Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.737
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosioteknologi Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal Asy-Syari'ah Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Revolusi Indonesia Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Jurnal Penelitian Serambi Hukum Gunung Djati Conference Series Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Contemporary Society and Politics Journal Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Referendum Jurnal Ilmu Hukum
Astarudin, Tatang
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Problematika Eksekusi Jaminan Gadai terhadap Objek yang Tidak Berada dalam Penguasaan Kreditur menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor: 600/PK/pdt/2021): Problematika Eksekusi Jaminan Gadai terhadap Objek yang Tidak Berada dalam Penguasaan Kreditur menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor: 600/PK/pdt/2021) Fitria Rahmat, Agnis; Astarudin, Tatang; Kamaludin Yusup, Deni
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1335

Abstract

Under civil law, the execution of a pledge requires physical possession of the pledged object by the creditor. However, in practice, it is not uncommon for the pledged object to be outside the creditor's control when the debtor defaults. This raises legal issues regarding execution and creditor protection. This study aims to analyze the legal consequences of executing a pledge guarantee when the object is not in the creditor's possession, from the perspective of civil law and Islamic law. The method used is normative legal research with a qualitative approach, based on literature review and analysis of Supreme Court Decision Number: 600/PK/Pdt/2021. The study finds that the absence of possession weakens the executorial power of the pledge, diminishes the creditor’s legal standing, and opens up the potential for disputes with third parties. In Islamic law, possession is also required for a valid rahn contract. Thus, possession is a key element in determining the legitimacy of pledge execution and ensuring legal certainty and protection for creditors.
Peran Kemenkumham Dalam Proses Mediasi Pelanggaran Hak Cipta Prayogi, Prayogi; Hendarman, Hari; Nasrullah, Nasrullah; Astarudin, Tatang; Kholid, Muhamad
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.1768

Abstract

Copyright is an exclusive right granted to the creator automatically based on the declarative principle. As one of the components of Intellectual Property Rights with the broadest scope of creation, copyright contributes significantly to the growth of Indonesia's creative economy. This paper examines mediation as one of the alternative methods for resolving copyright infringement disputes involving a neutral third party called a mediator. According to Article 95(4) of Law No. 28 of 2014 on Copyright, mediation is recognized as one of the dispute resolution options, including copyright infringement cases. Mediation offers a non-litigation approach where the parties meet under the guidance of a mediator, in this case the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Java Province. This research focuses on the types of copyright infringement resolved through mediation at the Regional Office, as well as the role of the Regional Office in facilitating settlement through mediation. This research uses normative juridical methods, using statutory and conceptual approaches. The results showed that in a copyright infringement case involving Nusa Putra University Sukabumi, the West Java Regional Office successfully mediated the dispute.ABSTRAKHak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Sebagai salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual dengan cakupan ciptaan yang paling luas, hak cipta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Tulisan ini mengkaji mediasi sebagai salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator. Menurut Pasal 95 (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mediasi diakui sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa, termasuk kasus pelanggaran hak cipta. Mediasi menawarkan pendekatan non-litigasi di mana para pihak bertemu di bawah bimbingan mediator, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini berfokus pada jenis-jenis pelanggaran hak cipta yang diselesaikan melalui mediasi di Kantor Wilayah, serta peran Kantor Wilayah dalam memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan Universitas Nusa Putra Sukabumi, Kantor Wilayah Jawa Barat berhasil memediasi sengketa tersebut.
Penyelesaian Sengketa Gugatan Perjanjian Bisnis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam Hendarman, Hari; Yusuf, Deni Kamaludin; Astarudin, Tatang
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.1844

Abstract

In the business world, which is carried out in various businesses, both to maintain business relationships, as well as in choosing the form of business dispute resolution, the agreement becomes the initial guide and benchmark and is stated in the agreement. Therefore, in making agreements to maintain and resolve disputes must be based on legal provisions to avoid the settlement of legal problems that can sometimes give birth to legal problems. However, if legal problems have already occurred due to unlawful acts as a result of a business agreement, it is necessary to resolve the business dispute either by using civil law channels or Islamic law channels (for all Muslim parties) which have previously been included in the contents of the business agreement. In this Journal, we will discuss how to settle business lawsuit disputes due to unlawful acts according to civil law and Islamic law along with the advantages and disadvantages of each seen from the type of business dispute resolution options, so that there is no mistake in choosing a legal dispute resolution due to a business agreement.ABSTRAKDalam dunia usaha, yang dijalankan dalam berbagai bisnis, baik untuk menjaga hubungan bisnis, maupun dalam memilih bentuk Penyelesaian sengketa bisnis, perjanjian menjadi pegangan dan tolak ukur awal dan dituangkan didalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu dalam membuat perjanjian untuk menjaga dan menyelesaikan sengketa haruslah didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum untuk menghindari terjadinya Penyelesaian masalah hukum yang terkadang dapat melahirkan masalah hukum.  Namun apabila sudah terlanjur terjadi permasalahan hukum yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum akibat perjanjian bisnis, maka diperlukan Penyelesaian sengketa bisnis tersebut baik dengan menggunakan jalur hukum perdata ataupun jalur hukum islam (bagi semua para pihak beragama islam) yang sebelumnya sudah dicantumkan dalam isi perjanjian bisnis. Dalam Jurnal ini kita akan mengupas bagaimana cara Penyelesaian sengketa gugatan bisnis akibat perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata dan hukum islam beserta kekurangan dan kelebihannya masing-masing dilihat dari jenis pilihan Penyelesaian sengketa bisnis, supaya tidak salah dalam memilih Penyelesaian sengketa hukum akibat perjanjian bisnis.
Status Hukum Anak dari Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam Jalaludin, Diding; Deni Kamaludin Yusup; Tatang Astarudin
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i2.889

Abstract

The purpose of this research is to analyse the legal status of children born from marriages of different nationalities in the perspective of Indonesian Civil Law and Islamic Law. This research is important because children born from mixed marriages are entitled to protection of their legal status in order to maintain the continuity of life, legal position and civil interests. The research method used is normative juridical legal research with qualitative data types in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials relevant to the topic of this research and data collection techniques using library research or literature studies with legal material analysis techniques using descriptive analysis methods. The results of this study state that the law of marriage between different nationalities in the perspective of Indonesian civil law and Islamic law raises problems with the law of marriage itself as well as the legal status, civil rights and citizenship rights of children. In the perspective of Indonesian civil law and Islamic law, the law of marriage of different nationalities is a valid marriage and the legal status of the child is a legitimate child, the civil rights of children from marriages of different nationalities are the same as children in general and the legal status of the child's citizenship as an Indonesian citizen follows the citizenship of the father or mother who is an Indonesian citizen and can also have dual citizenship until he is 18 years old or married, after which the child must declare choosing one of his citizenship.
Political Transformation of Islamic Law in the Context of National Family Law: Between Idealism and Reality Hopipah, Eva Nur; Safe'i, Abdulah; Astarudin, Tatang
Contemporary Society and Politics Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Contemporary Society and Politics Journal (CSPJ)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32939/cspj.v2i2.3410

Abstract

The era continues to move dynamically, whether towards positive change or the opposite, making transformation inevitable. In this process, numerous political processes occur, especially in the transformation of Islamic law within the current national family law as manifested in Marriage Law Number 1 of 1974 and other legislations. It needs to be comprehensively understood regarding the transformation process from classical/conventional Islamic law to the emergence of ijtihad (ijma'), giving birth to the Compilation of Islamic Law (KHI). There is a contradiction between idealism and the reality that occurs in the transformation of Islamic law. This research addresses essential questions about how the political process occurs in the transformation to legislation. The method used in this study is literature review with primary sources being books or articles related to Islamic law, political aspects of Islamic family law, transformation and reform of Islamic law, contemporary family law, and other relevant sources as secondary sources. The results of this research prove that there are crucial points in the transformation of Islamic law into national family law related to marriage, divorce, inheritance, and endowment, which still require further integration to review the realities that occur in the field.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Jalaludin, Diding; Padhilah, Piqi Rizqi; Rojikin, Umar; Kholid, Muhamad; Astarudin, Tatang
JURNAL HAKAM Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v9i2.11878

Abstract

This article examines the status of Intellectual Property (IP) as collateral for financing within the framework of Islamic Economic Law. IP—covering trademarks, patents, copyrights, industrial designs, trade secrets, and communal intellectual property—embodies reputation and economic value, thereby raising the question of whether it may qualify as māl (property) and function as marhūn (pledged collateral). Employing a descriptive-analytical method and a juridical-empirical approach through library research, the study analyzes statutory regulations on IP-based security, relevant fatwas, and contemporary Islamic legal scholarship. The findings suggest that IP conceptually corresponds to ḥaqq al-ibtikār (creative/authorial right), which is increasingly recognized as a proprietary right containing both economic and moral dimensions. Its legitimacy is frequently grounded in ‘urf (recognized custom) and maṣlaḥah mursalah (public interest), supporting the permissibility of utilizing IP as collateral under the general maxim that commercial transactions are allowed unless proven otherwise. The article further proposes Sharia-compliant operational models—such as rahn combined with murābaḥah, ijārah, istiṣnā‘, and profit-sharing schemes (muḍārabah/mushārakah)—subject to strict avoidance of ribā, gharar, and maysir, and contingent upon reliable valuation standards, secondary-market readiness, and enforceable execution mechanisms. Divergent scholarly views are mapped, particularly regarding intangibility, valuation volatility, and moral-right constraints.
Redesigning Healthcare Waqf: Key Characteristics and Strategic Models for Indonesia Using the Delphi–Likert Approach Sulistyowati, Sulistyowati; Ascarya, Ascarya; Sukmana, Raditya; Astarudin, Tatang; Napitupulu, Rodame Monitorir
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 20 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v20i2.21377

Abstract

This study explores the essential characteristics of healthcare waqf and proposes context-appropriate models for implementation in Indonesia. Employing the Delphi method alongside a Likert scale, expert consensus validated 23 out of 31 proposed characteristics, with significant agreement indicated by Kendall’s W. The identified healthcare waqf types include clinics, general hospitals, children’s hospitals, and specialist hospitals. These institutions can be financed through a blend of Islamic social and commercial finance and managed by a subsidiary, third party, or nāẓir (waqf manager). Based on these characteristics, four models are proposed: social, simple productive, innovative productive, and integrated social-productive healthcare waqf models. These models aim to provide accessible healthcare services for both underserved populations and the general public. While designed for Indonesia, the study’s methodological approach and conceptual framework can be adapted for application in other contexts. This research offers a novel foundation for developing effective, sustainable healthcare waqf initiatives.
Normative Construction and Practical Implications of Industrial Design Disputes: A Juridical Analysis of the Geprek Bensu Case Permadi, Adi; Pranotoputera, Faris Makarim; Husni, Asep; Shahibul Hikam, Muhammad Athaillah; Astarudin, Tatang
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 18 No 1 (2026): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v18i1.11988

Abstract

Ideally, legal protection for industrial designs in Indonesia consistently adheres to the first-to-file principle, in which the party who first registers their design lawfully and in good faith is entitled to exclusive legal protection. However, in reality, complex disputes arise—as seen in the Geprek Bensu case—where claims over design ownership involve interpretations that touch upon morality, business reputation, and the applicant’s intent. This study aims to analyze the normative construction and practical implications of court decisions in the industrial design dispute between PT Ayam Geprek Benny Sujono and Ruben Onsu, with an emphasis on how the first-to-file principle is applied and interpreted in Indonesian legal practice. The method used in this research is normative legal research with a qualitative-descriptive approach, based on library research of relevant laws, court rulings, and legal literature. The findings indicate that, from a juridical perspective, the Supreme Court firmly upheld the first-to-file principle as stipulated in Article 12 of Law No. 31 of 2000, and rejected claims submitted without novelty and good faith. Normatively, the ruling forms a legal construction that clarifies the standards for industrial design registration and has practical implications by encouraging business actors, particularly MSMEs, to be more proactive in registering their designs lawfully and with integrity to obtain strong legal protection.
Kajian Hukum Terhadap Kontrak Franchise di Indonesia: (Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Perlindungan Bagi Para Pihak) Lilis Diah Sugiarti; Reyna Amalia Pumieda; Tatang Astarudin; Sumiati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3096

Abstract

Artikel ini menganalisis kerangka pengaturan, mekanisme pelaksanaan, serta bentuk perlindungan hukum dalam kontrak franchise di Indonesia. Kajian difokuskan pada dasar hukum penyelenggaraan waralaba, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, serta fungsinya dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah menyediakan regulasi yang mengatur kriteria waralaba, tata cara pendaftaran, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan kontrak. Namun dalam praktik, pelaksanaan perjanjian franchise masih menghadapi kendala seperti ketidakseimbangan posisi tawar, kurangnya transparansi informasi, dan potensi sengketa terkait royalti maupun pengawasan kualitas. Penelitian menyimpulkan bahwa kontrak franchise membutuhkan perlindungan hukum preventif dan represif untuk menjamin keadilan bagi franchisor dan franchisee.
PENYULUHAN PENEGAKAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM IMPLEMENTASI APLIKASI E-PEDULI Astarudin, Tatang; Sholeh, Aziz; Nazar, Reza Fauzi; Gumelar, Dian Rachmat
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1515

Abstract

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyuluhan penegakan hukum bagi masyarakat pedesaan yang dihubungkan dengan pemanfaatan aplikasi e-Peduli sebagai instrumen pelayanan hukum berbasis elektronik. Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Kertayasa, Kabupaten Kuningan, dengan menelaah persepsi, tingkat pemahaman, serta respons masyarakat terhadap penggunaan aplikasi e-Peduli yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Bandung dan diimplementasikan melalui kerja sama antara Pemerintah Desa Kertayasa dan Kejaksaan Negeri Kuningan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi e-Peduli, yang terintegrasi dengan sistem administrasi desa SIMAK, mampu meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum, mempercepat proses pelayanan administrasi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Penerapan layanan berbasis e-government ini juga berkontribusi pada terwujudnya konsep Desa Pintar, dengan menjadikan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam penyediaan layanan hukum yang lebih mudah diakses, transparan, dan efisien. Dengan demikian, aplikasi e-Peduli berperan strategis dalam mendukung penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Co-Authors Adi Permadi, Adi Ascarya Ascarya Asep Sungkawa Deni Kamaludin Yusup Devi Rizki Apriliani Dhita Fadhilatul Azizah Eka Sakti Habibullah Fitria Rahmat, Agnis Gumelar, Dian Rachmat Hendarman, Hari Hopipah, Eva Nur Husni, Asep Jalaludin, Diding Jefry Tarantang Juhaya S Praja Kamaludin Yusup, Deni Khaeruman, Badri Lilis Diah Sugiarti Muhamad Kholid, Muhamad Napitupulu, Rodame Monitorir Nasrullah Nasrullah Nazar, Reza Fauzi Nurrohman Nurrohman Padhilah, Piqi Rizki Padhilah, Piqi Rizqi Pranotoputera, Faris Makarim Prayogi Prayogi Pumieda, Reyna Amalia Raditya Sukmana Reyna Amalia Pumieda Ridwan Fauzi Rojikin, Umar Safe'i, Abdulah Shahibul Hikam, Muhammad Athaillah Sholeh, Aziz Sulistyowati Sulistyowati Sumiati Sumiati Sumiati Suprihatno, Andri Uu Nurul Huda, Uu Nurul Wahyudin Darmalaksana Yadi Janwari Yusuf, Deni Kamaludin Yusup, Deni K. ZULHAM WAHYUDANI, ZULHAM