Articles
Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Media Internet Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Pada KPKNL Medan)
Maryoso, Maryoso;
Isnaini, Isnaini;
Ramadhan, Muhammad Citra
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 2 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.017 KB)
|
DOI: 10.34007/jehss.v4i2.694
The Covid-19 pandemic has significantly impacted the economic sector, especially the banking sector in obtaining debt repayments from debtors. To obtain debt repayment from a defaulting debtor, it can be done by selling debt guarantees that have been tied with Mortgage Rights. This study aims to examine and analyze the legal rules, mechanisms and obstacles faced in the implementation of the Mortgage Execution auction through the internet media during the Covid-19 pandemic based on the ITE law. This study uses a normative juridical legal research method with a historical, explanatory and synchronization legal approach using primary, secondary and tertiary legal materials then data analysis is carried out qualitatively. The results of the study show that the auction of Mortgage executions through the internet media during the Covid-19 pandemic based on the ITE law at the Medan KPKNL has been carried out based on applicable law and the resulting auction minutes are valid authentic deeds. However, it is still necessary to improve both in terms of regulations and support systems so that auctions via the internet can be carried out effectively, transparently, accountable, fair, and guarantee legal certainty.
Peran BPN dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
Lumban Tobing, Ady Hendra;
Limbong, Dayat;
Isnaini, Isnaini
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 2 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (782.034 KB)
|
DOI: 10.34007/jehss.v4i2.876
This study aims to determine the legal rules, roles and obstacles faced by BPN employees in Samosir district in the implementation of registration of property rights on customary land. This research uses normative legal research. The results of the study indicate that the rule of law for land registration refers to Law no. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The registration procedure is as follows: 1) Prepare the required documents, 2) Prepare and submit application letters, 3) Pay the application fee, measurement and inspection of the applicant's land, 4) Make announcements through the general daily news with a period of 60 (sixty) days, 5) Issuance of decrees (Kantah, Kanwil, or BPN RI), 6) Bookkeeping of rights and issuance of certificates. Obstacles that arise and are faced in registering land as property rights in Pangururan District are: 1) Unclear customary land boundaries, 2) There are claims from the state or government, 3) Loss of witnesses or historical actors.
Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pedophilia Ditinjau Dari KUHP Dan Qanun Jinayat
Wardana, Muhammad Noor;
Jauhari, Imam;
Isnaini, Isnaini
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 3, No 1 (2021): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/arbiter.v3i1.867
Bases to this study, take then three points of questionable such as; 1) what factors cause taking place pedophilia, 2) how to apply law enforcement to a pedophilia case on Aceh, 3) what actions to be taken by Syariah Court to minimize pedophilia criminal case. This study is an analysis descriptive research method with data research approach, to analyze the data of regulations rules regarding pedophilia cases. In collecting the data, adopted library research and field research. Still, in analyzing the data from variously resources, to classify them according to the purpose and aim of conducting the research. All the data that has been gained and classified should be interpreted later. The result indicated that 1) causes of occurrence any pedophilia cases mostly on the effect of environmental such as seeing video with porno, internal factor originally from the actor since he got abnormal sexual desires, external factor there is connecting with social and cultural aspects and due to advancement of technology and informatics. Still, locally, 2) Law enforcement with Qanun Jinayat is ruled in a Qanun Jinayat in Article 46 and 47 to this case one as actor should be sentenced with whips in 90 times and set fine with 900 gram or jailed for 90 months. 3) in order to minimize pedophilia acts as provided by Syariah court with syariat trial which by the execution done before public.
Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan
Ngadimin Ngadimin;
Heri Kusmanto;
Isnaini Isnaini
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1519
Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanahan, maka perlu dilihat lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Konflik pertanahan yang berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN II. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangannya yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin dari Menteri. Permasalahan menjadi rumit, karena ijin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya untuk mencari solusi masih terus dilakukan termasuk dengan pemerintah pusat yaitu kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang seobjektif mungkin untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.
Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar Desa Kelambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
Ibnu Salman;
Warjio Warjio;
Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jap.v8i1.1576
Focus penelitian ini adalah Sekolah Dasar pada Yayasan Perguruan Al Manar Kecamatan Hamparan Perak, sebagai Sekolah Dasar Swasta yang mendapat bantuan BOS dari pemerintah. Penelitian ini bersifat penelitian sosial empirik dengan Metode analisis deskriptif, pendekatan dilakukan adalah kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari informan, wawancara, data lapangan serta data referensi buku dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Penyaluran BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Pengelolaannya menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK. Laporan merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS dan buku dibuat setiap triwulan. Pertanggungjawaban keuangan BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga dituntut sumberdaya sekolah yang membuat SPJ BOS. Pengawasan Dana BOS dilakukan oleh pengawas Internal dan Eksternal, pengawasan BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan. serta Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat.
Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Jimmi Pinayungan;
Heri Kusmanto;
Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jap.v8i1.1581
Peningkatan transportasi di Indonesia cukup signifikan khususnya di wilayah Sumatera Utara. Hal ini tentu akan berdampak negatif bagi pengguna transportasi jika tidak menerapkan standar keselamatan dalam berkendaraan. Menteri Perhubungan RI telah mengeluarkan Peaturan Nomor 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya. Adanya peraturan tersebut tentu dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan apabila implementasinya diterapkan dengan baik oleh para pengguna kendaraan termasuk transportasi umum seperti bus ALS. Akan tetapi ada beberapa kejadian kecelakaan yang justru melibatkan bus ALS, sehingga perlu dilakukan kajian penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan studi kasus pada PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan. Metode penelitian ini yaitu destriktif kualitatif, yang menggunakan key informan sebagai subyek penelitian, untuk menganalisis perkembangan informasi maupun sumbernya, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan snowball sampling. Populasi dalam penelitian adalah seluruh manajemen dan pegawai di PT. ALS Medan, sedangkan sampel yang digunakan hanya sebahagian dari pihak manajemen dan pegawai PT. ALS Medan yang dimulai dari arahan key informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan tersebut sudah diterapkan oleh pengelola jasa angkutan PT. ALS Medan dengan baik dan benar karena keempat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi cukup mendukung berjalannya implementasi kebijakan yang ada diperusahaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan juga sudah mengadopsi pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA II KECAMATAN MEDAN DENAI
Hendri Hendri;
Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jap.v4i2.1387
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH pada bidang Pendidikan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini: informan kunci (pendamping, petugas kesehatan), informan utama (91 peserta yang mempunyai kategori pendidikan), informan tambahan (staf kantor lurah dan non peserta). Jawaban kuesioner dibuat dalam bentuk tabel tunggal dianalisis dan diperkuat dengan hasil wawancara. Hasil penelitian ini berdasarkan analisis data yang dilakukan menggambarkan bahwa, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada bidang pendidikan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai menunjukan dari proses kegiatan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun belum mencapai hasil maksimal. Hasil dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan PKH adalah meningkatnya akses dan pemanfaatan upaya dan status pendidikan anak dan mengurangi tingkat anak putus sekolah serta berpartisipasi dalam menjalankan kewajiban yang telah ditentukan kegiatannya dalam program serta bantuan tunai yang diberikan kepada peserta PKH dapat mengurangi bebean perekonomian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun pada awal pelaksanaannya kegiatan PKH pada tahun 2008 ada beberapa proses yang belum dilaksanakan. Pelaksaan PKH di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai tidak luput dari berbagai kendala yaitu, masih kurangnya partisipasi peserta PKH, dan masih kurangnya sosialisasi dan koordinasi bagi pihak yang terlibat pada pelaksanaan PKH.
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN SURAT MENYURAT SESUAI TATA NASKAH DINAS STUDI PADA SEKRETARIAT KANTOR CAMAT SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
Jahar Efendy;
Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jap.v3i2.1346
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas pada Sekretariat Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan menganalisis Strategi Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas pada Sekretariat Kantor Kecamatan. Sampel diambil secara total sampling, yaitu pegawai Kantor Camat Sunggal sebanyak 25 orang. Analisis data dilakukan secara deskriftif dan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas pada Sekretariat Kantor Camat Sunggal belum optimal sehingga mengganggu kelancaran tugas-tugas internal maupun pelayanan kepada masyarakat dan pihak terkait yang berurusan atau memiliki hubungan kerja dengan Kantor Camat. Pengelolaan surat menyurat belum optimal. Belum optimalnya pengelolaan surat menyurat pada Kantor Camat karena belum didukung oleh aparatur yang memenuhi standar kompetensi di bidang surat menyurat. Standar kompetensi aparatur pengelola surat menyurat masih rendah karena kurang mendapat kesempatan mengikuti diklat. Strategi Pemerintah Kecamatan Sunggal dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas adalah strategi WO (strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada), yaitu mendayagunakan tugas dan fungsi Sekretaris Camat dengan memberikan kesempatan aparatur mengikuti Diklat Teknis Tata Naskah Dinas.
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kebupaten Dairi
Novlentina Pasi;
Abdul Kadir;
Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jap.v7i1.1267
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi dan produk yang dihasilkan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Bebasis Akrual. Peneliti memilih menggunakan teori George C. Edwards III yang mengatakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui model Irawan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis akrual sudah terlaksana melalui faktor komunikasi dan disposisi. Adapun permasalahan adalah dari faktor sumber daya dan struktur birokrasi (2) Penganggaran dan Penatausahaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sementara penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kabupaten Langkat Tahun 2015
AHMAD BUKHARI SIREGAR;
Heri Kusmanto;
Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jap.v6i1.1053
Pedoman kinerja Kepala Sekolah yang dikeluarkan Permendiknas tentang standar pengelolaan sekolah harus menjadi Evaluasi kinerja kepala sekolah yang berdasarkan tupoksinya. Tupoksi kepala sekolah yang mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja dan Akuntabilitas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan se-Kabupaten Langkat dalam mengimplementasikan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 sebagai standar pengelolaan sekolah, meliputi perencanaan program, pelaksaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah serta sistem informasi sekolah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk Mengevaluasi kinerja dan Menganalisis akuntabilitas Kepala Sekolah menengah kejuruan se-kabupaten langkat dalam melaksanakan pengelolaan sekolah, meliputi perencanaan program, pelaksaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah serta sistem informasi sekolah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode bersifat analisis deskriftif dimana yang menjadi informan adalah tujuh orang informan dengan waktu penelitian kurang lebih 2 (dua) bulan bertempat di Kantor dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Hasil dari penelitian ini dinilai kinerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan se-kabupaten langkat sudah cukup baik. Namun perlu ditingkankan lagi agar dapat menjadi lebih baik lagi.