Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.948
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Yustisia Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Penelitian Hukum De Jure JUSTITIA JURNAL HUKUM Varia Justicia Journal of Community Services and Engagement TSAQAFAH Community Empowerment Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Borobudur Law Review AMNESTI : Jurnal Hukum JIPRO : Journal Of Intellectual Property Perspektif Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Tarbiyatuna
Chrisna Bagus Edhita Praja
Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia‎
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembetulan Data Kependudukan di Desa Glagahombo Kabupaten Magelang Chrisna Bagus Edhita Praja; Suharso Suharso; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Journal on Legal Services Vol 1 No 1 (2020): Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara yang aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum (rechstaat). Pernyataan ini termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, negara juga wajib dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya, salah satunya adalah perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan serta peristiwa penting yang dialami oleh warganya. Konsep perlindungan terhadap status pribadi dan status hukum tersebut diimplementasikan melalui pelayanan publik berupa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada dasarnya kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan, karena penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Proses pembangunan juga perlu didukung dari data kependudukan yang lengkap sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan dapat diterapkan dengan optimal. Bappenas menyampaikan bahwa administrasi kependudukan mencakup 3 (tiga) komponen yaitu: (1) kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk; (2) kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil; dan (3) kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 sebagai Perubahan Kedua atas Peratran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Magelang sebagai bentuk concern Pemerintah Daerah terhadap administrasi kependudukan. Upaya lain juga dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magelang melalui sosialisasi pentingnya tertib administrasi dalam kependudukan. Namun demikian, upaya tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam melakukan tertib administrasi. Berdasarkan wawancara dan observasi di Dusun Kalitengah, Desa Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Magelang, masih banyak warga yang masih belum memiliki akta catatan sipil maupun dokumen pendaftaran penduduk. Kondisi tersebut diakibatkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya akta catatan sipil dan dokumen pendaftaran penduduk. Selain itu, ada beberapa warga yang memiliki perbedaan identitas dalam akta kelahiran, KTP, ijazah dan kartu keluarga. Konsekuensinya, warga tersebut tidak bisa mengakses fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan tidak dapat mengurus peristiwa hukum seperti peralihan hak atas tanah dan keperluan lain yang membutuhkan akta catatan sipil maupun dokumen kependudukan. Untuk itu, Tim LKBH Unimma memberikan pemahaman, pelatihan dan pendampingan dalam administrasi kependudukan di Desa Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa warga Desa Glagahombo Magelang mengalami peningkatan pemahaman dalam pembetulan data administrasi kependudukan.
Pendampingan Pembuatan Izin Legalitas Usaha (SP-PIRT) Produksi Cistik Sofia di Dusun Kalitengah, Magelang Hary Abdul Hakim; Chrisna Bagus Edhita Praja; Suharso Suharso; Diana Setiawati; Putri Dwi Arianti; Dian Novitasari; Ahmad Agung Febrianto; Rakhmat Dian Hidayat; Panji Nagaro
Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 1 (2022): Vol 3 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.526 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v3i1.7721

Abstract

The community service program aims to assist in making the legality of business licenses with the Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT) for Cistik Sofia processed. For most of the people in Kalitengah Hamlet, Glagahombo Village, Tegalrejo District, Magelang Regency, currently many are starting to develop businesses in the field of processed snack products in the form of Cheesse Sticks. The processed food is used as an alternative business in improving the welfare of the residents. The program is carried out through assistance in the process of filing business legality stages. As for the implementation of this program, several stages of the SP-PIRT submission process have been carried out including filling out the application form, product laboratory testing, and sanitation testing.
The Application Of The Principle Of Good Faith In Online Transactions As An Effort To Protect The Law Against Consumers Ros Pawestri; Heniyatun Heniyatun; Puji Sulistyaningsih; Chrisna Bagus Edhita Praja
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 14th University Research Colloquium 2021: Bidang MIPA dan SOSHUM
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.071 KB)

Abstract

The principle of good faith is one of the efforts to provide legal protection to consumers inonlinetransactions. This research aims to review andauthorize theapplication of theprinciple of goodfaith, and its legal protectionif consumers are harmed in onlinetransactions. This research is expected to provide additional thought for all partiesinvolved in transactions through online. The method used in this study is normativejuridical, with data collection through literature studies and interviews. The resultsshowed that the application of the principle of good faith by business actors in transactionsthrough online is a very important thing, and must be implemented by the partiesconcerned, so that no party is lost. This is because good faith is the basis of business actorsin making agreements to minimize losses for consumers. But in practice there are stillmany consumers who are harmed by business actors. Legal protection of consumers isbased on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 19 of 2016 on changesto Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law), namely whatare the rights and obligations of business actors and comments, and how the provisions ononline transactions to protect the interests of the parties. Legal efforts that can be done byconsumers are settlements on a non-litigation basis or litigation.
Refleksi Satu Tahun Undang-Undang Cipta Kerja: Quo Vadis Jaminan Kesejahteraan dan Keadilan di Tengah Pandemi Covid-19 Muhammad Bagus Boy Saputra; Chrisna Bagus Edhita Praja; Septi Indrawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.2084

Abstract

Undang-undang Cipta Kerja dari pengesahan hingga implementasinya selalu menjadi perdebatan di berbagai golongan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa quo vadis kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Undang-Undang Cipta Kerja berdampak pada hilangnya kesejahteraan dan keadilan masyarakan akibat adanya proyek strategis nasional. UU Cipta Kerja semakin memudahkan penggunaan dan penguasaan lahan daripada meningkatkan ekonomi. Di sisi lain, UU Cipta Kerja justru memperkuat kekuatan oligarki untuk mempertahankan kekayaan, sehingga menambah penderitaan rakyat di masa pandemi Covid-19.
Meta-Mortgaging: Islamic Law Review on Marhūn Issues Fauzan Muhammadi; Deslaely Putranti; Chrisna Bagus Edhita Praja; Alda Kartika Yudha
Jurnal Media Hukum Vol 29, No 2: December 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v29i2.16959

Abstract

To this date, technology has seen massive development and, it influences the economic field. The emergence of the metaverse has become an inevitable part of this progress. It serves as a digital world, wherein everyone is able carry out a vast array of activities, including economic transactions. The emergence of digital assets, that has encouraged serious discussion, is inseparable from Islamic law. One of these digital assets is the Non-Fungible Token (NFT). This digital asset is the focus of this study, specifically on for its posibility to become material guarantees. This article employs a qualitative study and presented descriptively through the perspective of Islamic law. The result of this study is that the pledged-object (marhūn) has certain primary conditions for it to be functional, namely: it is a property, it has value, it can be traded, its asset value is clearly known, and it is actually owned by the guarantor (rāhin). The concept of marhūn as a valuable object ultimately answers that NFT is included in the marhūn category. However, since NFTs do not stand alone if the transaction currency used in the metaverse is cryptocurrencies, al-rahn transactions using NFTs become less favourable considering Cyrptocurrency is deemed to be haram.
Community empowerment on the improvement of Sofia's cistik home-cooked food product processing in Kalitengah Village, Magelang Hary Abdul Hakim; Chrisna Bagus Edhita Praja; Suharso Suharso; Fadillah Sandy; Putri Dwi Arianti; Dian Novitasari Anggraeni; Ahmad Agung Febrianto; Rakhmat Dian Hidayat; Panji Nagaro; Diana Setiawati
Community Empowerment Vol 8 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.7735

Abstract

The purpose of the implementation of this service program is to increase the production and marketing of processed home-cooked food products, Cistik Sofia, in the Kalitengah Hamlet, Magelang. Most of people in Kalitengah, Glagahombo Village, Tegalrejo District, Magelang Regency are currently starting to develop their businesses in the field of processed snack products in the form of Cheese Sticks. Processed food is used as an alternative business for residents in improving their welfare. This service is carried out through mentoring and training. The results obtained from the implementation of this program, the partners are able to develop variations in product flavors, innovated on the packaging models, and found the new strategies on the marketing process through social media.
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg) Hary Abdul Hakim; Chrisna Bagus Edhita Praja; Wahyu Cahyo Hadiyono; Putri Tegar Agustin; Faizal Ardani
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8302

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Temanggung No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang – undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Artikel ini menguraikan dan menelaah permasalahan, mengenai bagaimana penyelesaian dispensasi perkawinan berdasarkan asas keadilan dan apa pertimbangan Hakim dalam memberilam putusan yang menolak dalam hal dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Temanggung didasarkan pada asas keadilan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memberi permohonan dispensasi kawin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan terkait lainnya.
AI in Law: Urgency of the Implementation of Artificial Intelligence on Law Enforcement in Indonesia Hary Abdul Hakim; Chrisna Bagus Edhita Praja; Sung Ming-Hsi
Jurnal Hukum Novelty Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v14i1.a25943

Abstract

Introduction to The Problem: The advancement of Artificial Intelligence (AI) has marked the beginning of an age in digital technology, social economics, human needs, and professional conduct. A previous study shows a significant difference in the level of accuracy between Artificial Intelligence (AI) machines and human advocates in which AI machines turned out to be more accurate than advocates. However, the challenges are related to the inadequacy of laws in responding to the development of AI. Furthermore, Indonesian law enforcement officers lack awareness of the advantages of using AI to support their profession.Purpose/Objective Study: Hence, this study aims to analyze the urgency of implementing AI for law enforcement in providing legal services and the law enforcement process.Design/Methodology/Approach: The method used in this research is normative, empirical research with Statute and Conceptual Approach. Furthermore, the data uses primary and secondary data sources. Primary data was obtained through interviews with law enforcement officials. Meanwhile, secondary data sources are primary and secondary legal materials. Furthermore, it will be analyzed qualitatively and presented descriptively.Findings: Artificial Intelligence (AI) is crucial in assisting in developing services and law enforcement, especially for Indonesian law enforcement, which still relies on manual or conventional means to carry out its duties. Artificial Intelligence (AI) can bring benefits in terms of time efficiency and accuracy in assessing cases urgently needed by law enforcement. In terms of law enforcement's perception of the use of AI, they are placed as assistants who cannot entirely replace the law enforcement profession since Artificial Intelligence (AI) lacks human traits that law enforcement officers must possess.Paper Type: Research Article
The Islamic Law within the ‎Indonesian Legal System ‎(A Case Study of Islamic Sharia Law ‎in Aceh)‎ Hary Abdul Hakim; Ming Hsi Sung; Chrisna Bagus Edhita Praja; Mutia Qori Dewi Masithoh; Salsabila Rahadatul’ Aisy
TSAQAFAH Vol. 17 No. 2 (2021): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v17i2.6213

Abstract

After the peaceful agreement signed by the Indonesian government with the government of Aceh, special autonomy was granted for Aceh and provided additional space for the two governments to improve the relations. Islamic law was fully effected after the assignment of Law No. 22 of 1999 concerning Regional Autonomy and amended by Law No. 11 of 2006 concerning the Law of the Government of Aceh, which provides a legal basis for the Privileges and Application of Islamic Law in Aceh. This research aims at analyzing the history and current existence of Islamic law in Indonesia and its contradiction with human rights. As an effort to enforce Sharia law, the regional government, besides pouring it into regional regulations or what is called Qanun, also forms institutions tasked with ensuring the proper implementation of Islamic Sharia law in Aceh. The research used normative legal research with a statute approach. The data are taken from secondary data. The results found that there were no human rights violations in applying Islamic law in Aceh.
Studi Kepatuhan Musisi dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial dalam Membayar Royalti Nindhitya Mega Putri Syaharani; Chrisna Bagus Edhita Praja; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10041

Abstract

Promosi produk-produk yang dijual di kafe biasanya disertai dengan pemutaran lagu dan/atau musik. Hal tersebut tidak bisa lepas dari hak pencipta maupun pihak terkait atas karya yang digunakan sebagai pemenuhan hak ekonomi. Dimana terdapat sebuah kewajiban dalam membayar royalti yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Terdapat indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan royalti yang seharusnya dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang merugikan pencipta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan hukum musisi dan penyedia layanan berbasis komersial dalam membayar royalti berdasarkan prinsip doktrin labour. Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan beberapa responden, buku, artikel, dan bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan musisi dan penyedia layanan berbasis komersial yang masih rendah dalam melakukan kewajiban membayar royalti, berdasarkan prinsip doktrin labour sebagai sebagai apresiasi terhadap karya ciptaannya yang ditujukan untuk pemenuhan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait atas karyanya bertentangan dengan prinsip keadilan, hal ini dilatarbelakangi oleh lemahnya penegakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.
Co-Authors Abdul Hakim, Hary Ahmad Agung Febrianto Ahmad Agung Febrianto Ajrina, Alika Rahma Alda Kartika Yudha Amelia Mingky Setyo Hernawin Anisahaq, Nabila Ardiansyah, Muhammad Aulia Arifa Fatimah, Dian Arifa Fatimah, Dian Asiyah, Yeni Atfan, Dzikrina Khusnaliani Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Budi Agus Riswandi Daffa Adi Praditama Dakum, Dakum Dasep Nurjaman Deslaely Putranti Dian Novitasari Dian Novitasari Anggraeni Diana Setiawati Duddy Roesmara Donna Dwi, Cindy Dyah Adriantini Sintha Dewi Endah, Qori Espares, Gerald Fahmi Medias Faizal Ardani Fauzan Muhammadi Habib Muhsin Syafingi Hakim, Hary Abdul Hardianto Djanggih Hary Abdul Hakim Hary Abdul Hakim Heni Lutfiyati, Heni Heniyatun Heniyatun Heniyatun Hermawati, Heny Himawati, Nilma Himawati, Nilma Ika Triana Elvandari Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa' Jovanka Boby Rahardian Khudzaifah Dimyati Kuni Nasihatun Arifah Lutifyati, Heni Maitsaa’ Jaudah, Tsuroyyaa Masithoh, Mutia Qori Dewi Ming Hsi Sung Muhammad Bagus Boy Saputra Muhammad Bagus Boy Saputra Muhammad Nur Muhammad Prasetyo Wicaksono Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Muhammad, Fadil Muji Setiyo Mulyadi Mulyadi Murtono Murtono Mutia Qori Dewi Masithoh Nindhitya Mega Putri Syaharani Noviasari, Dilli Trisna Nurjaman, Dasep Nurjaman, Dasep Panji Nagaro Panji Nagaro Pawestri, Ros Priyatna, Anastasya Aprilian Puji Sulistyaningsih Puji Sulistyaningsih Putri Dwi Arianti Putri Dwi Arianti Putri Tegar Agustin Putri, Erna Putri, Feby Milenia Yahya Krisna Putri, Nadira Azari Rakhmat Dian Hidayat Rakhmat Dian Hidayat Rizka Chellin Dwi Azizah Ros Pawestri Rusdjijati, Retno Salsabila Annisa Mahadewi Salsabila Rahadatul’ Aisy Sandy, Fadillah Sari, Elvira Purnama Satria Nugraha, Yogi Septi Indrawati Setyadi, Deka Wendi Sri Murwani Sriwangi, Garni Suharso Suharso Suharso Suharso Sumi Febriana Fadilah Sung Ming-Hsi Suryawan, Ari Teguh Budi Pratomo Tyas, Erni Wahyu Cahyo Hadiyono Wita Setyaningrum Yulia Kurniaty Yusuf Arifin Zulfikar Bagus Pambuko