Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Ius Constituendum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Paulus Law Journal SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Perspektif Hukum Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Devotion: Journal Corner of Community Service Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum International Journal of Law, Crime and Justice Leges Privatae Leges Privatae
Rendy Renaldy
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
CHILDREN'S CONCERNS AND FAMILY LAW CONFLICTS IN THE CIVIL REALM Kumala, Brik; Sipayung, Parlin Dony; Renaldy, Rendy; Januri; Alqadri, Dinar; Maulidiana, Lina
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In light of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection and its application in Case Number 300/Pdt.G/2022/PA.Tg., this study aims to examine the regulation of children's hadhanah rights after divorce. Finding out how the law protects children's rights after a divorce and the obstacles to implementing such protection is the goal of this study. Normative research using a legislative approach and content analysis is the research technique used. Case Number 300/Pdt.G/2022/PA.Tg-related court records and secondary data pertaining to the Child Protection Law will be gathered and analysed. With an emphasis on the maintenance of children's hadhanah rights after a divorce, this study seeks to enhance comprehension of legislative provisions and their implementation in court practice. A solid legislative foundation for safeguarding children's rights after a divorce, with the primary focus being on the child's best interests, is provided by the Child Protection Law, according to the study. As shown in Case Number 300/Pdt.G/2022/PA.Tg., this concept is put into reality by the courts in order to make fair judgements about child custody and maintenance in order to protect the well-being of children after a divorce. But this case study also shows that there are problems with the law's implementation, such as how to determine whether parents can afford it and what the kids need.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG SAMPAH Male, Martina; Purwanti, Yuli; Pratama, Satrya Surya; Renaldy, Rendy; Kartadinata, Andriansyah
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2859

Abstract

Permasalahan sampah sejak lama menjadi problem atau permasalahan dari pemerintah daerah yang terus dicarikan solusinya hingga saat ini. selama ini masyarakat selau membuang sampah sembarangan sehinga menimbulkan pencemaran lingkungan berupa bau dan kotor di sekitar tempat dibuangnya sampah tersebut. persoalan pencemaran lingkungan akibat sampah tersebut menjadi kewajiban pemerintah dalam penyelesaiannya. pendekatan yang dipakai adalah pendekatan hermeneutik guna memahami hukum dalam konteks masyarakat yaitu suatu pendekatan yang non-doktrinal Perlu juga adanya peran dari aparat penegak hukum untuk membantu melaksanakan keteriban masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, dalam hal ini menjalankan punishment bagi para pelanggar aturan tentang sampah ini. Punishment memang belum maksimal dilakukan sehingga sampai saat ini pelaku pelanggaran pembuangan sampah masih belum mendapatkan hukuman dari perbuatannya tersebut. Selain itu pengelolaan sampah pun penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah.
ANALISIS YURIDIS PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK BERMUATAN KESUSILAAN DAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) Rozali, Rozali; Melati, Dwi Putri; idham, Idham; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3936

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana distribusi dan transmisi informasi elektronik bermuatan kesusilaan dan ancaman kekerasan, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis putusan pengadilan dalam kaitannya dengan teori keadilan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus ini, serta untuk menilai apakah penerapan hukum tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, baik dari segi keadilan retributif, preventif, maupun distributif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan ini, hakim menerapkan hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, di mana pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan distribusi dan transmisi informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan dan ancaman kekerasan. Hukuman yang dijatuhkan mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif tindak pidana tersebut. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan penerapan teori keadilan, di mana hukuman tidak hanya bersifat retributif tetapi juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diuraikan dalam teori keadilan, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAJAR PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DARI ASPEK YURIDIS DAN SOSIOLOGIS Rachman, Fathur; Purwanti, Yuli; Renaldy, Rendy; Eldawati, Elti; Nurlelawati, Nurlelawati
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2865

Abstract

Pelajar atau siswa merupakan sumberdaya terpenting dalam pendidikan baik formal atau pun non formal. Jika tidak ada peserta didik maka proses belajar dan mengajar tidak akan dapat berjalan sebabagimana mestinya. Menyikapi fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar merupakan persoalan yang rumit. Selama jaringan narkotika yang massif dan terogranisir masih ada di Indonesia maka persoalan penyaahgunaan narkotika juga tidak dapat dengan mudah diselesaikan. Kompleksitas dari penyalahgunaan narkotika ini menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi orang tua, guru, dosen, tenaga pengajar, aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menaggulanginya. Begitu banyak aspek perlindungan terhadap anak yang wajib kita berikan. Perindungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika hanya segelintir dari perlindungan anak yang wajib kita penuhi. Perindungan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dilalukan dalam dua upaya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika terutama dalam hal pencegahan yang memamg dapat dilakukan oleh sekolah, keluarga dan masyarakat dibandingkan dengan upaya penanggulangan yang memamg menjadi ranah dari aparat penegak hukum, adalah untuk menghindar dari pengaruh buruk lingkungan. Perlindungan terhadap pelajar sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan dan ditingkatkan lagi bagi sekolah yang telah melakukan perlindungan. Hal ini diperlukan karena merupakan asset berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia karena merupakan harapan sebagai generasi penerus bangsa, agar Negara Indonesia yang maju dan dapat bersaing serta menjai salah satu Negara yang mempengaruhi peradaban dari berbagai aspek kehidupan masyarakat secara global.
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus : Kepolisian Resor Lampung Utara) Darwis, Darwis; Idham, Idham; Melati, Dwi Putri; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3934

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisisan terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual; dan 2) faktor pendukung dan penghambat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Lampung Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan dua narasumber dari kepolisian setempat. Perlindungan hukum bagi anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup upaya edukasi, rehabilitasi sosial, dan pendampingan psikososial. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian mencakup perlindungan sementara, pendampingan korban, serta pelibatan polisi wanita (polwan) dalam proses investigasi. Selain itu, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, seperti kurangnya bukti dan hambatan dari pihak korban, serta keterbatasan fasilitas seperti rumah aman untuk korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara kepolisian, psikolog forensik, dan lembaga sosial lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Faktor pendukung yang ditemukan adalah kerjasama antara kepolisian dan lembaga terkait, serta pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan perlindungan anak.
Penguatan Peran Akademisi sebagai Pengawas Independen sebagai Pemantau dalam Meningkatkan Kualitas Pilkada 2024 di TPS 1 Desa Rantau Temiang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan Asmaria, Asmaria; Renaldy, Rendy; Apriadi, Eko Aziz; Akbar, M. Fikri
Devotion: Journal Corner of Community Service Vol. 3 No. 2 (2024): November
Publisher : CV. Tripe Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54012/devotion.v3i2.409

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana penting dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Namun, pelaksanaan Pilkada sering kali diwarnai oleh berbagai permasalahan seperti politik uang, pelanggaran administratif, dan manipulasi suara. Penelitian pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat peran akademisi sebagai pengawas independen seperti pemantau dari Forum Dekan Fisisp Indonesia di TPS 1 Desa Rantau Temiang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, pada Pilkada 2024. Akademisi dipilih karena memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami regulasi serta kemampuan analitis yang mendalam untuk mengawasi setiap tahapan Pilkada. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pilkada setempat seperti KPPS dan Panwaslu, menyusun pedoman pemantauan, serta merekrut dan melatih relawan pemantau dari kalangan akademisi. Selama hari pemungutan suara, pemantauan dilakukan melalui observasi langsung di TPS, dengan fokus pada pencatatan potensi pelanggaran, seperti politik uang dan intimidasi. Data yang diperoleh dianalisis dan disusun dalam laporan akhir yang berisi hasil pemantauan serta rekomendasi untuk penyelenggara Pilkada. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan kesadaran penyelenggara Pilkada terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, ditemukan indikasi berkurangnya potensi pelanggaran seperti politik uang dan manipulasi suara di TPS 1. Masyarakat juga menunjukkan peningkatan partisipasi aktif dalam mengawasi proses Pilkada, yang menandakan adanya dampak positif dari keterlibatan akademisi sebagai pengawas independen Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa akademisi memiliki peran strategis dalam menjaga integritas Pilkada melalui pengawasan yang obyektif dan berbasis data. Dengan adanya pemantauan yang dilakukan secara profesional, kualitas pelaksanaan Pilkada dapat meningkat secara signifikan. Pengalaman dari pengabdian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan keterlibatan akademisi dalam proses Pilkada di berbagai daerah serta membangun jaringan pemantau independen di tingkat lokal.
Implementation of Spatial Planning Law in Addressing Environmental Problems in Urban Areas Rika Santina; Raja Agung Kesuma Arcaropeboka; Rendy Renaldy; Kamal Fahmi Kurnia; Arif Hidayatullah
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 2 (2024): June : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i2.164

Abstract

A city is one of the areas heavily populated by people. In Indonesia, there are a total of 98 cities. A city is a complex area because it has various zones such as central zones, industrial zones, and suburban zones. Additionally, a city should also have green open spaces. Green open spaces can help minimize global warming and the greenhouse effect in urban areas. Moreover, cities often grapple with waste issues. Urban residents should develop good mental attitudes and habits, such as not littering. Cooperation between the government, which builds proper and appropriate urban planning by providing green areas, and the public's awareness to maintain city cleanliness by disposing of waste properly, is necessary.
Training on the Utilization of Cloud Storage and Data Encryption in the Archiving of Authentic Deeds by Notaries on Sebesi Island, South Lampung Renaldy, Rendy; Andriansyah Kartadinata; Eko Aziz Apriadi
Devotion: Journal Corner of Community Service Vol. 4 No. 2 (2025): November
Publisher : CV. Tripe Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service activity focuses on improving the digital literacy of notaries and prospective notaries in Pulau Sebesi, South Lampung, regarding the secure archiving of authentic deeds through cloud storage and data encryption. The purpose of this program is to enhance understanding of legal and technological aspects of digital archiving in accordance with the Notary Law and the Electronic Information and Transactions Law. The method used was a participatory-collaborative approach involving legal socialization, technical training, and direct mentoring. Participants were introduced to encryption practices and the use of cloud platforms for secure document management. The results showed an increase in participants’ knowledge and skills in applying digital security principles to notarial archives, as well as the formation of a digital notary group committed to continuing technological adaptation for legal documentation in remote island areas.
Perlindungan Data Pribadi dalam Protokol Notaris Elektronik: Analisis Pasca Berlakunya UU PDP Rendy Renaldy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2957

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan protokol notaris elektronik yang secara langsung bersinggungan dengan perlindungan data pribadi sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kajian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan protokol elektronik notaris terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi serta mengidentifikasi potensi risiko hukum yang muncul. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang melibatkan 35 literatur terakreditasi dan relevan, diseleksi berdasarkan reputasi jurnal dan tahun terbit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan protokol elektronik notaris telah memenuhi sebagian besar prinsip UU PDP, terutama pada aspek keamanan pemrosesan dan akurasi data. Temuan juga menunjukkan adanya ketidakterpenuhan pada aspek minimalisasi data dan pertanggungjawaban akibat kurangnya standar baku pemrosesan elektronik. Analisis memperlihatkan bahwa risiko kebocoran data meningkat pada sistem pencatatan digital yang belum mengenkripsi seluruh dokumen protokol. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi protokol elektronik notaris memerlukan penguatan kontrol teknis dan administratif agar selaras dengan prinsip legalitas dalam UU PDP
The Relationship Between Consumer Legal Literacy Level And Dispute Resolution Of Buy Now Pay Later Service Lina Maulidiana; Rendy Renaldy; Erni Yoesry
Leges Privatae Vol. 2 No. 3 (2025): OCTOBER-JOY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/pkz6np60

Abstract

This study examines the relationship between consumers' level of legal literacy and the effectiveness of dispute resolution in Buy Now Pay Later (BNPL) services in Indonesia. The rapid growth of BNPL has expanded financial access but also generated legal issues such as unilateral contracts, personal data breaches, and unethical debt collection practices. Employing a normative juridical approach, this research analyzes relevant legislation, legal doctrines, and scholarly works, including Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, and OJK Regulation No. 22 of 2023. The findings reveal that the lack of consumer legal literacy is a major factor hindering effective dispute resolution, despite the existence of adequate regulatory frameworks. A synergistic approach combining regulatory reform and digital legal-literacy empowerment is essential to help consumers understand their rights, obligations, and available redress mechanisms. Strengthening legal literacy will enhance consumers' bargaining power and promote a fairer, more transparent dispute-resolution system in Indonesia's digital financial sector.
Co-Authors Abadi, Nikmat Aditia Arief Firmanto Andriansyah Kartadinata ARIF HIDAYATULLAH Aryani, Gustina Asmaria, Asmaria darwis darwis, darwis Dinar Alqadri Dwi Putri Melati Eko Aziz Apriadi Eldawati, Elti Feryando, Achmad Alfi Fukuyama, Diena Gunawan, Tedi Hanafiah Hanafiah, Hanafiah Idham Idham Januri Januri, Januri Kamal Fahmi Kurnia Kartadinata, Andriansyah Kartadinata, Andriyansyah Kumala, Brik Ledi Vebriani Lenny Nadriana Lina Maulidiana Linda Panheti M. Fikri Akbar M. Lutfi Martina Male Martinouva, Rissa Afni Nurlelawati, Nurlelawati Pamarto, Pamarto Parlin Dony Sipayung Prakasa, Nugraha Medica Purwanti, Yuli Rachman, Fathur Raja Agung Kesuma Arcaropeboka Ria Delta Rika Santina Rika Santina Rozali, Rozali Salsabila Mareta Rizal Satrya Surya Pratama Sri Zanariyah Surya Pratama, Satrya Sutama, Prana Jaya Tb. Boy B. Ariffin Tia Amelia Tian Terina Yoesry, Erni Yoesr Yudi Yusnandi