Claim Missing Document
Check
Articles

FROM POLICY TO PRACTICE: ANALYSIS OF WASTE MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN TAMANSARI TOURISM VILLAGE Hurul Ainun Zulfa Salsabila; Hary Priyanto; Niko Pahlevi Hentika
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 6 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i6.5020

Abstract

The development of Tamansari Village as a leading tourist village in Banyuwangi Regency has had a positive impact on the community's economy, but has also given rise to environmental problems in the form of increased household and tourist waste generation. Suboptimal waste management has the potential to disrupt the sustainability of tourist villages if not balanced with effective policies and community empowerment. This study aims to analyze the implementation of community empowerment-based waste management policies in Tamansari Village using the pressure, opportunity, and rationalization theories. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. Informants were selected purposively, including village officials, tourist village managers, waste bank managers, community leaders, and villagers. Data analysis was carried out using an interactive analysis model that includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing, and its validity was tested through triangulation of sources and techniques. The results of the study indicate that the policy approach is not only technical, but also touches on structural and behavioral aspects, so that community empowerment-based waste management in Tamansari Village can be effective and sustainable. This study concludes that waste management in Tamansari Village requires an integrated approach that addresses both structural and behavioral aspects of the community.
IMPLEMENTATION OF IDLE ASSET GOVERNANCE POLICY AND ITS IMPLICATIONS ON REGIONAL ASSET OPTIMIZATION IN BANYUWANGI REGENCY Qurya Adjeng Pitaloca; Hary Priyanto; Erna Agustina
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 6 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i6.5021

Abstract

Idle asset management is a crucial issue in regional governance because it impacts the optimization of development resources. In Banyuwangi Regency, despite the availability of a regulatory framework for regional asset management, idle asset utilization has not been optimal. This study aims to analyze the implementation of idle asset management policies in Banyuwangi Regency, focusing on the management structure, implementation communication, and implementing agents. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) and related Regional Apparatus Organizations. Informants were selected purposively, and data analysis was conducted interactively, maintaining data validity through triangulation. The results indicate that idle asset management in Banyuwangi Regency is still oriented towards administrative compliance, implementation communication is ineffective and ineffective, and the capacity and initiative of implementing agents are still limited. These conditions result in idle asset utilization not being optimally integrated with regional development. This study emphasizes the need for strengthening the management structure, collaborative policy communication, and increasing the capacity of implementing agents to optimize idle asset management in Banyuwangi Regency.
IMPLEMENTATION OF DISABILITY-FRIENDLY DEVELOPMENT; A Study on the Efforts of the Banyuwangi Regency Government to Provide Equal Access to People with Disabilities Rizka Nanda Aprilita; Hary Priyanto; Niko Pahlevi Hentika
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i6.5033

Abstract

People with disabilities still experience structural vulnerability due to limited accessibility and participation in development, despite the existence of policies that guarantee the fulfillment of disability rights. This condition demands the implementation of inclusive development based on cross-actor collaboration. This study aims to analyze the implementation of cross-actor collaboration in involving people with disabilities to support inclusive development in Banyuwangi Regency. The study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies. Informants were determined purposively by involving elements of the local government, the legislature, people with disabilities, and supporting organizations. The results show that the implementation of cross-actor collaboration has been quite effective in building synergy between stakeholders, increasing access, and participation of people with disabilities. The impact of inclusive development has not fully met the needs of people with disabilities, especially in aspects of physical accessibility and substantive involvement in decision-making. The importance of strengthening collaborative commitment, clarifying technical regulations, and continuous evaluation mechanisms is crucial to realize equitable inclusive development.
Peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Pengamen Dan Pengemis Di Ruang Publik Dewi Ayu Lestari; Hary Priyanto; Safrieta Jatu Permatasari
Majalah Ilmiah "CAHAYA ILMU" Vol 8 No 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAHAYA ILMU
Publisher : STIA Pembangunan Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan pengemis dan pengamen di berbagai area publik Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa kebijakan penanganan kemiskinan dan ketertiban umum belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanganan pengemis dan pengamen dengan fokus pada aspek program, organisasi pelaksana, dan sasaran kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokus di pasar, taman kota, kawasan wisata, dan area persimpangan jalan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek program penanganan masih didominasi oleh penertiban jangka pendek dan belum terintegrasi dengan pembinaan serta pemberdayaan ekonomi. Dari aspek pelaksana, keterbatasan kapasitas dan lemahnya koordinasi lintas organisasi menghambat efektivitas kebijakan. Sedangkan pada aspek sasaran, heterogenitas karakteristik pengemis dan pengamen serta keterbatasan alternatif penghidupan menyebabkan perubahan kondisi sasaran belum signifikan. Pembahasan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan memerlukan integrasi program, penguatan organisasi pelaksana, dan pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan sasaran.
Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Penanganan Anak Jalanan Menuju Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Amanda Marsha Firdaus; Hary Priyanto; Niko Pahlevi Hentika
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 3 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i3.2554

Abstract

Anak jalanan di Kabupaten Banyuwangi, terutama di kawasan traffic light, menjadi masalah sosial yang kompleks, mencerminkan kemiskinan struktural dan kurangnya perlindungan terhadap hak anak. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan anak, tetapi juga menunjukkan tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Kolaborasi antara pemerintah dan berbagai stakeholder, termasuk sektor swasta, akademisi, dan NGO, sangat penting untuk menangani isu ini secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas kolaborasi quadruple helix dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan di Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan quadruple helix, melibatkan analisis mendalam tentang peran masing-masing aktor dalam kolaborasi ini. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Agustus 2024 hingga Februari 2025, dengan melibatkan informan kunci dari berbagai latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara stakeholder memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan melalui berbagai program dan inisiatif. Namun, tantangan koordinasi antar aktor masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Diperlukan integrasi pendekatan strategis untuk memastikan keberlanjutan program yang berfokus pada kesejahteraan anak. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan stakeholder lainnya merupakan kunci dalam menangani masalah anak jalanan. Upaya lebih lanjut dalam meningkatkan koordinasi dan integrasi strategi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan program dan peningkatan kesejahteraan anak di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dan pihak terkait dalam menciptakan sistem yang lebih baik untuk perlindungan anak.
Kajian Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono Desy Dwi Anjarwati; Hary Priyanto; Niko Pahlevi Hentika
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 4 No. 1 (2023): AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i1.3568

Abstract

Implementation of the Banyuwangi Response Stunting Program in Srono District, because the prevalence reached 6.98% and placed it as the 3rd highest rank in Banyuwangi Regency. The highest supplier is Wonosobo Village. The high stunting rate is because many people and including stakeholders think stunting is only about heredity, so it's considered normal. Objective: To describe, analyze, and interpret the implementation of the Banyuwangi Respond Stunting program to the people of Wonosobo Village. Method: Using qualitative principles according to constructive and participatory models. Primary data from interview results, and secondary data from the results of literature studies and various regulations relevant to the substance of the research. Result: It is difficult to reduce stunting due to ineffective prevention programs, not optimal coordination related to planning, budgeting, implementation, monitoring and evaluation, ineffective and efficient allocation and utilization of resources and sources of funds, as well as minimal assistance and outreach regarding the prevention and treatment of stunting. Conclusion: Giving all the rights of people who are vulnerable to stunting as referred to in the Banyuwangi Respond Stunting program is very important.
STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF SMART BANYUWANGI FROM A MARHAENISM PERSPECTIVE; A STUDY ON THE GOVERNANCE OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN BANYUWANGI REGENCY: Kajian Implementasi Banyuwangi Cerdas Perspektif Marhaenisme; Studi Pada Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Banyuwangi NUR EFFENDIY; Hary Priyanto; Dimas Imaniar
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 10 No 4 (2026): Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v10i4.7429

Abstract

The Smart Banyuwangi Program is a Banyuwangi Regency Government policy aimed at improving access and quality of education through a smart city approach. However, the implementation of this policy still leaves behind the issue of unequal access to education, especially for the Marhaen community. This article aims to analyze the implementation of the Smart Banyuwangi Program in the governance of improving the quality of education using the perspective of Sukarno's Marhaenism, which emphasizes three main pillars: socio-nationalism, socio-democracy, and Belief in the One Almighty God. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that the Smart Banyuwangi Program has made a positive contribution to increasing school participation rates and the digitalization of education, but has not fully reflected the support of the Marhaen community. Strengthening policies that are more inclusive, participatory, and based on the values ​​of social justice is needed so that the goal of equitable education can be achieved.