationality in the resolution of civil servant (ASN) disciplinary disputes at two levels of administrative court, namely the Gorontalo Administrative Court (PTUN Gorontalo) and the Manado Administrative Court (PT.TUN Manado), focusing on cases No. 21/G/2022/PTUN.GTO and No. 19/B/2023/PT.TUN.MDO. Using a juridical-normative approach and case analysis, the study highlights the fundamental differences in the reasoning of first-instance judges, who emphasize adherence to formal procedures and the protection of individual ASN rights, compared to the approach of appellate judges, who prioritize substantive justice, public utility, and proportionality of sanctions to maintain bureaucratic integrity. The findings indicate that judicial interpretation of administrative law is strongly influenced by the concrete context of the case, the judges' backgrounds, and their orientation towards justice, leading to disparities in decisions that result in legal uncertainty and inadequate protection for ASNs. The study concludes that standardizing judicial reasoning through technical guidelines that integrate procedural and substantive justice principles is necessary, alongside strengthening the training and mentoring of judges to ensure consistent, fair decisions that are focused on improving bureaucratic governance. Recommendations are made to promote the establishment of a national database of ASN disciplinary decisions, cross-agency collaboration, and regular regulatory evaluations to make the administrative justice system more accountable and responsive to individual rights and public interests.
Analysis of the Constitutional Court Decision on Election Campaigns at Educational Institutions from the Perspective of the Purpose of Law Radjak, Sarmila; I. Rahim, Erman; Ahmad, Ahmad
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 3 OCTOBER 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i3.34243

Abstract

The conduct of elections in Indonesia as a manifestation of people's sovereignty requires guarantees of justice, legal certainty, and the neutrality of public institutions. The Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023, which permits election campaigns at educational institutions under certain conditions such as obtaining permission and appearing without campaign attributes has sparked significant debate. This study aims to analyze the court's legal considerations in this decision and evaluate it from the perspective of Gustav Radbruch’s theory of the purpose of law, which encompasses justice, legal certainty, and utility. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches to analyze the Constitutional Court’s decision, the Election Law, and its implementing regulations. The findings indicate that the decision has established legal certainty by resolving the ambiguity and contradiction between the main provision and the explanatory note of Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017. It also generates societal benefit by opening political education opportunities for young voters, in line with Article 267 paragraph (1) of the Election Law. However, from the standpoint of substantive justice, the ruling risks creating unequal access for legislative candidates with only secondary education and may compromise the neutrality of educational institutions and civil servants. Therefore, while the decision achieves legal certainty and utility, it falls short in fully realizing substantive justice. Strict supervision and further regulatory refinement are needed to safeguard the integrity of democracy
Telaah Karakteristik Sistem Bikameral Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 92/Puu-X/2012 Mokodompit, Rahmat; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2196

Abstract

Latar belakang penelitian ini berangkat dari dinamika ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 yang mengubah sistem legislatif dari unikameral menjadi bikameral. Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diharapkan mampu menjadi penyeimbang kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengubah karakteristik sistem bikameral Indonesia dan memperkuat posisi DPD dalam fungsi legislasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur akademik terkait kewenangan DPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memberikan penguatan pada tahap perencanaan dan pembahasan RUU, sehingga DPD memperoleh posisi sebagai co-legislator, tetapi belum mencapai level co-decision maker. Implikasinya, sistem bikameral Indonesia tetap bercorak soft bicameralism, meskipun mengalami sedikit pergeseran ke arah quasi-strong bicameralism, yang menunjukkan perlunya reformasi konstitusional untuk mencapai keseimbangan kekuasaan yang lebih efektif
The Constitutional Court in the Vortex of  Resonance of Political Power Rahmat Teguh Santoso Gobel; Ahmad, Ahmad; Yassine Chami
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v52.28307

Abstract

The Constitutional Court of Indonesia stands as a fundamental pillar of constitutionalism and democracy remains vulnerable to the persistent. This article aims to critically examine how political influence infiltrates and affects the Court’s independence and institutional integrity, particularly through politicized judicial appointments and dismissals, personal relationships, and Utilizing a normative juridical approach, enriched by conceptual and case study analyses, most notably the controversial Decision No. 90/PUU-XXI/2023 and the dismissal of Justice Aswanto, this study identifies the concrete mechanisms of political interference and their implications for the Court’s legitimacy. The findings reveal a significant institutional shift: the Court is no longer functioning merely as a negative legislator, but exposing it further to political pressures. The study identifies eight specific factors of judicial non-independence in Decision No. 90/PUU-XXI/2023, signaling an acute integrity crisis. In response, the article proposes structural reforms, including amendments to the Constitutional Court Law, strengthening both internal and external oversight mechanisms, and reinforcing judicial self-restraint to curb judicial overreach. The conclusion emphasizes that institutional and ethical safeguards must be prioritized to protect the Court’s independence, uphold constitutional supremacy, and prevent democratic backsliding. Without comprehensive reform, the Court risks becoming an instrument of political power rather than a guardian of constitutional justice.
Menjaga Integritas Dunia Maya: Peran Bawaslu dalam Mengawasi Kampanye Digital Pemilu 2024 di Kabupaten Pohuwato Nur Fadhilla Haluta; Erman I. Rahim; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2471

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya transformasi kampanye politik ke ruang digital selama Pemilu 2024, yang membawa tantangan serius seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penggunaan akun anonim. Tujuannya adalah menganalisis efektivitas peran Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam mengawasi kampanye di media sosial serta mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Metode penulisan menggabungkan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus empiris melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kuesioner terhadap 22 responden dari berbagai kecamatan. Hasil menunjukkan bahwa Bawaslu Pohuwato telah aktif melakukan pengawasan melalui edukasi, koordinasi lintas lembaga, dan pemanfaatan aplikasi Gowaslu, namun masih terkendala keterbatasan SDM, regulasi yang belum rinci, serta sulitnya melacak akun anonim. Rekomendasi mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan regulasi teknis, peningkatan literasi digital masyarakat, dan kolaborasi lebih erat dengan platform media sosial.
Implikasi Hukum Dari Penanganan Sengketa Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Oleh KPU Yang Diselesaikan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Rifki Ismail; Ahmad; Erman I. Rahim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2580

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari penanganan sengketa hasil verifikasi faktual partai politik (parpol) yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Tujuan utama adalah menilai bagaimana independensi hakim PTUN, standar bukti administratif, serta kedudukan data verifikasi sebagai objek bukti mempengaruhi kejelasan norma hukum dan akuntabilitas proses verifikasI. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen hukum, meliputi UUD 1945, UU No. 5/1986 tentang PTUN beserta perubahannya, UU No. 7/2017 tentang Pemilu, serta putusan PTUN terkait sengketa pemilu. Hasil menunjukkan bahwa independensi dan imparsialitas hakim PTUN berkontribusi pada penilaian yang netral terhadap prosedur verifikasi faktual dan data terkait, sehingga putusan tidak terpapar pengaruh kepentingan eksternal dan meningkatkan legitimasi hasil verifikasi. Selain itu, kedudukan data verifikasi sebagai bukti memerlukan kerangka regulasi yang menjamin autentikasi, relevansi, serta akses publik terkontrol, guna memfasilitasi transparansi tanpa mengorbankan perlindungan data pribadi. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara kemajuan teknologi verifikasi seperti penggunaan analitik data dan manajemen metadata dengan prinsip kepastian hukum, melalui regulasi teknis yang jelas, dokumentasi komprehensif, dan mekanisme umpan balik yudisial. Implikasi etis terkait potensi bias algoritma dan risiko keamanan data menuntut tata kelola risiko yang menyeluruh, audit independen, serta jalur sengketa yang efisien. Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan reformasi regulasi objek sengketa, peningkatan transparansi data, dan kolaborasi institusional untuk menjaga integritas pemilu serta memperkuat kedudukan PTUN sebagai penjaga kepastian hukum dalam demokrasi.
Co-Authors Apripari, Apripari Arsyad, Yusna Bahutala, Andris E. Bintang Muhamad Hendri Cherawaty Thalib, Mutia Delvi Putri Kaparang Dian Ekawaty Ismail Dicky Andika Rauf Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Gunawan Rena Hidayat Hidayat I. Rahim, Erman Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw Kolopita, Kurnia Ningsih Kolopita Laode, Nadila Magfira Laya, Putri Nadhia Diannita Lihawa, Harlan H. Mamu, Karlin Z Maya Lasena Moh. Rivaldi Moha Mohamad Hidayat Muhtar Mohammad Abdi Lanjahi Mohammad Syauqi Pakaya Mokodompit, Rahmat Muh Ramdhani Hamzah Muhammad Amin Ladiku Mutia Cherawaty Thalib Nadya Lonely Bifirli Polii Nirwan Junus Novendri M Nggilu Novia Rahmawati A Paruki Nur Fadhilla Haluta Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Pulubolo, Rifky Radjak, Sarmila Rahmat Teguh Santoso Gobel Rauf, Abdusalam Rifki Ismail Ririn Agustina Sarmila Radjak Sri Olawati Suaib Suciani Putri, Viorizza Suwitno Yutye Imran Syahreza Ali Akbar Marali Taufiqurrohman, A.H. Asari Yassine Chami Zamroni Abdussamad