Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.772
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Berkala Perikanan Terubuk Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik dan Sains Jurnal The Messenger Jurnal Gantang Sriwijaya Law Review Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Administrasi Bisnis Terapan Andalas Dental Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa dan Sastra Inggris Sintaksis: Publikasi Para Ahli Bahasa dan Sastra Inggris Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Jurnal of Syiah Kuala Dentistry Society
Febrian Febrian
Unknown Affiliation
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Adat Law as a Foundation for Advancing Indonesian Agrarian Law to Maximise Societal Welfare Firman Muntaqo; Febrian Febrian; Alip Dian Pratama
Sriwijaya Law Review Volume 8 Issue 2, July 2024
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3710.pp376-392

Abstract

The evolution of agrarian law in Indonesia, particularly land law, must adhere to the constitutional mandate of promoting the welfare of the populace. This subject is compelling because existing studies predominantly address the legal-formal dimensions of customary land law without adequately examining its practical implications for public welfare. This research investigates whether the development of Indonesian land law is in accordance with the Agrarian Law and explores how to formulate legal frameworks that mitigate land disputes and conflicts related to the utilisation of Ulayat Land for development purposes. The objective is to present alternative recommendations for resolving national agrarian law issues, often diverging from constitutional directives. Employing a normative research method, this study draws on both legal and non-legal materials through philosophical, legislative, historical, conceptual, comparative, and futuristic lenses. The findings reveal that the current development of national agrarian law does not fully align with the Agrarian Law's mandate to enhance the welfare of the Indonesian people. Therefore, this research offers alternative legislative methods aimed at producing agrarian legal instruments that more effectively promote the prosperity of the Indonesian population.
PERTIMBANGAN HUKUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIREKSI DALAM MANAJEMEN SISTEM PEREKRUTAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH Rizki Ramadhani; Febrian Febrian
Lex LATA Vol. 2 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i1.710

Abstract

Abstrak: Penelitian ini membahas Pertimbangan Hukum Pengambilan Keputusan Direksi Dalam Manajemen Sistem Perekrutan Pegawai Perusahaan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan oleh direksi dalam manajemen system perekrutan pegawai perusahaan daerah.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang fokus kepada penerapan peraturan berkenaan dengan BUMD dan Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Dalam menentukanPegawai.sistem perekrutan pegawai dalam suatu perusahaan daerah sangat menentukan pelakasanaan perusahaan daerah melalui Penentuan Dasar Rekrutmen berupa Analisis Jabatan, Uraian Jabatan, Persyaratan Jabatan, Penilaian Jabatan dan Penggolongan Jabatan.Pelaksanaan perekrutan pegawai perusahaan daerah oleh Direksi dilaksanakan secara independent dan berdasarkan pertimbangan hukum ketentuan peraturan perundang-undangan  yang mengatur pengelolaan tata kelola perusahaan daerah. Kata kunci: Pertimbangan Hukum, Direksi, Perekrutan Pegawai, Perusahaan Daerah.
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT PERSETUJUAN PERPANJANGAN KONTRAK PENGADAAN GIVE AWAY OLEH PT. GARUDA INDONESIA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2010) Marlina Widiyanti; Febrian Febrian; annalisa yahanan
Lex LATA Vol. 2 No. 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i2.830

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan Give Away oleh PT.Garuda Indonesia sehingga dikatakan telah melakukan Praktik monopoli dan  persaingan Usaha tidak sehat dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha  Terhadap Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2010 mengenai persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan Give Away oleh PT.Garuda Indonesia (Persero) telah sesuai dengan Per Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach), Pendekatan Analitis (Analytical Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Data yang digunakan terdiri dari data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Penelitian ini menggunakan teori keadilan (grand theory, teori hukum perjanjian (middle theory), dan teori hukum persaingan (applied theory).Hasil penelitian ini dibuktikan bahwa mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan give away PT.Garuda Indonesia kepada PT.Gaya Bella Diantama dan PT.Uskarindo Prima berdasarkan keputusan KPPU tentang persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan  Give Away  Haji oleh PT.Garuda Indonesia dapat dikatakan termasuk salah satu praktik diskriminasi persaingan sesuai dengan Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam Putusan No. 23 /KPPU-L/2010 tentang dugaan adanya praktik diskriminasi dan Persekongkolan dalam pengadaan Give Away Haji Oleh  PT. Garuda Indonesia. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dalam pelaksanaan Tender Give Away Haji Tahun 2007. Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha  Terhadap Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2010 mengenai persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan Give Away oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) terhadap PT.Gaya Bella Diantama dan PT.Uskarindo Prima telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 sesuai dengan kewenangan KPPU.Implikasi penelitian ini adalah perlu adanya penegakkan aturan KPPU dalam menegakkan perkara persekongkolan tender sebaiknya tidak lagi menggunakan pendekatan Rule of Reason melainkan pendekatan Per se Ilegal, hal ini dikarenakan pendekatan Per se Ilegal akan lebih memberikan kepastian hukum dan tentunya akan lebih meringankan tugas KPPU dalam menjalan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
WEWENANG KETERANGAN AHLI BADAN PEMERIKASA KEUANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Yenni Elvariza; Febrian Febrian
Lex LATA Vol. 3 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v3i3.1405

Abstract

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai institusi negara harus memiliki peran dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan pembuktian, Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian keuangan negara/daerah karena pembuktian merupakan permasalahan yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan, dengan keterangan ahli BPK inilah ditentukan nasib pelaku tindak pidana. Permasalahan yang akan dibahas yaitu peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi; Apa saja kendala Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis norma hukum berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier agar dapat menjawab permasalahan. Peran Badan Pengawas Keungan sebagai pemberi keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana korupsi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Kendala Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat dari ideologi pemahaman Aparat Penegak Hukum serta kepentingannya yang sering multitafsir dalam memahami tindak pidana korupsi, Budaya masyarakat yang terpengaruh dari pola pendidikan serta kebiasaan dan Intervensi masyarakat. Bagi Auditor BPK dan Hakim diperlukan ketelitian auditor BPK dan hakim dalam setiap proses di persidangan dalam proses pembuktian; Bagi DPR, Pemerintah, Aparat penegak hukum untuk dapat bersinergi dalam memahmi, membuat serta melaksanakan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi serta mengkedepankan hukum tanpa mengintervensi yang berakhir melemahkan proses penyidikan dan penyelidikan serta penuntutan.
FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN OGAN ILIR Doris Apriyanti; Febrian Febrian
Lex LATA Vol. 4 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i1.1428

Abstract

Kondisi faktual yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada 2020 hanya merujuk pada Surat Edaran Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019, kasus diskualifikasi pasangan calon Pilkada 2020 di Kabupaten Ogan Ilir dan terbitnya Putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut Apakah pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan tahapan kampanye aturan hukumnya sudah dilakukan secara optimal pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir, Apa faktor hukum yang menjadi penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsi pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir, Apa implikasi hukum fungsi pengawasan tahapan kampanye dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota. Metode penelitian yang digunakan normatif yang bertujuan menjawab isu hukum secara holistik dan sistematis.Teknik penelitian dengan pengumpulan bahan hukum dan teknik penarikan kesimpulan logika berpikir deduktif.Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir telah diatur secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan dilakukan dengan cara memetakan pengawasan tahapan dan sub tahapan, kerawanan dalam tahapan kampanye, perencanaan pengawasan tahapan kampanye, dan pengawasan dalam upaya pencegahan pelanggaran dengan memberikan himbauan dan instruksi.Faktor hukum yang menghambat adanya regulasi yang diterbitkan oleh KPU tidak tercantum secara jelas, detail dan spesifik antara lain  PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) serta PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal  57 huruf g, Pasal 88 C dan Pasal 58 huruf b dan huruf c.Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU-XVII/2019 terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota adalah pembentukan kelembagaannya melalui proses seleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, komposisi beranggotakan 5 (lima) atau  3 (tiga) orang sesuai dengan tipe luas wilayah kabupaten/kota. Perubahan nomenklatur dari Panwas menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat permanen, dengan adanya perubahan nama tersebut meningkatkan legalitas sehingga terbitlah Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020.
ANALISIS PENGESAMPINGAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PERKARA PENCABULAN ANAK YANG PINGSAN Wulan Octa Sari; Febrian Febrian
Lex LATA Vol. 6 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2936

Abstract

Dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.SusAnak/2019/PN.Pbm adalah karena ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP mengandung unsur “orang itu pingsan/tidak berdaya” sedangkan khususnya ketentuan Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UUPA) tidak mengandung unsur tersebut. Artinya, Hakim telah mengesampingkan asas lex specialis derogate legi generali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum yang timbul apabila Hakim memutus Anak dengan mengesampingkan asas lex specialis derogate legi generali adalah ketidakadilan bagi Anak Korban karena Anak dipidana lebih ringan menurut KUHP dibandingkan yang diancam menurut UUPA, serta potensi adanya penjatuhan pidana yang lebih ringan bagi pelaku dalam perkara lain apabila Hakim menafsirkan terdapat kekosongan hukum pengaturan ancaman pidana dalam UUPA mengenai unsur “(Anak Korban) pingsan/tidak berdaya”. Putusan Hakim yang seharusnya di masa mendatang adalah melalui alternatif penjatuhan pidana seberatberatnya menurut ketentuan Pasal 290 ke-2 atau ke-3 KUHP atau Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) UUPA karena ketiganya mengatur ancaman pidana apabila korban adalah anak walaupun ketiganya pula tidak mengandung unsur “(Anak Korban) pingsan/tidak berdaya”. Tetapi, unsur ini tidak perlu dibuktikan lebih jauh karena dengan fakta adanya atau terdapatnya Anak Korban dan adanya pengaduan dari orang tua ke pihak Kepolisian dan pengakuan Anak Korban yang tidak menerima perlakuan pencabulan terhadap dirinya, maka sudah terpenuhilah unsur-unsur tindak pidana pencabulan dalam KUHP dan UUPA
Analisis Resepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang Terhadap Tayangan Iklan Televisi Layanan SMS Premium Versi Ramalan Paranormal Febrian Febrian
Jurnal The Messenger Vol. 4 No. 2 (2012): July-December
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/themessenger.v4i2.160

Abstract

This study aims to understand the audience reception of cultural horoscope, forecasts and the occult are sold through premium SMS services. Basic theory used in this study is the cultivation theory of McQuail (1996) which states that television become a major tool in which the media or the television audience to learn about society and culture environment. In other words, the perception of what our minds awakened about society and culture is largely determined by the television. The research method qualitative descriptive used is a   interpretive perspective. Research was conducted in the city of Semarang. Informants in this study were students of the University of Semarang science communication. Concluded that the analysis of other research has answered this reception, where there are three positions in the analysis of audience reception that is the position of the dominant readings, readings that are negotiated and oppositional readings. From this study it can be concluded if the ad is a Premium SMS content that contents can not be held responsible, this can be seen from the researcher interviewed informants in the field.
Co-Authors Alip D Pratama Alip Dian Pratama Alvin Setiawan Andiny Putri Vanosha Andra Laras Apriliana Annalisa Yahanan Annalisa Yahanan Annisa Syifa Fauzia Arfianna Novera Aria Fransiska Astiena, Adila Kasni Azizah Azizah Desy Purnama Sari Deya Sumiyati Deyana Fricia Dimas Gusrizal Doris Apriyanti Elmadiantini Elmadiantini Endro Prasetyo Wahono Erick Prayogo Walton Fadma Rosita Firman Muntaqo Fitria Ambarsari Gatot Eko Susilo Gita Melinnia Sisiana Greshela Putrinova Hafizah Luthfiyyah Hayatul Fazila Helmanida Helmanida Hidayati Hidayati iza Rumesten Juseradovi Triadi Karina Karina Kosno Suprianto Kusai Kusai Latifah Hanum Harahap Lendrawati Lendrawati Lia Tuti Alawiah M. Rafi Ardiansah Marlina Widiyanti, Marlina Mercy Marcellina Muhammad Rafi Muhammad Syaifuddin Muthia Larasati Nazaruddin Nazaruddin Neisa Adisti Nopita Sari Perawati Perawati Rana Rana Raynoldi Raynoldi Resti Tata Rahmasari Ridho Syaputra Rika Irma Yanti Rima Semiarty Rizki Ramadhani Rizki Ramadhani santi indriyani Sri Turatmiyah Suci Rahmasari Sumriyah Sumriyah Syafri Syafri Wulan Octa Sari Yasica Nabila Yenni Elvariza Yurniwati Yurniwati Zen Zanibar Zulkarnain Umar