Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Ius Constituendum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Perspektif Hukum Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) International Journal of Law, Crime and Justice Leges Privatae
Rendy Renaldy
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Penguatan Kesadaran Hukum terhadap Penggunaan Sosial Media di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Purwanti, Yuli; Aryani, Gustina; Rachman, Fathur; Renaldy, Rendy; Pratama, Satrya Surya; Gunawan, Tedi
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 5, No 01 (2024): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v5i01.3126

Abstract

Media sosial menjadi sarana komunikasi utama yang tidak hanya mempengaruhi interaksi sosial, tetapi juga melibatkan aspek hukum yang penting untuk dipahami dan diatur dengan baik. Meningkatnya prevalensi dan dampak negatif penyalahgunaan media sosial di lingkungan masyarakat pedesaan menjadikan perlunya kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaannya. Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan edukasi hukum kepada masyarakat Desa Bernung mengenai aspek hukum media sosial, termasuk mengenali dampak positif dan negatif penggunaannya, serta memberikan strategi cerdas dalam bersosial media. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui penyuluhan dengan mengundang narasumber ahli dari Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dan mengadakan sesi tanya jawab kepada peserta. Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu, 15 april 2023 di Bala Desa Bernung, kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh kepala desa bernung, aparat desa, dan warga masyarakat Desa Bernung. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bernung menyambut baik kegiatan ini dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Mereka memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang regulasi hukum terkait media sosial, mengidentifikasi potensi risiko seperti penyebaran informasi palsu dan perundungan online, serta memperoleh strategi untuk menghindari dampak negatif tersebut. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi digital masyarakat dan memberikan bekal dalam mengelola interaksi online secara aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi positif dalam membangun kesadaran hukum dan kesejahteraan sosial di Desa Bernung.
Tinjauan Yuridis Pengembalian Uang Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Sutama, Prana Jaya; Delta, Ria; Renaldy, Rendy
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2425

Abstract

Tindak pidana korupsi pada intinya adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, oleh sebab itu pelaku korupsi wajib mengembalikan uang negara yang telah diambilnya. Permasalahan bagaimanakah cara pengembalian uang negara pada tindak pidana korupsi? apakah akibat hukumnya jika pelaku tidak dapat mengembalkan uang Negara dari hasil korupsi?Pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka, studi lapangan. Pengolahan data antara lain seleksi data dan klasifikasi data Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.Kesimpulan, pengembalian uang negara pada tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-518/JA/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang mekanisme pembayaran uang pengganti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembalian keuangan negara tindak pidana korupsi adalah para koruptor lebih memilih menjalani hukuman penjara dibanding harus membayar uang pengganti akibat hukum jika pelaku tidak dapat mengembalikan uang negara dari hasil korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwa pelaku hanya menjalankan pidana subsider dan pidana kurungan. Memang secara substansi ini sangat merugikan negara karena pada tindak pidana korupsi hanya mempidana pelaku saja tanpa dapat mengembalikan keuangan negara. Sehingga sampai saat ini uang negara hasil korupsi belum bisa sepenuhnya dikembalikan ke negara. Saran, bagi legislatif agar ditinjau kembali undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur tentang pengembalian keuangan negara hasil korupsi agar keuangan negara hasil korupsi dapat dikebalikan kepada negara. Bagi masyarakat luas hendaknya untuk bersama-sama pemerintah memberantas tindak pidana korupsi dimulai dari lingkungan sendiri dan diri sendiri.
Pelaksanaan Perjanjian Gadai Pada PT. Pegadaian UPC. Tanjung Seneng Bandar Lampung Male, Martina; Nadriana, Lenny; Fukuyama, Diena; Renaldy, Rendy
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2446

Abstract

Pawn agreements at this time are agreements that are often carried out by the majority of people in order to fulfill a growing number of needs, the same is true for the services of PT. UPC Pawnshop. Tanjung Seneng Bandar Lampung, which provides solutions to people who are in need of funds by only providing a guarantee of valuable objects that have a value that matches the loan. In practice, several things become the subject of the problems discussed in this study, namely whether the form of a pawning agreement at PT. UPC Pawnshop. Tanjung Seneng and how is the settlement of non-performing loans at PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng.Efforts made in discussing and solving the problems in this study were carried out using two kinds of approaches, namely juridical/normative and empirical approaches. The normative approach is carried out by studying and reviewing the provisions in the form of laws and regulations that apply in a formal juridical manner relating to the implementation of mortgage agreements and efforts to settle problem loans at PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng. While the empirical approach is carried out by looking at the facts that apply to legal regulations related to the implementation of pawn agreements. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The research phase includes library research, namely research intended to obtain secondary data and field research, namely a way to obtain primary data to support secondary data. Data collection techniques include document studies and interviews. Data collection tools in library research are in the form of notes on the results of an inventory of legal materials and data collection tools in field research are in the form of a list of questions, then recorded via a tape recorder and flash disk. Data analysis using juridical-qualitative method.The form of a pawn agreement at PT. UPC Pawnshop. TanjungHappy applies the standard form of agreement, the pawnshop has prepared all the requirements by default in the form, and contained in the Credit Proof (SBK) and Pawning Proof (SBG) with the intention that the borrower must agree to all the terms contained in the form. The form of a standard agreement does not conflict with statutory regulations, because the Civil Code and other statutory provisions also do not prohibit a person from making an agreement in the particular form he wants. Settlement of problem loans at PT. UPC Pawnshop. TanjungHappy is through persuasive efforts.
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Pertanahan Nasional Terkait Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah Prakasa, Nugraha Medica; Maulidiana, Lina; Abadi, Nikmat; Renaldy, Rendy
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2599

Abstract

Land registration is a government task carried out in order to ensure legal certainty in the land sector (a "Rechts Kadastre" or "Legal Cadastre"). The purpose of land registration is stated in Article 3 of Government Regulation Number 24 of 1997. To achieve this orderly administration, every plot of land and apartment unit including transfer, encumbrance and write-off must be registered in Government Regulation Number 24 of 1997. Article 1 paragraph (20) states: "Certificate is a certificate of proof of rights as intended in Article 19 paragraph (2) letter c UUPA for land rights, management rights, waqf land, ownership rights to apartment units and mortgage rights, each of which has been recorded in the relevant land book. The method used in this research is a normative approach and a Socio Legal approach which originates from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed using qualitative analysis methods. The results of this research answer that the form of unlawful action by the National Land Agency regarding land ownership certificates based on Decision Number 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk is not carrying out community requests regarding Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration Article 57 paragraph (1) which explains that at the request of the right holder a new certificate is issued as a replacement for a certificate that is damaged, lost, still uses a blank certificate that is no longer used or that was not handed over to the auction buyer in an execution auction. Meanwhile, the analysis of the judge's considerations regarding unlawful acts by the National Land Agency regarding certificates of ownership of land based on Decision Number 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk is from a normative aspect because Certificate of Ownership Number 926/Kd, issued on May 9 1977, is located in Sukarame Village, Kedaton District, Bandar Lampung City with Measurement Letter Number 2931/1977 dated 7 February 1977 with an area of 8,400 (eight thousand four hundred) square meters in the name of Purwanto, which is a legal product of State Administrative Officials and is owned by the Plaintiff based on a gift from his parents.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER PADA MARKETPLACE (Studi Kasus Seller mitra Shopee Xpress) Hanafiah, Hanafiah; Idham, Idham; Januri, Januri; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3274

Abstract

Transaksi jual beli antara masyarakat sudak tidak terbatas antar pulau maupun dunia melalui marketplace. Perlindungan terhadap konsumen sangat penting untuk tetap diperhatikan dibandingkan dengan melindungi para pengusaha. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa posisi konsumen tidak seimbang dengan pengusaha, terutama dalam pembelian barang secara online di mana konsumen masih memiliki kekuatan tawar yang rendah dan banyak sekali konsumen sering merasa dirugikan barang yang tidak sesuai. Namun di sisi yang berbeda pihak penjual tidak memerima jaminan apapun jika barang miliknya yang dikirim tidak sampai kepada pembeli atau rusak, dimana kerusakan atau kehilangan barang milik penjual disebabkan oleh kelalaian jasa pengiriman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis dan memetakan hubungan hukum para pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui marketplace; dan 2) menganalisis dan menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap penjual pada marketplace bisnis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (Field Research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan fakta yang ada, dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti. Sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan hukum antara pelaku yang terlibat dalam marketplace dimulai saat pengguna menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform marketplace; serta melindungi hak-hak penjual, terutama dalam konteks hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya pada proses pembayaran, pihak marketplace menuntut agar pelanggan terlebih dahulu melakukan pembayaran dan menyampaikan konfirmasi pembayaran. Setelah itu pihak penjual akan mengambil langkah selanjutnya, yaitu berupa konfirmasi dan pengiriman barang yang telah dipesan.
ANALASIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN LISENSI ATAS MEREK DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Feryando, Achmad Alfi; Nadriana, Lenny; Zanariyah, Sri; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3275

Abstract

Merek merupakan simbol pengenal yang dapat membentuk citra dan persepsi terhadap pengguna atau konsumennya. Ketika suatu merek semakin dikenal, ada kemungkinan orang akan menirunya. Selain berfungsi sebagai identitas, merek juga memiliki peran penting dalam mengantisipasi tindakan tidak jujur sehingga perlunya adanya suatu legalitas yang mengikat bagi para pihak yang menjalankan aktivitas bisnis untuk melakukan pengikatan lisensi merek dalam bentuk perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi yang tujuannya ialah berujung agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan (pendekatan statute) dan jenis penelitian deskriptif. Data yang dianalisis merupakan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (penelitian perpustakaan), dan pengolahan data melibatkan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian dan analisis mengidentifikasi bahwa terdapat batasan-batasan perjanjian lisensi agar tidak terjadi adanya persaingan usaha yang tidak sehat, seperti yang diatur dalam Pasal 10 bis Ayat (3) Konvensi Paris. Tindakan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat dapat dilakukan melalui penghapusan atau pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik asli. Gugatan terhadap pelanggaran merek dapat melalui penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase, serta melalui proses pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PT. GANENDRA WIJAYA PROVINSI LAMPUNG Pamarto, Pamarto; Nadriana, Lenny; Maulidiana, Lina; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3305

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja pekerja outsourcing serta faktor-faktor penghambat pelaksanaannya pada PT. Ganendra Wijaya Provinsi Lampung tahun 2023 di RSUD Abdul Moeleok Lampung. Jenis penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan masalah normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi kuesioner dan wawancara, serta analisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis, didapat Hasil Penelitian antara lain 1) Perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja tidak tertuang secara spesifik dalam bentuk tulisan pada Surat Perjanjian; 2) Seluruh pekerja outsourcing telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 3) Hak-hak pekerja outsourcing: Alat Pelindung Diri (APD), upah, tunjangan hari raya, jam kerja, cuti dan lain-lain telah di penuhi oleh PT. Ganendra Wijaya; dan 4) Pekerja outsourcing yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dengan PBI tidak bersedia dialihkan menjadi BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU). Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain 1) perihal yang penting dan krusial, sebaiknya dituliskan dalam surat perjanjian kerja; dan 2) memberikan edukasi yang baik kepada pekerja outsourcing agar mereka yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersedia dialihkan menjadi BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU)yang dibayarkan oleh Perusahaan.
ASPEK KRIMINOLOGI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Renaldy, Rendy; Kartadinata, Andriyansyah
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3319

Abstract

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor saat ini menjadi fenomena kejahatan didalam kehidupan masyarakat Indonesia, dimana hampir setiap hari selalu ada saja berita tentang pencurian kendaraan bermotor, terurama kendaraan bermotor roda dua. Meski saat ini telah berada era globalisasi dan mderenisasi yang sangat pesat akan tetapi pencurian kendaraan bermotor sebagai tindak pidana konvensional tetap marak terjadi di masyarakat. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. prosedur pengumpulan data melalui studi lapangan yang menitikberatkan pada data primer. Pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah antara lain Pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data. Pencurian kendaraan bermotor dari aspek kriminologi dapat dilihat dari beberapa sisi antara lain dari pelakunya sebagai yang melakukan, dari aspek tindak pidananya, dari aspek peraturannya dan dari reaksi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana dan akibat dari prilaku tersebut. Berbagai faktor mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain pertama faktor Pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor pekerjaan.
KEPEMILIKAN SAHAM TANPA BATAS PADA GRUP PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT MUNCULNYA POSISI DOMINAN Maulidiana, Lina; Renaldy, Rendy
Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 2 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i2.2380

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah kedudukan serta problematika komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan. Peran swasta yang tidak terlepas dari keinginan kepentingan pribadi atau kelompok tidak bisa terhindarkan, saat ini berkembang dalam dunia usaha yang beralih kepada pembentukan badan hukum yaitu Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia (recht person) sehingga memberikan perindungan bagi pemilik perseroan dalam menjalankan usaha tanpa khawatir kekayaan pribadinya ikut disertakan (strict limited liability). Kekayaan pribadi ini juga berlaku bagi perseroan yang turut juga mendirikan atau menanamkan modalnya pada perseroan lain, sehingga konsepsi perusahaan grup dalam bentuk perseroan muncul yang menciptakan perlindungan ganda bagi pemegang harta sesungguhnya sekaligus pengendali utama dibalik kinerja suatu Perseroan Terbatas. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan satu-satunya peraturan untuk mengakomodir badan hukum perseroan dianggap tidak mampu lagi untuk memberikan batasan bagi pelaku usaha yang tergabung dalam suatu grup perusahaan untuk menciptkan posisi dominan dalam pangsa pasar bersangkutan. Tidak dilarangnya posisi dominan oleh pelaku usaha sebenarnya telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun hal ini merupakan pemikiran lampau yang tidak lagi dapat melindungi kepentingan pelaku usaha secara khusus. Sehingga kencenderungan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya merupakan pemikiran dasar mengapa perlu diantisipasi bentuk perusahaan grup oleh perseroan yang dilindungi oleh undang-undang itu sendiri.
Application of the Proportionality Principle in Consumer Dispute Resolution through the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) Lina Maulidiana; Rendy Renaldy; Salsabila Mareta Rizal
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.862

Abstract

The Principle of Proportionality in Consumer Dispute Resolution through the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) must be considered to ensure that neither party is disadvantaged. Based on problem identification, the purpose of this research is to analyze the application of the proportionality principle in resolving consumer disputes by BPSK through a conflict resolution model that is fair, honest, and capable. The research method used is applied research, a type of research whose results can be directly applied to solve the current problem, using a normative applied approach. The data used consists of secondary data collected through literature study techniques and analyzed qualitatively. The research results show that the application of the principle of proportionality implies the existence of balance and refers to the exchange of rights and obligations in all legal relationships, which does not always achieve the same mathematical balance. Therefore, differences in outcomes are considered fair and acceptable if the exchange of rights and obligations is proportional. The suggestion in this study is the need for specific regulations regarding consumer dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) via a one-stop service.
Co-Authors Abadi, Nikmat Aditia Arief Firmanto Andriansyah Kartadinata Arif Hidayatullah Aryani, Gustina Elti Eldawati Fathur Rachman Feryando, Achmad Alfi Fukuyama, Diena Gunawan, Tedi Hanafiah Hanafiah, Hanafiah Idham Idham Januri, Januri Kamal Fahmi Kurnia Kartadinata, Andriyansyah Ledi Vebriani Lenny Nadriana Lina Maulidiana Linda Panheti M. Lutfi Martina Male Martina Male Martinouva, Rissa Afni Nurlelawati Nurlelawati Pamarto, Pamarto Prakasa, Nugraha Medica Purwanti, Yuli Rachman, Fathur Raja Agung Kesuma Arcaropeboka Ria Delta Rika Santina Salsabila Mareta Rizal Satrya Surya Pratama Sri Zanariyah Surya Pratama, Satrya Sutama, Prana Jaya Tb. Boy B. Ariffin Tia Amelia Tian Terina Yoesry, Erni Yuli Purwanti Yusnandi, Yudi