Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.684
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Majalah Ilmiah Dian Ilmu Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JOELS: Journal of Election and Leadership Nusantara Hasana Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research KATARSIS
Hary Priyanto
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Quality of Representation Women Legislators in the Manifestation of Public Policy Formation in Banyuwangi: Uthopis or Prosperity? Riska Veren Septriana; Hary Priyanto; Leni Vitasari
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 5 No. 2 (2024): JOELS: Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/joels.v5i2.22406

Abstract

Kodrati reproduksi merupakan tolak ukur masyarakat konservatif dalam memandang perempuan. Justifikasi fungsi wajib perempuan hanya seputar memasak, berdandan, dan melahirkan. Jikapun ada perempuan berkontribusi pada kelembagaan politik, masyarakat meragukan kualitasnya. Dari 50 jumlah legislator di DPRD Banyuwangi periode 2019-2024, terdapat 13 legislator perempuan, namun hanya 2 yang berhasil menjadi inisiator peraturan daerah. Realitas tersebut sebagai penjelas bahwa kontribusi legislator perempuan sekedar aktif kehadiran tapi tidak produktif dalam pemikiran. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsi, menganalisis, dan menginterpretasi partisipasi legislator perempuan DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai inisiator peraturan daerah. Metode yang digunakan berprinsip pada pendekatan kualitatif sesuai model konstruktif dan partisipatoris. Data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari hasil kajian studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan subtansi penelitian. Hasil penelitian menjelaskan meskipun ada kemajuan dukungan politik, namun realitas diskriminasi gender pada tiap proses politik merupakan hal nyata. Perlu kolaboratif dari semua pihak sehingga keraguan pada kualitas perempuan dapat hilang. Adapun simpulannya: Pangarusutamaan gender di DPRD Kabupaten Banyuwangi perlu di internalisasi legislator perempuan ke bentuk implementasi tugas pokok dan fungsinya agar terbentuk peraturan daerah yang holistik dan responsif.
Intensitas Badan Permusyawaratan Desa Wongsorejo Dalam Mewujudkan Good Governance Pitaloka, Noviany Roro Ayu; Imaniar, Dimas; Priyanto, Hary
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 4 No 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.4890

Abstract

The BPD's equal position with the Village Government is a consequence of the implementation of regional autonomy. The BPD has the authority to absorb community aspirations, discuss and approve draft Village Regulations, supervise the performance of the Village Head, and create harmonious working relationships with all parties. However, not all BPDs carry out their main duties and functions effectively. This reality can be seen from the performance of BPD Wongsorejo, which in the 2022 budget year only has 1 activity. The impact is that the public does not understand and feel the main duties and functions of the BPD. This research describes, analyzes and interprets the role of BPD Wongsorejo in realizing good governance in Wongsorejo Village, Banyuwangi. Researchers have qualitative principles according to the constructive and participatory model. Primary data comes from interviews and secondary data comes from literature reviews and regulations relevant to the substance of the research. The results and conclusions obtained are that BPD is not just about institutional status but leads to responsibility to participate in creating sustainable, inclusive, effective and efficient village development. The implementation of BPD Wongsorejo's performance in supporting the success of village government must be proven in real terms.
Collaborative Penta Helix Stakeholders Dalam Pembangunan Inklusi Yang Berkelanjutan; Suatu Diskursus Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas Priyanto, Hary; Pahlevi Hentika, Niko
Majalah Ilmiah DIAN ILMU Vol 24 No 1 (2024): MAJALAH ILMIAH "DIAN ILMU" OKTOBER 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37849/midi.v24i1.404

Abstract

Implementasi pembangunan inklusi di Kabupaten Banyuwangi merupakan cara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjawab tuntutan, keperluan, dan kepentingan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Keberadaan penyandang disabilitas sering tidak beruntung dalam pembangunan, sebab hanya dimanfaatkan sebagai alat perencanaan pembangunan tapi tidak dilibatkan pada implementasi dan evaluasi. Perlu keterlibatan stakeholders agar pembangunan berdampak keadilan, kesejahteraan, dan mencerdaskan. Penelitian ini berpedoman pada prinsip deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk menganalisis serta menginterpretasi implementasi collaborative governance dalam mendayaguna penyandang disabilitas pada pembangunan inklusi di Kabupaten Banyuwangi. sesuai hasil penelitian, strategi pendayagunaan penyandang disabilitas pada pembangunan inklusi melalui model penta helix stakeholders membentuk rasa tanggung jawab. Berdasarkan saran dari hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus mengambil peran lebih besar. Tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tapi merangkap koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator.
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENDEKATAN KOLABORATIF TRIPLE HELIX: SUATU IDENTIFIKASI DAN MENGATASI PATOLOGI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI DESA SUKOMAJU Fahreza Nur Azizah; Sri Wilujeng; Hary Priyanto
Nusantara Hasana Journal Vol. 4 No. 8 (2025): Nusantara Hasana Journal, January 2025
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v4i8.1310

Abstract

The existence of illegal levies in the delivery of public services greatly disrupts the success targets of government programs. The fact of illegal levies makes society hostage. One side wants to reject it but on the other side it needs the output of the service program. The government must routinely monitor and evaluate service program implementers. The government must serve the people, not the people serving the government. This research is to interpret and analyze pathology management in the implementation of population services using the collaborative triple helix principle. Researchers apply qualitative research methods according to constructive and participatory principles. Primary data was obtained from interviews, and secondary data was obtained from the results of literature studies and various regulations relevant to the substance of the research. The conclusion obtained is that the function of the Government is not only responsible for designing public service policies, but also must provide assurance that its apparatus has implemented it effectively, collaborated with interested parties, and ensured that policy implementation has a positive impact on society. As for the recommendations set out in this research, triple helix collaboration can form a comprehensive governance system and integrate various interrelated dimensions in building village government that is effective, transparent, fair, and able to face future challenges by maintaining integrity and accountability.
Analisis Inovasi Ekonomi Kreatif Usaha Homestay Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi: Suatu Pemberdayaan Efektif atau Eksistensi Proyek Pemerintah Desa Zakiyah, Indah Hana; Priyanto, Hary
Majalah Ilmiah "CAHAYA ILMU" Vol 6 No 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAHAYA ILMU
Publisher : STIA Pembangunan Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37849/mici.v6i1.408

Abstract

Pemberdayaan masyarakat melalui usaha homestay di wilayah selingkar Ijen agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pendapatan Pemerintah Desa, dan memperkuat fungsi masyarakat desa dalam pembangunan. Penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsi, serta menganalisis upaya Pemerintah Desa Tamansari mengoptimalisasi pengembangan inovasi ekonomi kreatif berbasis homestay. Sesuai analisis temuan penelitian, program ini telah memberi stimulus dalam meningkatkan perekonomian. Rekomendasi pemberdayaan masyarakat desa melalui usaha homestay terfokus pada aspek struktur, komunikasi, dan agen.
PERLINDUNGAN PEREMPUAN BAWAH UMUR DARI PERILAKU PEDOFILIA: SUATU PENERAPAN MODEL KOLABORASI PENTAHELIX Puja Aulia Dinasty; Hary Priyanto; Niko Pahlevi Hentika
Nusantara Hasana Journal Vol. 4 No. 10 (2025): Nusantara Hasana Journal, March 2025
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v4i10.1385

Abstract

Children are the future of the nation. Sexual violence against children by pedophile perpetrators results in physical, mental, social, psychosocial and sexual suffering. The important task of the government is to protect children, take action against perpetrators, and reveal acts of pedophelia. Collaboration between various parties is needed so that the problem of pedophelia is handled well. This research is guided by qualitative descriptive principles. The aim of the research is to analyze and interpret the collaboration model in handling and overcoming pedophilia in Banyuwangi Regency. According to the findings research, the threat of pedophelia is a crucial social problem, so it requires serious attention from all components of society. The impact of pedophile behavior not only leads to physical and psychological aspects, but also damages social order and human values. The recommendation from this research is that all elements in the pentahelix continue to collaborate to complement each other. With continued commitment, it is hoped that a safe environment will be created for children and reduce the number of pedophelia cases in Banyuwangi Regency.
CRITICAL STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVINCIAL ROAD LEVY COLLECTION POLICY BY THE TAMANSARI VILLAGE GOVERNMENT BASED ON GOVERNMENT REGULATION 97/2012: KAJIAN KRITIS PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENARIKAN RETRIBUSI JALAN PROVINSI OLEH PEMERINTAH DESA TAMANSARI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 97/2012 Royatul Firdaus; Hary Priyanto; Erna Agustina
SOSIOEDUKASI Vol 12 No 2 (2023): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v12i2.3199

Abstract

Background: The road to Ijen Geopark is one of the provincial roads that connects Banyuwangi Regency and Bondowoso Regency. The activity of collecting levies by the Tamansari Village Government on road users to Ijen Geopark which is intended to increase development in Tamansari Village has become a polemic in itself. The road to Ijen Geopark has 1 lane which has 2 lanes. Government Regulation 97/2012 explains that road fees are intended for roads that have 2 lanes, each of which has at least 2 lanes. Objective: To describe, analyze and interpret the implementation of Tamansari Village Government policy in collecting provincial road levies from road users to Ijen Geopark based on Government Regulation 97/2012. Method: Using qualitative principles according to a constructive and participatory model. Primary data comes from interviews, and secondary data comes from literature reviews and various regulations relevant to the substance of the research. Result: The levy collection program can be justified if it does not violate existing provisions and is truly beneficial for development and society. Conclusion : The wrong levy collection policy causes public dissatisfaction, causes people to have no sympathy for the government, and reduces the use of infrastructure provided by the government
PERFORMANCE ANALYSIS OF PAMONG PRAJA POLICE UNITS REGARDING INCIDENTAL ADVERTISING IN BANYUWANGI DISTRICT Helma Anerga Putri; Hary Priyanto; Leni Vitasari
SOSIOEDUKASI Vol 13 No 1 (2024): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v13i1.3974

Abstract

Incidental advertising is quite widespread in Banyuwangi. Its existence has developed into an important and effective communication model for the promotion of goods and services by individual and private business actors. The purpose of this research is to determine, describe and analyze the performance of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) regarding the presence of incidental advertising as regulated in the Banyuwangi Regency Government (Pemkab.) policy . Based on the analysis of research findings, Satpol PP plays a role in determining the success of policies regarding incidental advertising in Banyuwangi Regency. Research recommendations focus on the compliance aspects of the Satpol PP apparatus, the smoothness and absence of problems in policy implementation , as well as effective and sustainable performance in supporting the quality of effective and serving government
Harmonizing Faith and Inclusion: Integrating Religious Values in Inclusive Education Dian Arief Pradana; Mahfud Mahfud; Hary Priyanto
EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 2 (2023): Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran
Publisher : LP. Ma'arif Janggan Magetan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62775/edukasia.v4i2.516

Abstract

Inclusive education, an educational concept that promotes equality and participation of all individuals, is receiving increasing attention in a diverse global era. This article explores inclusive education from the perspective of religious literature, analyzing how the values and teachings of various religions can shape education that is inclusive, accepting, and respecting differences. Through library research methods, this article collects views from Islamic, Christian, Hindu, Buddhist, Jewish and traditional religious literature. The results of the study show that the concept of inclusive education can be found in universal values such as compassion, justice and brotherhood found in religious literature. These teachings offer a strong foundation for developing a learning environment that embraces diversity, builds student character, and promotes interfaith understanding. However, challenges in integrating religious values in educational practices are also found, including diverse interpretations and contextual adaptations. This article suggests steps towards implementing inclusive education based on religious values, including developing learning materials, training educators, collaborating with religious communities, and developing interfaith dialogue. Although complex, the application of this concept has the potential to shape a more inclusive and sustainable educational environment, building a society that values diversity and equality.
Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Penanganan Anak Jalanan Menuju Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Amanda Marsha Firdaus; Hary Priyanto; Niko Pahlevi Hentika
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 3 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i3.2554

Abstract

Anak jalanan di Kabupaten Banyuwangi, terutama di kawasan traffic light, menjadi masalah sosial yang kompleks, mencerminkan kemiskinan struktural dan kurangnya perlindungan terhadap hak anak. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan anak, tetapi juga menunjukkan tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Kolaborasi antara pemerintah dan berbagai stakeholder, termasuk sektor swasta, akademisi, dan NGO, sangat penting untuk menangani isu ini secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas kolaborasi quadruple helix dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan di Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan quadruple helix, melibatkan analisis mendalam tentang peran masing-masing aktor dalam kolaborasi ini. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Agustus 2024 hingga Februari 2025, dengan melibatkan informan kunci dari berbagai latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara stakeholder memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan melalui berbagai program dan inisiatif. Namun, tantangan koordinasi antar aktor masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Diperlukan integrasi pendekatan strategis untuk memastikan keberlanjutan program yang berfokus pada kesejahteraan anak. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan stakeholder lainnya merupakan kunci dalam menangani masalah anak jalanan. Upaya lebih lanjut dalam meningkatkan koordinasi dan integrasi strategi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan program dan peningkatan kesejahteraan anak di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dan pihak terkait dalam menciptakan sistem yang lebih baik untuk perlindungan anak.
Co-Authors Abubakar Eby Hara Amanda Marsha Firdaus Aulia Rahmat Mashuri Bahri, Subur Bambang Soepeno Desy Dwi Anjarwati Dian Arief Pradana efendi, Irfan Eka Nanda Agustin Ekawati, Elisa Putri Erna Agustina Erna Agustina Fahreza Nur Azizah Firdaus, Amanda Marsha Fitriyani Helma Anerga Putri Herwin Kurniadi Hurul Ainun Zulfa Salsabila Ihda Madhania Imaniar, Dimas Iqbal Ramadan Izzul Haque Ash Shiddiqi Kuni Putri Safinah Leni Vitasari Leni Vitasari Luh Putu Ratna Sundari Mahfud Mahfud Nadya Ayu Putri Hidayat Nana Noviana Nana Noviana, Nana Niko Pahlevi Hentika Niko Pahlevi Hentika Novia Qurrota Ayun Pahlevi Hentika , Niko Pahlevi Hentika, Niko Pahlevi Hentina, Niko Pitaloka, Noviany Roro Ayu Pratama, Ananda Horizki Pratiwi, Nanda Eka Pratiwi Puja Aulia Dinasty Qurya Adjeng Pitaloca Riska Veren Septriana Rizka Nanda Aprilita Royatul Firdaus Safrieta Jatu Permatasari Salsabila, Anis Septi Diah Utami Sieta Rizky Dwi Cahyanti Sri Rahayu Rahayu, Sri Rahayu Sri Wilujeng Subur Bahri Sugeng Sutikno Sulistia Pratiwi, Sulistia Vitasari, Leni Wardah Rifkah Majidah Yuniar, Nabila Yuniar Zakiyah, Indah Hana