Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Pelaku Abortus Provokatus Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pratiwi, Ria; Saimima, Ika Dewi Sartika; Atmoko*, Dwi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26387

Abstract

Cases of sexual violence against women are still a serious threat in Indonesia. Rape victims take a long time to overcome the traumatic experience, and some never return to normal as before. A further impact as a result of sexual rape is that it causes rape victims to experience unwanted pregnancies. Those pregnancies that lead to rape victims have abortions or abortion provocatus. This study aims to find out how legal protection is for rape victims who commit abortions and to analyze how long the health law should allow for an abortion according to medical criteria. This study uses normative legal research methods. This study concludes that the Health Law regarding abortion is a realistic rule based on health aspects. It's just that it is necessary to reconstruct the article on abortion regulations related to rape. Provisions which allow abortion if the gestational age is 6 (six) weeks or 40 (forty) days. Age is calculated from the first day of the last menstruation. This research uses a normative juridical method supported by the reality that exists in today's society, so that the results of this research are expected to make a positive contribution in the field of law, especially for victims of rape in order to get the justice they should.
Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pembuangan Limbah Industri Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Atalarik, Annisa Vanka; Widijowati, Rr. Dijan; Saimima, Ika Dewi Sartika
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11176

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban pidana pengelolaan dan pembuangan limbah yang dilakukan tanpa izinĀ  dan mengkaji dan menganalisa penerapan pidana penjara dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan limbah tanpa izin. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketentuan yurisprudensi Putusan MA Nomor 862/K/Pid.Sus/2010, seakan menjadi celah hukum bagi oknum-oknum lainnya untuk memanfaatkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 862/K/Pid.Sus/2010 tersebut untuk lolos dari pertanggungjawaban pidana. Sudah selayaknya, terhadap perusahaan yang melakukan pengelolaan maupun pembuangan limbah B3, yang tidak dikelola maupun diolah berdasarkan standar pengelolaan maupun pembuangan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk dapat menerima banyak sanksi yang layak, mulai dari denda yang besar, pencabutan izin usaha, penutupan usaha, sampai dengan pidana penjara terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan maupun pembuangan limbah B3 yang dilakukan secara melawan hukum.
The Fintech Phenomenon: Protection of Consumer Privacy Data in Online Lending Dewi Sartika Saimima , Ika; Gola Patria , Valentino
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 21 No. 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.716 KB) | DOI: 10.31599/jki.v21i2.564

Abstract

Abstract Financial technology innovation that occurs nowadays leads to accelerated changes in the financial sector. However, these developments are like double-edged swords, on the one hand they provide convenience for consumers, on the other hand pose risks for consumers related to the confidentiality of their personal data. Money lending business through Peer to Peer lending (P2P lending) system often results in consumers receiving threats when they are late making payments. This paper presents several cases that result in consumers experiencing personal data theft, receiving threats directed at relatives or acquaintances. Even committing fraud by taking money from borrowers or customers without following the regulations made by the Financial Services Authority (OJK). The research data is carried out in a qualitative normative way where the data is translated based on legal norms and uses legal theory that can explain and answer existing legal problems. Keywords: Consumer Protection, Peer to Peer lending (P2P lending), Private Data Protection Abstrak Inovasi teknologi keuangan yang terjadi saat ini mengarah pada akselerasi perubahan di sektor keuangan. Namun perkembangan tersebut ibarat pedang bermata dua, di satu sisi memberikan kemudahan bagi konsumen, di sisi lain menimbulkan risiko bagi konsumen terkait kerahasiaan data pribadinya. Bisnis money lending melalui sistem Peer to Peer lending (P2P lending) seringkali mengakibatkan konsumen mendapat ancaman ketika mereka terlambat melakukan pembayaran. Makalah ini menyajikan beberapa kasus yang mengakibatkan konsumen mengalami pencurian data pribadi, menerima ancaman yang ditujukan kepada kerabat atau kenalan. Bahkan melakukan penipuan dengan mengambil uang dari debitur atau nasabah tanpa mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data penelitian dilakukan secara normatif kualitatif dimana datanya diterjemahkan berdasarkan norma hukum dan menggunakan teori hukum yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan hukum yang ada. Kata kunci: Peer to Peer lending (P2P lending), Perlindungan Konsumen, Perlindungan Data Pribadi Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Peer to Peer lending (P2P lending), Perlindungan Data Pribadi
Image-Based Revenge Porn: Challenges For Women Victims In Seeking Legal Remedies In Indonesia Saimima, Ika Dewi Sartika
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.3808

Abstract

Revenge PornĀ  phenomena that are very appalling in Indonesia are happening to some public figures. Such boundlessly evolving technology ultimately poses online hazards to its users. As intimate images and videos spread across online and social media, women who were victims of revenge pornography could not resist and became increasingly helpless to seek justice for themselves. Women victims of revenge porn violence must fight in the criminal justice system for legal protection over the settlement of their case. Criminalization and sexual gender discrimination are experienced by victims because of the culture of blaming victims, so they are afraid to report to the authorities and get intimidated to pursue a peaceful path. The lack of evidence is also a threat to legal protection for the victims of revenge porn because of the late reporting, so there is no visa or repertum. The law enforcement's understanding of obtaining a minimum of evidence in accordance with the criminal law on sexual violence is also not well implemented.