Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Criminal Mediation and Customary Sanctions for Children in Conflict with The Law Ika Dewi Sartika Saimima; Anggreany Haryani Putri; Widya Romasindah Aidy
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p04

Abstract

Restorative justice is a method used to resolve child conflict cases, involving criminal mediation and customary sanctions. This model involves all parties involved, including victims, victim families, perpetrators, indigenous communities, and law enforcement. The study investigates the treatment of children involved in criminal acts, focusing on criminal mediation and customary sanctions. It uses a normative/doctrinal approach, examining child protection law, the child criminal justice system, and arbitration law. Examples of customary sanctions applied by Lampung, Minangkabau, and Bali tribes are also included. The research uses the IRAC method and library research to gather secondary data. The study aims to provide an overview of child case settlement mechanisms, incorporating vertical and horizontal synchronizations. However, inconsistencies in applying restorative justice, particularly in cases of children in conflict with the law, are highlighted. Customary sanctions should be used for children in conflict with the law, and criminal mediation is proposed as an alternative. Family and community conferences are also proposed as solutions.
Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pembuangan Limbah Industri Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Annisa Vanka Atalarik; Rr. Dijan Widijowati; Ika Dewi Sartika Saimima
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11176

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban pidana pengelolaan dan pembuangan limbah yang dilakukan tanpa izin  dan mengkaji dan menganalisa penerapan pidana penjara dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan limbah tanpa izin. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketentuan yurisprudensi Putusan MA Nomor 862/K/Pid.Sus/2010, seakan menjadi celah hukum bagi oknum-oknum lainnya untuk memanfaatkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 862/K/Pid.Sus/2010 tersebut untuk lolos dari pertanggungjawaban pidana. Sudah selayaknya, terhadap perusahaan yang melakukan pengelolaan maupun pembuangan limbah B3, yang tidak dikelola maupun diolah berdasarkan standar pengelolaan maupun pembuangan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk dapat menerima banyak sanksi yang layak, mulai dari denda yang besar, pencabutan izin usaha, penutupan usaha, sampai dengan pidana penjara terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan maupun pembuangan limbah B3 yang dilakukan secara melawan hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH Purnama, Ni Kadek Dian Candra; Saimima, Ika Dewi Sartika; Noviriska
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cases of women who become pregnant out of wedlock and their children certainly have various impacts resulting in abortion. The Criminal Code prohibits abortion, but Law no. 36 of 2009 concerning Health allows abortion but by providing the conditions contained in Article 76 of the Health Law. If the abortion does not comply with the requirements in Article 76 of the Health Law, then the child rape victim who undergoes an abortion may be subject to a crime under Article 194 of the Health Law. This research focuses on legal protection for children who are pregnant out of wedlock and undergo abortions. This research discusses Decision Number: Number 5/Pid.SusAnak/2018/PN.Mbn. In this case, it was stated that the child defendant had an abortion under the influence of coercion from her biological mother. Victims have the right to receive protection both materially and psychologically in the form of providing victims' rights during the case resolution process in accordance with the provisions contained in Article 7a of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims ( LPSK Law). Based on the provisions contained in the LPSK Law, victims of criminal acts are entitled to receive restitution in the form of: a. compensation for loss of wealth or income; b. compensation for losses incurred as a result of suffering directly related to criminal acts; and/or c. reimbursement for medical and/or psychological care. However, in this decision the victim has not received his rights
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH HOTEL TERKAIT MENJALANKAN USAHA PAKET WISATA PERJALANAN DI BALI Makawangkel, Petrus Stefano Roberto; Saimima, Ika Dewi Sartika
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v12i2.24

Abstract

Dalam menunjang kepariwisataan Bali, hotel sebagai usaha sarana pariwisata di bidang penyediaan akomodasi tentunya menjadi faktor penunjang yang sangat penting. Namun dari data yang diperoleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali, tingkat hunian hotel berbintang dari tahun 2013 sampai 2017 tidak mengalami kenaikan yang menggembirakan, bahkan cenderung stagnan. Hal tersebut menyebabkan munculnya inovasi yang “kebablasan” yang berakibat pada persaingan tidak sehat antara hotel dengan Biro Perjalanan Wisata. Banyak hotel menjalankan paket perjalanan wisata yang lazim menjadi ‘market” Biro Perjalanan Wisata. Padahal hotel sudah jelas porsinya, yang berhak jual paket tour itu adalah Biro Perjalanan Wisata. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak Biro Perjalanan Wisata, dan yang lebih bahaya lagi jika di biarkan terus terjadi maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan iklim usaha pariwisata yang dapat mengakibatkan terjadinya “ tourism kills tourism”. Hotel yang menjalankan paket perjalanan wisata secara langsung maupun tidak langsung merebut dan mengurangi “market” bagi pelaku usaha Biro Perjalanan Wisata sehingga mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial dan perbuatan pihak hotel tersebut merupakan pelanggaran hukum yang berlaku. Kejadian ini merupakan peristiwa hukum yang terkait Perbuatan Melawan Hukum oleh pihak hotel karena menjalankan usaha paket perjalanan wisata yang seharusnya menjadi lingkup usaha pihak Biro Perjalanan Wisata. Dimana masalah ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum berupa gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini pihak Biro Perjalanan Wisata atas Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak kerugian, yang dilakukan oleh pihak hotel.
The Fintech Phenomenon: Protection of Consumer Privacy Data in Online Lending Ika Dewi Sartika Saimima; Valentino Gola Patria
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 21 No. 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.716 KB) | DOI: 10.31599/jki.v21i2.564

Abstract

Abstract Financial technology innovation that occurs nowadays leads to accelerated changes in the financial sector. However, these developments are like double-edged swords, on the one hand they provide convenience for consumers, on the other hand pose risks for consumers related to the confidentiality of their personal data. Money lending business through Peer to Peer lending (P2P lending) system often results in consumers receiving threats when they are late making payments. This paper presents several cases that result in consumers experiencing personal data theft, receiving threats directed at relatives or acquaintances. Even committing fraud by taking money from borrowers or customers without following the regulations made by the Financial Services Authority (OJK). The research data is carried out in a qualitative normative way where the data is translated based on legal norms and uses legal theory that can explain and answer existing legal problems. Keywords: Consumer Protection, Peer to Peer lending (P2P lending), Private Data Protection Abstrak Inovasi teknologi keuangan yang terjadi saat ini mengarah pada akselerasi perubahan di sektor keuangan. Namun perkembangan tersebut ibarat pedang bermata dua, di satu sisi memberikan kemudahan bagi konsumen, di sisi lain menimbulkan risiko bagi konsumen terkait kerahasiaan data pribadinya. Bisnis money lending melalui sistem Peer to Peer lending (P2P lending) seringkali mengakibatkan konsumen mendapat ancaman ketika mereka terlambat melakukan pembayaran. Makalah ini menyajikan beberapa kasus yang mengakibatkan konsumen mengalami pencurian data pribadi, menerima ancaman yang ditujukan kepada kerabat atau kenalan. Bahkan melakukan penipuan dengan mengambil uang dari debitur atau nasabah tanpa mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data penelitian dilakukan secara normatif kualitatif dimana datanya diterjemahkan berdasarkan norma hukum dan menggunakan teori hukum yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan hukum yang ada. Kata kunci: Peer to Peer lending (P2P lending), Perlindungan Konsumen, Perlindungan Data Pribadi Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Peer to Peer lending (P2P lending), Perlindungan Data Pribadi
Human Trafficking on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Cases as Transnational Crime on Indonesia Coastal Boundary Ika Dewi Sartika Saimima; Clara Ignatia Tobing; Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 2 No. 2 (2022): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (February 2022)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.208 KB) | DOI: 10.38035/jlph.v2i2.74

Abstract

Indonesian strategic archipelago allows rapid migration of goods and services to its neighbor countries. Along with goods and services, the wide coastal area also facilitates migrant worker to enter and exit Indonesia through several ports. First and foremost interference on the borderless coastal boundary is Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. The IUU foreign fishing vessels frequently transporting illegal migrant worker obtained through human trafficking, people smuggling, forced labor, child exploitation, torture, and discrimination. This practices can then be categorized as one of the transnational organized crime at sea. This paper focuses on the studies of notorious cases of human trafficking on IUU Fishing. This journal will also observe the lack of prevention measure of transnational crime on UNCLOS and utilization of bilateral and multilateral treaties on IUU Fishing.
Building Excellent Human Resources through Merdeka Belajar Kampus Merdeka in Era 5.0 Rony, Zahara Tussoleha; Widodo, Aan; Lestari, Tyastuti Sri; Saimima, Ika Dewi Sartika; Ismaniah, Ismaniah; Mursito, Kendhy
International Journal of Social Science and Business Vol. 8 No. 3 (2024): August
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijssb.v8i3.77185

Abstract

Welcoming the era of Society 5.0, through the program "Merdeka Belajar Kampus Merdeka," universities are expected to transform the higher education system as the driving force for creating superior human resources for the nation's future. This study aims to explain the dynamics of the independent learning program activities at the independent campus across seven faculties at Bhayangkara University, Jakarta. The research adopts a post-positivist paradigm with a case study approach, involving 25 informants and five key informants. Secondary data were obtained from the Sistem Pembelajaran Daring - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (SPADA DIKTI), which includes a compilation of data from students, lecturers, and education staff. Primary data were collected through interviews, observations, and documentation studies related to the implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program. The data were analyzed descriptively using manual data analysis procedures. The results indicate that most faculties and study programs have not yet optimally explained the flow, program procedures, and complete infrastructure used in implementing the program. However, most students and lecturers acknowledge that the program is highly beneficial and critical for developing quality human resources for the future.
Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Atas Harta Bersama Salsiah, Lia; Putri, Elfirda Ade; Saimima, Ika Dewi Sartika
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3505

Abstract

Perkawinan bagi masyarakat Indonesia dilakukan dengan itikad baik untuk membangun keluarga sepanjang hidup. Perjanjian kawin dikenal oleh masyarakat barat untuk mengatur harta warisan dan hak-hak individu, termasuk dalam perencanaan keuangan dan perlindungan aset. Sesuai perkembangan zaman, kondisi perjanjian perkawinan pun mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Perjanjian kawin yang dilakukan oleh pasangan di Indonesia saat ini merupakan bentuk dari kesepakatan sosial, bahkan ada yang menganggap perjanjian kawin adalah hal yang tidak lazim dilakukan. Selain itu kerangka hukum terkait perjanjian kawin di Indonesia belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dianggap tidak wajar melakukan perjanjian perkawinan.  Pada dasarnya perjanjian kawin memiliki potensi besar untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kesadaran masyarakat, kesetaraan gender, dan dukungan hukum yang kuat. Perjanjian kawin akan sangat menguntungkan pada saat terjadinya perceraian, namun dalam hal terjadinya perceraian karena kematian maka perjanjian kawin tersebut menjadi harta waris bagi keluarga yang ditinggalkan. Penelitian ini fokus pada perjanjian kawin yang berdampak pada harta waris. Mengunakan  metode penelitian normative, penelitian ini melakukan analisis terhadap undang-undang perkawinan, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan lainnya yang relevan.  Penelitian ini juga melakukan konsistensi dasar hukum perjanjian dalam hukum perkawinan di Indonesia.
Image-Based Revenge Porn: Challenges For Women Victims In Seeking Legal Remedies In Indonesia Ika Dewi Sartika Saimima
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.3808

Abstract

Revenge Porn  phenomena that are very appalling in Indonesia are happening to some public figures. Such boundlessly evolving technology ultimately poses online hazards to its users. As intimate images and videos spread across online and social media, women who were victims of revenge pornography could not resist and became increasingly helpless to seek justice for themselves. Women victims of revenge porn violence must fight in the criminal justice system for legal protection over the settlement of their case. Criminalization and sexual gender discrimination are experienced by victims because of the culture of blaming victims, so they are afraid to report to the authorities and get intimidated to pursue a peaceful path. The lack of evidence is also a threat to legal protection for the victims of revenge porn because of the late reporting, so there is no visa or repertum. The law enforcement's understanding of obtaining a minimum of evidence in accordance with the criminal law on sexual violence is also not well implemented.
Justice Connectivity in the Criminal Prosecution of Human Trafficking Saimima, Ika Dewi Sartika; Sanaky, Mochammad Syafruddin Rezky
SASI Volume 30 Issue 1, March 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i1.1828

Abstract

Introduction: The involvement of members of the army of the Republic of Indonesia and The Police of the Republic of Indonesia became a special obstacle in the handling of human trafficking cases. The difficulties are due to the existence of special regulations governing the courts applicable to members of the Indonesian army who commit criminal acts.Purposes of the Research:  The case may be dealt with in conjunction with a criminal offense of trafficking in persons, given that the offense has fulfilled the element of involvement (also, deelneming) or jointly (mede dader) between a civilian and a person with military status in the criminal offense of trafficking.Methods of the Research: The research used normative jurisprudence, focusing on primary legal material such as Act No. 21 of 2007 on Punishment of Trafficking in Persons, Law No. 31 of 1997 on Military Justice, and Law No. 2 of 2002 on the State Police of the Republic of Indonesia. The research was descriptive-analytical, interpreting the law according to its context and analyzing its results in a qualitative, descriptive manner. Secondary legal material included publications on human rights protection, particularly those relating to women and children. The fact approach was used to study human trafficking facts and provide critical analysis. Library documents, books, and journals were also analyzed. Data analysis involved document study techniques and qualitative analysis, with the results and author's analysis of relevant theories.Results of the Research: The article addresses the Indonesian Army and Police's involvement in human trafficking offenses, emphasizing the intricacies and problems of prosecuting such instances. The author believes that the judicial system must promote justice and openness in such circumstances. The Indonesian legal system recognizes both military and civilian jurisdiction over crimes committed by military personnel, but implementation gaps cause uncertainty and delays in judicial processes. Handling crimes involving several institutions necessitates close teamwork, particularly among the Indonesian army and police. The mechanism to facilitate collaborative processing of human trafficking cases is connectedness justice, which decides which court has the authority to punish members of the Indonesian army for human trafficking.