Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.299
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Res Judicata International Journal of Social Science and Business JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Jurnal Simbur Cahaya Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Jurnal Kajian Ilmiah Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kewarganegaraan International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Keamanan Nasional SASI Bhayangkara Law Review
Ika Dewi Sartika Saimima
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Implementasi Pengadilan Adat Dan Pengadilan Umum Terhadap Tindak Pidana Asusila Lokika Sanggraha I Dewa Gede Teguh Artawan; Ika Dewi Sartika Saimima; Gatot Efrianto
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1572

Abstract

Dalam Hukum Adat Bali terdapat jenis-jenis delik adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya adalah delik adat lokika sanggraha yaitu suatu aturan adat yang sudah mendasar di masyarakat, merupakan pembatasan kehidupan seksual. Di dalam aturan adat ini perbuatan pergaulan seks bebas antar pemuda dan pemudi, walaupun dilakukan dengan alasan saling menyukai dan mencintai. Padanumumnya setiapnpelanggaran terhadap hukum adat, baik yang bersifat keperdataan maupun kepidanaan akan diselesaikannolehnpara pemukanadat setempat. Rumusan masalah mengenai implementasi penegakan tindak pidana asusila lokika sanggraha di pengadilan adat dan pengadilan umum dan kendala penegakan tindak pidana aasusila lokika sanggraha di pengadilan adat dan pengadilan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) yang didukung dengan wawancara narasumber untuk mendapatkan hasil analisa bahwa implementasi penegakan tindak pidana asusila lokika sanggraha di pengadilan adat belum memperhatikan korban dari perbuatan asusila dan untuk pengadilan umum dengan menerapkan Pasal 359 Kitab Adi Gama jo. Pasal 5 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Darurat. No. 1/Drt/ tahun 1951 agar dapat dipidana. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi penegakan hukum tindak pidana lokika sanggraha yaitu belum ada aturan yang khusus mengenai perbuatan lokika sanggraha dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya budaya yang menganggap aib keluarga apabila diketahui masyarakat lain bahwa anak perempuannya hamil diluar perkawinan. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah belum terciptanya penegakan hukum terhadap tindak pidana lokika sanggraha dikarenakan terdapat kendala-kendala dalam penegakan hukumnya. Saran dalam skrpsi ini kepada Pemuka dan Ketua Adat di Bali apabila dalam menyelesaikan lokika sanggraha dapat mempertimbangkan pihak perempuan sebagai korban dari perbuatan asusila serta dapat meminta pertanggungjawaban pihak laki-laki.
Sextortion (Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan) Amalia Syauket; Ika Dewi Sartika Saimima; Rajanner P Simarmata; Widya Romasindah Aidy; Nina Zainab; Rahadi Budi Prayitno; Cornelia Evelin Cabui
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 22 No. 3 (2022): September 2022
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.154 KB) | DOI: 10.31599/jki.v22i3.1210

Abstract

There seems to be something different from the results of Transparency International Indonesia (TII) including sextortion or sexual extortion in the Global Corruption Barometer Asia 2020. This is extortion in the form of violence or sexual harassment. Generally a form of abuse of power. Sextortion is different from the corruption we know in a legal context. In terms of regulations and institutions, the practice of sextortion or sextortion is a case that occurs quite a lot but is not yet known in corruption eradication institutions in Indonesia. Sextortion is a new area that opens everyone's eyes to the fact that corruption is not only about money. This study uses a qualitative approach to answer how the form of legal protection for victims of sextortion is rife lately in the educational environment. The conclusions of this study indicate that the form of legal protection for victims of sextortion in the educational environment is in the form of assistance, protection and recovery of victims by strengthening the legal aspect in the form of SOPs for Handling Sexual Violence in each educational institution as well as the installation of detection devices. The novelty of this research can be used for extensive interpretation of legal findings by judges to protect victims of sextortion. And the importance of education on strong self-protection awareness, boldly rejecting or saying no.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak Ika Dewi Sartika Saimima; Fransiska Novita Eleanora; Widya Romasindah
Perspektif Hukum VOLUME 19 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v19i1.97

Abstract

The rise of child crime is increasing, even using networks on socialmedia (Facebook), the culprit is not only personal, but also the corporation, inhandling it using Law Number 11 of 2008 concerning Information and ElectronicTransactions (ITE), by looking at forms of criminal liability corporation in child pornography content providers. the purpose of the study is to find out the criminal liability of the corporation providing the content of child pornography, and to know the obstacles in the prevention of child sexual crime (social media) through internet media. The results obtained were more emphasizing and directing the accountability of corporations providing child pornography content (official loly candy; s group case studies), and the penalties given to perpetrators could provide: deterrent effects and were given punishments in the form of actions and rehabilitation to perpetrators, and the law Indonesia in tackling child crime on social media
KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022 Ika Dewi Sartika Saimima; Noviansyah; Ni Kadek Dian Candra Purnama; I Wayan Arif Yudistira
Abdi Bhara Vol 1 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.394 KB) | DOI: 10.31599/abhara.v1i1.1489

Abstract

Pelecehan seksual diidentifikasi sebagai masalah kejahatan di masyarakat yang besar dan tersembunyi disebagian besar institusi/organisasi dan fenomena ini terus meningkat seolah tidak ada hukum yang bisa membuat jera. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi secara jelas agar para Siswa/Siswi dan para tenaga pendidik dapat mengerti bahwa ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk melindungi korban kekerasan seksual di dunia Pendidikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan dan diskusi interaktif, dengan menggunakan berbagai contoh kasus untuk memudahkan dalam penyampaian dan penerimaan materi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan mengeksplorasi, kebijakan dari pemerintah dalam upaya mencegah dampak kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat menghindari risiko siswa untuk menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh kawan-kawannya, guru maupun staf di sekolah.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan) Reza Ayu Pratiwi; Ika Dewi Sartika Saimima; Dwi Atmoko
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4795

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya perlindungan hukum oleh petugas kepolisian dalam melindungi korban kekerasan seksual anak di wilayah Kepolisian Metropolitan Jakarta Selatan. Penelitian ini juga meninjau perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penelitian menemukan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dilaporkan atau direkam karena sikap masyarakat yang menganggap masalah tersebut sebagai masalah keluarga yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada orang luar. Selain itu, penelitian menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak biasanya adalah kerabat dekat, tetangga, atau kenalan korban. Modus operandi pelaku seringkali melibatkan paksaan, intimidasi, atau manipulasi. Penelitian juga menemukan bahwa terdapat kekurangan dalam kejelasan prosedur hukum dan regulasi untuk melindungi korban kekerasan seksual anak. Penelitian menyarankan bahwa perbaikan dalam prosedur hukum dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengurangi jumlah korban kekerasan seksual anak. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, UU no 17 Tahun 2016
EDUKASI HUKUM TENTANG PERJANJIAN BAKU DALAM JUAL BELI DAN PINJAMAN ONLINE BAGI IBU-IBU PKK RW 01 JL. MAKMUR KELURAHAN HARAPAN MULYA KECAMATAN MEDAN SATRIA KOTA BEKASI Mestika Mentari; Putri Nadia; Ika Dewi Sartika Saimima
Abdi Bhara Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abhara.v2i1.2461

Abstract

Perkembangan teknologi informasi juga ikut berdampak pada bidang ekonomi, akibatnya hadirlah perusahaan dalam bisnis ecommerce maupun perusahaan pembiayaan non perbankan yang mengembangkan bisnisnya berbasis pada teknologi dan internet. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK di RW 01 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan edukasi hukum tentang kegiatan jual beli maupun keberadaan jasa keuangan Fintech. Ibu-ibu PKK diperkenalkan tentang adanya perjanjian baku dalam perjanjian e commerce maupun perjanjian pinjaman online. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menjelaskan tentang sistem penagihan yang sesuai dengan norma dan kepatutan, perlindungan atas data pribadi konsumen, serta mengakomodir perkembangan dan hubungan ekonomi antara perusahaan Fintech dengan konsumen.
Analisis Legalitas Kendaraan Roda Tiga sebagai Angkutan Orang dan Barang Wisnu Wardana Kusuma; Ika Dewi Sartika Saimima; Sam Deli Imanuel Dudung
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.9351

Abstract

Penelitian ini mengkaji legalitas kendaraan bermotor roda tiga sebagai angkutan penumpang dan barang berdasarkan hukum normatif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan kendaraan bermotor roda tiga sebagai angkutan penumpang diatur dalam PM 177 Tahun 2018 Pasal 33 yang menyatakan penggunaan angkutan roda tiga hanya pada kawasan tertentu. Penggunaan kendaraan roda tiga sebagai angkutan barang dilakukan pada kondisi tertentu yang dijelaskan dalam PP 60 Tahun 2019. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan pelanggaran dari segi spek teknis kendaraan dan penggunaan kendaraan roda tiga yang tidak sesuai dengan kegunaan. Penelitian ini direkomendasikan sebagai kajian hukum dalam penggunaan kendaraan bermotor roda tiga sebagai angkutan penumpang dan angkutan barang di Indonesia.
Analisis Hukum Penggunaan Kendaraan Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Barang Dede Amirudin; Ika Dewi Sartika Saimima
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i02.737

Abstract

Abstract Since the dawn of civilization, people have relied on transportation as a means of moving from one place to another. When used in this way, shippers provide services to those in need and are helpful for the delivery of commodities as well as the movement of people. The problem under study concerns private vehicles and the limitations imposed on efforts to control and utilize private vehicles that do not have permission to operate as freight transport as they should be controlled according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This research method is written using normative legal research methodology. To obtain data, conducted interviews and literature studies. Data collection will later be examined using logical, orderly, and systematic language descriptions. According to research findings, using private transportation as a means of transporting goods is a violation of law and a violationn of Law no. 22 of 22009, which is subject to both administrative and criminal sanctions. Keywords: private vehicle, law, freight transport
Criminal Mediation and Customary Sanctions for Children in Conflict with The Law Ika Dewi Sartika Saimima; Anggreany Haryani Putri; Widya Romasindah Aidy
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p04

Abstract

Restorative justice is a method used to resolve child conflict cases, involving criminal mediation and customary sanctions. This model involves all parties involved, including victims, victim families, perpetrators, indigenous communities, and law enforcement. The study investigates the treatment of children involved in criminal acts, focusing on criminal mediation and customary sanctions. It uses a normative/doctrinal approach, examining child protection law, the child criminal justice system, and arbitration law. Examples of customary sanctions applied by Lampung, Minangkabau, and Bali tribes are also included. The research uses the IRAC method and library research to gather secondary data. The study aims to provide an overview of child case settlement mechanisms, incorporating vertical and horizontal synchronizations. However, inconsistencies in applying restorative justice, particularly in cases of children in conflict with the law, are highlighted. Customary sanctions should be used for children in conflict with the law, and criminal mediation is proposed as an alternative. Family and community conferences are also proposed as solutions.
KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022 Ika Dewi Sartika Saimima; Noviansyah; Ni Kadek Dian Candra Purnama; I Wayan Arif Yudistira
Abdi Bhara Vol. 1 No. 1 (2022): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/b6hnqh66

Abstract

Sexual harassment is a big problem in society and is hidden in most institutions/organizations, and this phenomenon continues to increase as if there is no law to deter it. This activity aims to provide transparent information so that students and educators can understand that there is a particular policy from the government to protect victims of sexual violence in the world of education. The method used in this community service activity is counseling and interactive discussion, using various case examples to facilitate the delivery and acceptance of material. This community service activity is carried out by exploring policies from the government to prevent the impact of sexual violence in educational institutions. The socialization is expected to avoid the risk of students becoming sexual victims by their friends, teachers, and school staff.
Co-Authors Afnan Rifai Sulistyo Aidy, Widya Romasindah Amalia Syauket Andrew Kristianto Silalahi Anggreany Haryani Putri Anita Pristiani Rahayu Aswanti, Wiwik Atalarik, Annisa Vanka Atmoko*, Dwi Baby Ivonne Susan Kainde Baby Ivonne Susan Kainde Cabui, Cornelia Evelin Clara Ignatia Tobing Cornelia Evelin Cabui Dede Amirudin Dwi Atmoko Dwi Atmoko Elfirda Ade Putri Endang Hadrian Fadilah , Anwar Fahdyansyah, Mohammad Aldi Fransiska Novita Eleanora Gatot Efrianto Gatot Efrianto Gola Patria , Valentino Hamonangan, Alexsander Roy Happy Harahap, Hamida Syari Hartono, Budhi Hasibuan, Edi Saputra Hasiholan , Bengat Hipolito B. Quillip Jr Hotma P. Sibuea Hotma P. Sibuea I Dewa Gede Teguh Artawan I Dewa Gede Teguh Artawan I Wayan Arif Yudistira I Wayan Arif Yudistira Ismaniah, Ismaniah Johndex Emanuel S. Villarico Lestari, Tyastuti Sri Makawangkel, Petrus Stefano Roberto Mestika Mentari Mestika Mentari Magenta Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky Mursito, Kendhy Ni Kadek Dian Candra Purnama Ni Kadek Dian Candra Purnama Nina Zainab Noviansyah Noviansyah Noviansyah , Noviriska Nur Husein Amrah Nuraida, Tia Pardomuan Sibuea, Hotma Pertiwi, Yuarini Wahyu Prayitno, Rahadi Budi Purnama, Ni Kadek Dian Candra Putri Nadia Putri Nadia Rahadi Budi Prayitno Rahayu , Anita Pristiani Rajanner P Simarmata Ramadan , Ali Reza Ayu Pratiwi Ria Pratiwi, Ria Ria, Ade Rika Sandria Putri Rony, Zahara Tussoleha Salsiah, Lia Sam Deli Imanuel Dudung Sanaky, Mochammad Syafruddin Rezky Sibuea, Hotma P Simarmata, Rajanner P Suandewi , Ni Kadek Suandewi, Ni Kadek Syahban Syahban Syauket, Amalia Tres Priawati Tri Indra Setiawan, Guntur Vicky Vicky Vicky, Vicky Villarico, Johndex Wichitra Yasya Widijowati, Rr. Dijan Widodo, Aan Widya Romasindah Aidy Wisnu Wardana Kusuma Yurnal Yurnal Zainab, Nina Zakum , Mochammad Sajarod