Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.007
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Res Judicata International Journal of Social Science and Business JURNAL MERCATORIA Jurnal Simbur Cahaya Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Jurnal Kajian Ilmiah Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kewarganegaraan International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Perspektif Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Keamanan Nasional SASI Bhayangkara Law Review
Saimima, Ika Dewi Sartika
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implementasi Pengadilan Adat Dan Pengadilan Umum Terhadap Tindak Pidana Asusila Lokika Sanggraha I Dewa Gede Teguh Artawan; Ika Dewi Sartika Saimima; Gatot Efrianto
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1572

Abstract

Dalam Hukum Adat Bali terdapat jenis-jenis delik adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya adalah delik adat lokika sanggraha yaitu suatu aturan adat yang sudah mendasar di masyarakat, merupakan pembatasan kehidupan seksual. Di dalam aturan adat ini perbuatan pergaulan seks bebas antar pemuda dan pemudi, walaupun dilakukan dengan alasan saling menyukai dan mencintai. Padanumumnya setiapnpelanggaran terhadap hukum adat, baik yang bersifat keperdataan maupun kepidanaan akan diselesaikannolehnpara pemukanadat setempat. Rumusan masalah mengenai implementasi penegakan tindak pidana asusila lokika sanggraha di pengadilan adat dan pengadilan umum dan kendala penegakan tindak pidana aasusila lokika sanggraha di pengadilan adat dan pengadilan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) yang didukung dengan wawancara narasumber untuk mendapatkan hasil analisa bahwa implementasi penegakan tindak pidana asusila lokika sanggraha di pengadilan adat belum memperhatikan korban dari perbuatan asusila dan untuk pengadilan umum dengan menerapkan Pasal 359 Kitab Adi Gama jo. Pasal 5 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Darurat. No. 1/Drt/ tahun 1951 agar dapat dipidana. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi penegakan hukum tindak pidana lokika sanggraha yaitu belum ada aturan yang khusus mengenai perbuatan lokika sanggraha dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya budaya yang menganggap aib keluarga apabila diketahui masyarakat lain bahwa anak perempuannya hamil diluar perkawinan. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah belum terciptanya penegakan hukum terhadap tindak pidana lokika sanggraha dikarenakan terdapat kendala-kendala dalam penegakan hukumnya. Saran dalam skrpsi ini kepada Pemuka dan Ketua Adat di Bali apabila dalam menyelesaikan lokika sanggraha dapat mempertimbangkan pihak perempuan sebagai korban dari perbuatan asusila serta dapat meminta pertanggungjawaban pihak laki-laki.
Sextortion (Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan) Amalia Syauket; Ika Dewi Sartika Saimima; Rajanner P Simarmata; Widya Romasindah Aidy; Nina Zainab; Rahadi Budi Prayitno; Cornelia Evelin Cabui
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 22 No. 3 (2022): September 2022
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.154 KB) | DOI: 10.31599/jki.v22i3.1210

Abstract

There seems to be something different from the results of Transparency International Indonesia (TII) including sextortion or sexual extortion in the Global Corruption Barometer Asia 2020. This is extortion in the form of violence or sexual harassment. Generally a form of abuse of power. Sextortion is different from the corruption we know in a legal context. In terms of regulations and institutions, the practice of sextortion or sextortion is a case that occurs quite a lot but is not yet known in corruption eradication institutions in Indonesia. Sextortion is a new area that opens everyone's eyes to the fact that corruption is not only about money. This study uses a qualitative approach to answer how the form of legal protection for victims of sextortion is rife lately in the educational environment. The conclusions of this study indicate that the form of legal protection for victims of sextortion in the educational environment is in the form of assistance, protection and recovery of victims by strengthening the legal aspect in the form of SOPs for Handling Sexual Violence in each educational institution as well as the installation of detection devices. The novelty of this research can be used for extensive interpretation of legal findings by judges to protect victims of sextortion. And the importance of education on strong self-protection awareness, boldly rejecting or saying no.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak Ika Dewi Sartika Saimima; Fransiska Novita Eleanora; Widya Romasindah
Perspektif Hukum VOLUME 19 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v19i1.97

Abstract

The rise of child crime is increasing, even using networks on socialmedia (Facebook), the culprit is not only personal, but also the corporation, inhandling it using Law Number 11 of 2008 concerning Information and ElectronicTransactions (ITE), by looking at forms of criminal liability corporation in child pornography content providers. the purpose of the study is to find out the criminal liability of the corporation providing the content of child pornography, and to know the obstacles in the prevention of child sexual crime (social media) through internet media. The results obtained were more emphasizing and directing the accountability of corporations providing child pornography content (official loly candy; s group case studies), and the penalties given to perpetrators could provide: deterrent effects and were given punishments in the form of actions and rehabilitation to perpetrators, and the law Indonesia in tackling child crime on social media
KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022 Ika Dewi Sartika Saimima; Noviansyah; Ni Kadek Dian Candra Purnama; I Wayan Arif Yudistira
Abdi Bhara Vol 1 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.394 KB) | DOI: 10.31599/abhara.v1i1.1489

Abstract

Pelecehan seksual diidentifikasi sebagai masalah kejahatan di masyarakat yang besar dan tersembunyi disebagian besar institusi/organisasi dan fenomena ini terus meningkat seolah tidak ada hukum yang bisa membuat jera. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi secara jelas agar para Siswa/Siswi dan para tenaga pendidik dapat mengerti bahwa ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk melindungi korban kekerasan seksual di dunia Pendidikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan dan diskusi interaktif, dengan menggunakan berbagai contoh kasus untuk memudahkan dalam penyampaian dan penerimaan materi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan mengeksplorasi, kebijakan dari pemerintah dalam upaya mencegah dampak kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat menghindari risiko siswa untuk menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh kawan-kawannya, guru maupun staf di sekolah.
Career Success, Participation and Representation of Women Academic Lecturers as Leaders in an Indonesian Tertiary Institution Hamida Syari Harahap; Wichitra Yasya; Ika Dewi Sartika Saimima
International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Vol. 3 No. 6 (2022): December 2022
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v3i6.550

Abstract

The role of women in academic and structural positions in tertiary institutions is an important part of achieving gender equality, particularly in the educational sphere. The purpose of this research is to investigate the perceptions of women lecturers’ career success, participation, and representation, and to determine the factors that impede them or serve as barriers for women’s career success, participation, and representation in tertiary institutions. The research used a mixed methods approach, namely quantitative surveys that were analyzed using descriptive statistics, while qualitative data and descriptive statistical results were used to carry out model gender analysis of Sara H. Longwee’s "Women's Capability Framework," which emphasizes the importance of development for women. Respondents were selected from Bhayangkara Jakarta Raya University, a private university based in Jakarta, Indonesia. Results show that women perceived that their career success, participation, and representation in tertiary institutions were adequate. On the other hand, the barriers that impede the women’s career success, participation, and representation in tertiary institutions were both internal and external barriers, with internal barriers such as domestic affairs, psychological and emotional, ego and arrogance, and time management, playing a bigger role as impediments. Hence, it is recommended that tertiary institutions in Indonesia develop and enforce firm gender mainstreaming policies to support women in the workplace to overcome these barriers that hinder their career success, participation and representation.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan) Reza Ayu Pratiwi; Ika Dewi Sartika Saimima; Dwi Atmoko
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4795

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya perlindungan hukum oleh petugas kepolisian dalam melindungi korban kekerasan seksual anak di wilayah Kepolisian Metropolitan Jakarta Selatan. Penelitian ini juga meninjau perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penelitian menemukan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dilaporkan atau direkam karena sikap masyarakat yang menganggap masalah tersebut sebagai masalah keluarga yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada orang luar. Selain itu, penelitian menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak biasanya adalah kerabat dekat, tetangga, atau kenalan korban. Modus operandi pelaku seringkali melibatkan paksaan, intimidasi, atau manipulasi. Penelitian juga menemukan bahwa terdapat kekurangan dalam kejelasan prosedur hukum dan regulasi untuk melindungi korban kekerasan seksual anak. Penelitian menyarankan bahwa perbaikan dalam prosedur hukum dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengurangi jumlah korban kekerasan seksual anak. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, UU no 17 Tahun 2016
EDUKASI HUKUM TENTANG PERJANJIAN BAKU DALAM JUAL BELI DAN PINJAMAN ONLINE BAGI IBU-IBU PKK RW 01 JL. MAKMUR KELURAHAN HARAPAN MULYA KECAMATAN MEDAN SATRIA KOTA BEKASI Mestika Mentari; Putri Nadia; Ika Dewi Sartika Saimima
Abdi Bhara Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abhara.v2i1.2461

Abstract

Perkembangan teknologi informasi juga ikut berdampak pada bidang ekonomi, akibatnya hadirlah perusahaan dalam bisnis ecommerce maupun perusahaan pembiayaan non perbankan yang mengembangkan bisnisnya berbasis pada teknologi dan internet. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK di RW 01 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan edukasi hukum tentang kegiatan jual beli maupun keberadaan jasa keuangan Fintech. Ibu-ibu PKK diperkenalkan tentang adanya perjanjian baku dalam perjanjian e commerce maupun perjanjian pinjaman online. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menjelaskan tentang sistem penagihan yang sesuai dengan norma dan kepatutan, perlindungan atas data pribadi konsumen, serta mengakomodir perkembangan dan hubungan ekonomi antara perusahaan Fintech dengan konsumen.
Analisis Legalitas Kendaraan Roda Tiga sebagai Angkutan Orang dan Barang Wisnu Wardana Kusuma; Ika Dewi Sartika Saimima; Sam Deli Imanuel Dudung
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.9351

Abstract

Penelitian ini mengkaji legalitas kendaraan bermotor roda tiga sebagai angkutan penumpang dan barang berdasarkan hukum normatif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan kendaraan bermotor roda tiga sebagai angkutan penumpang diatur dalam PM 177 Tahun 2018 Pasal 33 yang menyatakan penggunaan angkutan roda tiga hanya pada kawasan tertentu. Penggunaan kendaraan roda tiga sebagai angkutan barang dilakukan pada kondisi tertentu yang dijelaskan dalam PP 60 Tahun 2019. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan pelanggaran dari segi spek teknis kendaraan dan penggunaan kendaraan roda tiga yang tidak sesuai dengan kegunaan. Penelitian ini direkomendasikan sebagai kajian hukum dalam penggunaan kendaraan bermotor roda tiga sebagai angkutan penumpang dan angkutan barang di Indonesia.
Analisis Hukum Penggunaan Kendaraan Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Barang Dede Amirudin; Ika Dewi Sartika Saimima
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i02.737

Abstract

Abstract Since the dawn of civilization, people have relied on transportation as a means of moving from one place to another. When used in this way, shippers provide services to those in need and are helpful for the delivery of commodities as well as the movement of people. The problem under study concerns private vehicles and the limitations imposed on efforts to control and utilize private vehicles that do not have permission to operate as freight transport as they should be controlled according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This research method is written using normative legal research methodology. To obtain data, conducted interviews and literature studies. Data collection will later be examined using logical, orderly, and systematic language descriptions. According to research findings, using private transportation as a means of transporting goods is a violation of law and a violationn of Law no. 22 of 22009, which is subject to both administrative and criminal sanctions. Keywords: private vehicle, law, freight transport
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER ATAS TINDAKAN MEDIS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA PASIEN Andrew Kristianto Silalahi; Ika Dewi Sartika Saimima; Dwi Atmoko
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 (2023): Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i1.1946

Abstract

The profession of a doctor with its scientific tools has unique characteristics. This specificity can be seen from the justification given by law, namely from the permissibility of carrying out medical actions on the human body in an effort to maintain and improve health status. Medical actions against the human body such as surgery, transplantation, removal of certain parts of human organs carried out by doctors are not classified as criminal acts. Conversely, if the action is not carried out by a doctor, it will be classified as a crime. The medical profession is positioned as a noble profession (afficium mobile) similar to the advocate profession. This profession has a noble mission to help people who are experiencing difficulties. The purpose of this study was to analyze the legal responsibility of doctors for alleged medical malpractice for surgical procedures based on Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and procedures for resolving reports of alleged medical malpractice from an internal view of the medical profession. The term malpractice in the health service sector has recently begun to be widely discussed by the public from various parties as a result of the many complaints of cases that are suspected of being malpractice according to the designations and terms in society against the medical profession which is considered to have harmed patients in doctors treating a patient. As for this research, it uses a normative juridical method supported by an approach to events or phenomena that occur in society. The promulgation and enforcement of legal norms on the limits of medical malpractice are best contained in the Law on Medical Practice, which is now in effect in Law Number 29. 2004 concerning the Implementation of Medical Practice and how accountability should be carried out in accordance with positive law in force in Indonesia.
Co-Authors Aidy, Widya Romasindah Amalia Syauket Andrew Kristianto Silalahi Anggreany Haryani Putri Anita Pristiani Rahayu Annisa Vanka Atalarik Baby Ivonne Susan Kainde Cabui, Cornelia Evelin Clara Ignatia Tobing Cornelia Evelin Cabui Dede Amirudin Dwi Atmoko Dwi Atmoko Elfirda Ade Putri Endang Hadrian Fransiska Novita Eleanora Gatot Efrianto Gola Patria , Valentino Hamida Syari Harahap Hotma P. Sibuea Hotma P. Sibuea I Dewa Gede Teguh Artawan I Wayan Arif Yudistira Ismaniah, Ismaniah Lestari, Tyastuti Sri Makawangkel, Petrus Stefano Roberto Mestika Mentari Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky Mursito, Kendhy Ni Kadek Dian Candra Purnama Nina Zainab Noviansyah Noviansyah , Noviriska Nur Husein Amrah Nuraida, Tia Pertiwi, Yuarini Wahyu Prayitno, Rahadi Budi Purnama, Ni Kadek Dian Candra Putri Nadia Rahadi Budi Prayitno Rahayu , Anita Pristiani Rajanner P Simarmata Reza Ayu Pratiwi Rony, Zahara Tussoleha Salsiah, Lia Sam Deli Imanuel Dudung Sanaky, Mochammad Syafruddin Rezky Simarmata, Rajanner P Syahban Syauket, Amalia Valentino Gola Patria Vicky Vicky Vicky, Vicky Wichitra Yasya Widijowati, Rr. Dijan Widodo, Aan Widya Romasindah Aidy Wisnu Wardana Kusuma Yurnal Zainab, Nina