Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.275
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty JUSTITIA JURNAL HUKUM Varia Justicia Journal of Community Services and Engagement TSAQAFAH Community Empowerment Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Borobudur Law Review AMNESTI : Jurnal Hukum JIPRO : Journal Of Intellectual Property Perspektif Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Tarbiyatuna Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Chrisna Bagus Edhita Praja
Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia‎
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Efektivitas Penerapan Creative Commons Licenses oleh Penulis, Penerbit dan Pembaca Jurnal Ilmiah dalam Perspektif Budaya Hukum Hak Cipta Sriwangi, Garni; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Sulistyaningsih, Puji; Dakum, Dakum
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14119

Abstract

Lisensi Creative Commons (CC) merupakan instrumen hukum yang mendukung keterbukaan informasi dalam publikasi ilmiah, dengan memberikan fleksibilitas kepada pencipta untuk mengatur hak ciptanya. Meski secara yuridis lisensi ini dimungkinkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penerapannya di Indonesia belum berjalan efektif, terutama dari aspek budaya hukum. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan lisensi CC oleh penulis, penerbit, dan pembaca jurnal ilmiah dalam perspektif budaya hukum hak cipta, dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method), yaitu gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dari kalangan penulis, penerbit, dan pembaca jurnal ilmiah, serta studi pustaka terhadap literatur hukum, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Temuan utama menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi hambatan utama. Banyak penulis tidak memahami konsekuensi hukum lisensi yang mereka gunakan, penerbit belum menetapkan kebijakan yang konsisten, dan pembaca sering abai terhadap kewajiban atribusi maupun batasan lisensi. Hal ini menunjukkan bahwa lisensi CC lebih banyak diterapkan secara formalistik tanpa pemahaman nilai dan fungsi hukumnya secara mendalam. Untuk memperkuat budaya hukum dalam penerapan lisensi CC, diperlukan edukasi hukum yang sistematis, kebijakan penerbitan yang jelas, serta reformulasi regulasi nasional yang mengakui dan mengatur lisensi terbuka secara eksplisit dalam ranah publikasi ilmiah digital.
Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak Atas Kesehatan Satria Nugraha, Yogi; Rusdjijati, Retno; Abdul Hakim, Hary; Chrisna Bagus Edhita Praja; Muhammad Prasetyo Wicaksono; Daffa Adi Praditama
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang bagi pekerja informal dalam pemenuhan akses kesehatan. Isu terkait pemenuhan hak tenaga kerja di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Namun demikian, keberadaan Undang-Undang tersebut belum memberikan jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap pekerja informal. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (library research) dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia dalam hal pemenuhan hak pekerja informal belum sesuai yang diharapkan dalam menjamin hak-hak pekerja informal di Indonesia khususnya dalam mendapat jaminan kesehatan dikarenakan pekerja informal tidak terorganisir, tidak diatur, dan seringkali tidak terdaftar sebagai penerima jaminan kesehatan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Untuk menjamin adanya hak dari para pekerja sektor informal di perlukan adanya aturan yang jelas dan menjamin hak-hak pekerja meliputi jaminan asuransi kesehatan, payung hukum, pemberdayaan lingkungan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial.
Keluarga Sebagai Agen Pembentuk Kader Muhammadiyah Kurniaty, Yulia; Praja, Chrisna Bagus Edhita
Jurnal Tarbiyatuna Vol 7 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk menjaga keberlangsungan dan eksistensi suatu organisasi dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi (persyarikatan) di Indonesia pun tidak terkecuali membutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, yakni luas wawasannya dan dalam ilmu pengetahuannya. Sedangkan makna berkarakter yaitu mampu menjalankan dan mengimplementasikan visi misi persyarikatan dalam kehidupannya sehari-hari. Ketersediaan sumberdaya manusia tersebut perlu diciptakan melalui upaya pengkaderan. Menghasilkan kader yang berkualitas dan berkarakter tersebut bukan hal yang mudah karena bersifat long term education. Mencari orang yang cerdas di bidang keilmuannya tidaklah sulit, namun mencari orang yang cerdas dan mampu menjalankan visi misi persyarikatan Muhammadiyah inilah yang tidak mudah. Untuk itu, Muhammadiyah perlu melakukan terobosan jika upaya mencetak kader tidak hanya melalui lembaga pendidikan dalam amal usaha Muhammadiyah sebagaimana yang selama ini telah berjalan, namun dilakukan sedini mungkin melalui pola asuh dan pembinaan di lingkungan keluarga dengan harapan semakin dini anak-anak mengenal apa dan siapa Muhammadiyah maka rasa cinta dan memiliki terhadap Muhammadiyah akan lebih mendalam jika dibandingkan anak-anak tersebut mengenal persyarikatan ini setelah mereka dewasa.
The Application Of The Principle Of Good Faith In Online Transactions As An Effort To Protect The Law Against Consumers Pawestri, Ros; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji; Praja, Chrisna Bagus Edhita
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 14th University Research Colloquium 2021: Bidang MIPA dan SOSHUM
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principle of good faith is one of the efforts to provide legal protection to consumers inonlinetransactions. This research aims to review andauthorize theapplication of theprinciple of goodfaith, and its legal protectionif consumers are harmed in onlinetransactions. This research is expected to provide additional thought for all partiesinvolved in transactions through online. The method used in this study is normativejuridical, with data collection through literature studies and interviews. The resultsshowed that the application of the principle of good faith by business actors in transactionsthrough online is a very important thing, and must be implemented by the partiesconcerned, so that no party is lost. This is because good faith is the basis of business actorsin making agreements to minimize losses for consumers. But in practice there are stillmany consumers who are harmed by business actors. Legal protection of consumers isbased on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 19 of 2016 on changesto Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law), namely whatare the rights and obligations of business actors and comments, and how the provisions ononline transactions to protect the interests of the parties. Legal efforts that can be done byconsumers are settlements on a non-litigation basis or litigation.
AI in Law: How Artificial Intelligence Is Transforming the Legal Profession in Indonesia Masithoh, Mutia Qori Dewi; Hakim, Hary Abdul; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Iswanto, Bambang Tjatur
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2023): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v7i2.17832

Abstract

The profess on the development of Artificial Intelligence (AI) has widely transformed a new era in the digital technology, social economic, human need and professional behavior. Eventually, artificial intelligence automates even more aspects of legal profession. Furthermore, AI allows the legal profession to automate lower-level tasks, freeing time to focus on complex analysis and client interaction. The research aims to know the literacy of legal professional on the use of AI. The methods used in this study are normative-empirical legal research. Furthermore, research uses primary data which obtained from questionary survey, secondary data i.e., law, books, journals and other related legal sources for research. Meanwhile, the research will analyze through descriptive qualitatively. The research shows that the literacy level of law enforcers in the use of AI is in the medium category. Data shows that 75% of legal professional shows their positive respond about the implementation of AI in their profession. While other shows, 8% of high percentage and 17% of low percentage.
PATENT RIGHT TRANSFER THROUGH WAQF: WHAT ARE THE REQUIREMENTS? Praja, Chrisna Bagus Edhita; Mulyadi, Mulyadi; Riswandi, Budi Agus; Arifah, Kuni Nasihatun
Yustisia Vol 7, No 2: August 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v7i2.20720

Abstract

This study aims to examine and identify criteria for patents that can be used as waqf assets. Patents are very potential as waqf asset because of a large number of patent holders in Indonesia with the requirements of productive waqf. Patents are a type of Intellectual Property with the provision of a specified period and are still a debate related to the period of waqf which is always a pro and contradiction, some scholars consider waqf property to be forever but in the waqf law is allowed a waqf property with a specified period. This research method uses a normative legal research method with a Law approach and concept approach as well as secondary data review. The Act used is the Patent Law and the Waqf Act. The results show that the patent that can be used as an waqf asset refers to the provision of waqf property which includes (1) legal ownership of the patent owner and evidenced by a patent certificate (2) is not controversial which means not in a legal dispute until in Kracht van gewijsde or not in internal conflicts for patents owned by several inventors (3) have economic value and use value so that it can benefit the community. Patents can be used as an waqf asset because in the Waqf Law it is explained that the waqf property may be for a specified period. The period in the patent waqf in the deed of the waqf pledge must be adjusted to the period of patent protection.
Strengthening Legal Protection, Business Legality, and Occupational Safety and Health for Stone Carving Craftsmen Edhita Praja, Chrisna Bagus; Firdaus, Vera; Mediawati, Noor Fatimah; Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa'; Nabila, Jihan Arsya; Muhammad, Fadil; Tifani, Destiana Dwi; Safitiri, Anggi Yolanda; Hakim, Hary Abdul
Borobudur Journal on Legal Services Vol. 7 No. 1 (2026): Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/z85epm44

Abstract

This community service activity aims to increase the understanding of stone carving craftsmen in Sedayu, Muntilan, Magelang Regency, regarding the importance of labor law protection, business legality, and the implementation of Occupational Safety and Health (K3). This activity is a form of commitment to support the creation of a safe, healthy, and dignified work environment, as well as providing legal certainty for business actors and workers so that they are not vulnerable to the risk of work accidents and industrial disputes. Thus, to realize a sustainable and competitive handicraft business ecosystem, it is necessary to have an integrated protection strategy carried out through the arrangement of the clarity of employment relationship status, registration of business legality, and mitigation of hazards at production sites. The implementation of activities is carried out in two stages, namely the preparation stage which is carried out by mapping problems and the implementation stage which is carried out in the form of counseling. The results of the activity show that there is a strengthening of the understanding and awareness of craftsmen regarding the importance of implementing K3 to minimize the risk of accidents and health problems due to work, the fulfillment of rights and obligations in employment relationships, as well as the ownership of business legality as a form of legal certainty and support for business development.
Legal Urgency on Designing The Legislation for The Use of Artificial Intelligence in Indonesian Medical Practice Hary Abdul Hakim; Chrisna Bagus Edhita Praja; Hardianto Djanggih
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 4 (2021): Edisi Desember
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.541-550

Abstract

Artificial intelligence (AI) offers the potential for a great improvement in patient care, both in diagnose and disease treatment, and a consequential reduction in healthcare costs, a part of opportunities and challenge are ahead. The use of AI in medicine was significantly developed in some countries. Indonesia as a modern country also has a great change in promoting the use of AI. The study aims to propose on designing the legislation for the use of AI in Indonesian medical practices. The method used in this research is normative juridical approaches with descriptive analysis. The data used are primary legal material namely the Indonesian Penal Code and Law No. 36 of 2009 on Health Law. Meanwhile, the secondary legal material used are books, journals, and other legal documents. The results show that designing the new legislation as the guidance and basis for the use of AI shall give a good impact on the development of health services as practices among other countries. Moreover, Health Act 2009 clearly supported the use of advance technology's product in medicine. Yet, the application of AI facilitates interpretation follows with high accuracy and speed for medical diagnoses.
Co-Authors Abdul Hakim, Hary Ahmad Agung Febrianto Ahmad Agung Febrianto Ajrina, Alika Rahma Alda Kartika Yudha Amelia Mingky Setyo Hernawin Anisahaq, Nabila Ardiansyah, Muhammad Aulia Arifa Fatimah, Dian Arifa Fatimah, Dian Arifah, Kuni Nasihatun Asiyah, Yeni Atfan, Dzikrina Khusnaliani Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Budi Agus Riswandi Daffa Adi Praditama Dakum, Dakum Dasep Nurjaman Deslaely Putranti Dian Novitasari Dian Novitasari Anggraeni Diana Setiawati Duddy Roesmara Donna Dwi, Cindy Dyah Adriantini Sintha Dewi Endah, Qori Espares, Gerald Fahmi Medias Faizal Ardani Fauzan Muhammadi Habib Muhsin Syafingi Hakim, Hary Abdul Hardianto Djanggih Hary Abdul Hakim Hary Abdul Hakim Heni Lutfiyati, Heni Heniyatun Heniyatun Heniyatun Hermawati, Heny Himawati, Nilma Himawati, Nilma Ika Triana Elvandari Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa' Jovanka Boby Rahardian Khudzaifah Dimyati Kuni Nasihatun Arifah Lutifyati, Heni Maitsaa’ Jaudah, Tsuroyyaa Masithoh, Mutia Qori Dewi Ming Hsi Sung Muhammad Bagus Boy Saputra Muhammad Bagus Boy Saputra Muhammad Nur Muhammad Prasetyo Wicaksono Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Muhammad, Fadil Muji Setiyo Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Murtono Murtono Mutia Qori Dewi Masithoh Nabila, Jihan Arsya Nindhitya Mega Putri Syaharani Noor Fatimah Mediawati Noviasari, Dilli Trisna Nurjaman, Dasep Nurjaman, Dasep Panji Nagaro Panji Nagaro Pawestri, Ros Priyatna, Anastasya Aprilian Puji Sulistyaningsih Puji Sulistyaningsih Putri Dwi Arianti Putri Dwi Arianti Putri Tegar Agustin Putri, Erna Putri, Feby Milenia Yahya Krisna Putri, Nadira Azari Rakhmat Dian Hidayat Rakhmat Dian Hidayat Rizka Chellin Dwi Azizah Ros Pawestri Rusdjijati, Retno Safitiri, Anggi Yolanda Salsabila Annisa Mahadewi Salsabila Rahadatul’ Aisy Sandy, Fadillah Sari, Elvira Purnama Satria Nugraha, Yogi Septi Indrawati Setyadi, Deka Wendi Sri Murwani Sriwangi, Garni Suharso Suharso Suharso Suharso Sumi Febriana Fadilah Sung Ming-Hsi Suryawan, Ari Teguh Budi Pratomo Tifani, Destiana Dwi Tyas, Erni Vera Firdaus Wahyu Cahyo Hadiyono Wita Setyaningrum Yulia Kurniaty Yusuf Arifin Zulfikar Bagus Pambuko