Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica YUSTISI Jurnal Ilmu Hukum The Juris Pagaruyuang Law Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Devotion: Journal of Research and Community Service Collegium Studiosum Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLO) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
Winstar, Yelia Nathassa
Universitas Lancang Kuning
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Property Principles For MSMe Business Actors In Sail District, Pekanbaru City Triana, Yeni; Nathassa Winstar, Yelia
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 3 No. 3 (2022): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/dev.v3i3.114

Abstract

The purpose of this community service is to analyze the understanding of business actors on the principle of propriety in running their business. In the Tugu Keris MSMe business group in Sail District, Pekanbaru City, in terms of the legal consequences that arise, they do not implement the principle of propriety in the perspective of business law. The output target is to increase the understanding of business actors towards the principle of propriety in establishing this partnership relationship, which is very important in the business world towards business competition to increase competitiveness and achieve profits, in particular, and, so the follow-up of the results of this service, may be useful for the service team and external parties related to small and medium enterprises regarding this decency principle are in the form of lecture study material articles for students and allow at the same time to do community service. The method of implementation is the nature of this service, namely lectures and questions and answers with participants. In the discussion of service, it was found that the problems faced by these business actors, it is necessary to solve the problem by providing a clear picture to the partners, because they have very little knowledge of the principle of propriety in establishing partnership relationships and the legal consequences that arise, therefore it is necessary to further legal counseling. Some of the findings in this service are used as material for improving the implementation of the utilization of the principle of propriety, to improve the community of business actors. The outputs produced are according to the activity plan for the proposer in the form of scientific articles, and learning study materials for students.
Implementasi Penanganan Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Ade Indah Pratiwi; Ardiansah; Yelia Nathassa Winstar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2451

Abstract

Fenomena pengungsi lintas negara menjadi isu global yang terus meningkat, salah satunya adalah pengungsi Rohingya yang mengalami diskriminasi sistematis dan kehilangan kewarganegaraan di Myanmar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan tempat penampungan pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru berdasarkan regulasi tersebut serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk menggambarkan penerapan kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 belum berjalan secara optimal. Masih banyak pengungsi yang tidak memperoleh tempat penampungan yang layak sesuai ketentuan hukum, disertai dengan minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan fasilitas, dan resistensi sosial dari masyarakat sekitar. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga internasional dalam memastikan perlindungan hak asasi pengungsi secara komprehensif dan berkelanjutan
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM MELALUI APLIKASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INDONESIA Triana, Yeni; Winstar, Yelia Nathassa
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1 (2023): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v4i1.28363

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap permasalahan perjanjian pinjaman melalui apklikasi online dalam perspectif hukum perjanjian Indonesia, dalam berbagai aspek akibat hukum perjanjian sebagai hukum positif di Indonesia. Target Luaran penelitian perjanjian pinjaman online, merupakan hal sangat penting bagi masyarakat tersebut dan, tindak lanjut dari hasil sebagai acuan sumber hukum, yang berguna untuk hukum di Indonesia, maupun pihak luar terkait dengan perjanjian pinjaman online ini, adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa serta memungkinkan sekaligus untuk pemecahan sengketa perjanjian. Metode penelitian adalah Sifat hukum normatif adalah ketentuan undang-undang, yang menjadi dasar hukumnya, serta kasus yang ada pada masyarakat, dalam putusan pengadilan, maupun doktrin.  Dalam pembahasan penelitian ditemukan bahwa permasalahan yang timbul adanya tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, sehingga menimbulkan wanprestasi, baik yang dilakukan  oleh pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai peminjam. pemecahan masalahnya dengan memberikan gambaran yang jelas, dengan menganalisis perkaranya, terhadap asas-asas dalam perjanjian pinjaman dan akibat hukum yang ditimbulkan, beberapa temuan dalam penelitian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan perjanjian pinjaman online, guna peningkatan terhadap masyarakat. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa.Kata Kunci : Perjanjian, Pinjaman, Online
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN ORANG DI INDONESIA Sitorus, Samson Hasonangan; Afrita, Indra; Winstar, Yelia Nathassa
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1269

Abstract

The purpose of this research is to analyze the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia, and to examine the legal consequences of applying these sanctions. The method used is sociological legal research. Based on the research findings, the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia demonstrates the state's commitment to protecting victims and combating human trafficking crimes. Existing laws provide a strong legal basis for firmly addressing offenders, yet in the application of judicial decisions based on the above, judges and prosecutors impose lower penalties, namely Articles 81, 82, 83, and 86 of Indonesian Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Articles 2, 3, 4, and 10 of Indonesian Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking. However, more severe penalties aimed at deterrence should ideally be stipulated under Article 120 of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. Human smuggling crimes are classified as serious offenses threatening security and human rights. The legal consequences of applying criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia include severe punishments such as imprisonment and fines commensurate with the severity of the crimes committed. Moreover, offenders may face additional sanctions such as asset confiscation obtained from illegal activities. The imposed penalties aim to deter both the perpetrators and the general public, serving as a preventive measure against the recurrence of similar crimes and as a warning to those involved in illegal activities. Handling human trafficking crimes also involves aspects of victim protection. Thus, the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia not only impacts the individual perpetrators but also reflects the state's efforts to strengthen legal protection of human rights and national security.
PEMBERIAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Rony Makasuci; Ardiansah; Yelia Nathassa Winstar
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1337

Abstract

Indonesia telah mengembangkan dan memperbarui berbagai regulasi untuk menjaga integritas dan etika dalam kepolisian. Dua regulasi penting dalam konteks ini adalah Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua regulasi ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur dan menegakkan kode etik dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), namun terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam isi dan implementasinya. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Untuk Menganalisis inkonsistensi pemberian sanksi terhadap anggota Kepolisian berdampak bagi seluruh anggota Kepolisian Indonesia, Untuk Menganalisis idealnya pemberian sanksi terhadap anggota Kepolisian dalam perspektif kepastian hukum. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Inkonsistensi Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Berdampak Bagi Seluruh Anggota Kepolisian Indonesia dapat membawa dampak yang luas dan negatif bagi institusi kepolisian Indonesia. Untuk menjaga kepercayaan publik, moral anggota, dan integritas institusi, diperlukan upaya yang serius untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani dengan adil dan konsisten. Dengan demikian, kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Idealnya Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Kepastian Hukum bahwa Idealnya, harus mencakup prinsip-prinsip kepastian hukum, prosedur yang jelas dan transparan, proporsionalitas sanksi, kesetaraan di hadapan hukum, dan akuntabilitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, institusi kepolisian dapat meningkatkan disiplin internal, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati. Penerapan sanksi yang adil dan konsisten tidak hanya memperkuat integritas institusi kepolisian tetapi juga mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif di masyarakat.
PENINGKATAN PEMAHAMAN PERSATUAN ISTRI KARYAWAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNIT PELAKSANA PENGATUR DISTRIBUSI RIAU MENGENAI LARANGAN MEMBERIKAN GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2021 Fahmi; Yelia Nathassa Winstar; Rai Iqsandri
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika Vol. 4 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 24 November 2023 dimulai jam 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB bertempat di sekretariat Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau) di Jalan Soetomo Nomor 69, Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pemahaman anggota Persatuan Istri Karyawan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau Mengenai Larangan Memberikan Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 24% yang menjawab telah memahami mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 82,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.
IMPLEMENTASI SYARAT MATERIIL RESTORATIF JUSTICE UNTUK PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SIAK Manurung, Fernando; Kadaryanto, Bagio; Winstar, Yelia Nathassa
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1261

Abstract

In Article 5 letter e of the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice states that the Material Requirements as intended in Article 4 letter a, are not perpetrators of repeat criminal acts based on Court Decisions. The purpose of this research is to analyze the implementation of material restorative justice requirements for repeat criminals based on court decisions in the legal area of ​​the Siak Police, to analyze obstacles and efforts to overcome obstacles in the implementation of material restorative justice requirements for repeat criminals based on court decisions in the legal area. Siak Police. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the implementation of material requirements for restorative justice for perpetrators of repeat crimes based on court decisions in the jurisdiction of the Siak Police is not running optimally because especially at the Siak Police, restorative justice is not carried out repeatedly because in general the same criminal acts are given sanctions. in accordance with applicable regulations. Obstacles in implementing material restorative justice requirements for repeat criminals based on court decisions in the jurisdiction of the Siak Police are social stigma against recidivist perpetrators, lack of understanding in implementing these police regulations in the jurisdiction of the Siak Police, and law enforcers at the Siak Police show resistance to implementation. restorative justice, and taking a more repressive approach. Efforts to overcome obstacles in implementing material requirements for restorative justice for repeat offenders based on court decisions in the Siak Police jurisdiction include encouraging policies that support improving social stigma towards recidivist offenders, improving education and training, and law enforcers can strive for second Restorative Justice. Repeat offender of the same crime.
Inheritance Law: Conceptions of Inheritance According to Minangkabau Customary Law Yetti, Yetti; Winstar, Yelia Nathassa; Indra, Faizal
Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology Vol. 2 No. 4 (2024): April 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/marcopolo.v2i4.8832

Abstract

Minangkabau customary inheritance law has always been a matter of debate. This may be because Minangkabau traditional inheritance law is unique and distinctive compared to traditional inheritance law systems in other regions in Indonesia. As a result, inheritance law is also affected by Minangkabau dualization which originates from the partnership paradigm in Minangkabau marriages. This research uses normative legal research methods. In this research, it was found that according to Minang Kabau Customary Law, the process of inheritance and distribution of inheritance is often influenced by cultural values and norms that exist in Minangkabau society.
Degradation of Executorial Rights and Execution Parate Institutions on Fiduciary Security After the Decision of the Konstitution Court Number 18/Puu-Xvii/2019 Triana, Yeni; Winstar, Yelia Nathassa
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.2333

Abstract

Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019 degrades the existence of executorial rights and execution parate institutions in the UUJF. Melements of the substance of the law in rangka this execution resulted in the purpose of the law can not be met. PeneThis research is a normative juridical research that will answer several questions. First, what is the essence of the position of eksekutorial rights, execution parate, promise injury clause in fiduciary security rules. Second, how the juridical analysis of the Constitutional konstitusi tersebutCourt decision. This study produced several results, first the decision of the Constitutional Court contradicts the essence of the existence of executorial rights and the institution of Parate execution. executorial rights and execution parate institutions arise from the existence of special guarantees granted privileges through executorial rights institutions and execution parate institutions. The article of promise injury in the main agreement essentially serves as clause naturalia. The naturalia clause means that althoughthis clause is not expressly stated, theinjury clause promises to remain. The nature pelaksanaanof execution is because there is no voluntary act of implementing a decision that has permanent legal force. Thus, establishing the validity of the executorial right when there is a voluntary surrender is contrary to the nature of the execution itself. Second, in making a decision, the judge should put forward the principle of legal mind, namely legal certainty, justice and usefulness. In the Constitutional Court ruling amar judge's decision does not reflect the certainty, justice and kemanfaatn
Co-Authors Ade Indah Pratiwi Afrita, Indra Alexander Simamora Debata Raja Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Bagio Kadaryanto, Bagio Devie Rahmat Eli Yusmi Fahmi Fahmi Fahmi Fuchia Yulivel Asneldy Harahap, Irawan Indra, Faizal Iqsandri, Rai Irawan Harahap Manurung, Fernando Mohd. Hendy Wismar Syahputra Qadri, Rahmat Tul Rai Iqsandri Rai Iqsandri, Rai Iqsandri Reski Rony Makasuci Sitorus, Samson Hasonangan T., Jefri Triana, Yeni Welli, Dion Wiraya Aidiliya Utama Yeni Triana Yeni Triana Yetti, Yetti