Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.617
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Morality :Jurnal Ilmu Hukum Nizham Journal of Islamic Studies Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Riayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Hukum Malahayati Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal El-Thawalib Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies JAKA QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Kartika: Jurnal Studi Keislaman Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum PESHUM Jurnal El-Thawalib Journal Discrimination and Injustice Khazanah Multidisiplin
Fathul Mu’in
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH: STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 DI DESA SIDO ASRI Nabila Nur Khalik; Fathul Mu’in; Nur Rahmah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 di Desa Sido Asri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya banjir yang berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat, sementara pelaksanaan mitigasi bencana oleh pemerintah daerah dinilai belum berjalan secara optimal. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi di Desa Sido Asri masih menghadapi berbagai kendala. Hal tersebut terlihat dari masih terbatasnya langkah preventif, kurangnya sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat, keterbatasan anggaran, serta belum maksimalnya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase dan tanggul. Selain itu, pelaksanaan mitigasi bencana masih lebih berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi dibandingkan upaya pencegahan sebelum bencana berlangsung. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan langkah preventif, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat agar pelaksanaan mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Desa Banjar Agung Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Lia Dwi Safitri; Fathul Mu'in; Rudi Santoso
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i2.908

Abstract

The issue of waste management in Indonesia has become increasingly complex due to population growth, urbanization, and changing consumption patterns. Similar conditions occur in Banjar Agung Village, Jati Agung District, South Lampung Regency, where low public awareness, limited infrastructure, and weak supervision continue to hinder the implementation of waste management policies. This study aims to analyze the implementation of South Lampung Regency Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning Waste Management and examine it from the perspective of fiqh siyasah tanfidziyyah. This research employed a qualitative field research approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving village officials, waste management officers, community leaders, and local residents. Data analysis used the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of the regional regulation has not been optimal due to weak policy communication, limited resources, low community participation, and the absence of an integrated waste management system. From the perspective of fiqh siyasah tanfidziyyah, the policy implementation has not fully reflected the principles of amanah, maslahah, ‘adl, and prevention of mafsadah. Therefore, institutional strengthening, environmental education based on Islamic values, and greater community participation are necessary to create sustainable waste management
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PENERAPAN PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI PROVINSI LAMPUNG Fauzan Azhari; Fathul Mu'in; Nur Rahmah
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3084

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 45 of 2016 concerning Guidelines for the Determination and Delimitation of Village Boundaries in Lampung Province and to examine it from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. Using a literature review (library research) with a legal and conceptual approach, the results of the study indicate that the delineation of village boundaries in Lampung Province is still hampered by conflicts between modern cartographic standards and claims to traditional boundaries, customary land rights, as well as the sectoral self-interest of village governments concerned about a reduction in village fund allocations. This uncertainty regarding territorial boundaries has a negative impact on the quality of civil registration services and risks triggering horizontal conflicts within agrarian communities. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, local governments, as ulil amri, are obligated to undertake proactive legal interventions to uphold the public interest (mashlahah mursalah) and mitigate harm (sadd adz-dzari’ah). However, for such regulations to possess strong moral and social legitimacy, policy implementation on the ground must integrate the principle of deliberation and accommodate the local wisdom (‘urf shahih) of indigenous communities. Therefore, this study recommends that the local government in Lampung Province expedite the issuance of the Regent’s Regulation through a participatory mediation approach that involves traditional leaders and village elders, in order to ensure orderly public administration and guarantee peace and tranquility in the lives of villagers ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Provinsi Lampung serta meninjaunya melalui perspektif Siyasah Tanfidziyah. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil kajian menunjukkan bahwa penataan batas desa di Provinsi Lampung masih terhambat oleh benturan antara standar kartografis modern dengan klaim batas tradisional, hak ulayat, serta ego sektoral pemerintah desa yang khawatir akan penurunan alokasi dana desa. Ketidakpastian batas wilayah ini berdampak buruk pada penurunan mutu pelayanan administrasi kependudukan dan rentan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat agraris. Dalam kacamata Siyasah Tanfidziyah, pemerintah daerah sebagai ulil amri berkewajiban melakukan intervensi hukum proaktif demi menegakkan kemaslahatan publik (mashlahah mursalah) dan memitigasi kerusakan (sadd adz-dzari’ah). Namun, agar regulasi tersebut memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat, eksekusi kebijakan di lapangan wajib mengintegrasikan asas musyawarah serta mengakomodasi kearifan lokal (‘urf shahih) masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah di Provinsi Lampung untuk mempercepat penerbitan Peraturan Bupati melalui pendekatan mediasi partisipatif yang melibatkan para tokoh adat dan sesepuh kampung, guna mewujudkan tertib administrasi negara sekaligus menjamin ketenteraman kehidupan warga desa.
Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 Tentang Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Fathul Mu’in; Nur Rahmah
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang menjamin partisipasi politik secara setara. Kehadiran perempuan di parlemen tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga berperan dalam memperkuat kualitas pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan parlemen serta menganalisisnya melalui perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Ditinjau dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah, putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl), persamaan hak (al-musāwah), dan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah), sehingga memiliki relevansi baik secara konstitusional maupun dalam kerangka nilai-nilai hukum Islam.
Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah Estiqomah; Fathul Mu’in; Estiqomah, Fathul Mu’in, Syarif
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 3 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (August)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i3.1139

Abstract

This study aims to analyze the authority of the Ministry of Hajj and Umrah under Presidential Regulation Number 91 of 2025 and to examine it from the perspective of siyasah dusturiyah (Islamic constitutional law). It employs a normative legal research method utilizing statutory and conceptual approaches. Data—comprising primary, secondary, and tertiary legal materials—were gathered through literature review and analyzed qualitatively using a deductive method. The findings indicate that the establishment of the Ministry of Hajj and Umrah represents a government policy designed to enhance the effectiveness of Hajj and Umrah administration by strengthening institutions, improving services, ensuring pilgrim protection, and supervising the conduct of these pilgrimages. From the perspective of siyasah dusturiyah, the establishment of the ministry aligns with the principles of al-masyru'iyyah (legality), maslahah mursalah (public interest/welfare), al-'adalah (justice), and al-amanah (responsibility). However, the exercise of the ministry's authority must remain within the limits prescribed by legislation to avoid overlapping jurisdiction with other institutions or the abuse of power. Consequently, the successful implementation of the Presidential Regulation hinges on the clear delineation of authority, inter-institutional coordination, and the application of accountability and transparency principles in governance.
Analisis Siyasah Dauliyah terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Bergabung BRICS Kevin Kaiserano Tarigan; Fathul Mu'in; Nur Rahmah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.20704

Abstract

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif di tengah perubahan tatanan global yang semakin multipolar. Kebijakan ini membuka peluang untuk memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi, sekaligus menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dan independensi politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan politik luar negeri Indonesia bergabung dengan BRICS berdasarkan perspektif Siyasah Dauliyah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS sejalan dengan prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah, khususnya kemaslahatan (maslahah), keadilan (al-'adalah), kerja sama (at-ta'awun), dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Namun demikian, Indonesia perlu tetap menjaga prinsip bebas dan aktif agar tidak terjebak dalam rivalitas geopolitik negara-negara besar. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Siyasah Dauliyah dalam menganalisis keanggotaan Indonesia dalam BRICS yang selama ini lebih banyak dikaji melalui pendekatan hubungan internasional dan ekonomi politik
TATA KELOLA PENANGGULANGAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDAR LAMPUNG: PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Muhammad Lutfi Nazir; Fathul Mu'in; Alan Yati
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3208

Abstract

ABSTRACTThis study analyzes the implementation of Article 31 of Bandar Lampung City Regulation No. 4 of 2017 on the eradication of slums in Way Lunik Village and examines it from the perspective of siyasah tanfidziyyah. Using a qualitative-descriptive approach based on field research, primary data were collected through observation and structured interviews with seven key informants (comprising representatives from the Housing and Settlement Agency, Way Lunik Village officials, community leaders, and affected residents), while secondary data included local regulations and fiqh siyasah literature. Data analysis was conducted using an interactive qualitative method through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results indicate that, normatively, Article 31 has provided a legal basis for settlement mitigation actions. However, implementation on the ground has not been optimal due to constraints regarding the legal status of PT BCKA’s land assets, a waste collection program that remains sporadic, and a lack of oversight. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, the implementation of this policy has not fully fulfilled the principles of amanah, justice (al-?adl), protection of rights (?if? al-?uquq), and public accountability. This study concludes that there is a need to formulate legal discretion regarding land disputes, provide daily operational resources, and strengthen the values of siyasah tanfidziyyah so that slum mitigation efforts are oriented toward sustainable public welfare. ABSTRAKPenelitian ini menganalisis implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang penanggulangan permukiman kumuh di Kelurahan Way Lunik serta meninjaunya dari perspektif siyasah tanfidziyyah. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi lapangan (field research), data primer dihimpun melalui observasi dan wawancara terstruktur bersama 7 informan kunci (terdiri atas pihak Dinas Perumahan dan Permukiman, aparatur Kelurahan Way Lunik, tokoh masyarakat, dan warga terdampak), sedangkan data sekunder mencakup regulasi daerah dan literatur fiqh siyasah. Analisis data dilakukan secara interaktif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pasal 31 telah memberikan landasan hukum bagi tindakan penanggulangan permukiman. Namun, implementasi di lapangan belum optimal akibat kendala status legalitas tanah aset PT BCKA, program pengangkutan sampah yang masih bersifat insidental, serta minimnya pengawasan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, keadilan (al-?adl), perlindungan hak (?if? al-?uquq), dan akuntabilitas publik. Penelitian ini menyimpulkan perlunya formulasi diskresi hukum terkait sengketa lahan, penyediaan sarana operasional harian, dan penguatan nilai-nilai siyasah tanfidziyyah agar penanggulangan permukiman kumuh berorientasi pada kemaslahatan publik yang berkelanjutan.
Co-Authors Abidin Latua Adi Kurniawan Agus Setiawan Ahmad Mas’ari Ahmad Mas’ari Alan Yati Alan Yati Ambar Sulistyani Andre Pebrian Perdana Arif Budiman Arif Budiman Arif Budiman Arif Fikri Ario Feby Ferdika Aye Sudarto Bobby Oktavianda Chandra Muliawan Diah Mukminatul Hasimi Efa Rodiah Nur Eriko Mardiansyah Erina Pane Erlina - Estiqomah Estiqomah, Fathul Mu’in, Syarif Faisal Faisal Fauzan Azhari Friz Zwiki Gandhi Liyorba Indra Habib Shulton A Habib Shulton Asnawi Hendriyadi Hendriyadi Ikhwan Fikri Kevin Kaiserano Tarigan Khairuddin Lia Dwi Safitri Lisnawati M. Anwar Nawawi M. Yudi Setiawan Madnasir Madnasir Maimun Maimun Martinouva, Rissa Afni Miswanto Moh. Mukri Mohammad Fikri Nugraha Kholid Muhamad Bisri Mustofa Muhammad Iqbal Muhammad Jayus Muhammad Lutfi Nazir Nabila Nur Khalik Nur Rahmah Nur Rahmah Nurasari Nurasari Nurasari Qurrota A'yun Relit Nur Edi reza maharani Ridho Illahi Rudi Santoso Rudi Santoso Siti Mahmudah Tubagus Muhammad Nasarudin Wulan Maulidia Putri