Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.139
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Ius Constituendum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Paulus Law Journal SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Perspektif Hukum Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Devotion: Journal Corner of Community Service Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) International Journal of Law, Crime and Justice Leges Privatae
Rendy Renaldy
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Pertanahan Nasional Terkait Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah Prakasa, Nugraha Medica; Maulidiana, Lina; Abadi, Nikmat; Renaldy, Rendy
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2599

Abstract

Land registration is a government task carried out in order to ensure legal certainty in the land sector (a "Rechts Kadastre" or "Legal Cadastre"). The purpose of land registration is stated in Article 3 of Government Regulation Number 24 of 1997. To achieve this orderly administration, every plot of land and apartment unit including transfer, encumbrance and write-off must be registered in Government Regulation Number 24 of 1997. Article 1 paragraph (20) states: "Certificate is a certificate of proof of rights as intended in Article 19 paragraph (2) letter c UUPA for land rights, management rights, waqf land, ownership rights to apartment units and mortgage rights, each of which has been recorded in the relevant land book. The method used in this research is a normative approach and a Socio Legal approach which originates from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed using qualitative analysis methods. The results of this research answer that the form of unlawful action by the National Land Agency regarding land ownership certificates based on Decision Number 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk is not carrying out community requests regarding Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration Article 57 paragraph (1) which explains that at the request of the right holder a new certificate is issued as a replacement for a certificate that is damaged, lost, still uses a blank certificate that is no longer used or that was not handed over to the auction buyer in an execution auction. Meanwhile, the analysis of the judge's considerations regarding unlawful acts by the National Land Agency regarding certificates of ownership of land based on Decision Number 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk is from a normative aspect because Certificate of Ownership Number 926/Kd, issued on May 9 1977, is located in Sukarame Village, Kedaton District, Bandar Lampung City with Measurement Letter Number 2931/1977 dated 7 February 1977 with an area of 8,400 (eight thousand four hundred) square meters in the name of Purwanto, which is a legal product of State Administrative Officials and is owned by the Plaintiff based on a gift from his parents.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER PADA MARKETPLACE (Studi Kasus Seller mitra Shopee Xpress) Hanafiah, Hanafiah; Idham, Idham; Januri, Januri; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3274

Abstract

Transaksi jual beli antara masyarakat sudak tidak terbatas antar pulau maupun dunia melalui marketplace. Perlindungan terhadap konsumen sangat penting untuk tetap diperhatikan dibandingkan dengan melindungi para pengusaha. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa posisi konsumen tidak seimbang dengan pengusaha, terutama dalam pembelian barang secara online di mana konsumen masih memiliki kekuatan tawar yang rendah dan banyak sekali konsumen sering merasa dirugikan barang yang tidak sesuai. Namun di sisi yang berbeda pihak penjual tidak memerima jaminan apapun jika barang miliknya yang dikirim tidak sampai kepada pembeli atau rusak, dimana kerusakan atau kehilangan barang milik penjual disebabkan oleh kelalaian jasa pengiriman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis dan memetakan hubungan hukum para pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui marketplace; dan 2) menganalisis dan menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap penjual pada marketplace bisnis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (Field Research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan fakta yang ada, dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti. Sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan hukum antara pelaku yang terlibat dalam marketplace dimulai saat pengguna menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform marketplace; serta melindungi hak-hak penjual, terutama dalam konteks hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya pada proses pembayaran, pihak marketplace menuntut agar pelanggan terlebih dahulu melakukan pembayaran dan menyampaikan konfirmasi pembayaran. Setelah itu pihak penjual akan mengambil langkah selanjutnya, yaitu berupa konfirmasi dan pengiriman barang yang telah dipesan.
ANALASIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN LISENSI ATAS MEREK DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Feryando, Achmad Alfi; Nadriana, Lenny; Zanariyah, Sri; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3275

Abstract

Merek merupakan simbol pengenal yang dapat membentuk citra dan persepsi terhadap pengguna atau konsumennya. Ketika suatu merek semakin dikenal, ada kemungkinan orang akan menirunya. Selain berfungsi sebagai identitas, merek juga memiliki peran penting dalam mengantisipasi tindakan tidak jujur sehingga perlunya adanya suatu legalitas yang mengikat bagi para pihak yang menjalankan aktivitas bisnis untuk melakukan pengikatan lisensi merek dalam bentuk perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi yang tujuannya ialah berujung agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan (pendekatan statute) dan jenis penelitian deskriptif. Data yang dianalisis merupakan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (penelitian perpustakaan), dan pengolahan data melibatkan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian dan analisis mengidentifikasi bahwa terdapat batasan-batasan perjanjian lisensi agar tidak terjadi adanya persaingan usaha yang tidak sehat, seperti yang diatur dalam Pasal 10 bis Ayat (3) Konvensi Paris. Tindakan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat dapat dilakukan melalui penghapusan atau pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik asli. Gugatan terhadap pelanggaran merek dapat melalui penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase, serta melalui proses pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PT. GANENDRA WIJAYA PROVINSI LAMPUNG Pamarto, Pamarto; Nadriana, Lenny; Maulidiana, Lina; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3305

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja pekerja outsourcing serta faktor-faktor penghambat pelaksanaannya pada PT. Ganendra Wijaya Provinsi Lampung tahun 2023 di RSUD Abdul Moeleok Lampung. Jenis penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan masalah normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi kuesioner dan wawancara, serta analisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis, didapat Hasil Penelitian antara lain 1) Perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja tidak tertuang secara spesifik dalam bentuk tulisan pada Surat Perjanjian; 2) Seluruh pekerja outsourcing telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 3) Hak-hak pekerja outsourcing: Alat Pelindung Diri (APD), upah, tunjangan hari raya, jam kerja, cuti dan lain-lain telah di penuhi oleh PT. Ganendra Wijaya; dan 4) Pekerja outsourcing yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dengan PBI tidak bersedia dialihkan menjadi BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU). Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain 1) perihal yang penting dan krusial, sebaiknya dituliskan dalam surat perjanjian kerja; dan 2) memberikan edukasi yang baik kepada pekerja outsourcing agar mereka yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersedia dialihkan menjadi BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU)yang dibayarkan oleh Perusahaan.
ASPEK KRIMINOLOGI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Renaldy, Rendy; Kartadinata, Andriyansyah
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3319

Abstract

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor saat ini menjadi fenomena kejahatan didalam kehidupan masyarakat Indonesia, dimana hampir setiap hari selalu ada saja berita tentang pencurian kendaraan bermotor, terurama kendaraan bermotor roda dua. Meski saat ini telah berada era globalisasi dan mderenisasi yang sangat pesat akan tetapi pencurian kendaraan bermotor sebagai tindak pidana konvensional tetap marak terjadi di masyarakat. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. prosedur pengumpulan data melalui studi lapangan yang menitikberatkan pada data primer. Pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah antara lain Pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data. Pencurian kendaraan bermotor dari aspek kriminologi dapat dilihat dari beberapa sisi antara lain dari pelakunya sebagai yang melakukan, dari aspek tindak pidananya, dari aspek peraturannya dan dari reaksi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana dan akibat dari prilaku tersebut. Berbagai faktor mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain pertama faktor Pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor pekerjaan.
KEPEMILIKAN SAHAM TANPA BATAS PADA GRUP PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT MUNCULNYA POSISI DOMINAN Maulidiana, Lina; Renaldy, Rendy
Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i2.2380

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah kedudukan serta problematika komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan. Peran swasta yang tidak terlepas dari keinginan kepentingan pribadi atau kelompok tidak bisa terhindarkan, saat ini berkembang dalam dunia usaha yang beralih kepada pembentukan badan hukum yaitu Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia (recht person) sehingga memberikan perindungan bagi pemilik perseroan dalam menjalankan usaha tanpa khawatir kekayaan pribadinya ikut disertakan (strict limited liability). Kekayaan pribadi ini juga berlaku bagi perseroan yang turut juga mendirikan atau menanamkan modalnya pada perseroan lain, sehingga konsepsi perusahaan grup dalam bentuk perseroan muncul yang menciptakan perlindungan ganda bagi pemegang harta sesungguhnya sekaligus pengendali utama dibalik kinerja suatu Perseroan Terbatas. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan satu-satunya peraturan untuk mengakomodir badan hukum perseroan dianggap tidak mampu lagi untuk memberikan batasan bagi pelaku usaha yang tergabung dalam suatu grup perusahaan untuk menciptkan posisi dominan dalam pangsa pasar bersangkutan. Tidak dilarangnya posisi dominan oleh pelaku usaha sebenarnya telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun hal ini merupakan pemikiran lampau yang tidak lagi dapat melindungi kepentingan pelaku usaha secara khusus. Sehingga kencenderungan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya merupakan pemikiran dasar mengapa perlu diantisipasi bentuk perusahaan grup oleh perseroan yang dilindungi oleh undang-undang itu sendiri.
Application of the Proportionality Principle in Consumer Dispute Resolution through the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) Lina Maulidiana; Rendy Renaldy; Salsabila Mareta Rizal
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.862

Abstract

The Principle of Proportionality in Consumer Dispute Resolution through the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) must be considered to ensure that neither party is disadvantaged. Based on problem identification, the purpose of this research is to analyze the application of the proportionality principle in resolving consumer disputes by BPSK through a conflict resolution model that is fair, honest, and capable. The research method used is applied research, a type of research whose results can be directly applied to solve the current problem, using a normative applied approach. The data used consists of secondary data collected through literature study techniques and analyzed qualitatively. The research results show that the application of the principle of proportionality implies the existence of balance and refers to the exchange of rights and obligations in all legal relationships, which does not always achieve the same mathematical balance. Therefore, differences in outcomes are considered fair and acceptable if the exchange of rights and obligations is proportional. The suggestion in this study is the need for specific regulations regarding consumer dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) via a one-stop service.
Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta Hibah dan Waris kepada Masyarakat Desa Kurungannyawa Kabupaten Pesawaran Renaldy, Rendy; Yusnandi, Yudi
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 6, No 01 (2025): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v6i01.4182

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat Desa Kurungannyawa, Kabupaten Pesawaran, mengenai akta hibah dan waris sebagai dokumen hukum yang sah untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik antar ahli waris di masa depan. Minimnya pengetahuan ini menyebabkan banyak aset tidak tercatat secara legal, sehingga berisiko menimbulkan sengketa. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari pada Minggu Pertama bulan Juni 2025 dan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar memahami prosedur, fungsi, dan manfaat pembuatan akta hibah dan waris sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pendidikan masyarakat dalam bentuk penyuluhan interaktif, dibantu media presentasi dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum masyarakat, yang diikuti oleh 46 peserta. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif selama kegiatan, hasil evaluasi pre-test dan post-test, serta munculnya kesadaran baru masyarakat untuk segera mengurus dokumen kepemilikan secara sah. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum langsung merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa dan dapat dijadikan model untuk wilayah lain yang menghadapi permasalahan serupa.
TRANSFORMASI PARADIGMA HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA: DARI PENDEKATAN REPRESIF MENUJU PARTISIPATIF Rendy Renaldy
Jurnal Perspektif Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The paradigm of land law in Indonesia faces significant challenges due to the dominance of a repressive approach in land management and control by the state. This approach often disregards community participation and the rights of indigenous peoples, leading to prolonged agrarian conflicts. This study aims to analyze the transformation of land law from a repressive approach to a more participatory and just legal framework. The research employs a normative juridical method combined with historical and sociological approaches, analyzing legislation, legal documents, and case studies of agrarian conflicts. The findings indicate that transforming land law requires structural and institutional changes, recognition of indigenous collective rights, and active community involvement in all stages of land policy. This paradigm shift is essential in developing a democratic, transparent, and community-oriented land law system.
The Relationship Between Consumer Legal Literacy Level And Dispute Resolution Of Buy Now Pay Later Service Maulidiana, Lina; Renaldy, Rendy; Yoesry, Erni
Leges Privatae Vol. 2 No. 3 (2025): OCTOBER-JOY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/pkz6np60

Abstract

This study examines the relationship between consumers' level of legal literacy and the effectiveness of dispute resolution in Buy Now Pay Later (BNPL) services in Indonesia. The rapid growth of BNPL has expanded financial access but also generated legal issues such as unilateral contracts, personal data breaches, and unethical debt collection practices. Employing a normative juridical approach, this research analyzes relevant legislation, legal doctrines, and scholarly works, including Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, and OJK Regulation No. 22 of 2023. The findings reveal that the lack of consumer legal literacy is a major factor hindering effective dispute resolution, despite the existence of adequate regulatory frameworks. A synergistic approach combining regulatory reform and digital legal-literacy empowerment is essential to help consumers understand their rights, obligations, and available redress mechanisms. Strengthening legal literacy will enhance consumers' bargaining power and promote a fairer, more transparent dispute-resolution system in Indonesia's digital financial sector.
Co-Authors Abadi, Nikmat Aditia Arief Firmanto ARIF HIDAYATULLAH Aryani, Gustina Asmaria, Asmaria darwis darwis, darwis Dinar Alqadri Dwi Putri Melati Eldawati, Elti Feryando, Achmad Alfi Fukuyama, Diena Gunawan, Tedi Hanafiah Hanafiah, Hanafiah Idham Idham Januri Januri, Januri Kamal Fahmi Kurnia Kartadinata, Andriansyah Kartadinata, Andriyansyah Kumala, Brik Ledi Vebriani Lenny Nadriana Lina Maulidiana Linda Panheti M. Fikri Akbar M. Lutfi Martina Male Martinouva, Rissa Afni Nurlelawati, Nurlelawati Pamarto, Pamarto Parlin Dony Sipayung Prakasa, Nugraha Medica Purwanti, Yuli Rachman, Fathur Raja Agung Kesuma Arcaropeboka Ria Delta Rika Santina Rika Santina Rozali, Rozali Salsabila Mareta Rizal Satrya Surya Pratama Sri Zanariyah Surya Pratama, Satrya Sutama, Prana Jaya Tb. Boy B. Ariffin Tia Amelia Tian Terina Yoesry, Erni Yudi Yusnandi