Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) EMITTER International Journal of Engineering Technology Jurnal Akta Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) Lex Scientia Law Review Bina Hukum Lingkungan Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yudisial YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Jurnal Hukum Saraswati Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Bina Hukum Lingkungan JUDGE: Jurnal Hukum PESHUM Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Data : Journal of Information Systems and Management Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang JICL Jurnal Kajian Pembaruan Hukum
Tahegga Primananda Alfath
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Yuridis Kewajiban Kurator Sebagai Wakil Wajib Pajak dalam Proses Pemeriksaan Pajak Ivaniar, Rendy; Primananda Alfath, Tahegga
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7933

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewajiban kurator sebagai wakil wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak terhadap perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit. Secara normatif, kedudukan kurator tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi juga ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mewajibkan kurator mewakili wajib pajak badan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Permasalahan penelitian ini meliputi: (1) ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kurator sebagai wakil wajib pajak dalam pemeriksaan pajak; (2) kendala yang dihadapi kurator dalam proses tersebut; dan (3) solusi agar pemeriksaan pajak atas wajib pajak pailit dapat berjalan efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator berkewajiban memenuhi seluruh prosedur formal pemeriksaan pajak, termasuk memberikan data, dokumen, dan keterangan yang relevan. Namun, dalam praktik terdapat kendala berupa keterbatasan akses data perpajakan, minimnya pemahaman atas proses bisnis masa lampau, serta penguasaan dokumen oleh pengurus lama. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi transisional, (Jamaluddin, 2011) optimalisasi akses sistem administrasi perpajakan, serta pendampingan profesional guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan negara sebagai kreditur preferen.
Tinjauan Alat Bukti Minute of Meeting dalam Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan syafii, muhammad; Primananda Alfath, Tahegga
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7938

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Minute of Meeting (MoM) atau risalah rapat sebagai alat bukti dalam tindak pidana perpajakan yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum. Penegakan hukum pidana perpajakan berorientasi pada pemulihan kerugian pendapatan negara, pemberian efek jera, dan penguatan kepatuhan wajib pajak. Dalam praktiknya, korporasi kerap digunakan sebagai vehicle untuk melakukan manipulasi kewajiban pajak, termasuk melalui rekayasa transaksi dan penyalahgunaan struktur hukum, serta sebagai sarana penyembunyian hasil tindak pidana. Secara normatif, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi memperoleh landasan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban apabila memperoleh manfaat, membiarkan, atau tidak mencegah terjadinya tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MoM memiliki peran strategis sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, serta dapat berfungsi sebagai petunjuk untuk membuktikan adanya mens rea korporasi berdasarkan teori identifikasi (alter ego doctrine). MoM mampu mengungkap keterlibatan controlling mind dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Namun demikian, belum terdapat pengaturan komprehensif mengenai kewajiban pembuatan risalah rapat pada seluruh subjek Wajib Pajak Badan, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan optimalisasi pemulihan kerugian negara.
Reconstruction of Criminal Limits For The Spread of Terrorist Propaganda on Social Media Amdex Dwi Setyo Yudho; Tahegga Primananda Alfath
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2183

Abstract

This study aims to analyze the limitations of criminal punishment for the dissemination of terrorist propaganda on social media and to formulate a more proportional reconstruction of criminal law policy. The approach used is normative legal research with descriptive-analytical specifications through a literature study of relevant legislation, court decisions, and scientific literature. The analysis was conducted qualitatively using grammatical, systematic, and teleological interpretation methods to assess the suitability of positive legal norms with the development of digital propaganda modes. The results show that the current legal formulation still leaves ambiguity in distinguishing the level of involvement of propaganda disseminators on social media, thus potentially leading to overcriminalization. The proposed reconstruction emphasizes the importance of differentiating criminal liability based on intent, links to terrorist networks, and the potential real impact of content dissemination. This model is expected to achieve a balance between effective counterterrorism and the protection of human rights in a democratic state governed by the rule of law.
Algoritma Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat: Tinjauan Konstitusional atas Pengaruh Platform Digital dalam Pemilihan Umum di Indonesia Primananda Alfath, Tahegga; Kurniawan, Yudi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8001

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh algoritma platform digital terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, serta mengkaji urgensi pengaturannya dalam konteks pemilihan umum. Perkembangan teknologi informasi dan dominasi platform digital dalam ruang publik telah mengubah pola komunikasi politik dan pembentukan opini publik. Algoritma yang bekerja berdasarkan personalisasi, engagement, dan preferensi pengguna berpotensi membentuk filter bubble, disinformasi, serta manipulasi persepsi politik yang dapat memengaruhi pilihan elektoral warga negara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan konstitusional mengenai sejauh mana intervensi algoritmik tersebut selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis difokuskan pada relasi antara hak atas kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi, asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta potensi distorsi kehendak rakyat akibat mekanisme kurasi konten berbasis algoritma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma platform digital, meskipun bersifat privat dan berbasis teknologi, memiliki implikasi publik yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan integritas pemilu. Tanpa pengaturan yang memadai, algoritma berpotensi menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan data dan kapital digital. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan algoritma guna melindungi prinsip kedaulatan rakyat serta memastikan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berkeadilan.
Akibat Hukum Izin Pertambangan di Kawasan Sumber Air: Antara Kewenangan Pemerintah dan Perlindungan Lingkungan Toti Valentino Putra; Tahegga Primananda Alfath
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.15625

Abstract

Penerbitan izin pertambangan di kawasan sumber air menimbulkan implikasi hukum karena berkaitan dengan kewenangan pemerintahan dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah Provinsi dalam menerbitkan izin pertambangan terikat pada asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta ketentuan perlindungan sumber daya air. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya hukum terhadap izin pertambangan di kawasan sumber air dan bentuk pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah Provinsi atas penerbitannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin pertambangan merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat diuji melalui upaya administratif dan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau AUPB. Pemerintah Daerah Provinsi tetap memiliki tanggung jawab hukum, baik administratif maupun institusional, meskipun kewenangan perizinan pertambangan cenderung dipusatkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan pengujian substantif diperlukan untuk menjamin perlindungan kawasan sumber air.
Analisis Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Distributor Terhadap Izin Edar Alat Kesehatan: Legal Certainty Analysis for Distributors Regarding Marketing Authorisation for Medical Devices Endriyan Habilillah; Tahegga Primananda Alfath
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 9 No. 1 (2026): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v9i1.7

Abstract

This study aims to analyze the legal regulations governing the distribution of medical products within the framework of the Job Creation Law, as well as to examine the forms of legal protection and legal certainty for distribution companies whose distribution permit applications have been rejected. This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach, focusing on the analysis of legislation in the fields of health, public administration, and risk-based business licensing. The results of the study show that although the Job Creation Law encourages the simplification of licensing procedures through the OSS-RBA system, in practice there are still problems in the form of inconsistencies in the application of authority between the central and local governments, overlapping technical regulations, and a lack of transparency regarding the reasons for rejecting distribution licenses. This situation has an impact on weak legal certainty and has the potential to harm business actors. Therefore, it is necessary to strengthen legal protection mechanisms through administrative and legal measures in administrative courts to ensure the principles of legal certainty, justice, and accountability in the medical device licensing system in Indonesia.
Rejuvenasi Peraturan Pengelolaan Prekursor: Ratio Legis dan Efektivitas Tahegga Primananda Alfath; Kristy Anita
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): January-June 2022
Publisher : University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkph.v2i1.27823

Abstract

This legal research aims to examine the legal aspect ratio of legal instruments relating to pharmaceutical precursors as they relate to rejuvenation efforts; while at the same time reviewing based on the perspective of legal effectiveness on the regulation of pharmaceutical precursors. The results of this study state that the ratio of precursors to legislative regulation can be seen from three approaches, namely philosophical, juridical, and sociological. On the philosophical aspect, the 1945 Constitution provides an obligation to the government to provide welfare for matters related to health, the use of pharmaceutical precursors by the public. Then, from a juridical aspect, there are various legal products related to the management and utilization of pharmaceutical precursors; as the legal instruments are interrelated with each other. Sociologically, the illegal production and use of psychotropic substances through precursors will disrupt the economy, security and public health. However, the regulation on precursors has not been implemented in terms of structure, substance, effectiveness or culture; Thus, there are still many deviations in the management of precursors in the community. KEYWORDS: Rejuvenation, Pharmaceutical Precursors, Law Effectiveness
Co-Authors Adimas Ardhiyoko Agustin, Noer Musdalifah Amdex Dwi Setyo Yudho Ananda Putri, Adhelia Anisatul Ulfa Anita, Kristy cahya, waskita Chatarina Umbul Wahyuni Dewa Ramadhan Edshafa Muharatulloh Eko Susilo Endriyan Habilillah Febry Dwi Prehatiningsih Galih Puji Mulyono Hariyanto, Rama Nova Ihwan Nul Padli Jannah, Roudlatul Kamisutara, Made Kristy Anita Latipah Moch. David Herdiansyah Moh. Bagus Muhammad Syafii Muharatulloh, Edshafa Nabila Sandy Sinta Nur Farida Nynda Fatmawati Octarina, Nynda Fatmawati Prayoga, Nur Restu Prehatiningsih, Febry Dwi Radian Salman Rahagiyanto, Angga Ramadhan, Sandy Resa Rasidi, Ameliya Rendy Ivaniar Richo Fernando Sitorus Riyo Lian Nugroho Riyo Lian Nugroho, Riyo Lian Rohi, Arvy Iedara Safira Wulandari Setyonagoro, Permadi Sitorus, Richo Fernando Slamet Winardi Sri Wahyuningtyas, Sri Sukardi Sukardi Susilo, Kunto Eko Sutanto, Slamet Hari Syaiful Hadi Syarifudin, Trianita Yandhini Tatiek Sri Djatmiati Toti Valentino Putra Tresna Maulana Fahrudin Trianita Yandhini Syarifudin Winda Rahmawati Winda Rahmawati Wulandari, Safira Yudi Kurniawan Zagoto, Ronald Julson