Garuda - Garba Rujukan Digital

Facing The Dangers in Indonesia’s Waters: Government’s Efforts in Proposing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing as Transnational Organized Crime Elyta Elyta; Dadang I.K. Mujiono; Uni W. Sagena
Intermestic: Journal of International Studies Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

This study aims to understand and analyze the efforts made by the Government of Indonesia in proposing of Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing( IUUF) as a Trans-National Organized Crime (TOC). The perspective used in this article is a realist perspective with a descriptive analysis method. The results of this study found that the Indonesian government's efforts to propose IUUF as a Trans-National Organized Crime (TOC), namely by suggesting and proposing IUUF as international law, as well as being the basis for punishing and prosecuting IUUF perpetrators, President Widodo has also shown his seriousness in eradicating IUFF, namely promoting IUUF to become a TOC has also been recognized internationally. Other government efforts have been to find agreement on the steps taken by Indonesia in controlling and protecting all-natural resources as maritime security in the IUUF case as one of the challenges of the nation, the Indonesian government ensures its citizens to manage natural resources to face internal and external threats external. Keywords: illegal, unreported, and unregulated fishing, Maritime Security, trans-national organized crime

FIGURING BIDAI CRAFTSWOMEN’S FUTURE IN THE UPCOMING ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC): CASE STUDY IN THE BORDERLAND OF JAGOIBABANG Syarifah Ema Rahmaniah; Pabali Musa; Annisa Rizqa Alamri; Ira Patriani; Elyta Elyta; Muhammad Adam Abd Azis
Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Batusangkar

Poverty on the country became a classic phenomenon that has not been resolved properly. The poverty of woman in the country veranda district Jagoibabang Bengkayang. Plantation in women and the double burden of women, the issue of trafficking in women and the exploitation of women can not be separated from women’s lives on the porch country. this research uses qualitative method, using indepth interview and data collecting technique to some splint artisans in Jagoi Village. This research describes the socio-economics dynamic of artisans in Jagoi Babang spilnt as mean to preserve the local culture that exists. There are two interesting things from this splint handicraft. First, this craft is does by ethnic Dayak and Malay. Second, most of these artisans are women. That is, solints have the opportunity as a medium of bonding relations between etnics group and at the same time as an effort to strengthen the capacity of women to preserve local wisdom and improve their family welfare. Interestingly, more dayak and Malay woman are move from spar production sector than men who are more involved in the trade sector of splint at regional, national to foreign levels. Third, this study also to explain the prepared, provlems and challenges of women handicraftsmen in facing the MEA. Therefore, this research is a descriptive framework to contribute the policy of business incubator program for female artisans toget gender equity to be strived in improving family welfare marked by increasing knowledge and awareness of the importance of business incubator in face of MEA.

Political Commitment in Managing Border Tourism Elyta Elyta; Syarif Redha Fachmi Al Qadrie; Herlan Herlan; Syarifah Nurma Afhiani; Syarif Usmulyadi
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2023): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v5i1.24210

This paper aims to analyze Political Commitment in managing border tourism in Kapuas Hulu District. The border is one of the potentials owned by Indonesia for the development of boundaries, such as tourism activities in Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan. From this context, the explorative potential of the Regency is quite diverse, regarding nature, culture and adventure tourism. This is in line with the challenges encountered in the management of border tourism, such as the lack of supporting facilities, as well as the formation of cooperation and capital in managing exploration toward superiority. Furthermore, political commitment is needed in the management and development of border tourism, specifically through three aspects, namely verbal (expressed), institutional, and budgetary. By using a qualitative descriptive method, Political Commitment in the management of border tourism was analyzed. The data collection process also emphasized interviews with related parties, as secondary information sources included books, scientific journals, mass media, and documents from existing survey institutions.

Pengembangan Demokrasi Ekonomi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pontianak As’ad Albatroy Jalius; Syarif Redha Fachmi Al Qadrie; Ratu Zahirah Lutfie; Laras Putri Olifiani; Elyta Eyta
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.285

Tujuan paper ini ingin mengembangkan demokrasi ekonomi pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pontianak dalam memandang kemiskinan sebagai dampak dari lengahnya suatu negara dalam memberdayakan sumber daya yang ada. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif berdasarkan wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian ini adalah model pengembangan demokrasi ekonomi pada UMKM meliputi dua aspek, yaitu; pertama, menciptakan suasana yang mendukung potensi usaha dan kedua, memperkuat partisipasi dalam demokrasi ekonomi pada dunia wirausaha masalah sehingga UMKM memiliki kompetensi untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan usaha, melalui model pengembangan ini UMKM ini masyarakat menjadi mandiri untuk mengembangkan usahanya

Traditional Forests Create Government Ecology in Jambi Province Cici Sundari; Elyta Elyta; Isdairi Isdairi; Yulius Yohanes
Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 21, No 3 (2023): July 2023
Publisher : School of Postgraduate Studies, Diponegoro Univer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jil.21.3.487-494

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar peran Masyarakat dan Pemerintah dalam mewujudkan Ekologi Pemerintahan di Provinsi Jambi dan sistem pengelolaan hutan secara tradisional. Penelitian ini berfokus pada Provinsi Jambi, salah satu daerah yang kaya akan hutan, dan pemanfaatan kayu yang mendukung perekonomian masyarakat di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sumber data yang diperoleh melalui media online, data, dan jurnal terkait penelitian dan analisis data menggunakan aplikasi pengolahan data NVivo 12 plus, alat analisis kualitatif dengan bantuan perangkat komputer.Mereka mudah digunakan dan dapat mengolah kata dan deteksi frekuensi kata, atribut, dan kasus dari data besar, menghasilkan faktor kategori atau sub-faktor dalam aplikasi dan penelitian jurnalistik yang terkait dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan peran dan strategi Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola ekologi di Provinsi Jambi yaitu dengan meningkatkan, mengembangkan, mengembangkan, dan mengembangkan sumber daya manusia, serta meningkatkan produktivitas hutan dan memusnahkan bahan baku industri pengolahan hasil hutan, serta menyusun rencana berbasis pemberdayaan hutan, berupa kerjasama masyarakat. Dalam pengelolaan hutan adat dengan memanfaatkan pengawasan dalam menjaga hutan. serta menyusun rencana pembangunan pembangunan berbasis pemberdayaan, berupa kerjasama masyarakat.Dalam pengelolaan hutan adat dengan memanfaatkan pengawasan dalam menjaga hutan. serta menyusun rencana pembangunan pembangunan berbasis pemberdayaan, berupa kerjasama masyarakat. Dalam pengelolaan hutan adat dengan memanfaatkan pengawasan dalam menjaga hutan.

Representasi Nilai Budaya Bahtuk: Film Dokumenter Sungkung Warisan Budaya di Tengah Rimba Haris Supiandi; Elyta Elyta
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.851

Nilai budaya dalam suatu kebudayaan masyarakat adat merupakan salah satu fenomena yang layak untuk diteliti lebih lanjut, masyarakat adat memiliki segudang adat istiadat yang belum di ketahui oleh banyak pihak yang dapat menjadi nilai budaya yang tinggi dalam kelompok masyarakat adat tersebut, salah satunya yaitu tradisi Bahtuk yang berada di kelompok masyarakat adat Dayak di sungkung Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, salah satu nilai budaya yang menjadi potensi adalah Bahtuk yang merupakan baju atau aksesoris dari masyarakat adat Dayak Sungkung yang mulai dikenal masyarakat nasional hingga internasional melalui kerja keras suatu putra adat yaitu Agus Herikustanto, yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk film dokumenter yang berjudul Sungkung Warisan Budaya di Tengah Rimba yang. Tujuan penelitian ini adalah untuk merepresentasikan nilai budaya yang terkandung dalam film dokumenter yang berjudul Sungkung Warisan Budaya di Tengah Rimba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penggunaan Representasi analisis semiotika Charles Sanders Peirce dan diperkuat dengan studi Pustaka dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian melihat bahwa film dokumenter Sungkung Warisan Budaya di Tengah Rimba merepresentasikan nilai budaya Bahtuk di beberapa bagian film dokumnter yang menggambarkan bahwa kembanggan masyrakat dalam menerapkan Bahtuk dalam kehidupan sehari-hari dan terus berupaya melestarikan Bahtuk hingga ke generasi berikutnya.

State Responsibility Model Through Foreign Policy in Handling the Impact of Covid-19 in the Globalization Era Elyta Elyta; Syarif Redha Fachmi Al Qadrie; Laras Putri Olifiani
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 8, No 1 (2023): Politics and Policy
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v8i1.37730

In the era of globalization, the movement of people from one country to another is the cause of the spread of Covid-19. During this global pandemic, the role of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs is as an actor who formulates and makes policies. The Covid-19 phenomenon demands the role of the Ministry of Foreign Affairs (Kemenlu) of the Republic of Indonesia (RI) to determine Indonesia's foreign policy in preventing and overcoming the impact of Covid-19. Based on this, research is needed to reconstruct Indonesia's foreign policy model to prevent and overcome the impact of Covid-19 in the era of globalization as the state's responsibility to society. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive type of research. This study finds that Indonesia's foreign policy to prevent Covid-19 is to encourage virtual international meetings to unite other countries to resolve the Covid-19 crisis and protect Indonesian citizens (WNI) abroad. The results of the study found that the Indonesian Ministry of Foreign Affairs carried out the reconstruction of Indonesia's foreign policy model to deal with the impact of Covid-19, namely in Indonesian foreign policy.

From Shadows to Spotlight: Analyzing Protodiplomatic Strategies in The 2022 Russia-Ukraine Crisis Fathun Fathun; Elyta Elyta
JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Keamanan Nasional, Volume IX, No. 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article aims to analyze the activities of protodiplomacy in the series of conflicts between Russia and Ukraine in 2022. This paper uses qualitative methodology with a case study method. Data collection techniques and, data sources use secondary data through ethnography. In addition, the data analysis technique used is a tracking process to review the historical traces of the occurrence of protodiplomacy in Ukraine. Based on the results of the author’s study, the results obtained are that protodiplomacy is a districtarea activity within the state in the form of a Union or Decentralization that seeks to secede from the territory of the country due to differences in various sides. Paradiplomacy activities as a foreign relations strategy carried out by sub-state actors or local governments are the beginning of protodiplomacy. This means that paradiplomacy activities have the potential to become protodiplomacy if there is no political control in the government’s political governance system. So that paradiplomacy can move as a global political agency to seek support and separate itself from the territory of the country. This research argues that the occurrence of protodiplomacy by Luhansk is due to differences in Culture, Political Justice, and Economic Justice. Protodiplomacy is also known as Identity Paradiplomacy because of the disintegration that occurs due to differences in identity so that regions act to secede. The pro-diplomacy activities that occurred in Luhansk, the Ukrainian region, were also not leas from the support and conflict that struck between Russia and Ukraine. The implication is that Luhansk is more free to choose and move. Moreover, Luhansk has the same historical traces as Russia. Thus, political support became an instrument for Luhansk to secede. Thus, the phenomenon of great power through invasion became a new tradition in the study of contemporary international relations. And it marks the return of great power in global conflicts. On the other hand, the security threat to Ukraine comes not only from the Russian state but from within the country, namely protodiplomacy (desecuritization).

FIGURING BIDAI CRAFTSWOMEN’S FUTURE IN THE UPCOMING ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC): CASE STUDY IN THE BORDERLAND OF JAGOIBABANG Syarifah Ema Rahmaniah; Pabali Musa; Annisa Rizqa Alamri; Ira Patriani; Elyta Elyta; Muhammad Adam Abd Azis
Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jsk.v6i1.5781

Poverty on the country became a classic phenomenon that has not been resolved properly. The poverty of woman in the country veranda district Jagoibabang Bengkayang. Plantation in women and the double burden of women, the issue of trafficking in women and the exploitation of women can not be separated from women’s lives on the porch country. this research uses qualitative method, using indepth interview and data collecting technique to some splint artisans in Jagoi Village. This research describes the socio-economics dynamic of artisans in Jagoi Babang spilnt as mean to preserve the local culture that exists. There are two interesting things from this splint handicraft. First, this craft is does by ethnic Dayak and Malay. Second, most of these artisans are women. That is, solints have the opportunity as a medium of bonding relations between etnics group and at the same time as an effort to strengthen the capacity of women to preserve local wisdom and improve their family welfare. Interestingly, more dayak and Malay woman are move from spar production sector than men who are more involved in the trade sector of splint at regional, national to foreign levels. Third, this study also to explain the prepared, provlems and challenges of women handicraftsmen in facing the MEA. Therefore, this research is a descriptive framework to contribute the policy of business incubator program for female artisans toget gender equity to be strived in improving family welfare marked by increasing knowledge and awareness of the importance of business incubator in face of MEA.

Jambi Community Trust in Local Government; Mandatory Coronavirus-19 Vaccination Yulius Yohanes; Elyta Elyta; Eka Apriyani; Ulung Pribadi; Akhdiva Elfi Istiqoh; Asriadi Asriadi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 1 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v8i1.51778

This study analyses the Jambi people's trust in the local government regarding the obligation to vaccinate against Covid-19. To make it easier for the public to access and complete voluntary questionnaires, one hundred respondents completed a survey using a Google form. This study used a quantitative method with four independent variables that influence perceptions of responsiveness, perceptions of accountability, perceptions of transparency, and perceptions of usability. The findings of this study indicate that perceived responsiveness and transparency have a positive and significant influence in encouraging Jambi people's trust. The achievement of p-value perceived responsiveness (0.026) and perceived transparency (0.014) means that the results are supported and accepted. Meanwhile, the variables perceived accountability (0.284), and perceived usefulness (0.078) indicate that these two variables have no significant effect and are rejected. Local governments need to pay attention to perceptions of responsiveness and perceptions of transparency so that the mandatory COVID-19 vaccination policy can work and be well received by the community and does not become a paradox of public administration.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search