Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.948
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Yustisia Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Penelitian Hukum De Jure JUSTITIA JURNAL HUKUM Varia Justicia Journal of Community Services and Engagement TSAQAFAH Community Empowerment Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Borobudur Law Review AMNESTI : Jurnal Hukum JIPRO : Journal Of Intellectual Property Perspektif Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Tarbiyatuna
Chrisna Bagus Edhita Praja
Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia‎
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Peran Pengawasan Marketplace terhadap Produk Kecantikan yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jovanka Boby Rahardian; Puji Sulistyaningsih; Chrisna Bagus Edhita Praja
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10097

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum marketplace dalam pengawasan produk kecantikan yang tidak memiliki izin edar dan untuk mengetahui efektivitas pengawsan produk kecantikan tanpa izin edar di marketplace. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Shopee Yogyakarta dan BPOM Yogyakarta, dan juga studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum marketplace Shopee hanya sebagai perantara dimana hanya menghimpun penjual dan pembeli. Sedangkan tugas pokok pengawasan tetaplah di BPOM sementara Shopee hanya membantu BPOM dalam pengawasan. Meskipun BPOM telah menggandeng IDEA dalam pengawasan produk kecantikan tanpa izin edar di marketplace sampai sekarang masih banyak produk kecantikan tanpa izin edar yang di iklankan di marketplace dan itu menunujkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan.
Gojek's Responsibility for Loss of Items on Gojek Indonesia's Go-Send Feature Salsabila Annisa Mahadewi; Heniyatun Heniyatun; Chrisna Bagus Edhita Praja; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11946

Abstract

The development of new science and technology makes it easy for people to buy and sell online through the Tokopedia marketplace and delivery one day or same day. One of the one-day or sameday deliveries that the Gojek application has is the Gosend feature. Apart from making this feature easier for users, there is also a problem, namely that goods are lost during delivery by service providers from Gojek Indonesia. This research aims to analyze the legal relationship between the parties involved to determine the appropriate legal responsibility of Gojek Indonesia for loss of goods (iPad) as regulated in the Consumer Protection Law. This research uses a normative juridical method with a statutory approach. The research results show that PT. Gojek Indonesia has transferred responsibility for the problem of lost items in the form of iPads purchased through Tokopedia by not fully reimbursing the nominal value of the items lost. So the law should be able to break and provide justice for consumers because of the existence of standard agreements.
Legal Protection of Consumers in Renting Video Streaming Accounts Obtained Through The Marketplace Rizka Chellin Dwi Azizah; Chrisna Bagus Edhita Praja; Heniyatun Heniyatun; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11953

Abstract

This study aims to determine the validity of the video streaming account rental agreement through the marketplace and the protection of consumers in renting video streaming accounts through the marketplace. This research uses normative research methods with a legislative approach and literature study and is presented descriptively the results of this study explain that the agreement that occurs between the video streaming application service provider in the marketplace and the application tenant does not fulfil the validity of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code, namely regarding the requirements of a halal cause. The tenant has violated the terms and conditions set by the official video streaming application service provider. Legal protection cannot be given to users of video streaming application services obtained through the marketplace because the objective conditions of the agreement are not fulfilled, which makes the agreement null and void and is considered never to have occurred.
Penyuluhan Mengenai Pentingnya Pembuatan Akta Otentik Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Desa Daleman Setiawati, Diana; Hakim, Hary Abdul; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Anisahaq, Nabila; Dwi, Cindy; Endah, Qori; Tyas, Erni; Putri, Erna
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i1.8686

Abstract

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana tertuang ddalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Menurut Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan sebuah akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Berdasarkan data yang didapatkan banyak masyarakat di Desa Daleman yang belum menggunakan akta otentik. Adapun tujuan dalam pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya penggunaan akta otentik sebagai bentuk kepastian hukum. Metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan secara langsung di Desa Daleman. Tahapan pengabdian ini dimulai dari pencarian lokasi pengabdian, kemudian perizinan kepada RT, dan selanjutnya adalah penyuluhan dimana kami akan terjun langsung ke lapangan dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Daleman. Hasil akhir dari pengabdian masyarakat ini nantinya berupa laporan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat serta publikasi pada jurnal pengabdian masyarakat.
Penyuluhan Hukum Anti Bullying dan Kekerasan Seksual Pada Kalangan Pelajar Menengah di Kabupaten Magelang Hakim, Hary Abdul; Bagus Edhita Praja, Chrisna; Kurniaty, Yulia; Adriantini Sintha Dewi, Dyah; Suharso, Suharso; Basri, Basri; Noviasari, Dilli Trisna; Suryawan, Ari; Azizah, Rizka Chellin Dwi; Ajrina, Alika Rahma
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i2.10970

Abstract

Bullying dan kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat, kerja, hingga pendidikan. Kasus bullying dan kekerasan seksual banyak terjadi dilingkungan Pendidikan karena adanya beberapa faktor seperti perbedaan kelas sosial, perbedaan ekonomi, perbedaan fisik, dan karena adanya sifat iri. Sehingga pencegahan bullying dan kekerasan seksual merupakan tanggungjawab bagi semua orang, dengan banyaknya kasus bullying dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Penyuluhan hukum mengenai anti bullying dan kekerasan seksual bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta memberikan pemahaman mengenai pencegahan terjadinya bullying dan kekerasan seksual dilingkungan Pendidikan. Penyuluhan ini dilaksanakan dibeberapa sekolah menengah di Kabupaten Magelang dengan metode yang digunakan adalah penyuluhan dan diskusi serta tanya jawab kepada seluruh peserta. Hasil program pengabdian ini menunjukkan bahwa setelah diberikan materi terjadi peningkatan pengetahuan para siswa terkait pencegahan bullying dan kekerasan seksual. Hal ini ditunjukkan dengan ketepatan para siswa dalam menjawab pertanyaan terkait karakteristik, pencegahan dan sebab terjadinya bullying dan kekerasan seksual.
Sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 di Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Kurniaty, Yulia; Basri, Basri; Tjatur Iswanto, Bambang; Hakim, Hary Abdul; Bagus Edhita Praja, Chrisna
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 1 (2024): Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i1.11964

Abstract

Mayoritas masyarakat Desa Sambak bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Pemeliharaan tanaman pertanian dan hewan ternak tentu menjadi tanggungjawab utama pemilik agar tidak merugikan orang lain. Demikian halnya hewan ternak yang tidak dikandang tentu berkeliaran bebas hingga sampai ke pekarangan tetangga dan menimbulkan masalah seperti buang kotoran atau merusak tanaman. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, agar masyarakat Desa Sambak terhindar dari masalah hukum akibat hewan ternak yang mengganggu lingkungan tetangga. Hasil penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa setelah setelah penyampaian materi warga menjadi paham bahwa hewan ternak yang mengganggu kenyamanan/merugikan warga lain termasuk tindak pidana. Hal ini ditunjukkan dalam sesi diskusi dan tanya jawab terkait hewan ternak atau peliharaan yang buang kotoran atau merusak tanaman milik tetangga merupakan tindak pidana.
Thinking the Future Potential of Artificial Intelligence in Law Enforcement Putri, Feby Milenia Yahya Krisna; Hakim, Hary Abdul; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Espares, Gerald
Perspektif Hukum VOLUME 24 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v24i2.319

Abstract

The use of Artificial Intelligence (AI) indicates the beginning of a new era in the development of digital technology. In general, AI's capabilities are considered to be able to solve problems which have been experienced by professionals, including AI robots which have also been widely used in law enforcement processes. However, the development of AI in law enforcement is certainly not without obstacles in which it is marked by the existence of a legal vacuum which forms the basis for the legality of AI use and a lack of literacy among law enforcers regarding the use of AI. In addition, law enforcement officials in Indonesia are still less aware of the benefits of using AI in order to support their profession. The aim of this study is to analyze the urgency of the implementation of AI for law enforcement in providing legal services and law enforcement processes. The research method used was a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. Moreover, the analysis was conducted qualitatively and presented descriptively. The result shows that Artificial Intelligence (AI) is very important in helping develop services and law enforcement in which law enforcers in Indonesia so far still rely on manual or conventional methods in conducting their duties. Furthermore, AI can provide benefits in terms of time efficiency and accuracy in assessing cases which are urgently needed by law enforcement. Meanwhile, in terms of law enforcement's perception of the use of AI, they position AI as an assistant which cannot completely replace the law enforcement profession since AI does not have the human characteristics which law enforcement officers should have.
AI in Law: How Artificial Intelligence Is Transforming the Legal Profession in Indonesia Masithoh, Mutia Qori Dewi; Hakim, Hary Abdul; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Iswanto, Bambang Tjatur
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2023): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v7i2.17832

Abstract

The profess on the development of Artificial Intelligence (AI) has widely transformed a new era in the digital technology, social economic, human need and professional behavior. Eventually, artificial intelligence automates even more aspects of legal profession. Furthermore, AI allows the legal profession to automate lower-level tasks, freeing time to focus on complex analysis and client interaction. The research aims to know the literacy of legal professional on the use of AI. The methods used in this study are normative-empirical legal research. Furthermore, research uses primary data which obtained from questionary survey, secondary data i.e., law, books, journals and other related legal sources for research. Meanwhile, the research will analyze through descriptive qualitatively. The research shows that the literacy level of law enforcers in the use of AI is in the medium category. Data shows that 75% of legal professional shows their positive respond about the implementation of AI in their profession. While other shows, 8% of high percentage and 17% of low percentage.
Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Ardiansyah, Muhammad Aulia; Kurniaty, Yulia; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12111

Abstract

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas pada pembangunan dan kemajuan negara. Salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum adalah asas praduga tak bersalah, namun penerapannya sering terkendala terutama pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual asas praduga tak bersalah. Sumber data pada penelitian ini dalam wujud data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus korupsi merupakan prinsip dasar sistem peradilan pidana yang memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan menjaga keadilan, meski korupsi adalah kejahatan serius. Hambatan dalam penerapan asas ini termasuk tekanan opini publik, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman dari penegak hukum. Mengatasi hambatan ini memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum, perbaikan regulasi, edukasi publik, dan pengawasan. Selain itu, peran media, masyarakat sipil, dan akademisi sangat penting untuk mendukung penerapan asas praduga tak bersalah dengan baik.
The Principle of Determining the Country’s Baseline Point That Shifts as An Impact of Climate Change Wita Setyaningrum; Muhammad Nur; Chrisna Bagus Edhita Praja; Hary Abdul Hakim
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v9i1.22742

Abstract

Based on natural conditions, the State Baseline measurement method for coastal areas is usually with a low water level mark, which differs between coastline areas in each country. This means that it is not possible to have permanent borders for a maritime country that can be used. Any movement or shift of the State Baseline is not regulated by the provisions of UNCLOS 1982. This condition is expected to give rise to international disputes, including with other maritime zones. With the phenomenon of climate change becoming more pronounced, there are gradual changes in coastlines, and there are no specific provisions regarding this in UNCLOS 1982. As such, the provisions contained in UNCLOS 1982 cannot respond effectively to the phenomena of shifts that occur in coastline, which will also influence the determination of sea baselines to determine the start of a country's territorial sea. So in conditions like this, the existence of UNCLOS cannot be said to be an international instrument capable of adapting to conditions occurring on earth. With this climate change phenomenon which has an impact on shifting the State Baseline, of course it gives rise to various kinds of new problems and challenges in the existing international legal structure regarding maritime law. Namely how the baselines are set in UNCLOS 1982 where the phenomenon of climate change and the consequences of sea level rise can cause changes in the determination of the baseline points that have been measured in terms of the Principle of State Sovereignty. This research to analyze international legal arrangements and discover new arguments in determining the principle of state sovereignty as a basis for shifting baselines due to climate change. This type of research is normative juridical research. The data collection method used is literature study. The tool used in this research is secondary data in the form of documents consisting of primary legal material, secondary legal material and non-legal material. The data was analyzed qualitatively and then presented descriptively.
Co-Authors Abdul Hakim, Hary Ahmad Agung Febrianto Ahmad Agung Febrianto Ajrina, Alika Rahma Alda Kartika Yudha Amelia Mingky Setyo Hernawin Anisahaq, Nabila Ardiansyah, Muhammad Aulia Arifa Fatimah, Dian Arifa Fatimah, Dian Asiyah, Yeni Atfan, Dzikrina Khusnaliani Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Budi Agus Riswandi Daffa Adi Praditama Dakum, Dakum Dasep Nurjaman Deslaely Putranti Dian Novitasari Dian Novitasari Anggraeni Diana Setiawati Duddy Roesmara Donna Dwi, Cindy Dyah Adriantini Sintha Dewi Endah, Qori Espares, Gerald Fahmi Medias Faizal Ardani Fauzan Muhammadi Habib Muhsin Syafingi Hakim, Hary Abdul Hardianto Djanggih Hary Abdul Hakim Hary Abdul Hakim Heni Lutfiyati, Heni Heniyatun Heniyatun Heniyatun Hermawati, Heny Himawati, Nilma Himawati, Nilma Ika Triana Elvandari Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa' Jovanka Boby Rahardian Khudzaifah Dimyati Kuni Nasihatun Arifah Lutifyati, Heni Maitsaa’ Jaudah, Tsuroyyaa Masithoh, Mutia Qori Dewi Ming Hsi Sung Muhammad Bagus Boy Saputra Muhammad Bagus Boy Saputra Muhammad Nur Muhammad Prasetyo Wicaksono Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Muhammad, Fadil Muji Setiyo Mulyadi Mulyadi Murtono Murtono Mutia Qori Dewi Masithoh Nindhitya Mega Putri Syaharani Noviasari, Dilli Trisna Nurjaman, Dasep Nurjaman, Dasep Panji Nagaro Panji Nagaro Pawestri, Ros Priyatna, Anastasya Aprilian Puji Sulistyaningsih Puji Sulistyaningsih Putri Dwi Arianti Putri Dwi Arianti Putri Tegar Agustin Putri, Erna Putri, Feby Milenia Yahya Krisna Putri, Nadira Azari Rakhmat Dian Hidayat Rakhmat Dian Hidayat Rizka Chellin Dwi Azizah Ros Pawestri Rusdjijati, Retno Salsabila Annisa Mahadewi Salsabila Rahadatul’ Aisy Sandy, Fadillah Sari, Elvira Purnama Satria Nugraha, Yogi Septi Indrawati Setyadi, Deka Wendi Sri Murwani Sriwangi, Garni Suharso Suharso Suharso Suharso Sumi Febriana Fadilah Sung Ming-Hsi Suryawan, Ari Teguh Budi Pratomo Tyas, Erni Wahyu Cahyo Hadiyono Wita Setyaningrum Yulia Kurniaty Yusuf Arifin Zulfikar Bagus Pambuko