Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.299
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Res Judicata International Journal of Social Science and Business JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Jurnal Simbur Cahaya Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Jurnal Kajian Ilmiah Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kewarganegaraan International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Keamanan Nasional SASI Bhayangkara Law Review
Ika Dewi Sartika Saimima
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH HOTEL TERKAIT MENJALANKAN USAHA PAKET WISATA PERJALANAN DI BALI Makawangkel, Petrus Stefano Roberto; Saimima, Ika Dewi Sartika
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v12i2.24

Abstract

Dalam menunjang kepariwisataan Bali, hotel sebagai usaha sarana pariwisata di bidang penyediaan akomodasi tentunya menjadi faktor penunjang yang sangat penting. Namun dari data yang diperoleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali, tingkat hunian hotel berbintang dari tahun 2013 sampai 2017 tidak mengalami kenaikan yang menggembirakan, bahkan cenderung stagnan. Hal tersebut menyebabkan munculnya inovasi yang “kebablasan” yang berakibat pada persaingan tidak sehat antara hotel dengan Biro Perjalanan Wisata. Banyak hotel menjalankan paket perjalanan wisata yang lazim menjadi ‘market” Biro Perjalanan Wisata. Padahal hotel sudah jelas porsinya, yang berhak jual paket tour itu adalah Biro Perjalanan Wisata. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak Biro Perjalanan Wisata, dan yang lebih bahaya lagi jika di biarkan terus terjadi maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan iklim usaha pariwisata yang dapat mengakibatkan terjadinya “ tourism kills tourism”. Hotel yang menjalankan paket perjalanan wisata secara langsung maupun tidak langsung merebut dan mengurangi “market” bagi pelaku usaha Biro Perjalanan Wisata sehingga mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial dan perbuatan pihak hotel tersebut merupakan pelanggaran hukum yang berlaku. Kejadian ini merupakan peristiwa hukum yang terkait Perbuatan Melawan Hukum oleh pihak hotel karena menjalankan usaha paket perjalanan wisata yang seharusnya menjadi lingkup usaha pihak Biro Perjalanan Wisata. Dimana masalah ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum berupa gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini pihak Biro Perjalanan Wisata atas Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak kerugian, yang dilakukan oleh pihak hotel.
A Decisional Study of Criminal Liability of Road-Based Mass Transportation Drivers in Special Bus Lanes Wardana Kusuma, Wisnu; Pardomuan Sibuea, Hotma; Dewi Sartika Saimima, Ika; Tri Indra Setiawan, Guntur
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i2.12925

Abstract

This research aims to make a decision study of criminal liability of road-based mass transport drivers in special bus lanes. The research method used is normative juridical. This result of the research shows that drivers of road-based mass transportation buses who enter special bus lanes should not be punished if someone breaks through the special bus lane which results in an accident and the victim dies. This is based on legal experience, namely on court decisions based on articles relating to road user negligence. The decision made by the judge in the case of death due to someone breaking into a special bus lane exampale in case Decision Number 1086 K/PID/2016 and others is not commensurate with the driver's fault because the incident occurred due to the fault of the perpetrator or the victim themselves. This decision also cannot apply to mass transit bus drivers because basically it is necessary to pay more in-depth attention to causal factors, as well as Victim Precipitation conditions which are the initial causes of accidents in special bus lanes. This research is a form of proposed change in Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation.
Juvenile Apprehension and Prosecution Process of Indonesia and Philippines: A Comparative Study Ika Dewi Sartika Saimima; Hipolito B. Quillip Jr; Villarico, Johndex
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.1568

Abstract

This study aims to compare find out the similarities and differences of the Juvenile Apprehension Prosecution Process of the Philippines and Indonesia. The researchers utilized the descriptive comparative analysis in conducting this study. This research is conducted using secondary data by utilizing the Republic Act 9344 of the Philippines and the Law No. 11 of 2012 of Indonesia as sources. The researcher has the following criteria in comparing if there are provisions under the Republic Act 9344 of the Philippines and the Law No.11 of 2012 of Indonesia that provides for the (a) Apprehension Process (b) Prosecution Process and (c) Ensuring the Confidentiality of the Information Regarding the CICL. The researchers found out that (1) there two (2) similar and (4) different provisions that pertains to the Apprehension Process (2) there are (1) similar and (3) different provisions that pertains to Prosecution Process and (3) that the Republic Act 9344 and Law No. 11 of 2012 have similar provisions that pertains to Ensuring the Confidentiality of the Information Regarding CICL.
Pasubaya Mawarang Dalam Sistem Perkawinan Pada Gelahang Dalam Melindungi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Suandewi, Ni Kadek; Ika Dewi Sartika Saimima
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.2106

Abstract

Bali kini mencatat adanya jenis perkawinan baru, yakni perkawinan pada ngelahang. Setiap pasangan yang menjalani perkawinan ngelahang ini membuat perjanjian kawin, dikenal sebagai pasubaya mewarang. Oleh karena itu, permasalahan muncul mengenai regulasi terkait pasubaya mawarang dalam konteks perkawinan ngelahang menurut Undang-Undang perkawinan dan Bagaimana kebijakan yang memberikan keleluasaan terhadap anak tunggal hasil perkawinan pada gelahang untuk memilih tetegenan atau beban ayah ayahan dari salah satu pihak keluarga. Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah riset hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum, serta telaahan kasus yang terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa peraturan mengenai pasubaya mawarang dalam situasi perkawinan di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, sejalan dengan perspektif yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan perjanjian kawin. Pasubaya mewarang dapat dianggap sah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1313 KUHPerdata, dan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada anak tunggal hasil perkawinan pada gelahang untuk memilih tanggungan atau beban ayah ayahan dari salah satu pihak keluarga dapat melibatkan pembentukan perjanjian kawin, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Building Excellent Human Resources through Merdeka Belajar Kampus Merdeka in Era 5.0 Rony, Zahara Tussoleha; Widodo, Aan; Lestari, Tyastuti Sri; Saimima, Ika Dewi Sartika; Ismaniah, Ismaniah; Mursito, Kendhy
International Journal of Social Science and Business Vol. 8 No. 3 (2024): August
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijssb.v8i3.77185

Abstract

Welcoming the era of Society 5.0, through the program "Merdeka Belajar Kampus Merdeka," universities are expected to transform the higher education system as the driving force for creating superior human resources for the nation's future. This study aims to explain the dynamics of the independent learning program activities at the independent campus across seven faculties at Bhayangkara University, Jakarta. The research adopts a post-positivist paradigm with a case study approach, involving 25 informants and five key informants. Secondary data were obtained from the Sistem Pembelajaran Daring - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (SPADA DIKTI), which includes a compilation of data from students, lecturers, and education staff. Primary data were collected through interviews, observations, and documentation studies related to the implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program. The data were analyzed descriptively using manual data analysis procedures. The results indicate that most faculties and study programs have not yet optimally explained the flow, program procedures, and complete infrastructure used in implementing the program. However, most students and lecturers acknowledge that the program is highly beneficial and critical for developing quality human resources for the future.
Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Atas Harta Bersama Salsiah, Lia; Putri, Elfirda Ade; Saimima, Ika Dewi Sartika
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3505

Abstract

Perkawinan bagi masyarakat Indonesia dilakukan dengan itikad baik untuk membangun keluarga sepanjang hidup. Perjanjian kawin dikenal oleh masyarakat barat untuk mengatur harta warisan dan hak-hak individu, termasuk dalam perencanaan keuangan dan perlindungan aset. Sesuai perkembangan zaman, kondisi perjanjian perkawinan pun mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Perjanjian kawin yang dilakukan oleh pasangan di Indonesia saat ini merupakan bentuk dari kesepakatan sosial, bahkan ada yang menganggap perjanjian kawin adalah hal yang tidak lazim dilakukan. Selain itu kerangka hukum terkait perjanjian kawin di Indonesia belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dianggap tidak wajar melakukan perjanjian perkawinan.  Pada dasarnya perjanjian kawin memiliki potensi besar untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kesadaran masyarakat, kesetaraan gender, dan dukungan hukum yang kuat. Perjanjian kawin akan sangat menguntungkan pada saat terjadinya perceraian, namun dalam hal terjadinya perceraian karena kematian maka perjanjian kawin tersebut menjadi harta waris bagi keluarga yang ditinggalkan. Penelitian ini fokus pada perjanjian kawin yang berdampak pada harta waris. Mengunakan  metode penelitian normative, penelitian ini melakukan analisis terhadap undang-undang perkawinan, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan lainnya yang relevan.  Penelitian ini juga melakukan konsistensi dasar hukum perjanjian dalam hukum perkawinan di Indonesia.
Justice Connectivity in the Criminal Prosecution of Human Trafficking Saimima, Ika Dewi Sartika; Sanaky, Mochammad Syafruddin Rezky
SASI Volume 30 Issue 1, March 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i1.1828

Abstract

Introduction: The involvement of members of the army of the Republic of Indonesia and The Police of the Republic of Indonesia became a special obstacle in the handling of human trafficking cases. The difficulties are due to the existence of special regulations governing the courts applicable to members of the Indonesian army who commit criminal acts.Purposes of the Research:  The case may be dealt with in conjunction with a criminal offense of trafficking in persons, given that the offense has fulfilled the element of involvement (also, deelneming) or jointly (mede dader) between a civilian and a person with military status in the criminal offense of trafficking.Methods of the Research: The research used normative jurisprudence, focusing on primary legal material such as Act No. 21 of 2007 on Punishment of Trafficking in Persons, Law No. 31 of 1997 on Military Justice, and Law No. 2 of 2002 on the State Police of the Republic of Indonesia. The research was descriptive-analytical, interpreting the law according to its context and analyzing its results in a qualitative, descriptive manner. Secondary legal material included publications on human rights protection, particularly those relating to women and children. The fact approach was used to study human trafficking facts and provide critical analysis. Library documents, books, and journals were also analyzed. Data analysis involved document study techniques and qualitative analysis, with the results and author's analysis of relevant theories.Results of the Research: The article addresses the Indonesian Army and Police's involvement in human trafficking offenses, emphasizing the intricacies and problems of prosecuting such instances. The author believes that the judicial system must promote justice and openness in such circumstances. The Indonesian legal system recognizes both military and civilian jurisdiction over crimes committed by military personnel, but implementation gaps cause uncertainty and delays in judicial processes. Handling crimes involving several institutions necessitates close teamwork, particularly among the Indonesian army and police. The mechanism to facilitate collaborative processing of human trafficking cases is connectedness justice, which decides which court has the authority to punish members of the Indonesian army for human trafficking.
Russia-Ukraine Disputes based on International Law Sanaky, Mochammad Syafruddin Rezky; Saimima, Ika Dewi Sartika; Vicky, Vicky
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 8 NO 2 TAHUN 2022
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/z1py9677

Abstract

The recent escalation of tensions between Russia and Ukraine has caught the world’s attention. Tensions are characterized by the leadership of hundreds of thousands of Russian troops on Ukraine’s borders and the response of many NATO members, including the United States, to Russian pressure. NATO threats against Russia have played a role in increasing tensions on the Russia-Ukraine border. This article analyzes the nature of Russian-Ukrainian relations, the background to rising tensions between the two countries, and the international reaction to the situation. The international community must continue to seek peaceful solutions to avoid the threat of another world war. The ongoing conflict will ultimately harm many parties not only in European countries but also in other regions.
Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Syauket, Amalia; Saimima, Ika Dewi Sartika; Simarmata, Rajanner P; Aidy, Widya Romasindah; Zainab, Nina; Prayitno, Rahadi Budi; Cabui, Cornelia Evelin
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 22 No. 3 (2022): September 2022
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sqgp1z49

Abstract

There seems to be something different from the results of Transparency International Indonesia (TII) including sextortion or sexual extortion in the Global Corruption Barometer Asia 2020. This is extortion in the form of violence or sexual harassment. Generally a form of abuse of power. Sextortion is different from the corruption we know in a legal context. In terms of regulations and institutions, the practice of sextortion or sextortion is a case that occurs quite a lot but is not yet known in corruption eradication institutions in Indonesia. Sextortion is a new area that opens everyone's eyes to the fact that corruption is not only about money. This study uses a qualitative approach to answer how the form of legal protection for victims of sextortion is rife lately in the educational environment. The conclusions of this study indicate that the form of legal protection for victims of sextortion in the educational environment is in the form of assistance, protection and recovery of victims by strengthening the legal aspect in the form of SOPs for Handling Sexual Violence in each educational institution as well as the installation of detection devices. The novelty of this research can be used for extensive interpretation of legal findings by judges to protect victims of sextortion. And the importance of education on strong self-protection awareness, boldly rejecting or saying no.
The Role of Women's Leadership on the Effectiveness of Villages owned Enterprises in Indonesia Lestari, Tyastuti Sri; Ismaniah, Ismaniah; Saimima, Ika Dewi Sartika; Nuraida, Tia
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 9, No 3 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v9i3.52806

Abstract

The population of Indonesia according to the Central Statistics Agency (BPS) in mid 2023 is 278 million people. In spite of this, women still need to make up ground in a number of developmental fields, impacting national productivity. Globally, women face similar challenges in development, prompting the United Nations to prioritize sustainable development goals (SDGs) and strive for gender equality by 2030. This research is based on the theory of transformational leadership, where transformational female leaders empower villages, create inclusivity, and advance sustainable economics Leadership issues, particularly concerning women, remain a pertinent topic. In Indonesia, where women's participation in culture is limited, the Village-Owned Enterprises (BUMDes) program emerged as a pivotal initiative by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. BUMDes, which was established in 2014, aims to enhance community welfare by establishing legal entities managed by villages. With an important focus on women's leadership, the program has acquired prominence and has contributed significantly to the success of BUMDes, as well as to the acceleration of village towards autonomy the nation.
Co-Authors Afnan Rifai Sulistyo Aidy, Widya Romasindah Amalia Syauket Andrew Kristianto Silalahi Anggreany Haryani Putri Anita Pristiani Rahayu Aswanti, Wiwik Atalarik, Annisa Vanka Atmoko*, Dwi Baby Ivonne Susan Kainde Baby Ivonne Susan Kainde Cabui, Cornelia Evelin Clara Ignatia Tobing Cornelia Evelin Cabui Dede Amirudin Dwi Atmoko Dwi Atmoko Elfirda Ade Putri Endang Hadrian Fadilah , Anwar Fahdyansyah, Mohammad Aldi Fransiska Novita Eleanora Gatot Efrianto Gatot Efrianto Gola Patria , Valentino Hamonangan, Alexsander Roy Happy Harahap, Hamida Syari Hartono, Budhi Hasibuan, Edi Saputra Hasiholan , Bengat Hipolito B. Quillip Jr Hotma P. Sibuea Hotma P. Sibuea I Dewa Gede Teguh Artawan I Dewa Gede Teguh Artawan I Wayan Arif Yudistira I Wayan Arif Yudistira Ismaniah, Ismaniah Johndex Emanuel S. Villarico Lestari, Tyastuti Sri Makawangkel, Petrus Stefano Roberto Mestika Mentari Mestika Mentari Magenta Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky Mursito, Kendhy Ni Kadek Dian Candra Purnama Ni Kadek Dian Candra Purnama Nina Zainab Noviansyah Noviansyah Noviansyah , Noviriska Nur Husein Amrah Nuraida, Tia Pardomuan Sibuea, Hotma Pertiwi, Yuarini Wahyu Prayitno, Rahadi Budi Purnama, Ni Kadek Dian Candra Putri Nadia Putri Nadia Rahadi Budi Prayitno Rahayu , Anita Pristiani Rajanner P Simarmata Ramadan , Ali Reza Ayu Pratiwi Ria Pratiwi, Ria Ria, Ade Rika Sandria Putri Rony, Zahara Tussoleha Salsiah, Lia Sam Deli Imanuel Dudung Sanaky, Mochammad Syafruddin Rezky Sibuea, Hotma P Simarmata, Rajanner P Suandewi , Ni Kadek Suandewi, Ni Kadek Syahban Syahban Syauket, Amalia Tres Priawati Tri Indra Setiawan, Guntur Vicky Vicky Vicky, Vicky Villarico, Johndex Wichitra Yasya Widijowati, Rr. Dijan Widodo, Aan Widya Romasindah Aidy Wisnu Wardana Kusuma Yurnal Yurnal Zainab, Nina Zakum , Mochammad Sajarod