Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.886
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Ius Constituendum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Paulus Law Journal SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Perspektif Hukum Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Devotion: Journal Corner of Community Service Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Abdi Akommedia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum International Journal of Law, Crime and Justice Leges Privatae Leges Privatae
Rendy Renaldy
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
TRANSFORMASI PARADIGMA HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA: DARI PENDEKATAN REPRESIF MENUJU PARTISIPATIF Rendy Renaldy
Jurnal Perspektif Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The paradigm of land law in Indonesia faces significant challenges due to the dominance of a repressive approach in land management and control by the state. This approach often disregards community participation and the rights of indigenous peoples, leading to prolonged agrarian conflicts. This study aims to analyze the transformation of land law from a repressive approach to a more participatory and just legal framework. The research employs a normative juridical method combined with historical and sociological approaches, analyzing legislation, legal documents, and case studies of agrarian conflicts. The findings indicate that transforming land law requires structural and institutional changes, recognition of indigenous collective rights, and active community involvement in all stages of land policy. This paradigm shift is essential in developing a democratic, transparent, and community-oriented land law system.
PROBLEMATIKA KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN Tian Terina; Rendy Renaldy
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 1 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i1.606

Abstract

Notaris wajib merahasiakan isi akta pengguna jasa dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian hanya undang-undang saja  yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Fokus kajian dalam penelitian ini terkait kesesuaian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pasal 3 oleh Notaris disandingkan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta tindakan kalangan Notaris dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan lain yang berkaitan dengan akta notaris pada pasal 16 Ayat 1 huruf f UUJN, maka kerahasiaan ini memberikan celah dan tempat perlindungan bagi pergerakan dana hasil tindak pidana untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana pada Pasal 3 mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana, sedangkan notaris juga wajib untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan akta, sehingga Peraturan Pemerintah yang mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
KEPEMILIKAN SAHAM TANPA BATAS PADA GRUP PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT MUNCULNYA POSISI DOMINAN Lina Maulidiana; Rendy Renaldy
Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i2.2380

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah kedudukan serta problematika komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan. Peran swasta yang tidak terlepas dari keinginan kepentingan pribadi atau kelompok tidak bisa terhindarkan, saat ini berkembang dalam dunia usaha yang beralih kepada pembentukan badan hukum yaitu Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia (recht person) sehingga memberikan perindungan bagi pemilik perseroan dalam menjalankan usaha tanpa khawatir kekayaan pribadinya ikut disertakan (strict limited liability). Kekayaan pribadi ini juga berlaku bagi perseroan yang turut juga mendirikan atau menanamkan modalnya pada perseroan lain, sehingga konsepsi perusahaan grup dalam bentuk perseroan muncul yang menciptakan perlindungan ganda bagi pemegang harta sesungguhnya sekaligus pengendali utama dibalik kinerja suatu Perseroan Terbatas. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan satu-satunya peraturan untuk mengakomodir badan hukum perseroan dianggap tidak mampu lagi untuk memberikan batasan bagi pelaku usaha yang tergabung dalam suatu grup perusahaan untuk menciptkan posisi dominan dalam pangsa pasar bersangkutan. Tidak dilarangnya posisi dominan oleh pelaku usaha sebenarnya telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun hal ini merupakan pemikiran lampau yang tidak lagi dapat melindungi kepentingan pelaku usaha secara khusus. Sehingga kencenderungan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya merupakan pemikiran dasar mengapa perlu diantisipasi bentuk perusahaan grup oleh perseroan yang dilindungi oleh undang-undang itu sendiri.
Co-Authors Abadi, Nikmat Aditia Arief Firmanto Andriansyah Kartadinata ARIF HIDAYATULLAH Aryani, Gustina Asmaria, Asmaria darwis darwis, darwis Dinar Alqadri Dwi Putri Melati Eko Aziz Apriadi Eldawati, Elti Feryando, Achmad Alfi Fukuyama, Diena Gunawan, Tedi Hanafiah Hanafiah, Hanafiah Idham Idham Januri Januri, Januri Kamal Fahmi Kurnia Kartadinata, Andriansyah Kartadinata, Andriyansyah Kumala, Brik Ledi Vebriani Lenny Nadriana Lina Maulidiana Linda Panheti M. Fikri Akbar M. Harviend Gilang P M. Lutfi Martina Male Martinouva, Rissa Afni Nurlelawati, Nurlelawati Pamarto, Pamarto Parlin Dony Sipayung Poppy Suryanti Prakasa, Nugraha Medica Purwanti, Yuli Rachman, Fathur Raja Agung Kesuma Arcaropeboka Ria Delta Rika Santina Rika Santina Rozali, Rozali Salsabila Mareta Rizal Satrya Surya Pratama Sri Zanariyah Surya Pratama, Satrya Sutama, Prana Jaya Tb. Boy B. Ariffin Tia Amelia Tian Terina Yoesry, Erni Yoesr Yudi Yusnandi