Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.674
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Toleransi: Media Ilmiah komunikasi Umat Beragama Al Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman Andalas Journal of International Studies NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Sospol : Jurnal Sosial Politik JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Diplomasi Pertahanan Jurnal Kewarganegaraan International Journal of Humanities Education and Social Sciences STRATEGI PERANG SEMESTA IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia West Science Law and Human Rights Strategi Pertahanan Udara Society IPSSJ Journal of Economic Education
Muhammad Halkis
Universitas Pertahanan RI
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Asymmetric Diplomacy and Securitization in the South China Sea Mahroza, Jonni; Priyanto, Priyanto; Halkis, Mhd
Andalas Journal of International Studies (AJIS) Vol 11, No 1 (2022): Published in May 2022
Publisher : Andalas Institute of International Studies UNAND

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/ajis.11.1.94-107.2022

Abstract

Securitization in the South China Sea (SCS) invites uncertainty in the current legal and diplomatic direction. The purpose of this study is to explain that the control of economic resources by involving the military has ignored the international order. The approach method is used in phenomenological research. Primary data from various sources, researcher discussions with various experts to get a comprehensive understanding. The results show that China, based on historical rights, has failed to defend the nine-dash line (NDL) before the arbitral tribunal, but China has succeeded in shifting the issue of who has the right to control uninhabited islands in the South China Sea region into a security issue. China has occupied and developed no man's coral island. The conclusion of the researcher is that a country's strategy is not enough to look at international law, but activities that may threaten to consider building new powers. The LCS securitization conflict has led to the emergence of Asimterics Diplomacy, a strategy. The reality of Chinese activity is booming. At least it has produced; polarizing the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), testing the effectiveness of international law, harnessing maritime potential, and expanding national defense lines..
Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN): The Implementation of Penta Helix Counterinsurgency (COIN) Strategic Model in Reconstructing Special Autonomy for Papua Halkis, MHD
Society Vol 8 No 1 (2020): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v8i1.182

Abstract

The issues of Papua (Both Papua and West Papua Provinces) have been reached by international communities even though the government regulation; Law of the Republic of Indonesia Number 21, Year 2001, concerning Special Autonomy for Papua Province becoming a central issue as a problem solving to make a special treat for people in Papua internally. Whereas, the regulation is expected to make people in Papua develop political, economic, and cultural also resolving the insurgency problems among them. The arrangements of social and political, economy and budget are as a special treatment, only develop economy and infrastructure but it does not solve the conflicts until today. In this case, the Counterinsurgency (COIN) strategic model needs to be implemented following the appropriateness of national policy and the condition in Papua. This research used a content analysis method to reveal the causes of an un-optimal policy in solving the insurgency. Based on the four elements of COIN, only two elements exist; community and state elements. While the international community element and private sectors do not appear on the special autonomy legislation for Papua. As a reason, the COIN model appropriates with the condition of the people that include some elements; government, local community, the non-state, international community, and private sectors. Comparing to the United States of America (USA) model where the community is not included in the COIN element since the community as an object. On the other hand, it is different from China where military and political parties as important elements since the government decisions are supported by military force to solve the insurgency problem. This research found that civil and military cooperation in the model of COIN Papua after special autonomy is reflected by the existence of Local Government Leaders Communication Forum of Papua to face all situations that happened in Papua, both in security and emergency. Active coordination among governors, local legislators, Adat communities (customary), police, and army for COIN strategy needs special coordination to global communities openly that affect opinions on the people and private sector interests in Papua.
PROYEKSI DIPLOMASI KEAMANAN MARITIM MENGHADAPI ANCAMAN PEOPLE SMUGGLING DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045 Chaerunnisa Kuswaya, Nabilla; Halkis, Mhd; Jurianto, Moch.; Widodo, Pujo; Juni Risma Saragih, Herlina; Suwarno, Panji; Yudho Prakoso, Lukman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i9.2024.3484-3499

Abstract

Memanfaatkan bonus demografi Indonesia di 2045 merupakan aspek penting yang harus di persiapkan oleh Indonesia. Namun, meninjau pada eksistensi dari potensi ancaman people smuggling memberikan dorongan kuat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perencanaan yang matang. Studi ini bertujuan untuk memberikan proyeksi terhadap alternatif penananganan people smuggling melalui pendekatan diplomasi maritim sebagai kunci utamanya. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemetaan terhadap penyusunan rencana strategi pertahanan melalui konsep means, ways dan ends sebagai instrumen yang mengkonstruk pelaksanaan diplomasi maritim. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengungkap rekomendasi penanganan yang sistematis dan terstruktur dimana dalam praktiknya tidak hanya melibatkan faktor interal tetapi juga faktor eksternal secara bersamaan. Temuan ini mengungkap bahwa keberhasilan dari penanganan kasus people smuggling disebabkan oleh perencanaan strategi pertahanan yang baik dengan mengkombinasikan pola - pola diplomasi secara taktis dan efisiensi sesuai dengan perkembangan jejaring sindikat kejahatan people smuggling. Sebagai simpulan dan rekomendasi terhadap penananganan kasus people smuggling untuk mencapai Indonesia Emas 2045, diperlukan pendekatan diplomasi yang kolaboratif dan adaptif untuk memprediksi perkembangan kasus yang ada dengan menekankan pada perencanaan strategi pertahanan yang matang dan terstruktur.
EFEKTIVITAS MODERASI BERAGAMA SEBAGAI STRATEGI KONTRA TERORISME DI INDONESIA Nuril Aulia, M. Rezza; Halkis, Mhd; Cempaka T, Fauzia G
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 4 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i4.2024.1699-1715

Abstract

Agama sebagai kerangka hukum Bernegara di Indonesia dalam konteks yang kompleks, menghadapi tantangan serius terkait radikalisasi dan aktivitas terorisme, pendekatan moderasi beragama telah diusulkan sebagai cara untuk menanggulangi akar penyebab dan memperkuat ketahanan terhadap ideologi radikalisme dan terorisme. Namun, seiring dengan perkembangan bentuk-bentuk Terorisme di Indonesia, muncul pertanyaan bagaimana efektivitas Moderasi beragama terhadap fenomena Terorisme di Indonesia yang mulai membaur dalam peperangan asimetris. Metode penelitian ini melibatkan analisis kritis literatur terkait, data survei, serta tinjauan kebijakan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki potensi signifikan dalam menanggulangi radikalisasi dan menekan pertumbuhan ekstremisme - Terorisme di Indonesia. Strategi-strategi yang melibatkan pemahaman dan promosi nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan dialog antaragama menjadi landasan utama dari upaya moderasi beragama sebagai sebuah Strategi Kontra Terorisme di Indonesia. Selanjutnya Efektivitas Moderasi Beragama sebagai salah satu produk fikih kontemporer telah mengakomodasi persoalan Strategi Kontra Terorisme, namun tidak secara linier dapat diketengahkan untuk melihat tantangan baru Kontra Terorisme di Indonesia di era peperangan asimetris. Meskipun demikian, tantangan besar tetap ada misalnya disebabkan oleh kelompok-kelompok Teroris yang menggunakan Proxy War. Secara substantif kerangka Moderasi Beragama dapat didudukkan untuk merespon bentuk Terorisme baru ini. Mengedepankan kaidah yang berkaitan dengan cara pandang terhadap motivasi Teroris, konsekuensi pelaku aktor negara dan non negara, persepsi Moderasi Beragama terhadap prinsip defensif, ofensif dan defensif aktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sambil mengakui potensi moderasi beragama sebagai strategi kontra terorisme yang efektif, perlu diadopsi pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan dan holistik yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga agama, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai efektivitas yang optimal dalam mempromosikan moderasi beragama untuk menanggapi ancaman terorisme. Selanjutnya menjadi respon akomodatif terhadap bentuk-bentuk Terorisme gaya baru di masa depan dengan memperkuat nilai-nilai moderasi dan toleransi di seluruh spektrum masyarakat Indonesia.
EMPOWERMENT OF THE DIRECTORATE OF ARMY FINANCE AND THE ARMY COMPULSORY HOUSING SAVINGS MANAGEMENT AGENCY AS PILLARS OF SOLDIER WELFARE: Pemberdayaan Direktorat Keuangan Angkatan Darat dan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat Guna Mendukung Kesejahteraan Prajurit Rachmat, Rachmat Indra Kurniawan Gani; Muslimin Fahsyah; Mhd Halkis
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 10 No 1 (2026): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA)
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v10i1.5870

Abstract

This study aims to explain the role of empowering the Directorate of Army Finance and the Army Compulsory Housing Savings Management Agency in achieving soldier welfare to support national development. One indicator of soldier welfare is the fulfillment of housing needs, which aligns with national development goals. As integral organizations of the Indonesian Army, the Directorate of Army Finance and the Army Compulsory Housing Savings Management Agency are mandated to manage and optimize Compulsory Housing Savings and Home Ownership Loans for soldiers. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. Primary data were collected through observations and interviews with key informants, while secondary data were gathered from relevant documentation and archives. Data collection techniques included observations, interviews, documentation, and literature review. Qualitative data analysis was performed through descriptive presentation to draw conclusions about the studied phenomena. The research subjects include the Chief of Army Staff, Chief of Army Personnel Staff, Director of Army Finance, and Head of the Army Compulsory Housing Savings Management Agency.The results indicate that empowering the Directorate of Army Finance and the Army Compulsory Housing Savings Management Agency plays a significant role in overcoming obstacles and providing alternative solutions in managing Home Ownership Loans through collaboration with banks and developers, making this empowerment an integral part of national development undertaken by the Indonesian Army. Future opportunities include efforts to develop independent management of Compulsory Housing Savings and Home Ownership Loans, including establishing an internal financial institution. This empowerment is expected to strengthen soldier welfare through personal home ownership, in alignment with national development goals.
Co-Authors Agus Ikwanto Ahmad G. Dohamid Ahmad G. Dohamid Akhli, Rangga Amalul Ari Pitoyo Sumarno Balontia, Meitty Josephin Bani Sudardi Budhi Tri Suryanti Budhi Tri Suryanti Cempaka T, Fauzia G Chaerunnisa Kuswaya, Nabilla David Yacobbus Dedi Kurnia Dyah Aryati Nugraha Ningsih Fauzia Gustarina Cempaka Timur Gumilar, Nugraha Juni Risma Saragih, Herlina Jurianto, Moch. Khoirul Umam Kusuma, Adji Kusuma, Wida Sanditya M. Rezza Nuril Aulia Mahroza, Jonni Marpaung, Irfan Satya Prasad Muhammad Hamdi Karim Muhammad Hamdi Karim Muslimin Fahsyah Novky Asmoro Nuril Aulia, M. Rezza Prakoso, Lukman Yudho Priyanto Priyanto Pujo Widodo Pujo Widodo, Pujo Rachmat, Rachmat Indra Kurniawan Gani Rahmat Adi Anggoro Rahmat Adi Anggoro Rudy Susanto Rudy Sutanto Suhirwan, Suhirwan Susaningtyas Nefo Handayani Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati Susaningtyas Nefo Kertopati Susilo, Tarsisius Suwarno, Panji Syahrir Mujib Titis Margiati Tri Legionosuko Tri Legionosuko Wahyudi Adrian Wibowo, A Setyo Yuda Anggara S Yudhatirta, Ageng Yusgiantoro, Purnomo Yusuf Yusuf Zega, Delasaro